Bisnis.com, JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi program hilirisasi pemerintah yang cenderung proteksionis sehingga seakan antiglobalisasi.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menjelaskan bahwa globalisasi merupakan sesuatu keniscayaan. Oleh sebab itu, ambisi penghiliran atau hilirisasi yang dicanangkan pemerintah seharusnya tidak menampik keniscayaan globalisasi.

"Hilirisasi saya pikir ini tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan itu tentunya kita inginkan juga semuanya. Tetapi, bagaimana caranya? Bagaimana hilirisasi itu dijalankan itu juga sangat berpengaruh," jelas Yose seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Dia menilai, seharusnya hilirisasi tidak hanya fokus ke domestik. Padahal, sambungnya, value chain sebuah produk tidak hanya ada di Indonesia.

Yose mencontohkan, jika bahan baku memang berlimpah di Indonesia tetapi industri domestik belum memungkinkan maka tidak salah pengelolaannya dilakukan di negara lain sehingga biaya produksinya lebih murah.

"Jadi hilirisasi itu bukan hanya ditaruh di dalam konteks domestik namun juga ditaruh di dalam konteks regional atau bahkan dalam konteks global yang lebih besar lagi sehingga ini tentunya akan bisa meningkatkan, mengoptimalkan berbagai tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh hilirisasi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan pemerintah memang terus coba membangun ekosistem dari hulu ke hilir di dalam negeri. Dia mencontohkan, jika dahulu nikel hanya diolah menjadi stainless steel maka kini pemerintah juga sedang membangun industrinya.

"Sehingga beberapa investasi yang masuk, yang dalam finalisasi, bergerak bukan hanya di bidang hilirisasi saja tapi juga industrinya sekarang," jelas Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Bahkan, pada kesempatan berbeda, mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) itu mengungkapkan kementeriannya akan mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.

Rosan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.

"Kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkapnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.

Rosan menegaskan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.

"Pesan Pak Prabowo sudah jelas, swasembada pangan. Itu menjadi prioritas kita juga ke depannya," katanya.

JAKARTA, investor.id – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal mengevaluasi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dalam enam bulan ke depan. Langkah mengevaluasi menteri, wakil menteri (wamen), hingga direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sudah tepat karena akan mengefektifkan kekuasaan eksekutif.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS D Nicky Fahrizal menilai model Presiden Prabowo adalah mengefektifkan kekuasaan eksekutif. Daya jangka proses eksekutif itu mencakup direksi-direksi BUMN sehingga lebih efektif.

"Jadi bukan hanya menteri dan wamen alias wakil menteri saja yang dievaluasi. Implikasi dari ini, direksi BUMN juga Dievaluasi," ucapnya, selesai diskusi “CSIS Merespon Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko dan Masukan” di Jakarta, Jumat (25/10/2025).

Nick Fahrizal menerangkan, menteri BUMN yang nantinya akan mengevaluasi direksi BUMN atas instruksi dari Presiden Prabowo. Dari sana akan dinilai siapa saja yang kurang efisien, melakukan tindak korupsi, atau kurang berdaya dalam bekerja.

"Kemungkinan besar bila Menteri BUMN tidak tegas terhadap direksi BUMN, sang menteri bisa dicopot oleh presiden. Saya melihat Prabowo itu mengefektifkan kekuasaan eksekutif," sambungnya.

Namun, sejauh mana kekuasaan eksekutif tersebut sampai, itulah yang akan dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo yang dinamakan model kekuasaan eksekutif tunggal. Hal itu tak akan lolos dari monitoring presiden, katanya.

Nicky menegaskan, Prabowo akan efektifkan kekuasaan eksekutif tunggal yang solid. Dengan demikian, institusi yang berada di bawah kekuasaan eksekutif tak akan lolos dari evaluasi presiden.

"Mudah-mudahan ini menjadi komitmen dan ketegasan dalam melakukan evaluasi seorang presiden. Secara politik apa yang dikatakan selama kampanye dan awal pemerintahan baru ini bisa selaras dan dibuktikan agar publik bisa menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto dapat dipercaya," kata Nicky.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan akan mengevaluasi para menteri dan wamen Kabinet Merah Putih setelah enam bulan dilantik atau pada Maret-April 2025. Mereka akan mendapatkan catatan dan langsung ditindak tegas jika tidak menunjukkan hasil baik atau melanggar.

