JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota pemadam kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menyebut bahwa mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang berfungsi untuk memadamkan api, tidak layak digunakan.

"Dikatakan bisa digunakan, bisa. Tapi layak, enggak. Semua mesin PTO di kota Depok (tidak layak)," ucap Sandi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sandi, ketidaklayakan mesin PTO itu disebabkan karena perawatan tidak rutin oleh bagian bidang sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Damkar Pemkot Depok.

"Bohong kalau mereka melakukan perawatan berkala, setiap bulan, setiap minggu. Enggak ada. Kalau berani mereka cek, kan setiap tempat itu ada CCTV," ungkap dia.

Sandi menambahkan, pengabaian oleh itu tidak hanya terjadi pada mesin PTO, tetapi juga unit mobil pemadam secara keseluruhan.

Apabila ada mobil yang mengalami kerusakan suku cadang, petugas pemadam harus marah-marah terlebih dahulu, baru diperbaiki. Apabila pro aktif, perbaikan tidak kunjung datang.

"Kami ngomong dulu, kami ngoceh, marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urai dia.

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi itu bohong mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," lanjut dia.

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai agen gas menjadi korban luka akibat kebakaran yang melanda tempatnya bekerja di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran disebabkan karena mobil atau unit pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe, kondisi sudah terbakar tuh agen gas, Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya (yang terluka). Kita berusahalah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman, ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkap dia.

Pada saat itu, mesin power take-off (PTO) mengeluarkan asap ketika hendak digunakan untuk memadamkan api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menantang debat pejabat hingga staf sarana prasarana, buntut tak berfungsinya mesin power take-off (PTO) saat hendak digunakan memadamkan kebakaran.

Anggota damkar itu meminta debat terbuka yang disaksikan masyarakat dan calon wali dan wakil kota Depok, Imam-Ririn dan Supian-Chandra.

"Apabila terbukti bersalah itu pejabat, tolong di masa jabatan Bapak (wali kota baru), di-nonjob-kan Pak, selama lima tahun," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, dirinya juga siap dipecat jika terbukti salah ketika debat publik berlangsung.

Sandi juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran kota Depok untuk membuka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

"Buka DPA, dari tahun 2022 aja buka DPA-nya, pasang di depan kantor Damkar. Biar duit rakyat tahu kemana aja. Berani enggak?" ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, empat pegawai agen gas menjadi korban akibat kebakaran yang melanda tempat kerjanya di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar mengakui, mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang tidak berfungsi ketika digunakan, sempat diperbaiki di bengkel.

Namun, perbaikan tersebut tidak maksimal setelah dicoba oleh tim lapangan.

"Sudah (diperbaiki), tapi ya gitu, gimana ya? Masih bunyi gertak-gertak gitu, Tidak maksimal," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Dengan adanya temuan tersebut, Sandi langsung melaporkan kepada pimpinan agar kembali diperbaiki sehingga tidak mengganggu operasional.

"Mereka cuma bilang gitu, pakai aja dulu, itu fakta lapangan, fakta lapangan yang terjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Sandi juga mengungkap, bahwa usai viral videonya yang protes tentang kondisi unit pemadaman tidak berfungsi, mobil langsung dibawa ke bengkel.

"Pada saat kejadian, itu enggak bisa kita gunakan, itu warga ngeliat. (Sehari setelah kejadian) Dibawalah sama mereka nih, dibenerin dulu sama mereka baru tuh dipanggil tuh media-media, 'ini bisa kok alatnya'," ungkapnya.

Selain itu, Sandi menjelaskan, ketika ada alat atau unit mobil pemadam yang mengalami kerusakan, cenderung tidak langsung diperbaiki.

"Kita ngomong dulu, kita ngoceh, kita marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urainya.

Lebih lanjut, Sandi melihat, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi, itu bohong bang mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," jelasnya

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai menjadi korban akibat kebakaran yang melanda agen gas di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan surat jawaban atas somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang diajukan melalui pengacara Deolipa Yumara.

Surat dengan nomor 180/691-Huk tersebut bersifat penting dan ditandatangani secara elektronik pada Senin (4/11/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Susana, mengonfirmasi bahwa surat jawaban tersebut telah diterbitkan.

"Sudah (terbit), ya," ujar Nina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Dalam suratnya, Idris menyampaikan enam poin terkait tanggapan atas somasi yang dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu (23/10/2024).

