JAKARTA - BRICS bereaksi atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), mengisyaratkan bahwa masuknya kembali Trump ke Gedung Putih tidak akan menghalangi pertumbuhan aliansi tersebut. Blok BRICS akan terus mendorong agenda dedolarisasi dan tidak memiliki rencana untuk mundur dari kerangka kerjanya.

Negara-negara anggota BRICS terus memperkuat kerja sama dan inisiatif ekonomi global mereka terlepas siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Presiden lembaga analitis Brasil CMA Group Jose Juan Sanches, mengatakan bahwa BRICS tidak akan mengubah perspektifnya meski Trump telah diambil sumpahnya pada Januari tahun depan.

"Kita dapat mendekati masalah ini dari dua perspektif ekonomi dan politik. Dari sudut pandang ekonomi, yang perkembangannya hanya bergantung pada situasi pasar global tidak akan ada masalah," ujar Sanches, dikutip dari Watcher Guru, Sabtu (9/11/2024), menjawab pertanyaan mengenai masa depan BRICS usai Trump terpilih menjadi Presiden AS.

Trump baru-baru ini bersumpah untuk meningkatkan tarif sebesar 100% jika negara-negara BRICS mencoba untuk mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

"Jika ada negara yang mengatakan kepada saya, Pak, kami sangat menyukai Anda, tetapi kami tidak lagi menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan dan tidak menggunakannya lagi, saya akan mengatakan tidak apa-apa. Anda akan membayar tarif 100% untuk semua yang Anda jual di AS. Kami menyukai produk Anda, saya harap Anda menjual banyak produk ke AS, tetapi Anda harus membayar pajak 100%," katanya.

Trump menjelaskan bahwa negara-negara BRICS akan mengikuti jika tarif 100% diberlakukan untuk produk-produk mereka yang masuk ke AS.

"Pak, merupakan suatu kehormatan untuk tetap menggunakan mata uang cadangan. Anda tidak memiliki orang lain yang dapat berbicara seperti itu," katanya.

Tarif 100% akan memaksa negara-negara BRICS untuk meninggalkan inisiatif dedolarisasi karena sektor impor dan ekspor mereka akan terpukul. Memberlakukan tarif 100% terbukti mahal akan merugikan neraca keuangan mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diperkirakan akan mampu memainkan peranan aktif di pentas dunia bila bergabung dengan organisasi Brics.

Lantas, bagaimana bila Indonesia memilih jalan sebaliknya atau tidak bergabung dengan kelompok negara yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu?

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah mempunyai berbagai wadah yang cukup kuat dan bisa dipergunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota Brics, secara bilateral.

Selain itu, Indonesia juga memiliki platform lain yang sudah dipergunakan selama ini, untuk mendorong kepentingan negeri ini seperti forum G20. Di forum itu, dia menilai Indonesia memaksimalkan mendorong berbagai kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan mengapa Indonesia harus bergabung pula ke dalam Brics. Tanpa bergabung dalam organisasi Brics pun, jelasnya, Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam pentas dunia.

“Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita,” ujarnya dalam siaranBroadcashdi kanal YouTubeBisniscom.

Yose Rizal Damuri mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menyebut Brics sebagai ‘global south’. Namun, dia mengatakan sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuatglobal southini.

Indonesia, katanya, punya wadah yang bernama kerja sama ‘Selatan-Selatan’ atau South-South Cooperation, lalu ada juga Konferensi Asia-Afrika (KAA). Karena itu, tuturnya, berbagai forum-forum patut didorong, bukan malah ikut-ikutan misalkan dengan bergabung ke dalam suatu kelompok yang terbilang baru.

“Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punya. Tahun depan misalnya, ada perayaan 70 tahun Asia-Afrika. Ini merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain. Seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia mengingat saat ini terjadi banyak konflik di berbagai belahan dunia, terutama antara negara maju seperti G7, dengan negara-negara yang membawa narasi serta aspirasi yang berbeda.

G20, ucapnya, sebenarnya itu bisa menjadi forum untuk membawa misi perdamaian itu asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di kelompok ini, di samping Indonesia bisa membawa forum-forum sendiri seperti KAA.