Adik Presiden Prabowo itu mengatakan setiap menteri dan wamen akan dievaluasi. Adapun Kabinet Merah Putih terdiri dari 53 menteri dan 56 wamen. Mereka yang kurang efisien, korupsi, atau kurang berdaya, akan dilepas, katanya, sembari menambahkan Prabowo merupakan sosok yang tegas.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menyebut, pembentukan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari sejumlah kementerian serta badan-badan baru adalah bentuk representasi atas fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada hal-hal yang sifatnya lebih spesifik.

Hal tersebut disampaikan Yose dalam CSIS Media Briefing bertajuk "Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan" yang diunggah di kanal YouTube @CSIS Indonesia, Jumat (25/10).

“Ini tentunya merupakan satu hal positif yang bisa kita ambil dari terbentuknya kabinet (Merah Putih) ini. Jadi, walaupun kabinetnya kelihatan cukup besar, tetapi hal positif yang bisa kita ambil adalah tiap-tiap kementerian ataupun tiap-tiap lembaga ini akan memiliki portofolio yang lebih khusus, di dalam berbagai bidang yang harus ditangani tadi,” jelas Yose.

Sebagai salah satu contoh, Yose menyebut bahwa terdapat kementerian khusus yang ditugaskan untuk mengawal hilirisasi di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menjadi representasi bagaimana seriusnya pemerintahan Prabowo melihat isu hilirisasi tersebut.

“Ada badan yang khusus memang ditugaskan untuk mengawal proses ataupun program dari makan bergizi gratis, yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi. Badan Gizi ini salah satu tugas khususnya untuk mengawal free meal program tersebut. Hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa ada fokus-fokus tertentu atau perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” sambung dia.

Contoh lainnya dapat dilihat dalam hal urusan luar negeri dan kebijakan luar negeri. Yose menjelaskan, terdapat wakil menteri yang memang secara khusus memiliki tugas untuk melihat berbagai isu yang terkait dengan Timur Tengah.

“Dan ini tentunya cukup baik untuk memberikan fokus perhatian yang lebih besar lagi pada berbagai hal yang dianggap kritikal atau dianggap sangat penting tadi,” pungkas Yose.

Sebelumnya, pada rapat perdana Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10), Prabowo menyebut birokrasi di Indonesia sangat terkenal lambat dan rumit sehingga para menteri pun diimbau oleh Prabowo untuk segera mengatasi kesulitan dan hambatan atau bottle neck yang ada.

“Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit kenapa dibikin mudah. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, tidak ragu ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto diminta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai hal ini diperlukan guna memastikan para pembantu Prabowo bekerja secara baik.

“Evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat punya kinerja yang baik,” kata Arya dalam diskusi bertajuk “Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan” di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Masukan lainnya, CSIS meminta Prabowo tidak ragu melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet. Terlebih jika para menteri tersebut tidak berkinerja dengan baik atau tidak bisa mengeksekusi program-program strategis pemerintah.

“Saya kira presiden tidak perlu ragu untuk melakukan reshuffle kabinet, bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar restrukturisasi pemerintahan seperti yang disampaikan dalam peraturan presiden dapat benar-benar terwujud pada akhir Desember 2024.

“Karena kalau tidak, itu agak ragu kita, menteri dan kabinet bisa berkinerja dengan baik karena akan sibuk menyelesaikan restrukturisasi pemerintahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Arya menilai koalisi Prabowo tidak gemuk namun memang kabinetnya yang gemuk.

Sebagaimana diketahui, Prabowo telah menetapkan 48 menteri dan 56 wakil menteri pada Kabinet Merah Putih.

Arya lantas memberikan analisis mengapa Prabowo membentuk kabinet yang gemuk. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat Prabowo membentuk kabinet yang besar.

Pertama, karena Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo bukan pemenang pemilu. Gerindra hanya mendapat 86 dari 580 kursi di DPR RI.

