LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap bursa karbon.

Evaluasi ini dilakukan untuk mendukung target pengurangan emisi menuju net zero dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, menuturkan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap ekosistem bursa karbon.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi bursa karbon, perdagangan karbon.

Ia bilang, evaluasi ini tidak hanya akan fokus pada bursa karbon Indonesia, tetapi juga mencakup instrumen lain seperti pajak karbon dan ketentuan batas atas emisi.

Menurut dia, meskipun bursa karbon masih tergolong baru dan volume transaksinya belum besar, terdapat banyak potensi untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya.

“Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," kata dia usai Capital Market Journalist Workshop, ditulis Sabtu (2/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, sejak awal diluncurkan, transaksi di bursa karbon hampir mencapai 1 juta ton.

"Kalau kita bandingkan, apa yang kita lakukan ini perbedaannya hampir sama dengan kredit di Malaysia dan juga di Jepang," ujar dia.

Iman menjelaskan, transaksi bursa karbon di Malaysia dan Jepang masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Sebagai gambaran, jumlah peserta bursa karbon Indonesia ada 81 partisipan dan pengguna jasa. Sedangkan di Malaysia partisipan dan pengguna jasanya hanya setengah dari Indonesia.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap bursa karbon.

Evaluasi ini dilakukan untuk mendukung target pengurangan emisi menuju net zero dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, menuturkan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap ekosistem bursa karbon.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi bursa karbon, perdagangan karbon.

Ia bilang, evaluasi ini tidak hanya akan fokus pada bursa karbon Indonesia, tetapi juga mencakup instrumen lain seperti pajak karbon dan ketentuan batas atas emisi.

Menurut dia, meskipun bursa karbon masih tergolong baru dan volume transaksinya belum besar, terdapat banyak potensi untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya.

“Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," kata dia usai Capital Market Journalist Workshop, ditulis Sabtu (2/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, sejak awal diluncurkan, transaksi di bursa karbon hampir mencapai 1 juta ton.

"Kalau kita bandingkan, apa yang kita lakukan ini perbedaannya hampir sama dengan kredit di Malaysia dan juga di Jepang," ujar dia.

Iman menjelaskan, transaksi bursa karbon di Malaysia dan Jepang masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Sebagai gambaran, jumlah peserta bursa karbon Indonesia ada 81 partisipan dan pengguna jasa. Sedangkan di Malaysia partisipan dan pengguna jasanya hanya setengah dari Indonesia.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Direktur Utama BEI Iman Rachman ketika ditemui di press room BEI, Kamis (17/10/2024).

Sedangkan, di Jepang memang terdapat 300 partisipan dan pengguna jasa bursa karbon, tetapi transaksinya tidak lebih besar dari Indonesia.

"Jadi artinya kita bicara memang benar yang diharapkan adalah transaksi kita tumbuh besar, tetapi juga ternyata terjadi di bursa yang bersangkutan dengan kita juga tidak lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, IDX Carbon mencatat kenaikan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya menjadi 613.894 ton CO2e pada tahun ini.

Selain itu, nilai transaksi juga tumbuh dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar, dengan volume transaksi mencapai 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurangan emisi.

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, penting untuk melakukan evaluasi terhadap bursa karbon.

Evaluasi ini dilakukan untuk mendukung target pengurangan emisi menuju net zero dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, menuturkan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap ekosistem bursa karbon.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi bursa karbon, perdagangan karbon.

Ia bilang, evaluasi ini tidak hanya akan fokus pada bursa karbon Indonesia, tetapi juga mencakup instrumen lain seperti pajak karbon dan ketentuan batas atas emisi.

Menurut dia, meskipun bursa karbon masih tergolong baru dan volume transaksinya belum besar, terdapat banyak potensi untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya.

“Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," kata dia usai Capital Market Journalist Workshop, ditulis Sabtu (2/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, sejak awal diluncurkan, transaksi di bursa karbon hampir mencapai 1 juta ton.