Bergabung menjadi anggota Brics menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi tidak fokus dengan berbagai platform yang sudah dimiliki selama ini. Padahal wadah-wadah tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

“Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa Brics itu lebih didominasi dengan suara-suaracounter narrativeyang mungkin kurang produktif pada saat ini. Kita membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punyai,” terangnya.

Jikalau pun Indonesia menjadi anggota Brics, tentunya harus tetap mempertahankan karakteristik bebas aktif dengan tidak terlalu membawacounter narrativekarena yang lebih penting bagi Indonesia adalah mendorong reformasi tatanan dunia yang berkeadilan.

“Kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini tidak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi yang sifatnya sangat bertentangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diyakini bakal memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional dengan bergabung ke dalam kelompok negara-negara Brics.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya, bebas dari berbagai tekanan atau juga tidak bergabung kepada salah satu blok.

“Kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam siaran di kanal YouTubeBisniscom.

Menurutnya, pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tampak akan lebih aktif lagi memainkan peran di pentas internasional. Brics, tuturnya, menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif tersebut.

Untuk bergabung ke dalam Brics, menurutnya Indonesia harus melihat dari sisi kacamata geopolitik atau stratejik, serta tentunya dampak ekonominya pula. Secara strategis, lanjutnya, Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih baik, sedangkan secara ekonomi membawa banyak keuntungan saat bergabung dengan Brics.

“Brics itu juga walaupun awalnya adalah satu platform atau satu forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang-sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonom. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang-sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu geopolitik ataupun isusecurityyang lebih banyak.”

“Bahkan banyak negara-negara anggota Brics atau ada beberapa negara anggota yang memposisikan diri sebagaicounter narrativedaripada tatanan dunia yang dibawa saat ini,” bebernya.

Jadi, sambung Yose, meski ada dampak ekonomi dengan bergabung ke dalam Brics, Indonesia masih harus mendiskusikan lagi niatnya itu. Hal itu diperlukan untuk melihat secara jernih keuntungan bagi Indonesia.

Langkah tersebut, menurutnya, wajar karena kondisi wadah tersebut sudah berbeda misalnya dari 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan.

Perang Kepentingan di Brics

Dia menjelaskan, pada mulanya Bric merupakan satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap pasar berkembang atauemerging marketsdan bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi. Negara-negar tersebut juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi atas perkumpulan itu sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya.

“Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama. Sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Rusia saat ini membawa aspirasi mengenai geopolitik yang nampak sekali dalam konferensi tingkat tinggi terakhir. Isu itu tidak terlalu diterima oleh negara-negara anggota lainnya. Di samping itu, di dalam Brics pun terdapat rivalitas misalnya antara China dan India yang kerap bersitegang soal wilayah perbatasan.

Di sisi lain, isu mengenai dedolarisasi menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara Brics selama beberapa tahun belakangan. Bila nantinya memutuskan untuk bergabung dalam perkumpulan negara-negara itu, maka Indonesia bisa membawa agenda penggunaan mata uang lokal ataulocal currency settlementdalam transaksi perdagangan.

“Jadilocal currency settlementini menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari Brics. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke Brics harapannya mendapat dukungan dari negara-negara lain dan agenda Brics kadang memang tidak didukung oleh sebanyak negara-negara seluruhnya ini,”katanya.

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS. Sebuah pernyataan yang mengejutkan bagi aliansi BRICS .

Dalam sebuah wawancara pada Kamis (7/11), Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS tapi menolak untuk menggunakan dolar sebagai alat pembayaran.

Putin menyebut dolar AS sebagai pilar kekuatan AS, dan mengatakan bahwa AS sedang meruntuhkan kekuatan ini. Blok BRICS telah lama mendorong inisiatif dedolarisasi dengan mengatakan bahwa dolar AS tidak akan menjadi raja untuk waktu yang lama.

BRICS baru-baru ini mendiskusikan dedolarisasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bulan Oktober di Kazan, Rusia dan beberapa negara telah memutuskan untuk berhenti menggunakan dolar.