"Pemkot Depok menyampaikan terima kasih atas perhatian Saudara yang turut memonitor pembangunan di Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," demikian bunyi poin pertama surat jawaban tersebut.

Idris juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas dalam kebakaran di Pasar Cisalak pada Jumat (18/10/2024).

Pemkot Depok menyatakan bahwa penganggaran sarana dan prasarana Damkar telah diajukan untuk tahun anggaran 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Damkar dapat berfungsi lebih baik dan layak," ungkap Idris dalam poin ketiga.

Pemkot juga mengeklaim telah melakukan audit internal terhadap Dinas Damkar dan menyatakan bahwa kenaikan upah petugas Damkar akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pada poin keenam, Pemkot Depok menyatakan bahwa mendiang Martinnius telah menerima santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anaknya.

"Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Idris.

Sebelumnya, para petugas Damkar mengajukan empat tuntutan utama melalui somasi, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, audit internal atas dugaan korupsi di Dinas Damkar, kenaikan upah minimum, serta penghargaan bagi almarhum Martinnius sebagai pahlawan Damkar dan dukungan pendidikan bagi anaknya hingga perguruan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Surat somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang menuntut perbaikan kesejahteraan dan transparansi, belum diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Sabtu (26/10/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana, mengonfirmasi bahwa somasi yang dilayangkan masih belum sampai.

“Surat somasi-nya belum diterima ya,” ujar Nina saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Somasi yang dibacakan kuasa hukum para petugas Damkar, Deolipa Yumara, pada Rabu (23/10/2024) di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, ditujukan kepada Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Empat Tuntutan Utama dalam Somasi

Isi somasi meliputi empat tuntutan utama, di antaranya perbaikan sarana dan prasarana di Dinas Damkar Kota Depok.

Kedua, somasi meminta audit internal untuk menelusuri dugaan korupsi di dinas tersebut, yang hasilnya harus diumumkan kepada publik.

Ketiga, petugas menuntut kenaikan upah yang saat ini sebesar Rp3,2 juta menjadi setidaknya UMP Kota Depok, yaitu Rp4,9 juta.

Terakhir, somasi meminta pengakuan dan penghargaan bagi Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal usai bertugas, termasuk membiayai pendidikan anaknya hingga perguruan tinggi.

Menanggapi tuntutan tersebut, terutama terkait sarana dan prasarana, Nina mengakui bahwa alokasi anggaran di Dinas Damkar mungkin belum memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

“Di Damkar sudah diberikan anggaran pemeliharaan dan pembelian sarana dan prasarana (sarpras) untuk kebutuhan minimal. Dan mungkin, memang masih ada yang kurang,” jelasnya.

Pemkot Depok berjanji akan merespons setiap poin dalam somasi jika surat resmi telah diterima. “Kalau sudah ada (somasi-nya), apa yang dikonfirmasi dalam surat tersebut akan dijawab sesuai kewenangan,” tambah Nina.

Pembuka Gugatan "Citizen Lawsuit"

Somasi ini berpotensi menjadi dasar gugatan citizen lawsuit jika Pemkot Depok tidak merespons tuntutan dalam waktu tujuh hari kerja hingga Jumat (1/11/2024).

Deolipa Yumara mengatakan bahwa langkah hukum akan dilakukan apabila Pemkot tidak mengambil tindakan yang memadai.

“Kita pakai somasi ini, kalau mereka dalam tujuh hari kerja kemudian membereskan ini semua, ya bagus berarti, kita tidak perlu lagi menggugat,” ujar Deolipa. Namun, jika tak ada respons, ia berencana melayangkan gugatan warga pada Kamis atau Jumat mendatang.

Tuntutan Transparansi Penyelidikan Dugaan Korupsi

Terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok, Deolipa mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara terbuka. Tuntutan ini juga dikaitkan dengan laporan dari salah satu petugas Damkar, Sandi Butar Butar, yang telah memberikan keterangan dan bukti ke Kejari Depok pada awal September lalu.

Sandi berharap penyelidikan dilakukan secara langsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memastikan akurasi data. Menurutnya, penyelidikan terbuka akan memperlihatkan transparansi dan mencegah intervensi.

“Kalau terbukti memang itu pejabat salah, tinggal angkut (tangkap) saja,” ujar Sandi, Jumat (25/10/2024). Ia menambahkan bahwa langkah transparan dapat membantu petugas untuk berani mengungkapkan kondisi sebenarnya tanpa rasa takut.

