Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus yang sering dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mencurangi anggaran.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut modus pertama adalah memanipulasi perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan kecurangan ini paling banyak ditemukan.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja (sejak) 10 tahun-20 tahun yang lalu, berulang-berulang. Ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," tuturnya, dikutip dari detikcom, Kamis (7/11).

Ateh menegaskan BPKP bisa melihat manipulasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemda. Ia bahkan mengetahui pemda akan memotong anggaran di titik mana dan dibawa lari ke mana.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, Ateh juga menyoroti soal nepotisme dan kronisme dalam perizinan.

Keempat, BPKP melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi kebijakan. Sementara itu, modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa.

Lalu, yang keenam berbentuk pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi, barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan. Asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," beber Ateh.

Bos BPKP itu menekankan siap membantu pemda membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi. Begitu pula dengan mencegah kecurangan yang berpotensi dilakukan pemda.

Apalagi, Ateh mencatat porsi pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9 persen dari total 514 pemerintah kabupaten/kota pada 34 provinsi. Sisanya, 91 persen pemda tak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

"Bisa kita lakukan (pencegahan), tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini. Jadi, mendingan mau saja lah, datang saja," tandasnya.

Jakarta -

Direksi Bulog menggelar monitoring Pembongkaran Kapal di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan ketahanan pangan.

Pada kegiatan ini, salah satu hal yang menjadi perhatian Direksi Bulog, yakni kecepatan bongkar muat beras di pelabuhan di seluruh Indonesia. Terutama untuk beras pengadaan luar negeri yang menjadi pelengkap pengadaan beras dalam negeri.

Adapun penugasan tersebut dalam percepatannya akan dibongkar melalui pelabuhan-pelabuhan terdekat dengan lokasi gudang yang akan menjadi tempat penyimpanan. Dengan begitu, kegiatan bongkar muat akan semakin efektif dan mendukung Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang aman sepanjang tahun.

"Hari ini kami melakukan monitoring untuk pembongkaran kapal MV. HOANG PHUONG LUCKY sebanyak kurang lebih 6.200 ton. Kami ingin memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, jika terdapat kendala maka akan kami selesaikan dengan segera, karena ini menyangkut dengan pemerataan stok yang dimiliki oleh Perum Bulog," ujar Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Efektivitas pembongkaran ini kami lakukan dengan melakukan penyimpanan stok ke gudang-gudang terdekat dari pelabuhan. Untuk kapal yang sedang sandar ini akan kami alokasikan untuk memenuhi gudang- gudang Bulog di wilayah Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, kurang lebih akan kami persiapkan untuk 5-6 komplek pergudangan terdekat," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Direksi Perum Bulog juga meminta penjelasan dari Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Surveyor, agen kapal, Pelindo, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Para pihak terkait ini menyatakan siap untuk melaksanakan percepatan bongkar muat, termasuk akan memecahkan permasalahan teknis di lapangan. Hal-hal teknis ini mencakup, kebutuhan tenaga kerja bongkar muat pada saat puncak kegiatan dan hari-hari keagamaan, yang akan diatasi oleh jajaran Kantor Cabang Perum Bulog setempat.

Sementara itu Direktur Human Capital Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan percepatan waktu pembongkaran kapal ini tidak hanya tergantung pada pihak Bulog. Namun, kegiatan ini juga kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk mulai dari yang menangani handling dan transporter, Badan Karantina hingga pengelola pelabuhan.

"Harapan kami sinergi dan kolaborasi di tiap titik Pelabuhan, bukan hanya di Pelabuhan Tanjung Wangi tetapi juga di seluruh Pelabuhan mitra di seluruh Indonesia, dapat berjalan dengan lancar, karena kita sama-sama mendukung penugasan pemerintah dalam mengelola cadangan pangan pemerintah," pungkasnya.

(anl/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nuriadi (46), salah satu pedagang burung dara di Johar Baru, Jakarta Pusat, menderita kerugian gara-gara 58 ekor burung daranya mati dimakan tikus.

Pria yang akrab dipanggil Adi mengaku tidak bisa berbuat banyak karena puluan burung dara dagangannya itu ditempatkan di kandang seadanya yang berada di dalam gang.