“Jadi kalau koalisi sebenarnya enggak gemuk juga. Jadi saya lebih suka menyebutnya kabinet gemuk. Pertama, kita harus ingat bahwa Gerindra bukan partai pemenang di legislatif,” ujar Arya.

Selanjutnya, Prabowo memiliki tim kampanye yang besar sehingga perlu mengakomodir pendukungnya. Lalu, adanya kebutuhan dari presiden untuk memastikan stabilitas politik di Parlemen dan di luar Parlemen.

“Nah, di luar Parlemen ini menarik. Ada tiga aspek. Pertama, partai-partai yang tidak mendapatkan kursi di DPR, itu tetap diakomodasi di pemerintahnya Presiden Prabowo. PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora. enggak dapat kursi di DPR, tapi diakomodasi. Jadi stabilitas di luar Parlemen,” jelas Arya.

“Yang kedua, kelompok kepentingan. Kelompok bisnis, keagamaan, relawan. Yang ketiga, kelompok penekan mantan aktivis, mahasiswa, tokoh media, tokoh HAM,” sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Diminta Evaluasi Berkala Kabinet Merah Putih, Jangan Ragu “Reshuffle” Menteri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/25/13411221/prabowo-diminta-evaluasi-berkala-kabinet-merah-putih-jangan-ragu-reshuffle.

Pemerintah Indonesia resmi menyatakan ketertarikan untuk bergabung ke BRICS atau blok ekonomi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Namun, Indonesia dipandang sudah cukup memiliki corong di dunia dengan menjadi anggota G20.

“Indonesia itu anggota G20 kok. Kita gak terlalu memerlukan satu platform baru untuk mempunyai penampilan ataupun mempunyai corong di tingkatan global. Kita sudah menjadi negara G20,” ungkap Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Yose bilang, memang ada empat negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang menyatakan ketertarikan untuk bergabung menjadi anggota BRICS. Negara ASEAN lainnya adalah Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Namun, Yose menganggap level Indonesia sudah berada di atas ketiga negara tersebut sehingga menjadi anggota G20 saja dinilai cukup.

“Berbeda dengan negara seperti Malaysia, seperti Vietnam, atau Thailand yang memang mereka tidak mempunyai corong, tidak mempunyai channel untuk di tingkatan global. Sehingga seharusnya untuk Indonesia kita cukup stick saja kepada G20 ini,” lanjut Yose.

Selain itu, Yose juga menyarankan Indonesia agar dapat membawa ASEAN menjadi anggota G20 sebagaimana posisi African Union atau Uni Afrika yang bergabung ke G20. Di dalam keanggotaan G20, Uni Eropa juga tercatat sebagai pihak yang menjadi bagian di dalamnya.

“Bahkan kalau perlu kita membawa ASEAN untuk menjadi salah satu anggota G20.Seperti African Union misalnya, Uni Afrika. Dan itu yang kita harus bisa coba kembangkan ke depan-depannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan ketertarikan Indonesia untuk bergabung ke BRICS disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, menilai target program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi kembali. Ia mengingatkan jangan sampai nantinya MBG terlalu membebani anggaran negara.

“Jadi kita harus coba cari cara-cara di mana free meal program ini, makan bergizi itu, itu diberikan kepada targeted audience juga. Ada semacam pemilihan-pemilihan agar supaya bisa dari sisi anggarannya menjadi lebih tidak terlalu memberatkan,” ungkap Yose dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Selain soal target yang harus dikaji ulang, Yose melihat perlu ada pengawasan yang maksimal dalam operasional program Makan Bergizi Gratis.

“Pertama dari sisi delivery-nya, dari sisi bagaimana ini bisa dijalankan operasionalnya. Dan jangan sampai kemudian terjadi kebocoran-kebocoran yang memang juga sudah disebutkan atau diwanti-wanti oleh Pak Presiden,” ujar Yose.

Yose melihat saat ini ruang fiskal yang dimiliki pemerintah sudah cukup sempit. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mengkaji ulang subsidi-subsidi yang ada.

Yose juga menyinggung soal subsidi energi yang telah memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 persen. Ia menegaskan perlu reformasi subsidi agar subsidi lebih terarah.