Rencananya, Sandi akan kembali memenuhi panggilan Kejari Depok pada Senin (28/10/2024) guna melengkapi bukti dan keterangan.

DEPOK, KOMPAS.com - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, mengonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima surat somasi terbuka yang dilayangkan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok.

Somasi ini diajukan melalui kuasa hukum 80 petugas Damkar Depok, Deolipa Yumara, di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) pada Rabu (23/10/2024).

“Surat somasinya belum diterima ya,” ujar Nina saat dikonfirmasi, Jumat (25/10/2024).

Nina menambahkan, Pemkot Depok akan segera menanggapi isi somasi setelah dokumen tersebut diterima.

“Kalau sudah ada (somasi), apa yang dikonfirmasi dalam surat tersebut akan dijawab sesuai kewenangan,” kata Nina.

Somasi ini ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, khususnya kepada Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Dalam somasi tersebut, terdapat empat tuntutan utama dari petugas Damkar.

Pertama, perbaikan sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

Kedua, pelaksanaan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar yang hasilnya harus diumumkan kepada publik.

Ketiga, permintaan kenaikan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta menjadi setara dengan UMP Kota Depok sebesar Rp 4,9 juta.

Tuntutan terakhir terkait pengakuan bagi Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang gugur usai bertugas pada kebakaran di Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024).

Para petugas meminta agar Martinnius diberikan penghargaan sebagai pahlawan Damkar oleh Pemkot Depok, serta biaya pendidikan anaknya hingga jenjang tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa hukum 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, Deolipa Yumara menyampaikan, somasi yang dilayangkan kepada Pemkot adalah harapan terakhir sebelum menggugat secara hukum.

"Kita somasi pemerintah kota Depok supaya bekerja, kalau enggak bisa bekerja kita minta mereka diganti, tapi ini kan kita masih mengharapkan mereka bekerja," kata Deolipa kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Deolipa membacakan somasi terbuka di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Rabu (23/10/2024) lalu demi menerima tanggapan dan perubahan dari Pemkot selama tujuh hari ke depan.

"Kita pakai somasi ini, kalau mereka dalam tujuh hari kerja kemudian membereskan ini semua, ya bagus berarti, kita tidak perlu lagi menggugat," tutur Deolipa.

Jika situasi masih stagnan dan pejabat Pemkot tidak menggubris somasi tersebut, Deolipa akan mengajukan gugatan citizen lawsuit, yaitu gugatan warga kepada pemerintah.

Menurut dia, sudah ada 11 warga Depok dari berbagai wilayah memintanya mewakili mereka membuat gugatan tersebut.

"Kalau enggak ada respons, kita kencangkan saja, memang harus digugat. Jadi minggu depan ya, paling gugatannya masuk Kamis atau Jumat," kata Deolipa.

Sebelumnya diberitakan, petugas Damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada Pemkot, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kadis Damkar Adnan Mahyudin.

Terdapat empat poin yang disampaikan dalam somasi tersebut.

Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana Damkar Kota Depok.

Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

Ketiga, menaikkan upah petugas Damkar dari Rp 3,2 juta hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

Keempat, memberikan plakat register Pemkot Depok kepada mendiang Martin sebagai pahlawan Damkar, serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Sandi Butar Butar, petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok, menyarankan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk menyelidiki laporan dugaan korupsi di Dinas Damkar secara terbuka.

"Kalau terbukti memang itu pejabat salah, tinggal angkut (tangkap) saja," ucap Sandi saat ditemui Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Pernyataan ini disampaikan setelah Sandi memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar di Kejari Depok, Rabu (23/10/2024).

Sandi berpendapat bahwa jaksa penyelidik sebaiknya mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kota Depok untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, bukan hanya berdasarkan keterangan petugas.

"Hasil pemeriksaan disebut akan bisa lebih tepercaya karena menyaksikan fakta lapangan kondisi Damkar Depok. Saya cuma ingin biar enggak ada intervensi, saya ingin pemeriksaan terbuka. Kumpulin kami (para petugas) di lapangan, tinggal jawab ya atau tidak," tutur Sandi.

Sandi juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan pemeriksaan oleh jaksa tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta ancaman yang mungkin diterima petugas Damkar Depok lainnya.

"Dulu semuanya mau speak up, tapi dikumpulin mereka (petugas) semuanya, mereka kan jadi down," ujarnya.

Rencananya Sandi akan kembali mendatangi Kejari Depok pada Senin (28/10/2024) untuk melengkapi keterangan dan berkas bukti.