"Kalau kita bandingkan, apa yang kita lakukan ini perbedaannya hampir sama dengan kredit di Malaysia dan juga di Jepang," ujar dia.

Iman menjelaskan, transaksi bursa karbon di Malaysia dan Jepang masih lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Sebagai gambaran, jumlah peserta bursa karbon Indonesia ada 81 partisipan dan pengguna jasa. Sedangkan di Malaysia partisipan dan pengguna jasanya hanya setengah dari Indonesia.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Direktur Utama BEI Iman Rachman ketika ditemui di press room BEI, Kamis (17/10/2024).

Sedangkan, di Jepang memang terdapat 300 partisipan dan pengguna jasa bursa karbon, tetapi transaksinya tidak lebih besar dari Indonesia.

"Jadi artinya kita bicara memang benar yang diharapkan adalah transaksi kita tumbuh besar, tetapi juga ternyata terjadi di bursa yang bersangkutan dengan kita juga tidak lebih baik," ujar dia.

Sebagai informasi, IDX Carbon mencatat kenaikan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dari 459.953 ton CO2e pada tahun pertama operasinya menjadi 613.894 ton CO2e pada tahun ini.

Selain itu, nilai transaksi juga tumbuh dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar, dengan volume transaksi mencapai 420.029 ton CO2e yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurangan emisi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara hingga 30 Oktober 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 105 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK), 20 perkara Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), serta 1 Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selanjutnya, Mirza menerangkan jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara. Adapun dari 117 perkara tersebut, sebanyak 108 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 9 perkara masih dalam tahap kasasi.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan OJK serta langkah penegakan ketentuan dan peningkatan integritas, Mirza mengatakan OJK meyakini sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, LABUAN BAJO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif rencana evaluasi bursa karbon Indonesia yang bakal ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Evaluasi ini bakal diikut dengan upaya peningkatan jumlah pengguna jasa bursa karbon.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan bursa karbon perlu dievaluasi secara menyeluruh karena memiliki peran penting dalam meraih pengurangan emisi dan ekonomi berkelanjutan.

"Evaluasi ini mencakup ekosistem secara keseluruhan, bukan hanya Bursa Karbon Indonesia saja, tetapi juga instrumen lain seperti carbon tax dan ketentuan batas atas emisi. Diskusi dengan berbagai pihak akan dilakukan untuk menciptakan skema perdagangan karbon yang lebih baik," ucapnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (31/10/24).

Inarno menambahkan masih ada banyak potensi perbaikan serta pengembangan yang dapat dilakukan di bursa karbon Indonesia meskipun bursa ini masih relatif baru dan memiliki volume transaksi yang belum terlampau besar,

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan jumlah pengguna jasa bursa karbon diyakini terus meningkat hingga mencapai 100 penggguna pada akhir 2024. Adapun pengguna jasa karbon saat ini mencapai 81.

Namun, dia memandang terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya. terkait keselarasan regulasi serta dukungan dari pemerintah dan berbagai sektor terkait.

"Kita masih dalam fase belajar, tetapi kami optimistis bursa karbon akan terus berkembang dan berkontribusi besar dalam mencapai target pengurangan emisi nasional," tutur Iman.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan pentingnya mempercepat pengembangan perdagangan karbon di Indonesia. Sejauh ini, perdagangan karbon di Tanah Air dianggap belum optimal.

"Kami sedang melakukan evaluasi agar perdagangan karbon ini tidak stagnan. Potensi bursa karbon kita sangat besar dan kami tak ingin potensi ini terbuang percuma," ujar Hanif.

Hanif mengungkapkan kebijakan yang sedang disiapkan untuk meningkatkan nilai ekonomi karbon, antara lain penerapan skema offset karbon, memperluas unit perdagangan karbon, mempertimbangkan perpajakan karbon, serta menetapkan batas atas kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC).