"(Burung dara yang saya jual) ada yang kena makan tikus berapa ekor. Ada kurang lebih 57 atau 58 ekor," ucap Adi saat ditemui di depan kandang burungnya di Jalan Kramat Jaya Baru Blok H, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Masalah ini kerap terjadi selama 16 tahun Adi berjualan di lokasi tersebut. Namun, menjadi semakin parah saat dia memperbaiki kandang burungnya beberapa waktu yang lalu.

"Semenjak saya pasang jebakan (tikus) itu (di atas kandang), sudah lebih aman," lanjut dia.

Selain karena dimakan tikus, burung-burung dara milik pedagang di gang depan SDN 03 Johar Baru ini juga sering dicuri orang tidak bertanggung jawab.

"Ini juga ada (burung dara) yang hilang, dicuri orang sampai lima pasang, 10 burung," kata Adi lagi.

Dia mengatakan, burung yang dicuri adalah milik temannya di lapak persis sebelah. Pada lokasi itu, para pedagang memang tidak memiliki kios atau lapak yang memadai.

Kandang-kandang burung itu hanya digembok seadanya. Lokasi itu juga tidak berkanopi dan kandang itu hanya ditutup dengan terpal jika hujan atau pemiliknya tutup toko.

Adi menyebut pihak kelurahan maupun pemerintah kota belum ada yang menawarkan bantuan kepada dirinya dan para pedagang di Jalan Kramat Jaya Baru Blok H.

Namun, dia menyadari lokasi Johar Baru yang padat penduduk sulit untuk mengakomodasi pedagang sepert dirinya.

"Kalau buat burung (dara) enggak boleh, paling buat ikan. Kalau ikan diizinkan (ada lokasi khusus). Apa kalau enggak burung ocehan paling. Kalau buat dara enggak boleh," lanjut dia.

Adi mengaku berharap bisa mendapatkan lokasi jualan seperti pasar burung di Pasar Pramuka, Jakarta Timur atau seperti yang ada di Jatinegara.

"(Mau dipindah) yang penting tenang, aman," kata Nuriadi lagi.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengatakan telah menerima kembali pembayaran tunggakan dari PT Arga Citra Kharisma (PT ACK), pengelola Mal Centre Point sebesar Rp104,5 miliar pada Kamis (25/7/2024).

Dengan demikian, pembongkaran Mal Centre Point dibatalkan. Segel yang dipasang Pemko Medan sejak Senin (22/7/2) juga dibuka seiring masuknya pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke kas Pemko Medan.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M Sofyan mengatakan, pihaknya menerima pembayaran dari PT ACK pada Kamis (25/7/2024) sore, atau persis satu hari jelang jatuh tempo perintah pengosongan mal oleh Wali Kota Medan.

"PT ACK melakukan kewajiban mereka membayar dan melunaskan tunggakan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke Bapenda Medan sebesar Rp104,5 miliar," kata Sofyan dalam keterangan resmi, Kamis (25/7/2024).

Dijelaskan Sofyan, Mal Centre Point tercatat menunggak pembayaran kewajiban BPHTB kepada Pemko Medan dengan total mencapai Rp211 miliar.

Dari catatan Bisnis, mal yang berdiri di atas lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut sempat disegel pada bulan Mei lalu.

Segel sempat dibuka dan mal kembali beroperasi usai pengelola mencicil pembayaran sebesar Rp107 miliar pada tanggal 29 Mei 2024.

Janji pembayaran sisa tunggakan sempat berulang kali diperpanjang pengelola. Wali Kota Medan Bobby Nasution bahkan telah memerintahkan pengosongan Mal Centre Point sejak 19 Juli kemarin lantaran pengelola belum jua melunasi kewajibannya hingga waktu yang dijanjikan.

Pengosongan itu ditenggat hingga Jumat (26/7/2024). Setelahnya, Mal Centre Point akan dibongkar Pemko Medan.

"Ini sudah sewajarnya kami lakukan agar seluruh pelaku usaha di Kota Medan melakukan kewajibannya terlebih dahulu," kata Bobby dalam konferensi pers di Kantor Wali Kota Medan, Senin (22/7/2024).

Kendati, saat itu Bobby menyebut pihaknya akan tetap menerima iktikad baik dari pengelola untuk melunasi kewajiban mereka.

Adapun uang sebesar Rp104,5 miliar yang masuk ke kas Pemko Medan pada Kamis (25/7/2024) merupakan pembayaran BPHTB.

M Sofyan mengatakan sejauh ini baru BPHTB yang dilunasi oleh PT ACK. Dia menyebut masih ada kewajiban bagi pengelola mal untuk membayar PBG (sebelumnya bernama izin mendirikan bangunan/ IMB) kepada Pemko Medan yang jumlahnya tidak dirinci Sofyan.

"HItungannya itu nanti ada di Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman) dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Setahu kami masih ada kewajiban dalam hal pemenuhan PGB, kalau dulu bahasanya Izin mendirikan Bangunan (IMB)," kata Sofyan. (K68)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap kasus seks sesama jenis. Hampir ribuan botol obat perangsang atau poppers disita polisi.

"Jadi, ini obat digunakan untuk (seks) kaum tertentu yang sesama jenis," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024

Mukti mengatakan pihaknya menyita 959 botol dan 710 kotak obat perangsang dalam pengungkapan kasus ini. Obat perangsang ini digunakan untuk hubungan seksual sesama lelaki.
"Yang berhasil kita ungkap sebanyak 959 botol dan 710 kotak, obat perangsang ini digunakan oleh kelompok tertentu untuk melakukan hubungan seksual," ujar jenderal bintang satu itu.

Baca juga: Alun-alun Sleman Diduga Jadi Tempat Mesum

Lebih lanjut, Mukti menyebut tiga pelaku ditangkap dalam kasus ini. Ketiganya berinisial RCL selaku importer poppers di Bekasi Utara, P selaku importer poppers di Banten, dan MS selaku rekan kerja P.

"Untuk kasus obat perangsang, nih kalau obat perangsang agak seru nih, ya tersangkanya 3, RCL, P, dan MS," ujar dia.

Selain itu, ada dua tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Keduanya berinisial E dan L yang merupakan warga negara asing (WNA) selaku eksporter dari Tiongkok.

Sementara itu, Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Suhermanto menuturkan awal mulanya para pelaku mengedarkan obat terlarang ini melalui marketplace dan media sosial. Setelah BPOM melarang peredaran obat bermuatan isobutil nitrit, para pelaku melakukan peredaran ilegal secara personal.

"Jadi cara peredarannya awalnya melalui market place, tapi setelah ada pelarangan dari BPOM, di market place Tokopedia, Shopee dan lain lain itu sudah di-block. Jadi mereka mengedarkan dari komunitas tertentu dan langsung chatting, dan ada juga media lainnya," tutur dia.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, KUBU RAYA -- Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya, Kalimantan Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus pembongkaran 14 makam etnis Tionghoa di kawasan pemakaman Bhakti Suci Kubu Raya.

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar kasus penipuan online jaringan internasional. Modus yang digunakan yaitu tawaran lowongan kerja (loker) paruh waktu.

"Kami dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus online scam jaringan internasional, dengan modus lowongan kerja paruh waktu," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Himawan mengungkap cara kerja penipuan ini. Para pelaku menyebarkan pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram yang di dalamnya terdapat link penipuan.
"Modus lowongan kerja paruh waktu yang ditawarkan melalui Telegram dan WhatsApp yang berisikan link log in website tugas yang akan dikerjakan," ujar jenderal bintang satu itu.

Baca juga: Cara Melindungi Diri dari Pencurian Data Pribadi dan Penipuan Online

Himawan mengatakan pihaknya menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Satu di antaranya merupakan warga negara asing (WNA).

"Pertama, tersangka inisial Z.S. WNA yang berperan sebagai pimpinan kelompok online scam jaringan internasional," ucapnya.

Tersangka kedua berinisial M yang merupakan warga negara Indonesia. Dia berperan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyalurkan dan mengatur pemberangkatan warga negara Indonesia untuk bekerja di Dubai secara ilegal atas perintah tersangka inisial Z.S.

Kemudian, tersangka ketiga berinisial H yang juga WNI. H berperan sebagai operator penipu atau scammer yang beroperasi di Dubai. Dia menipu WNI atas perintah tersangka Z.S.

Z.S yang merupakan warga Tiongkok ditangkap di Abu Dhabi dan telah dibawa ke Bareskrim Polri. Tersangka Z.S, M, dan H telah ditahan.

Ketiganya dijerat Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia (PMI).