"Pembayaran dalam dolar menurun," kata Putin, dilansir dari Watcher Guru, Jumat (8/11/2024). "Belum terlalu banyak, namun sebagai sarana penghematan, ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Secara bertahap itu menyusut, ini adalah sebuah tren. Ini adalah perbuatan mereka sendiri."

Sehubungan dengan proposal BRICS untuk meninggalkan dolar AS, presiden Rusia menegaskan bahwa "proposal kami tidak ditujukan untuk melawan dolar. Ini hanyalah cara kami untuk menjawab tantangan zaman modern, sebagai responS terhadap perkembangan ekonomi yang kami pikirkan."

Putin juga membahas bagaimana BRICS saat ini sedang dalam tahap pengembangan sistem pembayaran terpadu yang berakar pada sistem pembayaran di berbagai negara. "Sistem baru ini akan menggunakan dasar sistem di setiap negara dalam pertukaran informasi keuangan," jelas Putin.

Blok ini terus merangkul perdagangan dalam mata uang lokal. Selain itu, mereka telah bekerja untuk mengembangkan infrastruktur pembayaran mereka yang unik. Proyek-proyek ini dipastikan akan mendorong otonomi keuangan dan menjadi ancaman yang jelas bagi hegemoni Barat dan dominasi dolar AS.

Hal yang paling menarik dari wawancara Putin adalah bahwa terlepas dari upaya dedolarisasi, Rusia telah memutuskan untuk tidak melarang atau meninggalkan dolar AS.

Awal tahun ini, Donald Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi-sanksi dan mendorong penggunaan dolar AS. Trump akan kembali menjadi presiden AS dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika dia melakukan hal itu.

Putin dan Presiden China Xi Jinping pun telah membuka pintu untuk berbicara dengan Trump sehingga ada masa depan di mana BRICS dan dolar AS hidup dalam harmoni.

JAKARTA - Presiden Kenya, William Ruto meminta dukungan China untuk bisa bergabung dengan BRICS , yang disampaikan setelah pertemuan dengan seorang pejabat senior China. Ketertarikan negara Afrika Timur itu disampaikan hanya berselang beberapa minggu setelah Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS ke-16 di Kazan.

Pertemuan BRICS tersebut dipandang sebagai upaya melawan pengaruh Barat dan memperkuat sinyal bahwa Rusia belum terisolasi oleh sanksi Barat terkait Ukraina. Pertemuan tahunan ini menjadi yang pertama sejak ekspansi BRICS awal tahun ini ketika Mesir, Iran, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab secara resmi menjadi anggota.

Empat member baru BRICS itu bergabung dengan pendahulunya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Menurut perkiraan oleh lembaga keuangan global, negara-negara anggota BRICS saat ini menyumbang sekitar 46% dari populasi dunia dan lebih dari 36% dari PDB global.

Para analis telah mendesak pemerintah Kenya untuk bergabung dengan blok ekonomi negera berkembang tersebut sejak Ethiopia dan Mesir menjadi anggota baru BRICS. Ditambah adanya ketertarikan dari beberapa negara Afrika lainnya, termasuk Aljazair dan Nigeria, yang sudah menyatakan minat secara formal.

Meskipun menjadi sekutu utama AS (Amerika Serikat), Kenya telah berusaha untuk memperkuat hubungan dengan China dan Rusia, yang kehadirannya di Afrika telah memicu kekhawatiran Barat. Tahun lalu, Ruto mengatakan pemerintahnya akan memperdalam hubungannya dengan Moskow untuk meningkatkan volume perdagangan.

Dia membuat komitmen ketika dia menjamu Menteri Luar Negeri Rusia ,Sergey Lavrov yang berkunjung ke ibu kota, Nairobi.

Pada awal pekan, selama pembicaraan dengan Li Xi, sekretaris Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin Partai Komunis China yang berkuasa, Ruto memuji Beijing karena mendukung pendanaan "proyek prioritas," termasuk bendungan bernilai miliaran dolar.

Dia menyatakan bahwa Nairobi "sangat ingin mendapatkan manfaat dari proyek" yang akan membantu mengentaskan kemiskinan. Kenya sendiri telah mengalami krisis dalam beberapa tahun terakhir, ketika pemerintah mencari cara untuk meningkatkan pendapatan.