Sebelumnya, Sandi telah melaporkan dugaan korupsi oleh Dinas Damkar Kota Depok kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada 9 September 2024, dengan didampingi pengacara Deolipa Yumara dan rekan kerjanya.

"Agendanya hari ini kita mendampingi Sandi Butar Butar yang akan melaporkan adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok," ucap Deolipa di Kejari Depok.

Ia mengungkapkan bahwa pelaporan ini berlandaskan keluhan yang diterimanya mengenai kondisi peralatan Damkar yang rusak hampir di setiap UPT.

Deolipa juga menyebutkan bahwa dugaan potensi kerugian dapat mencapai Rp 1-4 miliar.

DEPOK, KOMPAS.com - Pengacara Deolipa Yumara menegaskan bahwa peralatan petugas pemadam kebakaran (Damkar) di Kota Depok tidak memadai, termasuk kurangnya masker yang seharusnya digunakan saat memadamkan api.

"Memang enggak ada masker, kan peralatannya pada rusak di Damkar itu. Masker juga enggak ada, jadi enggak ada alat pelindung sama sekali," kata Deolipa selaku kuasa hukum Damkar Depok, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Pernyataan ini disampaikan Deolipa sebagai tanggapan atas gugurnya Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang bertugas memadamkan kebakaran di rumah potong ayam di Pasar Cisalak, Cimanggis, Kota Depok, Jumat (18/10/2024).

"Jadi Martin ini memang kerja menangani kebakaran tapi tidak dilengkapi sama masker, dan memang enggak ada masker," ungkap Deolipa.

Ia menambahkan bahwa seluruh petugas Damkar yang turun ke lapangan pada hari itu juga tidak menggunakan masker.

"Enggak pakai masker (semua petugas), karena enggak ada barangnya. Peralatannya enggak ada, akhirnya ya celaka. Orang kalau enggak ada peralatan kerja kan ya celaka," ujarnya.

Deolipa menyatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian dan kekhawatiran baginya sebagai kuasa hukum Martin dan 80 petugas honorer lainnya.

Ia mengkritik anggaran Damkar yang setiap tahunnya terus cair namun tidak diimbangi dengan penyediaan peralatan yang memadai.

"Anggarannya ada untuk beli-beli, tapi barangnya enggak ada, sudah lama kan. Jadi sudah hampir setahun kita ributin itu, tapi Pemkot Depok cuek-cuek saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Deolipa berencana menindaklanjuti insiden yang menimpa Martin ke ranah hukum.

"Kan ini bukan (sekadar) persoalan Martin, tapi ini persoalan masyarakat Kota Depok sama pemerintahnya," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Depok, Tessy Haryanti, memastikan bahwa Martinnius Reja Panjaitan, yang meninggal setelah bertugas, bukan merupakan korban kebakaran.

"Ya, (Martinnius meninggal) setelah memadamkan," kata Tessy saat dihubungi, Sabtu (19/10/2024).

Ia menambahkan bahwa Martin sempat mengalami sesak napas saat pergantian personel dalam proses pendinginan.

Tessy juga membenarkan bahwa Martin tidak menggunakan masker, mengingat tempat kejadian perkara (TKP) mencakup 80 persen ruang terbuka, sehingga masih memungkinkan adanya sirkulasi udara.

"Masker dipakai jika pada ruang terbatas dan sepasang dengan tabung udara murni, namanya SCBA," ujarnya.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Deolipa Yumara berencana memberi somasi ke Pemerintah Kota Depok.

Hal ini dilakukan karena tidak ada perkembangan atas laporan yang dibuat pemadam kebakaran Sandi Butar Butar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok terkait dugaan korupsi Dinas Damkar pada Senin (9/9/2024) lalu.

"Nah, ini sekarang kita coba timbang-timbang akan menyomasi Pemerintah Kota Depok. Sementara, sekarang ini karena belum ada kemajuan, belum ada perbaikan, belum ada perapihan, belum ada peningkatan," ucap Deolipa kepada Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Somasi yang akan ditujukan langsung ke Wali Kota Depok Mohammad Idris itu ditargetkan terbit dua minggu dari sekarang atau satu bulan pascapelaporan.

"Dan juga pemeriksaan di Kejaksaan juga tampak belum jalan. Jadi, kita anggap ini kita harus memberikan peringatan kepada Pemkot Depok supaya segera memperbaiki kesejahteraan Damkar ini, segera memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak," tutur Deolipa.

Menurutnya, Kejari saat ini masih berkutat dengan pemeriksaan laporan awal. Namun, dua minggu dirasa cukup untuk meneruskan laporan ke tahap selanjutnya.

"Sampai saat ini Sandi sendiri belum dipanggil. Jadi kita anggap ini masih proses internal di Kejaksaan, tapi sebenarnya yang seperti ini harusnya cepat," ujar Deolipa.

"Tapi yang jelas, kalau persoalan Damkar ini persoalan penting sebenarnya. Jadi, bukan persoalan yang kemudian hanya kasus korupsi saja," jelas Deolipa.

"Karena ini termasuk perbaikan yakni perbaikan peralatan dan termasuk juga upahnya mereka," tambahnya.

Hal itu dapat dilihat dari 80 persen tenaga Damkar yang masih berstatus honorer dengan gaji di bawah UMP, yakni Rp 3.280.000.

Sebelumnya, Sandi Butar Butar petugas pemadam kebakaran membuat laporan dugaan korupsi oleh Dinas Damkar Kota Depok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Senin (9/9/2024).

Pelaporan itu dibuatnya dengan pendampingan Kuasa Hukum Deolipa Yumara dan rekan kerjanya.

"Agendanya hari ini kita mendampingi Sandi Butar Butar yang akan melaporkan adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok," ucap Kuasa Hukum Deolipa Yumara di Kejari Depok, Senin.

Deolipa mengungkapkan, pelaporan ini dilandasi dari keluhan yang diterimanya terkait kondisi peralatan-peralatan Damkar yang rusak hampir menyeluruh di setiap UPT.

"Karena ini kan banyak dari pengaduan Sandi, banyak peralatan-peralatan sudah lama rusak dan memang enggak pernah dibenahi, enggak pernah diperbaiki, dan perawatannya juga kurang," ungkap Deolipa.

Deolipa menyebut dugaan potensi kerugian bisa mencapai Rp 1-4 Miliar.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M. Arief Ubaidillah mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan itu dan sedang dalam peninjauan.

"Untuk isi masih dipelajari oleh bidang terkait, yaitu bidang tindak pidana khusus," terang Ubaidillah.

DEPOK, KOMPAS.com - Keberanian petugas pemadam kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar yang terus meviralkan kebobrokan Damkar Depok berawal dari kendala BPJS Kesehatan saat anaknya hendak berobat sakit.

“Yang bikin saya kecewa dan berani (protes) itu awalnya sebenarnya karena saya punya dua anak, anak saya yang pertama itu asma,” kata Sandi mengutip Eksklusif Interview Kompas.com, Rabu (31/7/2024).

Sandi menceritakan, kala itu, anaknya dibawa ke rumah sakit untuk berobat dengan mengandalkan BPJS Kesehatan dari kantor. Iuran BPJS Kesehatan itu dibayarkan dengan memotong gajinya sebanyak Rp 400.000 per bulan.

Namun, Sandi dihadapkan pada fakta bahwa BPJS anaknya tak bisa digunakan.

“Pada saat anak saya sakit, lalu ke RS bawa anak yang lagi asma pakai kartu BPJS Kesehatan. Ya namanya antre tahunya itu enggak bisa digunain (BPJS-nya),” ujar Sandi.

Hal itu kemudian menjadi titik awal rasa dongkol Sandi lantaran dirinya merasa dirugikan. Terlebih, pemotongan gaji yang perlu dilakukannya setiap bulan kini melahirkan tanda tanya. Di mana uang itu berada?

“Saya mikir ya kok kantor gini ya, istilahnya saya kerja sudah bener, gaji (sudah) dipotong, lah kok enggak dibayarin (ke BPJS),” terang Sandi.

Semenjak itu, ia mengajukan keluhan dan memprotes secara aktif mulai dari ketidaksesuaian hak finansialnya sebagai pegawai.

“Dari situlah awal mula saya protes, ngomong sampai bisa turun dari Rp 400.000 ke Rp 200.000 potongannya. Tapi ya itu istilahnya notabenenya (masih) untung buat mereka,” jelas Sandi.

Meski berbeda dibandingkan sikapnya saat ia pertama kali masuk Damkar, Sandi mengaku sudah tidak peduli dengan itu semua.

“Lama-lama saya mikir, ya sudah bodo amat dah mau dipecat mau enggak,” tutur Sandi.

Sandi menjadi petugas damkar di Depok pada Oktober 2015 sebagai sosok yang anteng dan tak pernah memprotes.

“Saya masuk Damkar itu Oktober tahun 2015, pada saat itu istilahnya kalem lah (saya), ngikutin anak-anak yang lain,” ungkap Sandi.

Ia yang berstatus petugas honorer tentu awalnya sudah seringkali mengabaikan kejanggalan atas kondisi tempatnya bekerja.

“Misalnya kita hitung-hitungan (soal BPJS), ini enggak segini, pejabat malah ngomongnya gitu ‘lu masih honorer aja belagu, lu masih bisa gue pecat’, ya sudah intinya kita semua diam,” terang Sandi.

“Awalnya saya juga sopan ke mereka ya (setelahnya), dibilang intinya saya berontak, (karena) mengutarakan kebenaran,” tambahnya.

Sebelumnya, video Sandi mengeluhkan kerusakan gergaji mesin (chainsaw) dan rem tangan mobil viral di meria sosial.

Dalam video itu, Sandi memperlihatkan dua buah gergaji mesin yang diklaim telah rusak berbulan-bulan.

“Saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukannya kami tidak mau mengerjakan, tapi chainsaw kami rusak,” ucap Sandi.

Aksi berani Sandi ini kemudian membuatnya dipanggil untuk menjalani pembinaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok pada Selasa (23/7/2024).

Namun, pembinaan itu disebutkan hanya bersifat formalitas sebab Kepala UPT Cimanggis Dede Gempar Kurnia belum mengetahui duduk perkara kerusakan alat-alat itu.

“Intinya kepala UPT saya juga masih baru, dia enggak tahu apa-apa, hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh Kepala Dinas Damkar dan Kabidnya,” lanjut Sandi.

DEPOK, KOMPAS.com - Petugas pemadam kebakaran Depok Sandi Butar Butar mengaku tidak memedulikan nasibnya saat mulai memviralkan kondisi alat-alat damkar yang rusak ke media sosial.

“Lama-lama saya mikir, ya sudah bodo amat dah mau dipecat mau enggak,” kata Sandi mengutip Eksklusif Interview Kompas.com, Rabu (31/7/2024).

Sandi sudah geram lantaran atasannya terus mengabaikan laporan yang diajukan sejak berbulan-bulan lalu.

Pengecekan dan perawatan peralatan disebut terus dilakukan ia dan rekan-rekannya. Namun, menurut Sandi, pembenahan total tetap diperlukan.

“Kita sudah cek (alat dan prasarana) setiap hari, buat laporan, kasih nota dinas sesuai SOP, ya kayak gitu (enggak ada perubahan),” tutur Sandi.

Upaya Sandi dan rekan-rekannya dalam menjangkau atasan terkait kondisi lapangan justru diputarbalikkan. Mereka seolah dipaksa bungkam.

“Setiap kita ngomong segala macam, pejabat tuh bahasanya ya ‘lu diem saja, kerja tinggal nyaman, lu bisa dipecat’, kayak gitu,” ujar Sandi.

Hal ini yang membuat regunya seringkali merogoh uang pribadi demi solusi sementara atas kerusakan alat-alat Damkar.

“Kita sudah merawat (alat sebisanya), contohnya chainsaw. Kalau rusak dikit terus sama anak-anak masih bisa diakalin ya kita akalin, bahkan (enggak jarang) pakai uang pribadi kita patungan,” jelas Sandi.

Sebelumnya, video Sandi mengeluhkan kerusakan gergaji mesin (chainsaw) dan rem tangan mobil viral di meria sosial.

Dalam video itu, Sandi memperlihatkan dua buah gergaji mesin yang diklaim telah rusak berbulan-bulan.

“Saya mohon maaf sekali, setiap ada telepon di UPT kami dan UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukannya kami tidak mau mengerjakan, tapi chainsaw kami rusak,” ucap Sandi.

Aksi berani Sandi ini kemudian membuatnya dipanggil untuk menjalani pembinaan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok pada Selasa (23/7/2024).

Namun, pembinaan itu disebutkan hanya bersifat formalitas sebab Kepala UPT Cimanggis Dede Gempar Kurnia belum mengetahui duduk perkara kerusakan alat-alat itu.

“Intinya kepala UPT saya juga masih baru, dia enggak tahu apa-apa, hanya disuruh menunaikan perintah saja oleh Kepala Dinas Damkar dan Kabidnya,” lanjut Sandi.