(ABK)

BOGOR, KOMPAS.com - Lokasi bekas pembongkaran bangunan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri tanpa izin di jalur wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat, akan diubah menjadi jalur pejalan kaki atau pedestrian.

Selain itu, lokasi tersebut juga akan diperindah dengan taman yang dihiasi lampu-lampu dan pagar.

Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, rencana tersebut merupakan tindak lanjut penataan Kawasan Puncak Bogor.

Ia menuturkan, lapak-lapak pedagang yang dibongkar atau ditertibkan itu sudah direlokasi ke rest area Gunung Mas.

"Kita usulkan jalur pedestrian, pelebaran jalan, pembangunan taman-taman, pengadaan lampu, dan PJU," ungkap Asmawa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Menurut Asmawa, jalur Puncak adalah jalan nasional, maka perlu penanganan secara komprehensif dari pemerintah pusat. Karenanya, pengembangan kawasan wisata Puncak ini perlu dilakukan secara bersama-sama agar bisa terwujud.

Ia berharap, rencana tersebut bisa mengembalikan fungsi dan keindahan kawasan wisata Puncak Bogor. Sebab, kawasan berhawa dingin ini adalah ikon Kabupaten Bogor.

Nantinya, lokasi bekas lapak itu akan tampak indah dengan adanya pedestrian(pejalan kaki), taman-taman yang dilengkapi pagar, dan lampu-lampu.

Usulkan penambahan fasilitas rest area

Selain itu, sambung Asmawa, Pemkab Bogor juga mengusulkan penambahan beberapa spot di Rest Area Gunung Mas, Puncak, Cisarua.

"Ini termasuk juga penambahan lahan parkir, pembukaan jalan yang mengarah ke kawasan wisata Gunung Mas, sarana prasarana lainnya seperti toilet dan lain-lain yang memang masih dirasakan kurang," ujar Asmawa.

Penambahan sarana prasarana itu diharapkan mewujudkan pembangunan rest area, mengingat Puncak adalah destinasi wisata yang sangat digemari masyarakat.

Asmawa menambahkan, penataan kawasan wisata Puncak didukung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Setelah pertemuan itu, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengecekan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya terkait pengukuran lokasi atau lahan yang akan dilakukan pelebaran jalan, pembangunan taman, ataupun jalur pedestrian.

"Terutama di beberapa titik perlu dibangun pagar pengaman jalan, jadi secepatnya akan dilakukan tindak lanjut. Alhamdulillah Kementerian PUPR sendiri ternyata sudah ada program perencanaan untuk penataan kawasan Puncak itu sendiri," pungkas Asmawa.

BOGOR, KOMPAS.com - Lokasi bekas pembongkaran bangunan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri tanpa izin di jalur wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat, akan diubah menjadi jalur pejalan kaki atau pedestrian.

Selain itu, lokasi tersebut juga akan diperindah dengan taman yang dihiasi lampu-lampu dan pagar.

Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, rencana tersebut merupakan tindak lanjut penataan Kawasan Puncak Bogor.

Ia menuturkan, lapak-lapak pedagang yang dibongkar atau ditertibkan itu sudah direlokasi ke rest area Gunung Mas.

"Kita usulkan jalur pedestrian, pelebaran jalan, pembangunan taman-taman, pengadaan lampu, dan PJU," ungkap Asmawa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Menurut Asmawa, jalur Puncak adalah jalan nasional, maka perlu penanganan secara komprehensif dari pemerintah pusat. Karenanya, pengembangan kawasan wisata Puncak ini perlu dilakukan secara bersama-sama agar bisa terwujud.

Ia berharap, rencana tersebut bisa mengembalikan fungsi dan keindahan kawasan wisata Puncak Bogor. Sebab, kawasan berhawa dingin ini adalah ikon Kabupaten Bogor.

Nantinya, lokasi bekas lapak itu akan tampak indah dengan adanya pedestrian (pejalan kaki), taman-taman yang dilengkapi pagar dan lampu-lampu.

Usulkan penambahan fasilitas rest area

Selain itu, sambung Asmawa, Pemkab Bogor juga mengusulkan penambahan beberapa spot di Rest Area Gunung Mas, Puncak, Cisarua.