“Subsidi itu harus lebih terarah. Sehingga ada kemungkinan juga atau salah satu hal yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi terhadap subsidi energi yang saat ini memegang porsi sangat besar sekali di dalam APBN hingga sekitar 15 persen," tutur Yose.

"Dan reformasinya itu membuat subsidi-nya tadi menjadi lebih terarah dan juga mengenai sasaran. Sambil tentunya itu membuka juga fiscal space yang ada, yang tersedia,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto memiliki postur kabinet yang cukup gemuk dengan adanya beberapa lembaga baru atau pemisahan beberapa kementerian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menimbulkan implikasi fiskal terhadap anggaran kementerian atau lembaga yang ada.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, memberi contoh implikasi fiskal dapat terjadi di beberapa kementerian yang dipisahkan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini dipisahkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Misalnya PUPR yang sekarang ini dikembangkan menjadi PU dan Perumahan, tetapi bukan perumahan rakyat tapi perumahan saja dan lingkungan, kawasan permukiman, artinya perumahan ini bukan hanya mengurusi perumahan rakyat saja, tentunya ada implikasi fiskal antara kedua ini,” kata Yose saat CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Dalam konteks ini, implikasi fiskal setelah pemisahan Kementerian PUPR bisa terjadi karena munculnya Kementerian PKP membuat kebutuhan anggaran Kementerian PKP tidak hanya sebatas untuk perumahan rakyat seperti sebelumnya, melainkan meluas ke sektor perumahan secara universal.

“Berapa jatah PU dan berapa yang akan diserahkan ke Kementerian Perumahan tadi. Padahal Kementerian Perumahan ini tidak hanya mengurusi perumahan rakyat tapi lebih mengurus ke bagaimana menyiapkan perumahan untuk masyarakat banyak,” lanjutnya.

Yose juga menyoroti soal pentingnya koordinasi setelah terjadi pemisahan di beberapa kementerian yang tadinya satu bagian. Ia memberi contoh lewat Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini sudah menjadi dua kementerian terpisah.

“Contohnya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM, kita melihat kebanyakan isi dari anggota koperasi itu adalah UMKM yang ada, jadi bagaimana keduanya harus berkoordinasi,” jelas Yose.

Yose menanggapi gemuknya kabinet Prabowo disebabkan oleh keinginan Prabowo untuk fokus ke beberapa hal secara spesifik.

“Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi, ada badan khusus untuk mengawal proses dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi Nasional. Salah satu tugas khususnya adalah mengawal free meals tadi. Hal- hal seperti itu menunjukan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” ujar Yose.

Yose Rizal Damuri mengingatkan disiplin fiskal menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan Prabowo yang memiliki postur gemuk. Sehingga uang negara bisa dikelola dengan baik.

“Sekitar 18 persen dari anggaran kita saja sudah dipergunakan untuk membayar bunga dari utang, kemudian juga cicilan dari utang itu sendiri.Akan ada utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun ke tahun depan, tahun 2025. Itu saja sudah memakan porsi yang cukup besar di sana. Sehingga tentunya disiplin fiskal atau pengetatan fiskal itu menjadi sangat penting sekali,” terang Yose.

Selain itu, Yose menuturkan dengan munculnya beberapa kementerian atau badan baru yang fokus ke beberapa hal secara spesifik dapat membuat kementerian atau badan terkait memiliki portofolio kerja yang khusus. Menurutnya, hal tersebut positif.

“Pemerintahan ke depan memang punya perhatian lebih besar terhadap hal-hal yang sifatnya lebih spesifik. Walaupun kabinetnya terlihat cukup besar tapi hal positif yang kita dapat ambil adalah tiap kementerian atau lembaga ini punya portofolio yang khusus,” tutur Yose.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi CSIS, Adinova Fauri, menegaskan kabinet gemuk Prabowo bisa membuat ruang fiskal menyempit karena kebutuhan anggaran kementerian baru.

“Bagaimana adanya implikasi secara langsung yaitu implikasi terhadap anggaran. Baik itu anggaran yang bersifat administratif gitu ya maupun ada juga sebenarnya anggaran yang sifatnya itu fix yaitu pembangunan kantor baru,” jelas Adinova.

Selain kebutuhan untuk pembangunan kantor kementerian baru, dengan bertambahnya jumlah menteri dan kepala lembaga, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan juga meningkat.

“Lalu ada juga semakin banyaknya menteri dan juga wakil menteri bahkan di satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri artinya adalah ada biaya-biaya variabel yang juga akan meningkat dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya,” kata Adinova.

Adinova menilai Prabowo perlu menyeimbangkan ruang fiskal agar berbagai kebutuhan seperti pembayaran bunga utang dan pembiayaan untuk program prioritas pemerintahannya tetap berjalan stabil.

“Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya memang tentunya sah-sah saja dan itu memang akan ada implikasi yang positif gitu ya,” tutur Adinova.

Presiden Prabowo Subianto memiliki postur kabinet yang cukup gemuk dengan adanya beberapa lembaga baru atau pemisahan beberapa kementerian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menimbulkan implikasi fiskal terhadap anggaran kementerian atau lembaga yang ada.

Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, memberi contoh implikasi fiskal dapat terjadi di beberapa kementerian yang dipisahkan seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kini dipisahkan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Misalnya PUPR yang sekarang ini dikembangkan menjadi PU dan Perumahan, tetapi bukan perumahan rakyat tapi perumahan saja dan lingkungan, kawasan permukiman, artinya perumahan ini bukan hanya mengurusi perumahan rakyat saja, tentunya ada implikasi fiskal antara kedua ini,” kata Yose saat CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).

Dalam konteks ini, implikasi fiskal setelah pemisahan Kementerian PUPR bisa terjadi karena munculnya Kementerian PKP membuat kebutuhan anggaran Kementerian PKP tidak hanya sebatas untuk perumahan rakyat seperti sebelumnya, melainkan meluas ke sektor perumahan secara universal.

“Berapa jatah PU dan berapa yang akan diserahkan ke Kementerian Perumahan tadi. Padahal Kementerian Perumahan ini tidak hanya mengurusi perumahan rakyat tapi lebih mengurus ke bagaimana menyiapkan perumahan untuk masyarakat banyak,” lanjutnya.

Yose juga menyoroti soal pentingnya koordinasi setelah terjadi pemisahan di beberapa kementerian yang tadinya satu bagian. Ia memberi contoh lewat Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini sudah menjadi dua kementerian terpisah.

“Contohnya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan UMKM, kita melihat kebanyakan isi dari anggota koperasi itu adalah UMKM yang ada, jadi bagaimana keduanya harus berkoordinasi,” jelas Yose.

Yose menanggapi gemuknya kabinet Prabowo disebabkan oleh keinginan Prabowo untuk fokus ke beberapa hal secara spesifik.

“Ada keinginan dari Prabowo dan Gibran untuk fokus pada beberapa hal tertentu, contohnya ada kementerian yang fokusnya hilirisasi, ada badan khusus untuk mengawal proses dari Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi Nasional. Salah satu tugas khususnya adalah mengawal free meals tadi. Hal- hal seperti itu menunjukan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu di dalam pemerintahan ini,” ujar Yose.

Yose Rizal Damuri mengingatkan disiplin fiskal menjadi hal yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan Prabowo yang memiliki postur gemuk. Sehingga uang negara bisa dikelola dengan baik.

“Sekitar 18 persen dari anggaran kita saja sudah dipergunakan untuk membayar bunga dari utang, kemudian juga cicilan dari utang itu sendiri.Akan ada utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun ke tahun depan, tahun 2025. Itu saja sudah memakan porsi yang cukup besar di sana. Sehingga tentunya disiplin fiskal atau pengetatan fiskal itu menjadi sangat penting sekali,” terang Yose.

Selain itu, Yose menuturkan dengan munculnya beberapa kementerian atau badan baru yang fokus ke beberapa hal secara spesifik dapat membuat kementerian atau badan terkait memiliki portofolio kerja yang khusus. Menurutnya, hal tersebut positif.

