Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpesan kepada Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang baru dilantik malam ini. Bahlil banyak menyinggung soal lifting minyak yang harus lebih ditingkatkan.

Menurut Bahlil, lifting minyak Indonesia tercatat hanya 610.000 barel per hari (bph) sehingga perlu impor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun sudah ada proses eksplorasi sumur baru yang harus segera dituntaskan oleh Djoko.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas pada malam hari ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang hanya 610.000 barel per day. Dan sebenarnya bisa kita tingkatkan ," katanya usai melantik Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

"Sudah selesai eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian di tempat lain. Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama bapak," tambah Bahlil.

Bahlil juga meminta Djoko memangkas aturan di sektor Migas serta melakukan koordinasi demi menambah lifting minyak. Ia lalu meminta semua pihak bekerja secara untuk negara dan tidak membawa visi-misi masing-masing.

Bahlil mengingatkan pentingnya mendorong kedaulatan energi dan industri, dan meminta SKK Migas bisa bekerja sama dengan baik dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Ia turut mengingatkan pegawai di Kementerian ESDM bekerja lebih aktif dan proaktif.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," tegas Bahlil.

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita di sini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Pemerintah berencana mengeluarkan skema baru subsidi energi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ada opsi mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Proses pengkajian pun, menurut Bahlil, masih dijalankan sambil menanti laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sambung mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Subsidi LPG 3 Kg Tidak Berubah

Selain itu, Bahlil memastikan subsidi LPG 3 kilogram (kg) tidak akan beralih menjadi BLT.

"Kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ungkap Bahlil.

Alasannya, Bahlil mengatakan, LPG 3 kg sangat dibutuhkan untuk UMKM hingga konsumsi rumah tangga, maka dari itu skema subsidinya tidak akan diubah.

"Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujar Bahlil.

Tapi Bahlil menegaskan subsidi tepat sasaran tetap berlaku untuk penyaluran LPG. Skema yang dipilih adalah subsidi tertutup dengan pendaftaran melalui NIK seperti yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Masyarakat yang butuh subsidi akan diminta mendaftar, apabila profilnya tepat untuk menerima subsidi maka akan diberikan LPG subsidi.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," kata Bahlil.

Paling lambat proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG akan dilakukan pada kuartal pertama tahun depan.

"Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," ujar Bahlil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan LPG.

Rapat itu dilakukan di Kementerian ESDM bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sri Mulyani mengatakan skema baru untuk subsidi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai hasil dari rapat di Kementerian ESDM, pemerintah akan memulai uji coba skema baru penyaluran subsidi.

"Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindawati, Senin (4/11/2024).

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah akan mengkaji lagi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga untuk kepentingan masyarakat yang berhak dan kesehatan keuangan negara.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya, Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah, untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video 'Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

PT Pertamina (Persero) menambah operasional BBM Satu Harga sebanyak 40 titik. Terbesar berada di Klaster Maluku - Papua (14 titik) disusul Klaster Sulawesi-Nusa Tenggara (12 titik), Klaster Kalimantan (7 titik), dan Klaster Sumatera (7 titik).

Peresmian BBM Satu Harga Klaster Maluku-Papua dilakukan Wakil Menteri ESDM, Yuliot bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, hari ini.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot mengatakan Program BBM Satu Harga merupakan bentuk dukungan terhadap 17 program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran di bawah visi Asta Cita, salah satunya adalah mewujudkan swasembada energi.

"BBM Satu Harga akan memberikan banyak dampak baik yang akan diterima di masyarakat. BBM Satu Harga merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh masyarakat, meminimalkan ketimpangan sosial dari berbagai daerah. Untuk itu, kami perlu mengawal bersama-sama keberlangsungan BBM Satu Harga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah akan terus berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan BBM Satu Harga," ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan. Kami secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai," ujar Erika.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," sebut Riva.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan pembangunan BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina mewujudkan pemerataan energi di wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T).

"Pertamina secara konsisten terus membangun BBM Satu Harga sejak tahun 2017 dan hingga saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 500 titik. Inilah peran strategis Pertamina mewujudkan ketahanan energi nasional yang merata hingga wilayah 3T," ujar Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, terus melakukan akselerasi pengembangan BBM Satu Harga. Pertamina juga terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur distribusi energi untuk memastikan ketersediaan energi di wilayah 3T sesuai dengan prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability.

"Proses pendistribusian BBM Satu Harga menggunakan multi moda transportasi, baik darat, laut maupun udara dengan menggunakan pesawat khusus pengangkut BBM. Pertamina ingin menjamin ketersediaan energi secara berkelanjutan," imbuh Fadjar.