"Ini termasuk juga penambahan lahan parkir, pembukaan jalan yang mengarah ke kawasan wisata Gunung Mas, sarana prasarana lainnya seperti toilet dan lain-lain yang memang masih dirasakan kurang," ujar Asmawa.

Penambahan sarana prasarana itu diharapkan mewujudkan pembangunan rest area, mengingat Puncak adalah destinasi wisata yang sangat digemari masyarakat.

Asmawa menambahkan, penataan kawasan wisata Puncak didukung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Setelah pertemuan itu, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pengecekan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya terkait pengukuran lokasi atau lahan yang akan dilakukan pelebaran jalan, pembangunan taman, maupun pedestrian.

"Terutama di beberapa titik perlu dibangun pagar pengaman jalan, jadi secepatnya akan dilakukan tindak lanjut. Alhamdulillah Kementerian PUPR sendiri ternyata sudah ada program perencanaan untuk penataan kawasan Puncak itu sendiri," pungkas Asmawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pembaca yang ingin tahu kelanjutan drama Maxus Indonesia, karena sudah ada beberapa orang yang melakukan SPK dengan MG. Selain itu, banyak pula yang ingin tahu soal besaran diskon hatchback pada Juli 2024.

Tak ketinggalan, berita tentang juru parkir liar yang bermunculan usai lapak PKL di Puncak Bogor dibongkar juga membuat banyak orang penasaran. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini deretan artikel otomotif terpopuler pada Kamis (4/7/2024):

1. Drama Maxus Indonesia, Bagaimana Nasib Konsumen MG yang Sudah SPK?

Morris Garage (MG) meluncurkan MG Maxus 9 di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Mobil ini merupakan kendaraan multi purpose vehicle (MPV) mewah listrik mirip Toyota Alphard. Seperti diketahui, Maxus 9 sebelumnya sudah lebih dulu meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023, Agustus lalu.

Saat itu mobil tersebut hadir dengan nama Maxus Mifa 9 dan didistribusikan oleh PT Indomobil Wahana Trada yang merupakan anak perusahaan Indomobil Group dengan harga Rp 1,4 miliar, namun hingga kini belum ada kabarnya.

2. Apa Benar Mobil Transmisi Matik Tidak Boleh Didorong?

Mobil dengan transmisi matik terus memiliki banyak peminat, pengoperasiannya yang mudah membuat alasan konsumen memiliki kendaraan tersebut. Namun, tidak sedikit rumor yang mengatakan jika mobil matik mudah mengalami kerusakan, terutama jika kendaraan ini didorong.

Sebagian besar kekhawatiran ini muncul akibat perbedaan dalam mekanisme transmisi antara mobil matik dan manual.

3. Diskon Hatchback Juli 2024, Suzuki Baleno Tembus Rp 32 Juta

Memasuki pertengahan 2024, pada Juli ini, tak sedikit diler yang menawarkan promo pembelian mobil. Untuk model hatchback, diskonnya bisa tembus puluhan juta rupiah.

Model hatchback saat ini memang pilihannya tidak banyak. Hanya ada tiga pabrikan yang memasarkannya, yakni Toyota dengan Yaris, Suzuki dengan Baleno Hatchback, dan Honda dengan City Hatchback.

4. Hasil Survei: Daftar Merek yang Dipilih Konsumen Saat Beli Mobil Hybrid

Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas.com memperlihatkan bahwa Toyota merupakan merek teratas yang bakal dibeli oleh masyarakat jika ingin punya mobil hybrid. Survei ini dilakukan kepada 1.075 orang pada 11-27 Maret 2024 pakai studi kuantitatif.

Responden berasal dari pembaca Kompas.com di semua daerah, terdiri dari semua umur dan gender baik pria dan wanita.

5. Usai Lapak PKL di Puncak Bogor Dibongkar, Muncul Juru Parkir Liar

Lapang pedagang kaki lima (PKL) di Puncak Bogor, Jawa Barat, resmi dibongkar pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, Senin (24/6/204). Dengan dibongkarnya PKL tersebut, pemandangan puncak bogor semakin terlihat cantik dan membuat banyak pemotor berhenti di pinggir jalan untuk melihat pemandangan.

Seperti yang terlihat pada unggahan Instagram @jabodetabek.terkini, banyak pengendara motor berhenti untuk menikmati pemandangan puncak Bogor. Namun sayangnya, banyak bermunculan juru parkir liar.