Oleh Tuhu Nugraha *)

Singapura telah menjadi pelopor dalam penggunaan blockchain untuk perdagangan karbon melalui AirCarbon Exchange (ACX). Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari keberhasilan Singapura, terutama bagi Indonesia yang sedang merencanakan pembangunan bursa karbon berbasis blockchain.

ACX menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perdagangan karbon. Dengan mentokenisasi kredit karbon, ACX mengubahnya menjadi aset digital yang lebih mudah diperdagangkan, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi risiko penipuan. Penggunaan smart contracts juga mengotomatisasi proses penting seperti penerbitan, perdagangan, dan pensiun kredit karbon, sehingga biaya operasional berkurang dan transaksi bisa dipercepat.

Di Indonesia, pemanfaatan blockchain dalam bursa karbon dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk memastikan transparansi dan efisiensi perdagangan. Teknologi ini akan memberikan catatan transaksi yang tidak bisa diubah dan terbuka untuk semua pihak yang terlibat, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan.

Indonesia juga sudah mulai mengintegrasikan perdagangan karbon melalui bursa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (POJK 14/2023).

Meskipun pemanfaatan blockchain untuk perdagangan karbon memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Pertama adalah kesiapan infrastruktur digital. Infrastruktur digital di Indonesia masih terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Praktik Terbaik di Singapura dan Indonesia

Singapura dan Indonesia sama-sama berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, tetapi ada beberapa perbedaan penting dalam regulasi dan pendekatan perdagangan karbon di kedua negara.

Singapura menerapkan pasar karbon sukarela yang lebih fleksibel, di mana perusahaan dapat secara sukarela membeli kredit karbon untuk mengimbangi emisi mereka atau memenuhi tujuan keberlanjutan.

Di sisi lain, Indonesia menerapkan pasar karbon terpusat, di mana pemerintah menetapkan batas emisi, dan perusahaan yang melebihi batas tersebut wajib membeli kredit karbon. Bursa karbon di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Regulasi perdagangan karbon di Indonesia masih relatif baru dan terus berkembang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK 14/2023 menjadi dasar hukum utama untuk mengatur perdagangan karbon.

Sementara itu, Singapura memiliki kerangka hukum yang lebih mapan yang mendukung perdagangan karbon dan inovasi fintech, sehingga memfasilitasi pengembangan platform seperti ACX.

Mekanisme penetapan harga karbon di Indonesia juga masih dalam tahap pengembangan, di mana pemerintah menetapkan harga dasar karbon dan menyesuaikannya secara berkala.

Di Singapura, harga karbon di ACX ditentukan oleh mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan.

Selain itu, fokus jenis kredit karbon juga berbeda. Indonesia lebih berfokus pada kredit karbon yang dihasilkan dari proyek pengurangan emisi di dalam negeri, terutama dari sektor kehutanan dan energi. Sementara ACX di Singapura memfasilitasi perdagangan berbagai jenis kredit karbon, baik yang dihasilkan di dalam negeri maupun secara internasional dari berbagai sektor.

Tantangan ImplementasiBlockchain

Meskipun pemanfaatan blockchain untuk perdagangan karbon memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Pertama adalah kesiapan infrastruktur digital. Infrastruktur digital di Indonesia masih terbatas di beberapa wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil. Konektivitas internet yang tidak merata dapat menghambat adopsi blockchain secara luas, mengingat teknologi ini sangat bergantung pada koneksi yang stabil dan cepat.

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi blockchain di kalangan masyarakat maupun pelaku industri. Banyak yang masih menganggap blockchain sebagai teknologi baru yang kompleks, sehingga diperlukan edukasi dan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat dan cara kerja teknologi ini dalam perdagangan karbon. Rendahnya literasi ini dapat menghambat partisipasi pelaku industri dan masyarakat dalam bursa karbon berbasis blockchain.

Selain itu, resistensi dari pelaku industri juga menjadi tantangan. Perubahan menuju adopsi teknologi baru sering kali menghadapi penolakan, terutama dari pihak-pihak yang sudah terbiasa dengan sistem tradisional. Pelaku industri mungkin enggan berinvestasi dalam teknologi baru jika mereka tidak melihat manfaat yang jelas atau jika biaya implementasinya dianggap terlalu tinggi.

Oleh karena itu, perlu adanya insentif yang menarik untuk mendorong adopsi blockchain di sektor perdagangan karbon.

Pengembangan Perdagangan Karbon

Dalam hal adopsi teknologi, Singapura lebih maju dalam mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam sistem perdagangan karbon. Sementara itu, Indonesia masih berada di tahap awal.

Namun, dengan adanya rencana pemerintahan baru, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pengembangan perdagangan karbon berbasis blockchain. Ketua Tim Ekonomi Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran Periode 2024-2029, Burhanuddin Abdullah, menekankan kewajiban untuk memenuhi komitmen global dalam mengurangi emisi karbon yang sejalan dengan 8 Misi Asta Cita Presiden Terpilih, khususnya pada pilar kedua yang berfokus pada mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau.

Salah satu langkah penting adalah membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK), yang akan bertugas mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan serta mewujudkan kedaulatan karbon dengan memanfaatkan teknologi blockchain. (Bersambung ke Bagian II).

*) Digital Business & Metaverse Expert, Connecter Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN).

Editor: Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menilai penerapan aspek environmental, social, and governance (ESG) oleh perusahaan akan menjadi daya tarik investasi. Di pasar modal, BEI sendiri tengah gencar menjalankan ragam inisiatif untuk mendorong keuangan berkelanjutan yang berprinsip ESG.

Ia menjelaskan bahwa keuangan berkelanjutan melampaui keuangan tradisional dengan berfokus tidak hanya pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.

"Paradigma ini sangat penting untuk mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, dan kesenjangan sosial," ujarnya dalam acara The 10th IFA International Conference pada Rabu (9/10/2024) di BEI.

Sementara, pasar negara berkembang sebagai garda terdepan pertumbuhan ekonomi global, yang mewakili sebagian besar sumber daya alam serta potensi pembangunan populasi dunia, memiliki posisi yang unik untuk memperoleh manfaat dari keuangan berkelanjutan.

"Arus masuk modal ke wilayah-wilayah ini dapat didorong melalui inovasi, infrastruktur, pembangunan, dan pertumbuhan inklusif jika selaras dengan prinsip-prinsip berkelanjutan," tutur Iman.

Sementara, integrasi keuangan berkelanjutan tengah membentuk kembali pasar-pasar modal negara berkembang dalam beberapa cara yang mendalam.

Menurutnya, investasi di keuangan berkelanjutan dapat meningkatkan manajemen risiko. Dengan menggabungkan faktor-faktor ESG, investor dapat dinilai dan mengelola risiko yang mengarah ke pasar keuangan yang lebih stabil dan tangguh. "Hal ini khususnya penting di pasar negara berkembang di mana volatilitas dan ketidakpastian sering kali lebih tinggi," tuturnya.

Kemudian, penerapan keuangan berkelanjutan atau ESG oleh perusahaan di pasar modal dinilai mampu menarik investasi asing. Investasi yang sesuai dengan ESG dianggap kurang berisiko dan lebih selaras dengan tren keberlanjutan global, menarik modal dari investor yang sadar lingkungan dan sosial.

Penerapan prinsip kuangan berkelanjutan atau ESG juga mendorong investasi dalam infrastruktur penting, seperti energi terbarukan. Investasi ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial.

Untuk meraup manfaat-manfaat tersebut, Iman menjelaskan BEI gencar menjalankan berbagai inisiatif dan upaya utama untuk mempromosikan keuangan berkelanjutan.

BEI misalnya meluncurkan indeks ESG untuk memberikan tolok ukur bagi investasi berkelanjutan. Indeks diharapkan dapat mendorong emiten meningkatkan praktik ESG mereka.

Bursa juga berkolaborasi dengan lembaga independen terkemuka yang bergerak dalam bidang penelitian ESG dan tata kelola perusahaan, Sustainalytics untuk memberikan skor ESG emiten.

Kemudian, Bursa memberikan insentif bagi penerbitan obligasi hijau melalui diskon biaya pencatatan tahunan. Terdapat pula program IDX Net Zero Incubator yang bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis perusahaan dalam melakukan penghitungan emisi serta melaporkannya pada laporan keberlanjutan.

Tahun lalu, BEI pun meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon. Selama setahun beroperasi, telah terdapat 81 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan volume perdagangan 613.000 ton co2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar Rp37,06 miliar.

Secara rinci, 26,75% nilai transaksi ada di pasar reguler, 23,18% di pasar negosiasi, 49,87% di pasar lelang, dan 0,21% di marketplace.

Bisnis.com, JAKARTA—Sudah setahun bursa karbon atau IDX Carbon di luncurkan, dan transaksinya diklaim telah melampaui volume bursa karbon di Malaysia dan Jepang. Catatan ini mencerminkan potensi volume transaksi yang lebih besar.

Artikel bertajuk Arah Positif Bursa Karbon RI menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Jumat (4/4/2024):

1. Arah Positif Bursa Karbon RI

Sudah setahun bursa karbon atau IDX Carbon diluncurkan, dengan transaksi di klaim telah melampaui volume bursa karbon di Malaysia dan Jepang.Catatan tersebut mencerminkan adanya potensi volume transaksi yang lebih besar.

Hal itu diamini oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data BEI, volume transaksi perdagangan bursa karbon Indonesia atau IDXCarbon telah mencapai 613.894 ton CO2e. BEI optimistis bisa mencapai angka 100 pengguna jasa bursa karbon hingga akhir 2024.

“Kalau ditanya, apakah kurang besar? Kita mesti bilang pembanding. Kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya adalah bursa karbon Malaysia dan Jepang. Dibandingkan dua bursa itu, kita lebih besar perdagangannya,” kata Direktur Utama BEI Iman Rachman saat peringatan 1 tahun bursa karbon Indonesia di BEI, Kamis (3/10/2024).

Dia berujar adanya potensi volume transaksi bursa karbon Indonesia akan lebih besar, yang tentunya perlu didukung oleh semua pihak. “Jadi kalau bicara apakah kita bisa lebih besar? Kita bisa lebih besar. Tapi kita perlu dukungan semua pihak. Karena bursa karbon adalah perdagangan secondary. Jadi kita hanya menerima jumlah yang ada dan kita perdagangkan di bursa,” katanya.

2. Rute Turbulensi Emiten Penerbangan

Emiten maskapai maskapai penerbangan mencatatkan keuangan yang tidak baik pada paruh pertama 2024. Kinerja industri semakin menantang seakan adanya turbulensi dengan adanya pemain baru.

Setidaknya ada dua emiten yang tercatat di pasar modal, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CPMM). Mereka membukukan rugi yang membengkak.

Berdasarkan laporan keuangan, GIAA membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik sebesar US$101,65 juta pada semester I/2024. Rugi bersih GIAA membengkak dibandingkan dengan realisasi pada semester I/2023, yakni US$76,5 juta.

Padahal, GIAA telah mencatatkan peningkatan pendapatan usaha 18,26% secara tahunan menjadi US$1,62 miliar. CPMM pun mencatatkan kerugian yang membengkak menjadi Rp1,29 triliun pada semester I/2024. Padahal pada periode yang sama tahun lalu CMPP hanya merugi Rp174,80 miliar.

3. Dugaan Manipulasi Transaksi Saham Dua Emiten Prajogo Pangestu

Dua emiten milik Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keduanya terindikasi melakukan perdagangan semu atau manipulasi pasar atas transaksi saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa lembaganya masih terus mendalami transaksi saham BREN dan CUAN.

"OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam, termasuk memeriksa indikasi adanya perdagangan semu atau manipulasi pasar lainnya," katanya dalam jawaban tertulis pada Rabu (2/10/2024).

Inarno menjelaskan bahwa setiap temuan akan dievaluasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Apabila terbukti ada pelanggaran, OJK akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tindakan pemeriksaan, dalam kegiatan pengawasan transaksi saham, termasuk di antaranya BREN, OJK melakukan analisis atas pergerakan harga saham sesuai prosedur yang berlaku. Tujuannya untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran dalam perdagangan saham dimaksud.

4. Adu Tebal Kredit Hijau Bank

Sejumlah bank beradu tebal penyaluran kredit hijau sepanjang tahun ini untuk mendorong performa intermediasi secara total. PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), misalnya, menyalurkan kredit berkelanjutan senilai Rp56,4 triliun hingga semester I/2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyebut bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 26% dari total pembiayaan yang disalurkan bank, sekaligus menjadi bentuk praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, governance/ESG).

“Hal ini merupakan bukti komitmen CIMB Niaga untuk tidak sekadar mengejar profit. Namun juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang,” katanya dalam konferensi pers di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjutportofolio kredit segmen berkelanjutan menguasai hampir 26% dari jumlah tersebut, atau setara dengan nilai Rp56,4 triliun. Green building mencakup 1,9% dari portofolio kredit berkelanjutan CIMB Niaga hingga Juni 2024 dengan nominal Rp1,07 triliun.

5. Menakar Kinerja Prapenjualan Properti Akhir 2024

Kalangan emiten properti optimistis bisa mencapai target marketing sales atau prapenjualan pada tahun ini meskipun ekonomi nasional tengah bergejolak.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) Olivia Surodjo mengatakan optimistis bisa mencapai target prapenjualan senilai Rp1,9 triliun hingga akhir tahun ini karena adanya perpanjangan stimulus insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir Desember 2024.

Selama paruh pertama 2024, emiten berkode MTLA berhasil membukukan prapenjualan Rp820 miliar atau sekitar 43% dari target tahun ini. “Proyeksinya hingga akhir tahun, MTLA optimis mancapai marketing sales sesuai target Rp1,9 triliun,” kata Olivia kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, perpanjangan insentif PPN DTP hingga akhir 2024 itu bakal kembali menggairahkan pasar properti dan membantu pengembang untuk mencapai target-target yang ditentukan. Penjualan MTLA semakin on track, khususnya pada penjualan rumah hingga Rp2 miliar seperti di Metland Cileungsi, Metland Cikarang, Metland Cibitung, hingga Metland Transyogi.

Olivia juga menjelaskan bahwa dampak positif penjualan juga terlihat pada proyek rumah di atas Rp2 miliar yang berlokasi di Metland Menteng serta Metland Cyber Puri.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa volume transaksi perdagangan bursa karbon Indonesia sejauh ini bisa dikatakan relatif masih kecil.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, meski relatif kecil, tetapi hal tersebut juga merupakan suatu pencapaian.

Berdasarkan data BEI, volume transaksi perdagangan bursa karbon Indonesia atau IDXCarbon telah mencapai 613.894 ton CO2e dengan nilai transaksi Rp37,06 miliar, sejak diluncurkan setahun lalu, pada 26 September 2023.

"Dengan nilai value itu 37 bilion rupiah. Bisa dikatakan kecil, tapi bisa dikatakan juga ini suatu achievement. Kita harus juga melihat bahwasanya untuk men-setup suatu bursa karbon yang aktif, untuk ETS (Emission Trading System) saja itu butuh waktu 10-20 tahun," katanya saat peringatan satu tahun bursa karbon Indonesia di BEI, pada Kamis (3/10/2024).

Kemudian, dia membandingkan dengan negara tetangga, yakni Malaysia yang juga butuh waktu 2 tahun untuk bisa terjadi transaksi bursa karbon.

Lebih lanjut, Inarno menjelaskan bahwa perdagangan bursa karbon Indonesia ke depan tentunya masih akan menghadapi banyak tantangan.

Dia mengingatkan seluruh pihak untuk mensyukuri semua perkembangan bursa karbon Indonesia hingga saat ini.

"Jadi bagaimanapun ya kita masih banyak tantangan, tetapi tentunya kita juga harus bersyukur bahwasanya sampai saat ini kita sudah mencapai pada titik saat ini," ucapnya menambahkan.

Meski begitu, Direktur Utama BEI Iman Rachman sebelumnya mengatakan bahwa perdagangan bursa karbon Indonesia sudah melampaui volume transaksi bursa karbon di Malaysia dan Jepang.

"Kalau ditanya, apakah kurang besar? Kita mesti bilang pembanding. Kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya adalah bursa karbon Malaysia dan Jepang. Dibandingkan dua bursa itu, kita lebih besar perdagangannya," katanya menegaskan.

Adapun Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengungkap, volume transaksi bursa karbon di Malaysia 190.351 tCO2e dan bursa Jepang 502.811 tCO2e, jauh di bawah dari Indonesia 613.894 ton CO2e.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan Surat Keputusan Direksi yang memperpanjang periode gratis biaya pendaftaran bagi calon pengguna jasa Bursa Karbon Indonesia. Kebijakan tersebut untuk mengembangkan perdagangan karbon di Indonesia yang telah berlangsung selama setahun sejak diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 26 September 2023.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan BEI juga berencana untuk mempertahankan kebijakan pembebasan biaya pencatatan unit karbon, biaya keanggotaan, dan biaya tahunan (annual fee) bagi semua pengguna jasa IDXCarbon. Biaya yang akan dikenakan hanya berlaku untuk transaksi jual beli, dengan tarif sebesar 0,11% hingga 0,22% dari nilai transaksi.

“Ini merupakan salah satu biaya transaksi unit karbon terendah di dunia," kata Iman dalam seremoni peringatan satu tahun Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) dan rencana perdagangan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi - Pelaku Usaha (PTBAE-PU) melalui IDXCarbon, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/10).

Iman mengatakan, BEI juga memfasilitasi perdagangan unit karbon dalam bentuk Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) dalam waktu dekat. Dengan inisiatif tersebut, ia berharap dapat membantu perusahaan pemilik PTBAE-PU memenuhi kewajiban pengurangan emisi dengan cara yang lebih mudah dan transparan melalui BEI.

Tak hanya itu, Iman juga menegaskan BEI akan terus berupaya mendorong likuiditas pasar karbon. Hal itu dari sisi permintaan maupun penawaran, baik di pasar domestik maupun internasional, sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Demi mewujudkan upaya tersebut, BEI akan terus aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK, kementerian terkait, serta pelaku pasar. Hal itu bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme perdagangan karbon, memberikan edukasi berkelanjutan, menyelaraskan pengembangan investasi Environmental, Social & Governance (ESG) di pasar modal dengan perdagangan karbon, hingga memberikan insentif.

“Serta mengembangkan sistem pelaporan emisi gas rumah kaca sesuai standar internasional," pungkas Iman

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan volume transaksi bursa karbon Indonesia telah melampaui pasar karbon negara Asia lain seperti Malaysia dan Jepang. Setahun didirikan, jumlah pengguna jasa bursa karbon Indonesia telah meningkat signifikan dari 16 menjadi 81 pengguna.

Bursa Karbon Indonesia resmi didirikan pada 26 September 2023. Sedangkan Bursa Karbon Tokyo mulai berlaku 20 September 2023. Lain halnya dengan Bursa Karbon Malaysia yang baru memulai lelang pada Juli 2024.

Perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia tercatat mencapai 600 ribu ton setara CO2. Angka tersebut lebih besar dibandingkan Bursa Jepang sebanyak 502.811 ton setara CO2 dan Bursa Malaysia sebesar 190.351 ton setara CO2.

“Kalau kita bicara bursa karbon yang sebaya, bursa karbon Malaysia dan Jepang, dibandingkan dua bursa itu kita lebih besar perdagangannya,” kata Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (3/10).

Iman mengatakan, bursa karbon berpotensi untuk berkembang lebih besar, namun hal tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Bursa karbon saat ini merupakan pasar sekunder dan BEI hanya memperdagangkan volume yang tersedia.

Dia mengatakan, BEI selanjutnya akan fokus pada pengembangan sistem yang sudah berjalan. Pihaknya juga telah menyiapkan sistem yang siap untuk mendukung transaksi besar, termasuk Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Ia mengatakan, transaksi karbon akan jauh lebih besar dibandingkan pasar sukarela jika Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) sudah diperdagangkan. Saat ini, perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan diharapkan dapat terhubung dengan Apel Gatrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih luas.

Selama tahun pertama beroperasi sejak 26 September 2023, IDXCarbon mencatatkan peningkatan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan dari 459.953 ton CO2e menjadi 613.894 ton CO2e. Nilai transaksinya juga naik, dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar.

Dari total volume transaksi tersebut, sebanyak 420.029 ton CO2e telah digunakan (retirement), yang menunjukkan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perdagangan karbon dalam melawan perubahan iklim.

Selain itu, saat ini terdapat tiga proyek SPE-GRK yang telah tercatat di IDXCarbon, yakni proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU Muara Karang milik PLN, dan PLTM Gunung Wugul milik grup PLN. Berkat proyek tersebut, jumlah unit karbon yang tercatat meningkat dari 842.950 ton CO2e pada 26 September 2023 menjadi 1.777.141 ton CO2e pada 26 September 2024, dengan 1.357.112 ton CO2e yang masih tersedia setelah proses retirement.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan Bursa Karbon di Indonesia menunjukkan perkembangan ke arah positif, setelah satu tahun diimplementasikan sejak 26 September 2023.

"Pengguna jasa karbon naik dari 16 pengguna jasa pertama, saat ini ada 81 pengguna jasa," kata Direktur Utama BEI, Iman Rachman, dalam peringatan satu tahun Bursa Karbon Indonesia, Kamis (3/10).

Dalam catatan BEI, terjadi kenaikan jumlah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang diperdagangkan dari 459.953 ton CO2e menjadi sebesar 613.894 ton CO2e, dengan nilai transaksi meningkat dari Rp 29,21 miliar menjadi Rp 37,06 miliar.

Dari jumlah volume transaksi tersebut, sebanyak 420.029 ton CO2e telah digunakan (dilakukan retirement). Menurut Iman hal tersebut menunjukkan mulai meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perdagangan karbon serta perannya dalam upaya melawan perubahan iklim.

"Kita patut optimistis dengan capaian ini, mengingat di tengah tantangan perdagangan karbon yang dialami banyak negara, akumulasi volume transaksi masih lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Bursa Karbon Malaysia dan Bursa Karbon Jepang," ujar dia.

Saat ini telah terdapat tiga proyek SPE-GRK yang telah dicatatkan di IDXCarbon, yaitu proyek Pertamina Geothermal Lahendong, PLTGU di Muara Karang milik PLN, dan PLTM di Gunung Wugul milik grup PLN.

Dengan hadirnya proyek-proyek tersebut, unit karbon yang dicatatkan bertumbuh dari 842.950 ton CO2e pada 26 September 2023 menjadi 1.777.141 ton CO2e pada 26 September 2024, dengan jumlah unit karbon tersedia setelah retirement sebanyak 1.357.112 ton CO2e.