Selain menjamin ketersediaan energi, lanjut Fadjar, Pertamina juga terus memastikan harga BBM yang terjangkau oleh masyarakat. Pertamina telah mengalokasikan anggaran distribusi BBM Satu Harga agar harganya di mana pun sama dengan yang ditetapkan Pemerintah.

Harga BBM yang sebelumnya berkisar Rp30 ribu - Rp 100 ribu per liter, kini sama dengan wilayah lain yakni Solar Rp 6.800 dan Pertalite Rp10.000 per liter. Ketersediaan BBM Satu Harga pun telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

Video: Waspada Motor Terbakar gegara Digoyang saat Isi BBM!

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara, contohnya dalam mengurangi beban subsidi energi.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan pengembangan jargas PGN juga sejalan asta cita pemerintah khususnya dalam upaya swasembada energi, sehingga keberlanjutan proyek akan terus dilakukan.

Saat ini jumlah jargas yang dikelola oleh PGN sebanyak 820 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 84 ribu metrikton LPG. Namun di sisi lain kapasitas infrastruktur yang telah dibangun oleh PGN sebenarnya telah melebihi dari jumlah rumah tangga atau komersial jargas yang sudah berlangganan.

"Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas," kata Rosa dalam keterangan resmi, Rabu (30/10/2024).

Masih terbuka ruang yang cukup besar dalam pemanfaatan infrastruktur eksisting dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan optimalisasi pasokan gas yang telah disediakan SKK Migas untuk jargas dan BBG. Hal ini akan meningkatkan penyerapan volume gas bumi yang akan membantu mengurangi subsidi energi dalam pemakaian LPG subsidi.

Menurut Rosa, investasi untuk membangun jargas cukup besar. Maka salah satu konsep pembangunan yang dilakukan yaitu konsep KPBU di mana badan usaha menerima penugasan. Di saat bersamaan dilakukan integrasi atau klasterisasi sehingga cost akan lebih efisien. Insentif dari pemerintah dengan dasar hukum yang solid dalam konsep KPBU membuka peluang bagi seluruh badan usaha, baik BUMN maupun swasta untuk berkontribusi dalam program jargas.

Saat ini, PGN terus melakukan pemanfaatan sumber gas bumi untuk pengembangan jargas tumah tangga. Pipa transmisi terus bertambah, dilanjutkan dengan pipa distribusi untuk penetrasi jargas ke rumah-rumah. PGN juga melakukan konsep beyond pipeline.

Salah satunya CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta. Pada tahun 2025, PGN menargertkan pembangunan jargas sebanyak 200 ribu, sehingga selama 2021 -2025 PGN menbangun tambahan jargas sebanyak 400.000 SR. Rosa juga menyatakan kesiapan PGN untuk menbangun infratruktur jargas dengan rekanan sehingga bisa semakin terintegrasi.

"Ke depan arahnya adalah integrasi bersamaan dengan rencana pengembangan industri maupun komersil. Sejalan dengan itu, tetap memerlukan dukungan diantaranya untuk kemudahan perizinan, kepastian alokasi, dan pembangunan infrastruktur jargas sebagai bagian dari infrastruktur dasar perumahan atau hunian," katanya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi KESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya menilai bahwa salah satu cara yang diperlukan untuk pengembangan jargas yaitu dengan model terintegrasi antara industri dengan rumah tangga atau model kawasan industri serta mekanisme beyond pipeline khususnya oleh badan usaha.

Sedangkan Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas Idham Baridwan mengatakan BPH Migas sendiri mengaku akan mendukung pembangunan jargas, khususnya dalam mengatur dari sisi harga.

"Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, dalam rangka mengembangkan pemanfaatan gas domestik. Namun tetap, infratruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan," kata Idham.

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan salah satu modal dalam menggerakan roda perekonomian. Dengan adanya subsidi, maka harga BBM pun menjadi lebih murah.

Kehadiran BBM subsidi dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan primer seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan sekolah.

Sebaliknya, jika subsidi BBM tidak ada makan harga bensin akan melonjak. Hal ini berimbas pada ongkos transportasi yang naik dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.

Agar BBM subsidi tepat sasaran, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang dituangkan dalam RAPBN 2025.

Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menyebut fakta distribusi subsidi yang ditujukan untuk rakyat belum merata. Oleh karenanya, teknologi digital bisa menjadi cara untuk menanggulangi masalah ini.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.

Pidato Prabowo sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas menggunakan teknologi berupa QR Code, CCTV, dan teknologi lain dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi.

Di samping itu, Pertamina sebagai BUMN di bidang energi juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM melalui program Subsidi Tepat. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, masyarakat harus mendaftarkan subsidi tepat di situs MyPertamina.