"Kenya mencari dukungan China untuk mendorong investasi sektor swasta China di sektor perhotelan Kenya, memajukan tujuan kami untuk menjadikan Nairobi sebagai pusat konvensi regional," kata Ruto, menurut siaran pers dari kepresidenan.

"Kenya berkomitmen mempromosikan kemitraan ini di Afrika dan menjunjung tinggi kebijakan Satu China," tambahnya.

JAKARTA - Di tengah tantangan yang sedang berlangsung terhadap mata uang negara-negara BRICS, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 telah mengubah lanskap prospek dedolarisasi.

Aliansi yang dibangun China dan Rusia ini telah lama menentang dolar AS sebagai upaya membentuk kembali tatanan ekonomi global. Namun, upaya tersebut akan menemui hambatan baru.

Sepanjang kampanyenya, Donald Trump konsisten menyuarakan perlunya memperkuat dolar AS sebagai mata uang global. Trump memastikan akan membuat kebijakan untuk menantang negara-negara yang ingin mengikuti jejak BRICS.

Sejak tahun 2022, aliansi BRICS telah merangkul inisiatif dedolarisasi. Didorong oleh sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dengan berupaya keras mengurangi ketergantungan internasional pada greenback.

Selama hampir dua tahun terakhir, ideologi tersebut telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa. BRICS telah mendapatkan penantang baru dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 yang kemungkinan besar akan menghancurkan upaya-upaya dedolarisasi global. Trump selama kampanyenya tidak malu-malu dalam menyuarakan sikap terhadap gerakan yang sedang berkembang ini.

"Saya akan mengatakan, Anda meninggalkan dolar, Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah rapat umum di Wisconsin, dikutip dari Watcher Guru, Kamis (7/11/2024). "Karena kami akan mengenakan tarif 100% untuk barang-barang Anda," tandas Trump.

Itu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Trump terus memperjuangkan perlunya mempertahankan greenback sebagai mata uang dunia.

"Jika kita kehilangan dolar sebagai mata uang dunia, saya pikir itu sama saja dengan kalah perang," katanya kepada Economic Club pada sebuah pertemuan di New York.

Mentalitas America First tersebut telah mendorong rekor reaksi terhadap kepresidenan. Indeks Dow Jones Industrial dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi di awal pembukaan. Selain itu, dolar AS melonjak dengan indeks dolar naik sebanyak 1,8%, kenaikan terbesar dalam satu hari sejak Juni 2016. Situasi menjadi semakin sulit bagi blok BRICS dengan kemenangan Partai Republik.

BRICS telah menggunakan metode mata uang alternatif sebagian besar tahun lalu, tetapi mereka mungkin juga mengincar perubahan. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi dan mendorong penggunaan dolar dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika hal itu terjadi.

JAKARTA - Prinsip kebijakan masa depan bersama diterima dengan baik oleh negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Selatan Global menjadi alasan mengapa Malaysia tertarik gabung BRICS. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, pada Selasa (6/11).

Berbicara pada pembukaan China International Import Expo (CIIE) ke-7, yang diadakan di National Exhibition and Convention Center (NECC), Anwar mengungkapkan kekagumannya dengan pidato Presiden China Xi Jinping dalam konferensi BRICS baru-baru ini di Kazan, Rusia.

Xi, dalam semangat masa depan bersama yang akan diadopsi untuk melawan kekuatan perselisihan dan proteksionisme telah mendesak bahwa, "Kita harus membangun komunitas dengan masa depan bersama, untuk menegakkan perdamaian global, keamanan global, dan untuk berbagi pengalaman, keahlian, dan teknologi dengan dunia," ujar Anwar.

Tahun ini, Malaysia telah diakui sebagai "Negara Kehormatan" di CIIE ke-7. Anwar diberikan hak istimewa untuk berbicara setelah rekannya dari China, Perdana Menteri Li Qiang, diikuti oleh para pemimpin dari lima negara lainnya, Prancis, Nikaragua, Arab Saudi, Tanzania, dan Uzbekistan.

Anwar juga mencatat pidato Li bahwa kesuksesan fenomenal China adalah contoh dari tidak hanya tata kelola dan kebijakan yang benar, tetapi juga sikap yang menjanjikan untuk memastikan bahwa "perdagangan, investasi, dan kemakmuran ekonomi" akan bermanfaat bagi komunitas internasional.

"Ini tentu saja bukan pernyataan yang mudah karena bertentangan dengan ungkapan banyak negara kuat di dunia," ujar dia dilansir dari The Edge Malaysia, Rabu (11/6/2024).

"Dan itulah sebabnya saya pikir saya akan bergabung dengan banyak kolega saya untuk memuji China dan kepemimpinannya."

Anwar memuji CIIE, yang memberikan kesempatan tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan China, tetapi juga perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan menengah, untuk memamerkan kapasitas dan kapabilitas mereka, dan menarik investasi baru.

"Jadi kerja sama multikultural untuk perdagangan bebas dan tujuan keberlanjutan harus digunakan sebagai alat untuk memajukan kemajuan global secara adil, bukan sebagai senjata untuk memadamkan persaingan, mempromosikan keuntungan yang tidak adil, atau menciptakan konflik," kata dia.

CIIE merupakan sebuah inisiatif dari Pemerintah China untuk menyediakan platform bagi negara-negara yang terlibat dalam Belt and Road Initiative (BRI) untuk mempromosikan dan mengekspor produk dan jasa mereka ke Tiongkok.

Menyinggung tentang keketuaan Asean tahun depan, Anwar mengatakan bahwa Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional dan kerangka kerja regional yang berbasis aturan yang inklusif.

"Dalam hal ini, kami ingin membalas prinsip masa depan bersama yang berwawasan ke depan yang dipromosikan oleh Tiongkok, sehingga ketika kami menyelenggarakan ASEAN-GCC (Dewan Kerja Sama Teluk), kami juga menyertakan apa yang disebut KTT ASEAN plus GCC plus China," katanya.

Adapun KTT tersebut diperkirakan akan diselenggarakan pada bulan Mei 2025. Anwar menambahkan bahwa hal ini akan sangat penting bagi lintasan pertumbuhan regional dan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk menggerakkan jarum pada keseimbangan global yang lebih besar dalam investasi perdagangan ekonomi dan kemajuan ekonomi.

Sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, Anwar mengatakan bahwa ASEAN juga memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan sosial-ekonomi yang inklusif yang membuka jalan menuju era kemakmuran bersama yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya.

"Kami tidak akan membiarkan satu langkah pun terlewatkan, seperti yang telah Anda lihat di China, dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memerangi serta membasmi korupsi, serta mengimplementasikan agenda reformasi sosio-ekonomi dan industri," kata dia.

"Kami terus terinspirasi, Perdana Menteri Li Qiang, oleh keberhasilan Anda yang luar biasa dalam memerangi kemiskinan, yang jelas menandakan pencapaian besar dalam rekayasa ulang sosial."

Sebanyak 68 perusahaan Malaysia berpartisipasi dalam CIIE tahun ini. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia secara global selama 15 tahun berturut-turut sejak tahun 2009.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman berkomentar soal dampak pemilihan presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS terhadap Indonesia. Menurut dia, siapa pun presiden AS selanjutnya tak berdampak banyak terhadap kondisi dalam negeri Indonesia.

Suzie menilai bahwa salah satu permasalahan Indonesia ialah soal good governance atau pemerintahan yang baik. Apabila tidak dibereskan secara mandiri, jelas Suzie, Indonesia dapat diganggu.

"AS itu adi daya. Apa pun kondisi dalam negeri kita kalau kita tetap tidak membereskan soal good governance, free market (level playing field), dan mengikuti liberal international system, kita akan terus kesulitan," kata Suzie dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Suzie menjelaskan bahwa kondisi dalam negeri juga akan berpengaruh pada sikap diplomasi Indonesia. Selain itu, Suzie juga menjelaskan bahwa secara teori ekonomi Internasional dan kondisi perang akan berpengaruh ke dalam negeri bergantung pada coalition patterns--stabil atau tidak--dan regime type--demokratis atau otoriter.

Suzie juga menyebut adanya tantangan bagi hubungan diplomasi Indonesia dengan AS, terlebih AS terikat pada aturan perdagangan dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dan prinsip Freedom of Navigation di kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, Suzie juga menyinggung soal sikap AS yang cenderung memusuhi Cina di sektor ekonomi. Dia khawatir keadaan bisa saja memburuk jika Kamala Harris atau Donald Trump memimpin AS.

Tak sampai di situ, Suzie juga menyinggung soal sikap Donald Trump terhadap negara-negara anggota BRICS. "Trump sudah mengatakan yang anggota BRICS akan terkendala dalam berdagang ada tarif tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Waffa Kharisma menyebut kebijakan Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik maupun Kamala Harris dan Partai Demokrat, tak banyak berpengaruh terhadap Indonesia.

"Tidak terlalu berpengaruh (di bidang politik). Kecuali, ada saluran hubungan langsung antara pemain politik masing-masing negara yang ditemukan secara konkret," kata Waffa dalam pesan tertulis kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Senin, 4 November 2024.

Waffa juga menyoroti sosok Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat. Dia mengaku bahwa kedua sosok itu sama-sama belum bisa menjanjikan kerja sama yang lebih baik dengan Indonesia.

Meski begitu, Waffa menilai bahwa Trump merupakan sosok yang lebih membawa dampak negatif daripada Harris. Dia menilai ada kecenderungan bahwa Trump kurang bisa diandalkan mitra AS.

"Tentu Trump akan cukup buruk. Beliau akan cenderung bisa impulsif terhadap rival. Trump juga sudah dikhawatirkan oleh para sekutu dan mitra terdekat karena kurang terlalu mau berkontribusi dalam barang publik dan cenderung meminta bayaran/kontribusi lebih dari sekutu lain," ujarnya.

JAKARTA - BRICS menggelar karpet merah untuk menyambut negara-negara NATO untuk bergabung dengan aliansi ini. Perkembangan ini dapat menyebabkan perubahan paradigma di sektor keuangan global jika negara-negara Barat bergabung dengan blok ini.

Tarik-menarik antara negara-negara berkembang dan negara-negara Barat yang maju telah berjalan dengan kecepatan penuh setelah blok tersebut memulai agenda dedollarisasi.

Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak 2022 karena menginvasi Ukraina. Namun, Rusia melewati sanksi tersebut dengan menjual minyak mentah dengan harga diskon kepada anggota BRICS.

Bahkan Arab Saudi membeli minyak Rusia dari anggota BRICS dengan harga yang lebih murah dan menyalurkannya ke seluruh Eropa, yang sebagian besar adalah anggota NATO.

Juru Bicara Rusia Dmitry Peskov menyindir Barat yang tidak mengizinkan negara-negara anggotanya untuk bergabung dengan aliansi lain.

"Anda bersama kami atau melawan kami. Kondisi seperti itu tidak ada di BRICS dan setiap negara bebas mengajukan permohonan keanggotaan, termasuk anggota NATO,? ujarnya dikutip dari Watcher Guru, Senin (4/11/2024).

Peskov menegaskan bahwa BRICS tidak akan menempatkan hambatan seperti yang dilakukan oleh Barat dan NATO dalam hal keanggotaan.

"Kebijakan ?bergabung dengan kami atau melawan kami' tidak berlaku di BRICS,? tandasnya.

"Ini adalah kondisi yang mereka sukai di NATO, di Uni Eropa, apakah Anda bersama Uni Eropa atau dengan Rusia, apakah Anda di BRICS atau NATO. Namun di BRICS, tidak ada yang mengatakan hal-hal seperti itu, dan ini membuat organisasi ini semakin menarik," katanya.

Dengan pernyataan tersebut, juru bicara tersebut mengisyaratkan bahwa anggota NATO bebas untuk mengajukan permohonan keanggotaan BRICS jika mereka menginginkannya.

Seperti halnya AS yang menjadi tulang punggung NATO, Peskov mengatakan bahwa BRICS tidak memiliki hal seperti itu. Ia menyatakan bahwa semua negara diperlakukan sama dan semua aspirasi negara diperhatikan.

"Tidak ada negara yang mengklaim sebagai tulang punggung organisasi," tegas Peskov.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Bakrie menilai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan salah satu upaya untuk menghindari middle income trap. Keterlibatan dengan BRICS juga merupakan pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anindya mengatakan hal tersebut seusai hadir dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Anindya, ada kesamaan dari negara-negara anggota BRICS yakni saling berupaya untuk menghindari middle income trap, yang mayoritas menjadi tantangan negara-negara berkembang. Anindya menambahkan, ada kesamaan semangat dari negara-negara BRICS, yakni berupaya membangun dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. "Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya.

Anindya menyadari bahwa sikap Indonesia sebelumnya yang sudah mengajukan keanggotaan ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia. Namun, tegas dia, Indonesia sejatinya adalah aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," terangnya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan bahwa meski wacana untuk bergabung dengan BRICS tengah mengemuka, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaannya di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.

Menurut Anindya, peran aktif Indonesia tersebut penting untuk mendulang investasi dan membuka pasar perdagangan internasional yang seluas-luasnya. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," tandasnya.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai salah satu upaya menghindari Middle Income Trap.

BRICS, yang merupakan kelompok lima negara berkembang berpengaruh, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang lainnya di hadapan dominasi Global South alias negara-negara maju di Barat.

Anindya menilai, RI dan negara anggota BRICS memiliki satu visi, yaitu menghindari middle income trap yang menjadi mayoritas terjadi pada kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.

"Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa menghindari middle income trap," kata Anindya, Minggu (3/11/2024).

Dia melanjutkan, semangat keanggotaan negara-negara BRICS adalah pembangunan dari negara berkembang untuk menuju menjadi negara maju.

"Brasil, Rusia, India, lalu South Africa, China. Nah, ini negara-negara yang besar, banyak juga yang di G20, negara juga yang ada di G20, tapi ini negara yang bisa dibilang aliansinya dari negara berkembang yang sudah menjadi negara maju," ujar Anindya.

Pada kesempatan yang sama, Anindya juga memberikan pandangannya terkait keinginan RI yang sebelumnya sudah mengajukan keanggotaan terlebih dahulu di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Banyak yang menilai, hal tersebut sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia.

"Banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara. Dia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana,"kata Anindya.

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral menjadi upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan yang kedua, pasar yang luas itu perdagangan," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Elena Bonvicini, pebisnis berusia 25 tahun tidak berencana membesarkan merek denim bernilai jutaan dolar yang kini dikenakan Taylor Swift, Gigi Hadid, dan Kendall Jenner. Mulai dari belanja denim bekas, ia kemudian mengawali bisnis yang hingga kini melejit penjualannya.

Awalnya, ia tidak memproyeksikan hal ini menjadi sebuah bisnis. Bonvicini mulanya gemar melakukan merombak ulang pakaian bekas yang ia beli. Bonvicini selalu senang memiliki hal-hal yang tidak dimiliki orang lain, dan dimulai dengan merombak ulang denim menjadi celana pendek yang menjadi awal kreativitasnya dalam berbisnis.

"Saya berpapasan oleh seorang gadis yang dua tingkat di bawah saya dan dia berkata, 'Ya ampun, di mana kamu mendapatkan celana pendek itu? Dan saya berkata 'Oh, saya yang membuatnya!' Dan dia berkata, 'Bolehkah saya membeli sepasang? Bisakah kamu membuatkanku sepasang?'" ujarnya dikutip dari CNBC, Sabtu (2/11/2024).

Bonvicini belum pernah menjual pakaian sebelumnya, jadi dia mengandalkan naluri terbaiknya untuk menetapkan harga penjualan pertamanya US$ 30. Semakin banyak temannya yang bertanya kepada Bonvicini tentang celana tersebut, desainer muda itu menyadari bahwa dia sedang mempunyai bisnis.

Bonvicini segera menjual ratusan celana vintage yang telah dirombak ulang kepada teman-teman sekelasnya di sekolah. Setiap Jumat, dia membuka 'toko' di ruang ganti gym dan menjual celana jin US$ 10.

"Saya memajang semuanya di lantai ruang ganti dan para gadis akan datang dan mengadakan pesta percobaan. Di Midwest saya membeli denim seharga 50 sen. Di beberapa tempat, Anda bisa membeli kantong sampah berisi apa saja seharga US$ 8. Saya mungkin bisa memasukkan 20 celana jin ke dalam satu tas. Ada margin keuntungan yang besar dari sana," beber Bonvicini.

Saat celana pendek sedang tidak musim, dia meminta ibunya untuk membelikan mesin jahit agar bisa mencoba membuat celana jin anak laki-laki model vintage, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa pelanggan remajanya pakai. Ibunya setuju untuk membelikannya mesin seharga US$ 300 dengan satu syarat, mereka harus pergi ke Joann Fabrics setempat untuk belajar menjahit.

Menjelang kelulusan SMA, Bonvicini bertekad untuk mengembangkan mereknya. Dia membuat akun Etsy pada hari dia berusia 18 tahun dan mulai menggunakan media sosial untuk membantu mengubah EB Denim menjadi hal besar berikutnya. Sejak awal, Bonvicini tahu bahwa cara terbaiknya untuk mendapatkan lebih banyak perhatian pada desainnya adalah dengan membuat orang-orang populer memakainya.

"Saya memutuskan ingin menjangkau orang-orang yang menurut saya keren di Instagram, mengirim pesan kepada mereka, menemukan email mereka. Saya tidak peduli apakah mereka mempostingnya atau tidak. Saya hanya ingin mereka memiliki desain saya," lanjutnya.

Strategi pemberian hadiah membuahkan hasil. Ia mendapat respons baik dari influencer dan ikon gaya seperti Chiara Ferragni dan Danielle Bernstein, dan mereka mengunggah foto diri mereka dengan mengenakan pakaian pemberian Bonvicini.

Saat kuliah, Bonvicini bekerja keras untuk mengembangkan EB Denim. Dia menyewa seorang asisten untuk membantu mengirimkan pesanan yang datang melalui situs. Akhir pekannya dihabiskan untuk membeli ratusan celana jin di Melrose Trading Post atau pasar loak Rose Bowl dan membangun hubungan dengan pemasok.

Dia menambahkan beberapa desain baru untuk menata ulang celana denim Levi's, meningkatkan inventarisnya, dan terus menghadiahkan jin kepada selebriti dan influencer. Dia juga terus menjual ke teman-teman kampusnya. Kini dia menetapkan harga denim US$ 220 untuk produknya yang lebih berkualitas.

Bonvicini membeli setiap celana jin dengan harga sekitar US$ 20 dan menghabiskan US$ 14 untuk mengolahnya kembali sebelum mencucinya di rumah. Untuk memenuhi begitu banyak permintaan, Bonvicini menyewa penjahit untuk menyesuaikan jin tersebut dengan spesifikasinya. Bahkan, ia mengatakan bahwa ia menjual celana senilai US$ 12.000 hanya dalam beberapa jam.

Dengan terbangunnya momentum di balik mereknya, ia mengambil keuntungannya dan menginvestasikannya kembali ke perusahaannya dengan menyewa agen public relations untuk membantunya menjangkau influencer.

Eksposur ini juga membawa EB Denim menjadi retailer kelas atas seperti REVOLVE dan Selfridges. Ketika baru dirilis, EB Denim menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 1 juta dan memiliki sejumlah kecil karyawan dan pekerja magang.

EB Denim terus berkembang selama beberapa tahun berikutnya, menambahkan gaun, kaos, dan jaket ke dalam penawarannya. Tim Bonvicini telah diberitahu oleh penata gaya Taylor Swift bahwa bintang pop tersebut akan mengenakan salah satu baju dari EB Denim.

EB Denim menghasilkan pendapatan US$ 3 juta tahun ini, jauh dari pendapatan awalnya yang sebesar US$ 30. Terlepas dari kesuksesannya, Bovincini terkadang sulit mempercayai seberapa jauh kemajuannya.

(ara/ara)