TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, turut dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamnnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dilansir dari Antara, usai pemanggilan tersebut, Diana Kusumastuti mengungkapkan pembicaraannya terkait dengan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, di mana ia kemungkinan besar akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Diana juga menuturkan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan. Sehingga, pembagian ini akan melibatkan figur lain untuk memimpin masing-masing kementerian tersebut.

Diana Kusumastuti. Foto: brantas-abipraya.co.id.

Tentang Diana Kusumastuti

Diana Kusumastuti adalah seorang birokrat Indonesia yang telah memiliki reputasi panjang dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Dia lahir di Surakarta pada 1967.

Diana memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1991. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2004.

Pada Desember 2020, dengan latar belakang pendidikan yang kompeten dalam bidang arsitektur dan pembangunan, Diana kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu megaproyek pembangunannya adalah Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sepanjang 2023, Ditjen Cipta Karya telah menggelontorkan dana sebesar Rp10,38 triliun untuk IKN. Mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, serta Sanitasi berupa IPAL dan TPST.

Lebih lanjut dalam pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.

Untuk diketahui, selain menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana juga menjabat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), terhitung sejak 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, turut dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamnnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dilansir dari Antara, usai pemanggilan tersebut, Diana Kusumastuti mengungkapkan pembicaraannya terkait dengan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, di mana ia kemungkinan besar akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Diana juga menuturkan bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan. Sehingga, pembagian ini akan melibatkan figur lain untuk memimpin masing-masing kementerian tersebut.

Diana Kusumastuti. Foto: brantas-abipraya.co.id.

Tentang Diana Kusumastuti

Diana Kusumastuti adalah seorang birokrat Indonesia yang telah memiliki reputasi panjang dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Dia lahir di Surakarta pada 1967.

Diana memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1991. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya hingga mendapat gelar Magister Teknik Studi Pembangunan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2004.

Pada Desember 2020, dengan latar belakang pendidikan yang kompeten dalam bidang arsitektur dan pembangunan, Diana kemudian dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Salah satu megaproyek pembangunannya adalah Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sepanjang 2023, Ditjen Cipta Karya telah menggelontorkan dana sebesar Rp10,38 triliun untuk IKN. Mulai dari untuk pengadaan pada bidang air minum IPA, hingga jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, serta Sanitasi berupa IPAL dan TPST.

Lebih lanjut dalam pengembangan kawasan permukiman, Kementerian PUPR akan melakukan pembangunan IKN Nusantara, khususnya pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan penataan Sumbu Kebangsaan.

Untuk diketahui, selain menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana juga menjabat sebagai komisaris PT Brantas Abipraya (Persero), terhitung sejak 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2023.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | ANTARA

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengundang Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, kemarin.

Diana mengaku pemanggilan tersebut memang berkaitan dengan rancangan susunan kabinet Menteri pemerintahan Prabowo. Namun, penugasan yang diberikan belum bisa dipastikan, apakah untuk mengisi jabatan Menteri Pekerjaan Umum atau Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

"Betul saya dipanggil ke Kertanegara. Insyaallah tetap terkait ke-PU-an," ujarnya saat dihubungi IDXChannel, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Lebih jauh Diana mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, Kementerian Pekerjaan Umum memang dipisahkan dengan Kementerian Perumahan. Sehingga, ada dua Menteri yang akan memimpin Kementerian tersebut.

"Iya betul, PU memang dipisahkan dengan Perumahan," kata Diana.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo bakal memecah nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nantinya, kementerian itu akan dipecah menjadi dua seperti dahulu, yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam sebuah dialog di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Dia menyebut, pemisahan ini dilakukan untuk mendukung terwujudnya janji politik kakaknya bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat. Dengan pemisahan nomenklatur tersebut, kata Hashim, Kementerian Perumahan bisa lebih fokus menggarap sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus ihwal infrastruktur PU, (Kementerian) Perumahan khusus untuk perumahan dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," katanya.

Soal program tiga juta rumah, Hashim mengungkapkan, nantinya Prabowo-Gibran akan membangun dua juta unit rumah di daerah perdesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Target ini, kata dia, akan dipenuhi setiap tahun.

Hashim mengakui, pemenuhan target pembangunan tiga juta rumah setiap tahun bukan hal yang mudah. Pembangunan seringkali terkendala pengadaan lahan. Dia mengaku akan mengecek lahan milik negara sehingga bisa mempercepat proses pembangunan.

"Lahan milik negara nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," ujarnya.

(Dhera Arizona)

YOGYAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penurunan emisi gas rumah kaca untuk menuju nol emisi karbon (net zero emission/NZE).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi, penandatanganan MoU antara PUPR, ESDM, dan Kemendagari tersebut, termasuk peluncuran peta jalan (roadmap) pembinaan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Dirinya menggarisbawahi, roadmap tersebut bukan sekadar menjadi dokumen, melainkan di balik itu merupakan kerja keras kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Apa yang menjadi kelemahan kita selama ini, banyak sekali yang namanya rodmap-roadmap. We just named it. Mau nyari roadmap apa saja, pasti ada. Tapi, konsistensi pelaksanaanya yang saya kira kita perlu jaga dengan baik dan melaksanan roadmap itu dengan konsisten,” ucap Menteri Basuki di acara bertajuk ‘Menuju Nol Emisi Karbon Bangunan Gedung di Indonesia’ di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).

Sebab, menurut dia, peluncuran peta jalan ini hanya seremoni. Hilang begitu saja. Namun, kaitannya dengan himpunan pejabat fungsional permukiman (HPFP) yang dikukuhkan bersamaan dengan peluncuran roadmap ini memiliki peran penting salah satunya untuk mengawal pelaksanaan roadmap bangunan hijau tersebut.

Kata dia, HPFP merupakan entitas yang akan lebih banyak dibutuhkan. Sebab, Indonesia ke depan di bawah arahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mempunyai fokus pada pembangunan perumahan. Yang pastinya, akan berkaitan dengan kawasan permukiman.

“Jadi, pejabat fungsional permukiman diminta peran serta yang lebih daripada sekadar menjalankan tugas-tugas rutin. Lebih banyak mempunyai ide dalam rangka perumahahan hijau dan permukiman hijau,” tutur Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menambahkan, di Indonesia bangunan gedung hijau belum menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

“Untuk hal tersebut, maka kita ingin mulai bangunan gedung hijau ini menjadi hal penting yang harus kita ikuti bersama agar bangunan gedung hijau menjadi hal penting yang kita lakukan. Karena kondisi iklim di Indonesia sedang banyak perubahan,” ujar Diana dalam sambutannya.

Sejalan dengan perubahan iklim tersebut, maka peta jalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, Kementerian PUPR saat ini sudah mempunyai peraturan menteri terkait bangunan gedung hijau dan sudah memiliki sekretariat bangunan gedung hijau sehingga harus mulai dijalankan.

Semua instrumen pendukung tersebut, Diana katakan, bertujuan agar seluruh pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun kota mengikuti langkah-langkah dalam membangun bangunan hijau di seluruh Indonesia.

“Seluruh bangunan yang kami bangun di Kementerian PUPR seharusnya semuanya juga mengacu pada bangunan gedung hijau terutama untuk bangunan-bangunan sekolah, stadion, dan bangunan-bangunan lain yang sudah seharusnya merupakan bangunan hijau,” ujar dia.

Untuk itu, komitmen ini harus terus dipelihara pemerintah baik kabupaten maupun kota agar sama-sama membangunan gedung hijau. Apalagi, Peraturan Menteri PUPR menyebutkan, angka yang disepakati untuk gedung bangunan hijau sebesar 25%.

Melalui peluncuran roadmap bangunan hijau yang ditandatangani bersama Kemendagri dan ESDM, Diana berharap, hal ini menjadi langkah awal yang harus terus didorong bersama untuk mewujudkan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Tak ketinggalan, Diana mengapresiasi peran Global Building Performance Network (GBPN) yang telah mendukung. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri sehingga kita bisa menandatangani objek-objek ini,” tutupnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SLEMAN, investor.id - Kementerian PUPR menyulap kawasan Mrican di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dari sebelumnya kumuh, menjadi kawasan yang memiliki nilai tambah berkat sentuhan beautifikasi di berbagai sisi. Penataan tersebut mengubah wajah 5 hektare (ha) kawasan Mrican dengan menelan anggaran sebesar Rp 29,29 miliar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bina Penataan Bangunan, Rudi Eko Setiadi, menjelaskan bahwa kawasan Mrican merupakan kawasan strategis karena masuk dalam sumbu filosofis.

Kawasan ini menjadi titik pertemuan akademisi dan lintas instansi pendidikan mulai dari tingkat universitas seperti Universitas Sanata Dharma, keperawatan, sampai tingkat sekolah kejuruan.

“Jadi, di Mrican banyak aktivitas ekonomi mulai dari kos-kosan, warung-warung, dan lain-lain. Kawasan perkotaan tapi kumuh. Bagaimanapun, kawasan kumuh itu merupakan bayangan dari pembangunan kota,” ungkap Rudi, Jumat (11/10/2024).

Dia bercerita, kawasan Mrican sebelum ditata sering mengalami longsor terutama di Pringwulung. Belum lagi, persoalan sampah menumpuk yang menyebabkan banjir di kawasan Mrican dan membahayakan keselamatan rumah warga yang mepet bantaran sungai.

Syukur alhamdulillah, kata Rudi, pemerintah daerah (pemda) ikut turun tangan dan mampu menyosialisasikan dengan baik, sehingga warga setempat bersedia untuk memapras rumah mereka sekitar 3-4 meter dari badan sungai.

“Di kawasan kumuh itu warga kalau tidak dikontrol, mereka akan semakin mengambil badan sungai. Konsekuensinya, ini akan membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain,” tegas Rudi.

Asal tahu saja, sebelum dilakukan penataan, warga di kawasan Mrican secara swadaya membangun jembatan darurat. Namun, setelah dilakukan penataan, kini dibangun jembatan permanen yang dapat dilintasi warga denga naman.

Dulu, kenang Rudi, di belakang apartemen merah juga kondisinya agak ironis. Sekarang, sudah disulap menjadi Ruang Terbuka Publik (RTP). Pusat berkumpul warga dan tempat bermain bagi anak-anak.

“Alhamdulillah sekarang kawasan Mrican sudah kami tangani seluas 5 ha dari total 21 ha sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman,” papar Rudy.

Masuk 2017

Mulai menata kawasan Mrican pada 2017 lewat program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Rudy mengungkapkan, proses awal-awal penataan di kawasan tersebut tidak berjalan mudah karena mendapat resistensi keras dari warga.

Resistensi itu muncul karena warga khawatir penataan tersebu akan menggusur tempat tinggal mereka. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan bertahap serta kerja sama yang baik dengan Pemkab Sleman, termasuk izin sultan mengingat kawasan Mrican adalah tanah sultan di luar lahan sertifikat hak milik (SHM), penataan pun dapat dilakukan.

“Jadi, kami sudah konfirmasi. Minta izin, minta kulonuwun ke sultan. Boleh tidak kalau kami bantu untuk ditata kawasannya. Tentu saja, karena kawasan Mrican ini masuk kawasan sungai, dan menjadi kewenangan Sumber Daya Air (SDA) PUPR, kami juga minta izin ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak,” tutur Rudi.

Sekarang, permukiman warga di kawasan Mrican tersebut jauh lebih aman dan layak ditempati. Bahkan, aset rumah yang mereka menjadi memiliki nilai tambah. Terbukti misalnya, dari tarif sewa kos yang meningkat dibanding sebelumnya.  

Kepastian Tinggal

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sleman, Dona Saputra Ginting, menambahkan kegiatan penataan kawasan tersebut berangkat dari keterbatasan Pemda untuk mengatasi permasalahan kumuh.

Sebab, jika pemda harus menyelesaikan 21 ha dengan anggaran puluhan miliar akan sanbat memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Dareah (APBD).

“Makanya, kami mengupayakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan APBN. Kami tidak tinggal diam karena pada 2017-2018, kami sudah mulai memberikan sosialisasi ke masyarakat supaya mereka mau mundur dari badan sungai,” ucap Dona.

Ketika APBN sudah masuk, Dona bilang, pihaknya lalu menyiapkan readiness criteria terutama menyangkut lahan dengan mengubah status dari lahan desa menjadi tanah sultan.

Sejalan dengan perubahan itu, masyarakat yang tinggal di kawasan Mrican akhirnya memiliki kepastian tinggal di lahan tersebut. Di sinilah, BBWS Kementerian PUPR mulai masuk dengan menata kawasan Mrican dan Pringwulung.

Sampai saat ini, Dona menuturkan, Pemkab Sleman belum menyerahterimakan pengelolaan kawasan kumuh tersebut kepada masyarakat. Adapun, serah terima operasionalnya sudah dilakukan.

“Kami dari pemda berharap, sesuatu yang sudah selesai dibangun tidak berhenti. Pastinya, harus terus-menerus berkelanjutan. Microlibrary misalnya, harus bermanfaat dan sampai kapanpun harus aktif,” tandas Dona.

Sebagai informasi, lingkup kegiatan penataan Kementerian PUPR di kawasan Mrican meliputi pekerjaan jalan inspeksi dan jalan lingkungan, pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, pekerjaan TPS, pekerjaan jembatan, pekerjaan pos pantau banjir, pekerjaan RTP Microlibrary, pekerjaan gapura, pekerjaan lampu penerangan jalan, pekerjaan railing pengaman jalan, pekerjaan talud, pekerjaan hydrant kering proteksi kebakaran, dan pekerjaan saluran drainase.

Tujuan besar dari penataan kawasan ini untuk menata permukiman bantaran sungai dikelilingi dominasi fungsi pendidikan di sekitar, dengan memperkuat potensi kelompok masyarakat yang mandiri, peduli, dan tangguh bencana.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SLEMAN, investor.id - Kementerian PUPR melakukan penataan kawasan Embung Pelang di lahan Universitas Islam Indonesia (UII), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan membangun ruang terbuka publik (RTP) senilai kurang lebih Rp 14 miliar.

Penataan kawasan UII tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penataan kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mulai dikerjakan PUPR sejak akhir 2023 dan ditargetkan rampung pada November 2024 dengan total nilai mencapai Rp 90 miliar.

Pada penataan RTP di kawasan UII, Kementerian PUPR juga melakukan penghijauan dengan menanam masing-masing 100 pohon di UII, 100 pohon di UGM, dan 50 pohon di Universitas Widya Mataram sekaligus dalam rangka memperingati hari habitat dunia dan hari kota dunia (HHD-HKD).

Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Dian Irawati menyampaikan, penanaman pohon bukan hanya berlangsung di DIY tetapi juga di seluruh balai prasarana permukiman wilayah di 34 provinsi.

“Dipilihnya UII karena kawasan ini termasuk wilayah yang dibangun PUPR,” ujar Dian saat ditemui di area Embung Pelang, UII, DIY, Kamis (10/10/2025).

Penghijauan kawasan lewat penanaman tersebut, terang Dian, juga bertujuan untuk menurunkan iklim mikro sekaligus menekan emisi karbon dari perubahan iklim yang terjadi. Selanjutnya, penataan kawasan di Embung Pelang akan diserahterimakan kepada pihak UII untuk dikelola.

“Jadi kami konservasi lewat penanaman pohon. Nantinya, kalau sudah selesai kami hibahkan ke kampus untuk dikelola. Termasuk penganggarannya,” ujar dia.

Warek Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karir UII Zaenal Arifin menambahkan, UII dan PUPR mempunyai kerja sama untuk menghijaukan kampus karena UII ingin mencetak lulusan yang menikmati dan belajar dari hutan hijau.

“Kalau di kampus mahasiswa diajarin teori, tapi kalau kondisi hijau itu ada di kampus, maka mereka akan bisa merasakan dan concern terhadap kampus hijau dan akan bermanfaat nagi mereka ketika terjun ke masyarakat,” paparnya.

“Kawasan ini memang belum jadi. Tapi, kalau nanti sudah jadi, tempat (RTP) ini akan menjadi salah satu yang harus sering dikunjungi mahasiswa supaya mereka paham ternyata hijau itu nikmat,” imbuh dia.

Pada kesempatan serupa, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Kementerian PUPR Jonny Zainuri Echsan mengungkapkan, kawasan UII ini sebelum dikelola merupakan selak belukar. Kemudian Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal SDA melakukan penataan Embung Pelang.

Bahkan, pihaknya kata Jonny, mendapat tugas khusus dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menata area ini. Penataan kawasan UII ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menata kawasan UGM. "Kegiatannya di UGM dan UII dengan total anggaran Rp 90 miliar. Sementara khususu di UII sekitar Rp 14 miliar yang sekarang sudah masuk penyelesaian. Tinggal, kami melakukan perapihan dan pembersihan,” ungkapnya.

Dirinya berharap, kawasan ini utamanya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai proses belajar mengajar.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berbagai infrastruktur bidang cipta karya telah selesai dibangun.

Mulai dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi dan persampahan, kawasan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Dikutip dari unggahan akun Instagram Ditjen Cipta Karya pada Senin (30/9/2024), berikut capaian pembangunan bidang Cipta Karya periode tahun 2019-2024:

1. SPAM

Pembangunan SPAM baru yang beberapa di antaranya yakni SPAM Semarang Barat, dan SPAM Kota Bandar Lampung.

Capaian akses air minum layak hingga tahun 2024 mencapai 36.380 liter/detik atau setara 93 persen.

Periode tahun 2015-2019 sebesar 25.230 liter/detik, kemudian 2020-2024 sebesar 12.082 liter/detik.

Dok. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Sanitasi dan persampahan

Pembangunan sanitasi dan persampahan, beberapa di antaranya yakni TPA Banjardowo di Jawa Timur, dan SPALD-T Losari di Sulawesi Selatan.

Secara keseluruhan, hadirnya infrastruktur yang telah dibangun bisa melayani kebutuhan 13,7 juta Kepala Keluarga (KK).

Periode tahun 2015-2019 sebanyak 10,3 juta KK, kemudian 2020-2024 sebanyak 3,4 juta KK.

Dok. Kementerian PUPR Kementerian PUPR Rampungkan Infrastruktur Pariwisata KSPN Wakatobi Sultra Tahap I

3. Kawasan

Pembangunan ini dilaksanakan melalui penanganan permukiman kumuh, pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan penataan kawasan cagar budaya.

Beberapa di antaranya yaitu Penataan Kawasan Mrican di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Penataan KSPN Wakatobi di Sulawesi Tenggara.

Secara keseluruhan kegiatan ini telah menyentuh luasan 94.321 hektar. Periode tahun 2015-2019 seluas 32.222 hektar, kemudian 2020-2024 seluas 62.099 hektar.

KOMPAS.com/Ervan Yudhi Tri Atmoko Suasana Stadion Manahan di Kota Solo. Stadion Manahan akan digunakan untuk menggelar laga semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final Piala Dunia U17 2023.

4. Sarana pendidikan, olahraga, dan pasar

Selama hampir 10 tahun terakhir, telah dilaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar, dengan total 5.939 unit.

Rinciannya, sekolah/madrasah/PTN/PTKIN sebanyak 5.725 unit, stadion/venue 126 unit, dan pasar 88 unit.

Beberapa di antaranya yakni SDN 124 Desa Kedataran di Bengkulu, Stadion Manahan Solo di Jawa Tengah, serta Pasar Tempe di Sulawesi Selatan.

Dok. Kementerian PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

5. PLBN

Pembangunan yang telah diselesaikan sebanyak 15 PLBN, tersebar di berbagai wilayah perbatasan negara Indonesia.

Rinciannya, pembangunan PLBN Gelombang I tahun 2015-2019 sebanyak 7 PLBN, dan Gelombang II tahun 2019-2024 sebanyak 8 PLBN.

Untuk PLBN Gelombang I, berikut daftarnya:

1. PLBN Aruk, Sambas
2. PLBN Entikong, Sanggau
3. PLBN Nanga Badau, Kapuas Hulu
4. PLBN Motaain, Belu
5. PLBN Motamasin, Malaka
6. PLBN Wini, Timor Tengah Utara
7. PLBN Skouw, Jayapura

Sementara untuk PLBN Gelombang II meliputi:

1. PLBN Serasan, Natuna
2. PLBN Jagoi Babang, Bengkayang
3. PLBN Long Nawang, Malinau
4. PLBN Labang, Nunukan
5. PLBN Sei Pancang, Nunukan
6. PLBN Napan, Kupang
7. PLBN Sota, Merauke
8. PLBN Yetetkun, Boven Digoel.