Sejak 1 Juli 2020 masyarakat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Pendaftaran subsidi tepat MyPertamina dapat dilakukan secara offline dan online.

Subsidi Mobil Listrik

Selain subsidi BBM, mobil listrik (EV) juga turut menjadi perhatian pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penting bagi bangsa ini untuk menjadi lebih adaptif di tengah persaingan global. Ia menyebut subsidi ini berkaitan dengan investasi.

"Seingat saya, kendaraan bermotor Rp 7 juta. Mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi pada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia," kata Jokowi.

Untuk mewujudkan ekosistem EV, pemerintah juga membangun SPKLU untuk mendukung mobil listrik dan motor listrik. Hingga saat ini, pembangunan SPKLU masih terus berlanjut.

Per Juli 2024, jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 1.882. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yaitu melakukan berbagai investasi dengan pihak lain, salah satunya adalah PT LBM Energi Baru Indonesia yang memproduksi bahan katoda baterai lithium.

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, pihaknya berkomitmen menyediakan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan oleh BPH Migas. Pertalite merupakan salah satu BBM subsidi sehingga pengaturan dilakukan agar tetap sasaran.

Pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi oleh BPH Migas dilakukan dengan mempertimbangkan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah atas dan di luar daerah daerah industri.

"Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Dia mengatakan, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.

"Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite," jelas Heppy.

Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.

"Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur," kata Heppy.

Untuk registrasi dan informasi lebih lanjut terkait program subsidi tepat Pertalite masyarakat dapat mengunjungi website https://subsiditepat.mypertamina.id dan menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Sebagai informasi, beredar kabar ada SPBU di Jakarta yang tak menjual Pertalite. Kabar tersebut juga telah direspons Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM tak ada ketentuan yang dilanggar oleh SPBU tersebut.

"Mungkin dicek di perizinannya dia ya. Tapi yang kita pantau yang kemarin di Pancoran, itu memang dia tidak melanggar apapun. Tidak ada yang dilanggar," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8).

PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas. Hal itu sebagai respons terkait kabar adanya SPBU yang tidak menjual BBM jenis Pertalite.

Penentuan titik-titik SPBU ini mempertimbangan sejumlah hal seperti jalur transportasi umum hingga tidak di area pemukiman menengah ke atas.

"Titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas dengan berbagai pertimbangan, antara lain jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah ke atas, tidak di daerah industri dan lain-lain. Upaya ini dilakukan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari kepada detikcom, Senin (26/8/2024).

Dia mengatakan pihaknya selaku operator akan menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan ketentuan regulator. Pihaknya juga melakukan pengaturan agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan cukup sampai akhir tahun.

"Dari sisi Pertamina Patra Niaga selaku operator, prinsip kami menyalurkan sesuai kebijakan yang ditentukan regulator dan melakukan pengaturan penyaluran agar kuota yang ditetapkan pemerintah mencukupi hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana buka suara merespons kabar adanya SPBU di Jakarta tak lagi jual Pertalite. Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM tak ada ketentuan yang dilanggar oleh SPBU tersebut.

"Mungkin dicek di perizinannya dia ya. Tapi yang kita pantau yang kemarin di Pancoran, itu memang dia tidak melanggar apapun. Tidak ada yang dilanggar," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8).

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan mengenai adanya SPBU yang tidak menjual Pertalite. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan, titik-titik penjualan BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas.

Penentuan titik tersebut dengan berbagai pertimbangan seperti jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah atas hingga di daerah industri. Heppy mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya agar BBM subsidi tepat sasaran.

"Titik-titik SPBU yang menjual BBM subsidi ditentukan oleh BPH Migas dengan berbagai pertimbangan, antara lain jalur transportasi umum, tidak di area pemukiman menengah ke atas, tidak di daerah industri dan lain-lain. Upaya ini dilakukan agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran," terangnya kepada detikcom, Senin (26/8/2024).

Dia mengatakan pihaknya selaku operator akan menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan ketentuan regulator. Pihaknya juga melakukan pengaturan agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan cukup sampai akhir tahun.

"Dari sisi Pertamina Patra Niaga selaku operator, prinsip kami menyalurkan sesuai kebijakan yang ditentukan regulator dan melakukan pengaturan penyaluran agar kuota yang ditetapkan pemerintah mencukupi hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM buka suara merespons kabar adanya SPBU di Jakarta tak lagi jual Pertalite. Berdasarkan pemantauan Kementerian ESDM tak ada ketentuan yang dilanggar oleh SPBU tersebut.

"Mungkin dicek di perizinannya dia ya. Tapi yang kita pantau yang kemarin di Pancoran, itu memang dia tidak melanggar apapun. Tidak ada yang dilanggar," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8).