“Pemerintahan ke depan memang punya perhatian lebih besar terhadap hal-hal yang sifatnya lebih spesifik. Walaupun kabinetnya terlihat cukup besar tapi hal positif yang kita dapat ambil adalah tiap kementerian atau lembaga ini punya portofolio yang khusus,” tutur Yose.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Ekonomi CSIS, Adinova Fauri, menegaskan kabinet gemuk Prabowo bisa membuat ruang fiskal menyempit karena kebutuhan anggaran kementerian baru.

“Bagaimana adanya implikasi secara langsung yaitu implikasi terhadap anggaran. Baik itu anggaran yang bersifat administratif gitu ya maupun ada juga sebenarnya anggaran yang sifatnya itu fix yaitu pembangunan kantor baru,” jelas Adinova.

Selain kebutuhan untuk pembangunan kantor kementerian baru, dengan bertambahnya jumlah menteri dan kepala lembaga, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan juga meningkat.

“Lalu ada juga semakin banyaknya menteri dan juga wakil menteri bahkan di satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri artinya adalah ada biaya-biaya variabel yang juga akan meningkat dari sisi gaji, tunjangan, fasilitas, dan lain sebagainya,” kata Adinova.

Adinova menilai Prabowo perlu menyeimbangkan ruang fiskal agar berbagai kebutuhan seperti pembayaran bunga utang dan pembiayaan untuk program prioritas pemerintahannya tetap berjalan stabil.

“Jadi di tengah-tengah adanya kebutuhan ruang fiskal, biaya-biaya tambahan dari pembentukan kabinet ini juga perlu dijadikan catatan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya memang tentunya sah-sah saja dan itu memang akan ada implikasi yang positif gitu ya,” tutur Adinova.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana dominasi calon tunggal atau publik melawan kotak kosong menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dianggap sebagai taktik eksploitasi hukum, dilakukan pihak tertentu buat menekan lawan politik demi mendukung agenda mereka.

“Nah saya ingin menitikberatkan pada istilah eksploitasi hukum atau ketentuan hukum,” kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nicky Fahrizal, dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) lalu.

Nicky memberikan contoh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berusaha membangun koalisi solid untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut dia, taktik itu memang tidak dilarang dan tidak melanggar aturan undang-undang atau peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Akan tetapi, kata Nicky, langkah seperti itu diprediksi akan berdampak negatif bagi proses demokrasi.

“Menarik PKB, Nasdem, maupun PKS ke dalam KIM sehingga menjadi KIM Plus. Itu adalah contoh bagaimana eksploitasi terhadap ketentuan hukum,” ucap Nicky.

“Apa dampaknya? Dampaknya adalah yang publik lawan adalah kotak kosong, calon tunggal. Tentu saja ini menjauhi marwah dari Pilkada sebagai pesta demokrasi di daerah, seperti kita ketahui bahwa Pilkada itu adalah kompetisi gagasan dan inovasi,” sambung Nicky.

Sebagaimana diketahui, ada potensi munculnya kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon gubernur (cagub), mengingat beberapa partai pendukungnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

KIM merupakan gabungan partai-partai politik pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, KIM Plus memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusung maju pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas partai-partai politik pada saat ini dianggap tengah merusak diri sendiri karena dinilai serampangan dalam menentukan kriteria seorang kandidat buat diusung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, pada saat ini tidak terdapat standarisasi yang jelas dalam pencalonan kepala daerah.

“Kalau kita lihat sekarang, enggak ada standarisasinya. Seseorang yang bisa dicalonkan partai, tidak ada standar yang jelas, tidak ada mekanisme pencalonannya, tidak ada kualifikasi yang jelas,” kata Arya dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) lalu.

Menurut Arya, kebijakan partai yang seperti itu sama saja tidak memberi pendidikan politik yang baik bagi rakyat.

Selain itu, kata Arya, dengan tidak menerapkan standarisasi dalam memilih, menentukan, dan mengusung seorang kandidat calon kepala daerah maka perlahan-lahan bakal menggerogoti proses demokrasi.

“Dan ini tentu saya kira tidak baik juga untuk proses regenerasi dan juga demokrasi kita,” ujar Arya.

Sebagaimana diketahui, ada potensi munculnya kotak kosong pada Pilkada Jakarta 2024 jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon gubernur (cagub), mengingat beberapa partai pendukungnya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

KIM merupakan gabungan partai-partai politik pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, KIM Plus memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusung maju pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, pencalonan kepala daerah lebih banyak dipengaruhi oleh elitepartai politik daripada konsensus publik.

Arya menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

“Kalau kita lihat proses pencalonan itu lebih banyak dipengaruhi oleh konsensus elite, bukan konsensus publik. Jadi bagaimana elite mendesain si A maju di sini, si B maju di sini, si C maju di sini, jadi sangat dipengaruhi oleh konsensus elite, bukan konsensus publik,” ujar Arya.

Dia juga menyoroti tidak adanya standarisasi yang jelas dalam pencalonan kepala daerah.

“Kalau kita lihat sekarang, enggak ada standarisasinya. Seseorang yang bisa dicalonkan partai, tidak ada standar yang jelas, tidak ada mekanisme pencalonannya, tidak ada kualifikasi yang jelas,” tutur Arya.

“Dan ini tentu saya kira tidak baik juga untuk proses regenerasi dan juga demokrasi kita,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyoroti mobilisasi massa untuk menekan lawan politik dan mendukung agenda politik tertentu.

“Nah saya ingin menitikberatkan pada istilah eksploitasi hukum atau ketentuan hukum,” kata Nicky.

Nicky memberikan contoh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berusaha membangun koalisi solid untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Menarik PKB, Nasdem, maupun PKS ke dalam KIM sehingga menjadi KIM Plus. Itu adalah contoh bagaimana eksploitasi terhadap ketentuan hukum,” kata Nicky.

“Apa dampaknya? Dampaknya adalah yang publik lawan adalah kotak kosong, calon tunggal. Tentu saja ini menjauhi marwah dari Pilkada sebagai pesta demokrasi di daerah, seperti kita ketahui bahwa Pilkada itu adalah kompetisi gagasan dan inovasi,” tutur dia.

Sebagaimana diketahui, ada potensi munculnya kotak kosong pada Pilkada Jakarta jika Anies Baswedan gagal maju sebagai calon gubernur (cagub), mengingat beberapa partai pendukungnya bergabung dengan KIM Plus.

Sementara itu, KIM “Plus” memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diusung maju pada Pilkada Jakarta.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengungkap analisisnya terkait proyeksi Pilkada 2024. Katanya, kecenderungan yang terjadi dominan adalah poros PDIP melawan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).

"Ya memang ada kecenderungan yang terjadi, kalau kita lihat peta kompetisi di pilkada sekarang, kecenderungan yang pertama itu kompetisinya diproyeksikan terjadi antara KIM plus versus PDIP," Arya di Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

KIM Plus adalah gabungan dari partai KIM seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat plus partai lain. Misalnya di Sumut ada PKB dan NasDem yang ikut mendorong Bobby Nasution bersama KIM.

Sementara PDIP diprediksi akan mendorong calon petahana Edy Rahmayadi.

"Misalnya di beberapa tempat mungkin diproyeksikan KIM plus vs PDIP akan terjadi, itu di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bali, mungkin juga bisa DKI Jakarta. Jadi seperti itu," kata dia.

Ia menambahkan, kecenderungan yang kedua itu beberapa pola koalisi yang cair. Mungkin di beberapa tempat KIM bisa bertemu, tapi di beberapa daerah lain yang suara antara satu partai KIM dengan partai lain itu sama.

"Misalnya pertarungan internal KIM akan terjadi di Banten, antara Andra Soni dan Airin. Sementara di beberapa tempat mungkin bisa bertemu," tuturnya.

Ada hal lain yang dianalisis Arya. Yakni soal ada peluang barter politik di sejumlah wilayah.

"Nah kecenderungan ketiga adalah barter politik di antara partai-partai KIM, jadi mungkin provinsi ini, partai akan dukung calon tertentu. Provinsi lain mungkin dukung calon yang berasal dari partai anggota yang sama," tutup dia.