Soal penyaluran Pertalite, kata Dadan, pada dasarnya kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) lebih memahami dari sisi logistik maupun profil dari konsumen. Oleh karena itu, Pertamina pun melakukan pengaturan.

"Kan kita ini menurut saya ya, basisnya itu keperluan di masyarakat harus terpenuhi. Jadi kalau Pertamina memotret di satu wilayah gitu ya, di situ ada berapa SPBU dengan perhitungan yang mereka, mereka lebih paham dari sisi logistik, lebih paham dari profil dari konsumennya, itu mungkin mereka bisa mengatur di situ," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, BPH Migas berperan dalam mengawasi kuota BBM subsidi. Sementara, Kementerian ESDM memastikan supaya bahan bakar tersebut tersedia.

"Kan BPH itu kan mengawasi, mengawasi dari sisi kuota. Kementerian ESDM memastikan supaya itu ada gitu ya. Semua masyarakat yang membutuhkannya kan ada, sesuai dengan kuota, sesuai dengan peruntukannya," ujarnya.

Lihat juga Video: Daftar SPBU yang Sulap BBM Pertalite Jadi Pertamax

[Gambas:Video 20detik]

Memiliki rumah sendiri merupakan impian bagi banyak orang. Sayangnya, mewujudkan kepemilikan rumah bukan sesuatu yang mudah dan murah, apalagi saat kamu ingin tinggal di daerah Jakarta.

Harga rumahnya saja sudah mahal. Belum tambahan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dipenuhi. BPHTB ini merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menjelaskan, BPHTB berperan penting dalam transaksi properti, khususnya untuk jual atau beli tanah dan bangunan.

“Jadi, ketika seseorang atau perusahaan membeli atau menjual tanah dan/atau bangunan, BPHTB dikenakan atas nilai transaksi tersebut,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan guna membantu masyarakat mendapatkan rumah pertamanya melalui pembebasan BPHTB. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023, yaitu:

1. Pembebasan BPHTB diberikan kepada pemohon yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung individu dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

2. Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100 persen terhadap Perolehan Hak Pertama Kali. Ini berarti pemohon tidak perlu membayar BPHTB atas transaksi pertamanya dalam memiliki properti.

3. Pembebasan BPHTB berlaku untuk objek Perolehan Hak Pertama Kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan Rp 2 miliar.

Perolehan Hak Pertama Kali merupakan pemindahan hak dikarenakan jual beli, hibah, hibah wasiat atau waris. Lalu, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak, termasuk program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Apabila pembebasan BPHTB didapatkan oleh lebih dari satu penerima secara bersamaan, kebijakan turut mempertimbangkan situasi. Objek pembebasan diperoleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan.

Penerima hak secara bersamaan tetap akan mendapat pembebasan BPHTB sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023 terdapat syarat yang harus dipenuhi. Paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Perolehan Hak Pertama Kali).

Kemudian, identitas seluruh penerima hak harus dicantumkan dalam permohonan pembebasan BPHTB, dan penerima hak yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat menerima pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.

Cara mengajukan pembebasan BPHTB tergolong mudah. Berikut langkah-langkah mengajukan pembebasan BPHTB:

1. Pengajuan Pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak atau kuasanya.

2. Permohonan diajukan sesuai dengan persyaratan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB yang dilakukan secara elektronik pada laman ebphtb.jakarta.go.id.

3. Dalam pelaporan SSPD BPHTB, pemohon wajib menyertakan hasil pindai surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2023

4. Untuk Perolehan Hak Pertama Kali berupa pemberian hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.

Alasanya, persyaratan tambahan untuk menyertakan hasil pindai sertipikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah dalam permohonan pembebasan BPHTB.

BPHTB merupakan instrumen penting dalam regulasi transaksi properti yang membantu memastikan pemerataan pembangunan, kontrol pasar properti, dan menyediakan pendapatan bagi pemerintah daerah.

Itu artinya, BPHTB berperan signifikan dalam mengatur dan mengelola sektor properti di wilayah provinsi DKI Jakarta.

Menurut Morris Danny, pembebasan BPHTB merupakan langkah positif dalam mendukung pertumbuhan properti.

“Pembebasan BPHTB untuk perolehan pertama kali dengan nilai perolehan objek pajak sampai dengan nilai tertentu merupakan langkah yang positif dalam mendukung pertumbuhan dan inklusi properti,” ucapnya.

Adanya kebijakan ini membuat pemerintah daerah memiliki peran untuk mendorong aktivitas transaksi properti berkelanjutan. Serta, memfasilitasi akses kepemilikan properti bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang pertama kalinya memiliki properti.

Hadirnya kebijakan ini juga berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, sekaligus memperkuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio