Saat harga barang turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin menjadi kabar baik bagi konsumen. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan jumlah uang yang sama. Namun, ketika harga terus menerus turun, pendapatan pengusaha atau produsen akan berkurang. Mereka harus menjual barang dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih rendah dari biaya produksi. Akibatnya penurunan produksi akan ditempuh, dan ekonomi menjadi lesu.

Penurunan harga barang secara terus-menerus tersebut dikenal sebagai deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% (mtm), 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada September 2024. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Lantas apa dampak deflasi bagi masyarakat dan pengusaha? Apakah deflasi bisa menjadi resesi? Apa yang harus kita lakukan?

Terlihat menguntungkan

Pada awalnya, deflasi dapat terlihat menguntungkan. Namun, dalam jangka panjang, deflasi dapat menyebabkan penundaan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang atau jasa karena mengharapkan harga akan terus turun. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun lebih jauh, dan memperparah kondisi deflasi. Di samping itu deflasi meningkatkan beban utang bagi masyarakat yang memiliki pinjaman. Karena nilai uang meningkat, nilai utang yang harus dibayarkan menjadi lebih berat dibandingkan pendapatan yang tidak bertumbuh atau bahkan menurun.

Ketika harga jual produk menurun, produsen bisa terpaksa mengurangi produksi untuk menekan biaya, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Hal ini juga dapat berdampak pada PHK karena berkurangnya kegiatan produksi. Sama halnya dengan konsumen, produsen yang memiliki pinjaman akan mengalami beban utang yang lebih besar. Jika pendapatan turun dan biaya produksi tidak bisa dipangkas lagi, pengusaha mungkin kesulitan membayar utang atau bahkan menghadapi kebangkrutan.

Dapat menyebabkan resesi

Deflasi berturut turut dapat menyebabkan resesi jika tidak segera diatasi. Saat harga barang dan jasa terus menurun, konsumen mungkin menunda pembelian mereka dengan harapan harga akan turun lagi pada masa depan. Ini menyebabkan penurunan permintaan agregat, memperlambat produksi, dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam situasi deflasi, nilai mata uang meningkat. Ini berarti nilai riil utang atau jumlah utang yang harus dibayar meningkat. Beban utang yang lebih besar dapat menyebabkan kebangkrutan, baik di tingkat individu maupun korporasi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi.

Ketika deflasi, prospek keuntungan masa depan menjadi lebih tidak pasti. Perusahaan cenderung menunda atau mengurangi investasi dalam infrastruktur, inovasi, dan ekspansi, karena rendahnya permintaan dan harga yang terus menurun. Lingkaran setan terjadi dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan dan pengurangan investasi dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja guna mempertahankan profitabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan pengangguran. Tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli konsumen dan memperdalam masalah deflasi.

Langkah pemerintah

Untuk mencegah deflasi berubah menjadi resesi, kebijakan ekonomi harus diterapkan segera setelah deflasi berturut-turut muncul. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran. Langkah ini dapat meningkatkan investasi oleh perusahaan dan konsumsi oleh konsumen, yang dapat memulihkan permintaan dan menahan penurunan harga.

Pemerintah juga dapat meluncurkan program stimulus fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran publik di bidang infrastruktur atau memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan permintaan agregat, sehingga memicu perusahaan untuk kembali berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Memperbaiki struktur ekonomi, seperti mengoptimalkan regulasi pasar dan mendorong inovasi, dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memitigasi dampak deflasi. Ini termasuk mendukung UMKM, sektor produktif, dan teknologi baru.

Pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kepercayaan konsumen dan investor. Dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang transparan, mereka dapat menghindari kepanikan dan ketidakpastian yang dapat memperparah kondisi deflasi.

Sikap masyarakat

Ketika deflasi, harga barang dan jasa turun, sehingga membuat banyak orang mungkin tergoda untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lagi. Namun, terus menunda pembelian dapat memperburuk situasi deflasi karena menurunkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama deflasi, nilai uang meningkat, artinya uang yang dimiliki lebih berharga. Salah satu cara bijak untuk memanfaatkan situasi ini adalah dengan melakukan investasi di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan di masa depan. Investasi yang produktif dapat membantu merangsang perekonomian, mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan.

Saat terjadi deflasi, ada kecenderungan bagi sebagian orang untuk menyimpan uang tunai karena nilainya dianggap lebih tinggi di masa depan. Namun, menimbun uang secara berlebihan malah dapat memperburuk deflasi. Ketika terlalu banyak orang menahan pengeluaran dan menyimpan uang, sirkulasi uang di dalam perekonomian melambat, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan produksi, mempercepat terjadinya resesi. Oleh karena itu, daripada menimbun uang tunai, lebih baik uang digunakan untuk konsumsi bijak atau diinvestasikan dalam aset yang memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sering memberikan stimulus fiskal atau insentif saat terjadi deflasi. Masyarakat harus memanfaatkan program-program ini, seperti subsidi, keringanan pajak, atau program bantuan langsung, untuk meningkatkan daya beli atau mengurangi beban keuangan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, masyarakat bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Partisipasi dalam program ini dapat merangsang perputaran uang di perekonomian.

Deflasi dapat sangat mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasanya lebih rentan terhadap penurunan permintaan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung bisnis lokal dan produk-produk dalam negeri, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan membeli produk lokal, masyarakat membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil.

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tren pasar tenaga kerja. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja, memperluas peluang karier, dan meningkatkan stabilitas ekonomi pribadi.

Selama deflasi, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Membeli produk ramah lingkungan, mendukung bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan, dan mengurangi pemborosan adalah langkah bijak dalam memperkuat ekonomi secara jangka panjang, sambil menjaga lingkungan. Kontribusi masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap krisis, dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam berbagai bidang.

Jadi, deflasi memang berpotensi menyebabkan resesi dan menimbulkan tantangan ekonomi yang serius. Namun masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah deflasi menjadi resesi. Dengan terus melakukan konsumsi bijak, berinvestasi, mendukung UMKM, serta meningkatkan kompetensi dan partisipasi dalam program pemerintah. Langkah-langkah seperti kebijakan moneter yang longgar, stimulus fiskal, dan reformasi struktural sangat penting untuk mengatasi deflasi dan mencegahnya berkembang menjadi resesi.

Steph SubanidjaGuru Besar Perbanas Institute

Simak Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mencatat Oktober 2024 inflasi sebesar 1,71 % secara tahunan (year on year/YoY) dan 0,08% secara bulanan (month to month/MtM), mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa secara bulanan, Indonesia pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,08%.

Indeks harga konsumen (IHK) naik ke level 106,01 pada Oktober 2024, dari 105,93 pada September 2024.

”Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” ujar Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Jumat (1/11/2024).

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94 % dan memberikan andil inflasi 0,06%.

Sementara itu, komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebsar 0,06%.

Sebelumnya, berdasarkan konsensus ekonom yang terhimpun dalam Bloomberg meyakini IHK yang dirilis BPS akan mulai mencatatkan inflasi secara bulanan (month to month/MtM) maupun tahunan (year on year/YoY).

Dari 31 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi tahunan pada Oktober 2024 adalah 1,66% YoY. Angka tersebut lebih rendah dari posisi September 2024 yang sebesar 1,84%.

Proyeksi terendah inflasi tahunan periode tersebut adalah 1,46% YoY, sedangkan tertinggi sebesar 1,8%. Dengan demikian, tidak ada satu pun ekonom yang memprediksikan inflasi tahunan lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Melihat secara bulanan, nilai tengah proyeksi IHK Oktober 2024 memang mencatatkan inflasi tipis di angka 0,03% MtM. Meski demikian, terdapat sejumlah ekonom yang tergabung dalam konsensus tersebut meramalkan deflasi masih akan terjadi.

Sebanyak tiga dari 17 ekonom memperkirakan Oktober akan terjadi deflasi. Terdalam diproyeksikan oleh Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian sebesar -0,17% MtM.

Fakhrul menyampaikan deflasi bulanan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah dalam menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Sementara harga pangan yang dinilai masih stabil, menunjukkan tidak adanya dorongan inflasi.

“Iya harga pangan masih cukup stabil dan tidak mendorong inflasi yang berarti,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang cukup menarik animo masyarakat. Selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, negara kita mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi pada September 2024, mencapai 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Kendati terdengar positif karena harga-harga turun, gejala ini justru bisa menjadi indikator adanya masalah yang genting dalam perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi berturut-turut terjadi sejak Mei hingga September 2024. Penyebab utama deflasi ini adalah penurunan harga pangan, terutama komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Penurunan harga ini sepintas tampak menguntungkan konsumen, tetapi bisa jadi merupakan sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi September 2024 sebesar 0,12% menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir untuk bulan yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya: apakah penurunan harga ini murni karena melimpahnya pasokan, atau ada faktor lain yang perlu diwaspadai?

Meski pemerintah dan BPS menyatakan deflasi terjadi karena peningkatan pasokan, beberapa indikator lain menunjukkan adanya potensi pelemahan ekonomi. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, mengisyaratkan kontraksi di sektor manufaktur. S&P Global melaporkan penurunan tajam permintaan baru dan output selama tiga tahun terakhir, yang mengakibatkan perusahaan mengurangi karyawan. Deflasi berturut-turut selama lima bulan bisa mengindikasikan penurunan permintaan agregat, yang merepresentasikan pelemahan daya beli masyarakat.

Jika deflasi ini memang disebabkan oleh pelemahan daya beli, dampaknya bisa cukup sulit. Kita mungkin akan melihat penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM. Ada juga potensi peningkatan pengangguran jika perusahaan terus mengurangi karyawan. Yang lebih mengkhawatirkan, jika tren ini berlanjut, kita bisa menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Indikasi Penurunan Daya Beli

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia bukan hanya sekadar nilai statistik. Di balik penurunan harga yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, terpendam indikasi yang lebih meresahkan: pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi yang berkelanjutan ini bisa menjadi gambaran dari kondisi ekonomi yang sedang "tidak baik-baik saja".

Salah satu tanda yang paling kentara terlihat adalah penurunan penjualan barang-barang non-primer. Sejak 2023, sektor-sektor seperti pakaian, alas kaki, dan peralatan komunikasi mengalami penurunan penjualan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, fokus pada kebutuhan pokok saja. Fenomena ini biasanya terjadi ketika masyarakat merasa kurang aman secara finansial atau mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di masa depan.

Para ekonom telah menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena ini. Pendapat para ekonom bahwa situasi ini bukan pertanda baik bagi perekonomian Indonesia. Deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan konsumsi barang non-primer, bisa mengindikasikan masalah yang lebih dalam pada struktur ekonomi kita. Jika tidak ditangani dengan tepat, situasi ini berpotensi mengarah pada stagnasi ekonomi atau bahkan resesi.

Dampak Deflasi terhadap Perekonomian

Deflasi yang tengah dialami Indonesia tak hanya fenomena penurunan harga semata. Dampaknya bisa jauh lebih luas dan dalam terhadap perekonomian negara. Kita perlu membaca dengan seksama bagaimana deflasi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, dari produktivitas usaha hingga tingkat pengangguran.

Salah satu dampak dari deflasi adalah risiko penurunan produktivitas dunia usaha. Ketika harga-harga turun secara konsisten, perusahaan cenderung mengurangi produksinya. Hal ini bukan tanpa bukti; penurunan harga berarti margin keuntungan yang lebih kecil, sehingga perusahaan harus mengoptimalkan biaya produksi. Akibatnya, produktivitas bisa menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, deflasi yang berkelanjutan ini berpotensi mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di bawah 5% tahun ini. Angka ini tentu jauh dari target pemerintah dan bisa menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Perlambatan pertumbuhan ini bisa berdampak luas, mulai dari penurunan pendapatan negara hingga terhambatnya program-program pembangunan.

Deflasi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang membuat investor cenderung bersikap wait and see. Para investor menjadi ragu untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi baru. Sikap ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, sebab investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian. Tanpa adanya injeksi modal baru, sulit bagi ekonomi untuk berkembang.

Yang paling mengkhawatirkan, deflasi bisa meningkatkan risiko pengangguran. Ketika perusahaan mengurangi produksi sebagai respons terhadap penurunan harga dan permintaan, perusahaan mungkin terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja. Hal ini berarti ada potensi peningkatan jumlah pengangguran, yang bisa memiliki dampak sosial yang masif. Pengangguran tak hanya masalah ekonomi, tapi juga bisa memicu masalah sosial lainnya.

Polemik Interpretasi Data

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia telah memicu polemik di kalangan pemangku kebijakan dan para ahli ekonomi. Perbedaan interpretasi data ini bukan semata-mata perdebatan akademis, melainkan punya implikasi terhadap arah kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah.

Di satu pihak, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tegas menyatakan bahwa tren deflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah berargumen bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penurunan harga komoditas pangan dan stabilisasi harga energi. Pandangan ini tentu membawa implikasi bahwa tidak diperlukan langkah-langkah drastis untuk menstimulus ekonomi.

Senada dengan pemerintah, BPS juga berhati-hati dalam menginterpretasikan data deflasi ini. BPS menyatakan bahwa diperlukan studi lebih lanjut untuk bisa mengaitkan fenomena deflasi dengan penurunan daya beli masyarakat. BPS menekankan pentingnya analisis komprehensif terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum menarik kesimpulan tentang kondisi daya beli masyarakat.

Namun, di sisi lain, beberapa ekonom terkemuka memiliki pandangan yang berbeda. Para ekonom berpendapat bahwa deflasi yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi secara struktural. Argumen tersebut didasarkan pada analisis bahwa deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan penjualan barang-barang non-primer, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perekonomian Indonesia.

Perbedaan interpretasi ini bukan hal yang sepele. Jika pandangan pemerintah dan BPS yang diterima, maka kebijakan ekonomi mungkin akan lebih fokus pada stabilisasi harga dan peningkatan pasokan. Kendati, jika pendapat para ekonom yang diikuti, maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif untuk menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akurasi data ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi perekonomian negara.

Bagi kita sebagai masyarakat, perbedaan interpretasi ini menjadi pengingat akan pentingnya sikap kritis terhadap informasi ekonomi yang kita terima. Kita perlu memahami bahwa data ekonomi bisa diinterpretasikan secara berbeda, dan setiap interpretasi membawa implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Upaya Mengatasi Dampak Deflasi

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia memprioritaskan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Penurunan harga memang terdengar menguntungkan bagi konsumen, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa jalan strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak deflasi:

Pertama, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah berani dengan menurunkan suku bunga acuan. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan belanja publik, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran kesehatan untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN, meningkat 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja publik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketiga, pemerintah memperkuat program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa program bantuan sosial yang akan disalurkan pada September 2024 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 10 kilogram. Program-program ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat prasejahtera di tengah tekanan deflasi.

Terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi (ekon.go.id, 12/7).

Strategi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak deflasi. Meskipun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dengan tetap menjaga produktivitas dan konsumsi yang bertanggung jawab. Lewat usaha bersama, semoga Indonesia dapat segera keluar dari tekanan deflasi dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024 Indonesia sebesar 0,12% secara bulanan. Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir.

Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan deflasi selama lima bulan berturut-turut ini dapat terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama adalah karena turunnya daya beli masyarakat.

"Penyebab deflasi itu kan ada beberapa kemungkinan, yang pertama itu kan daya beli masyarakat yang turun ya," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

"Artinya kalau daya beli masyarakat turun, berarti kan permintaan kepada barang dan jasa itu kan turun Karena orang nggak bisa belanja Nah akibatnya harga-harga kan turun karena yang belinya berkurang gitu," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan kemungkinan kedua penyebab deflasi ini dikarenakan memang adanya penurunan harga barang, utamanya harga komoditas pangan pokok. Semisal beras, telur, daging ayam, dan sebagainya.

"Kemungkinan ketiga pencatatan yang kurang tepat. Artinya ada beberapa pihak yang minta supaya angka inflasinya jangan tinggi gitu. Bermain di angka-angka gitu, tidak riil," jelas Sutrisno.

Sutrisno mengatakan jika deflasi ini benar terjadi karena kemungkinan pertama yakni penurunan daya beli, maka kondisi ini dapat menyebabkan penurunan atas permintaan barang dan jasa.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya.

Menurutnya penurunan permintaan atas barang dan jasa ini dapat menyebabkan ekosistem bisnis dalam negeri kian lesu hingga berpotensi menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seperti yang sudah terjadi di beberapa sektor bisnis atau industri seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik dan manufaktur lainnya.

"Misalnya sektor tekstil, yang pakaian jadi, alas kaki dan produk-produk yang sejenis dengan alas kaki lain itu kan banyak sudah mengalami persoalannya," kata Sutrisno.

"Sehingga PHK di sektor itu kan cukup signifikan. Kemudian juga ada di elektronik, ada di kompor gas itu atau dari manufakturing Itu memang banyak yang mengalami kesulitan," jelasnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut angkat bicara terkait adanya anggapan penurunan daya beli masyarakat seiring dengan kelanjutan tren deflasi Indonesia selama lima bulan beruntun.

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat masih ada dalam level yang stabil. Hal tersebut tercermin dari beberapa indikator seperti indeks keyakinan konsumen, kepercayaan konsumen, hingga dari sisi retail.

"Kita melihat dari beberapa indikator seperti keyakinan konsumen, kepercayaan [konsumen], ritel, atau Indeks purchasing mereka masih ada di level yang stabil dan tinggi," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Mengutip data Bank Indonesia (BI), Indeks keyakinan konsumen (IKK) Agustus 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan perolehan 123,4 pada Juli 2024.

Dia melanjutkan, jika melihat persepsi penurunan daya beli dari kelas menengah (middle class), maka tren pada kelompok tersebut yang harus dikaji lebih lanjut.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini memang ada sebagian masyarakat kelas menengah yang turun ke kelompok rentan. Di sisi lain, dia juga menyebut ada sebagian masyarakat kelompok miskin yang naik kelas dan masuk ke kategori aspiring middle class.

Dia mengatakan, penurunan masyarakat kelas menengah umumnya dipicu oleh inflasi. Sri Mulyani memaparkan, inflasi yang tinggi akan turut menaikkan garis kemiskinan, sehingga kelompok tersebut bisa secara tiba-tiba jatuh dan termasuk dalam kategori miskin.

Ke depannya, Sri Mulyani memastikan pihaknya akan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat, salah satunya terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia menuturkan, pihaknya akan berupaya untuk mencari peluang serapan tenaga kerja pada sektor-sektor potensial.

Sri Mulyani menuturkan, dalam transformasi ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia, aliran investasi asing atau foreign direct investment (FDI) kebanyakan masuk pada sektor-sektor hilirisasi. Sehingga, area lapangan kerja yang terbuka akan berbeda dengan sektor labor intensive seperti alas kaki, tekstil, garment, dan lainnya.

"Selain itu, saat ini juga muncul kesempatan kerja baru di sektor digital. Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan, dan juga memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," kata Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku bahwa saat ini pemerintah tengah mencari solusi terkait dengan deflasi selama 5 bulan beruntun yang terjadi akibat harga pangan yang terlampau murah.

Mendag Zulhas menuturkan bahwa sejauh ini dari temuan pihaknya di lapangan penurunan harga dari sejumlah komoditas sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.

"Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan setiap kali melakukan peninjauan ke pasar, turunnya harga komoditas memang terjadi dikarenakan peralihan musim. Apabila saat musim penghujan, komoditas lebih mudah busuk, tetapi saat ini banyak pangan yang mengalami panen sempurna, sehingga suplainya banyak.

Oleh sebab itu, Zulhas pun menekankan bahwa fenomena deflasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi.

Menurutnya, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat pemerintah menurunkan angka inflasi. Apabila dia menilai harga di lapangan terlampau murah, maka dirinya kerap dirundung atau di-bully.

Padahal, kata Zulhas, harga komoditas pangan yang terlalu murah dapat berdampak bagi petani dan menjadi penyebab terjadinya deflasi di Tanah Air yang juga merugikan masyarakat

"Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya kemurahan terus di-bully, dimarah-marai, saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memiliki strategi dalam menyikapi fenomena inflasi. Misalnya dengan dukungan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Kendati demikian, Zulhas mengaku bahwa cerita berbeda saat menghadapi deflasi beruntun sejak Mei 2024 diungkap yang Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk kondisi deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024 lalu.

Dia menyebut bahwa pemerintah belum memiliki cara untuk mengatasi hal ini. Mengingat ada beberapa komoditas pangan seperti cabai, bawang, dan telur yang harganya anjlok.

Bahkan, Dia pun mengamini bahwa dampak deflasi yang terjadi memang luar biasa, salah satunya dapat membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.

“Kalau harga terlalu murah. [Misalnya] cabai terlalu murah, misalkan patokan kita Rp40.000, di pasar hanya Rp15.000, itu langsung bangkrut petaninya gitu lho. Begitu juga telur, kalau telur standar kita kan Rp28.000, kalau dia cuma harganya Rp24.000, itu tutup. Nah ini memang ada beberapa yang terlalu murah,” pungkas Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku bahwa fenomena deflasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi.

Menurut Zulhas, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat pemerintah menurunkan angka inflasi.

"Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya [pangan] kemurahan terus dibully, dimarah-marahi. Saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memiliki beragam strategi dalam menyikapi fenomena inflasi. Misalnya dengan dukungan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Kendati demikian, Zulhas mengaku bahwa cerita berbeda saat menghadapi deflasi beruntun sejak Mei 2024 diungkap yang Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk kondisi deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.

Dia menyebut bahwa pemerintah belum memiliki cara untuk mengatasi deflasi. Mengingat ada beberapa harga pangan seperti cabai, bawang, dan telur anjlok.

"Nah ini memang ada beberapa [komoditas] yang terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Ini kan kita belum ada jalan untuk membantunya kan gitu, belum ada. Seperti cabai, bawang murah sekali ya, termasuk saya kira juga telur," katanya.

Dia pun mengakui bahwa dampak deflasi yang terjadi memang luar biasa, salah satunya dapat membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih mengkaji terkait tren deflasi yang terjadi, apakah disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

Namun, Zulhas melanjutkan bahwa sejauh ini dari temuan pihaknya di lapangan penurunan harga sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.

"Saya kira kalo saya keliling ke pasar-pasar memang yang nampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu nggak gitu, sehingga panennya sempurna, bawang, cabai kalau hujan terlalu banyak kan dia busuk, ini sehingga suplainya banyak. Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah, atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," pungkas Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 kembali melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% MtM.

Hal tersebut menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Berdasarkan paparannya, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku bahwa fenomena deflasi memang menjadi salah satu fokus pemerintah untuk segera diatasi.

Menurut Zulhas, deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut lebih sulit dikendalikan dibandingkan saat pemerintah menurunkan angka inflasi.

"Dulu kan saya sering di-bully, saya kalau ngomong ini harganya [pangan] kemurahan terus dibully, dimarah-marahi. Saya ini karena terus terang kalau inflasi itu naik ya kita cepat bisa atasi sebetulnya," kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah memiliki beragam strategi dalam menyikapi fenomena inflasi. Misalnya dengan dukungan dana dari APBD yaitu anggaran belanja tak terduga (BTT) yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi di daerah.

Kendati demikian, Zulhas mengaku bahwa cerita berbeda saat menghadapi deflasi beruntun sejak Mei 2024 diungkap yang Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk kondisi deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024.

Dia menyebut bahwa pemerintah belum memiliki cara untuk mengatasi deflasi. Mengingat ada beberapa harga pangan seperti cabai, bawang, dan telur anjlok.

"Nah ini memang ada beberapa [komoditas] yang terlalu murah. Terlalu murah. Terlalu murah. Ini kan kita belum ada jalan untuk membantunya kan gitu, belum ada. Seperti cabai, bawang murah sekali ya, termasuk saya kira juga telur," katanya.

Dia pun mengakui bahwa dampak deflasi yang terjadi memang luar biasa, salah satunya dapat membuat petani dan peternak bangkrut atau gulung tikar.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih mengkaji terkait tren deflasi yang terjadi, apakah disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

Namun, Zulhas melanjutkan bahwa sejauh ini dari temuan pihaknya di lapangan penurunan harga sembako seperti cabai, bawang, dan telur lebih disebabkan stok yang berlebih.

"Saya kira kalo saya keliling ke pasar-pasar memang yang nampak itu karena peralihan musim, dulu kan hujan ya abis itu nggak gitu, sehingga panennya sempurna, bawang, cabai kalau hujan terlalu banyak kan dia busuk, ini sehingga suplainya banyak. Apa karena suplainya banyak sekali sehingga harganya terlalu murah, atau daya beli yang turun nanti kita lihat, kita kaji lebih lanjut," pungkas Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 kembali melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% MtM.

Hal tersebut menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Berdasarkan paparannya, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut tidak menjadi suatu kekhawatiran.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan saat ini realisasi IHK masih dalam target Bank Indonesia 2,5±1%, karena itu pihaknya menilai deflasi yang terjadi bukanlah suatu pelemahan yang berlebihan.

"Kami tidak melihat itu sebuah pelemahan yang berlebihan dari perekonomian," ujarnya di Kantor Bank Indonesia, Rabu (2/10/2024).

Per September 2024, tingkat inflasi mencapai 1,84 % secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% MtM.

BI menekankan bahwa inflasi saat ini masih terjaga meski mencatatkan deflasi lima bulan beruntun.

Bank sentral tersebut menyampaikan Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%, utamanya cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Senada, sebelumnya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komponen yang terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir adalah dari harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, bukan inflasi inti.

Rendahnya IHK tersebut akibat rendahnya harga bergejolak yang merupakan buah hasil kinerja TPIP dan TPID.

Sementara harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM), justru menunjukkan deflasi pada September 2024.

"Kalau core inflation itu yang menentukan deflasi atau tidak deflasi. Kalau dari segi ini, bukan deflasi [bukan pelemahan daya beli]," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kurang dari tiga pekan jelang pelantikan presiden-wakil presiden baru, sinyal-sinyal tekanan perekonomian berdatangan. Terkini, Indonesia resmi mengalami deflasi lima bulan beruntun, yang menjadi catatan terburuk sejak 1999.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indeks harga konsumen atau IHK September 2024 berada di level 105,93. Posisinya turun dari Agustus 2024 di 106,06.

Tingkat inflasi Indonesia pada September 2024 tercatat 1,84% secara tahunan (year on year/YoY). Laju inflasi tahunan memang melandai dari Agustus 2024 di 2,12% maupun dari titik tertinggi tahun ini yakni Maret 2024 di 3,05%.

Meskipun demikian, kondisinya berbeda apabila dilihat dari pergerakan bulanan, Indonesia rupanya telah mengalami deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Pada September 2024, Indonesia mencatatkan deflasi 0,12% (month to month/MtM). Posisinya pun lebih besar dari Agustus 2024 yang mencatatkan deflasi 0,03% (MtM)—meskipun tidak sedalam Juli 2024 yang deflasi 0,18%.

"Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa (1/10/2024).

Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Sementara itu, komoditas dengan andil inflasi antara lain komponen ikan segar dan kopi bubuk, dengan andil masing-masing 0,02%. Komponen penyumbang inflasi lainnya adalah biaya kuliah akademi perguruan tinggi, juga sigaret kretek mesin alias rokok kretek.

Amalia menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi deflasi belakangan karena adanya penurunan harga yang dipengaruhi oleh supply side alias sisi penawaran.

Menurutnya, pengaruh terbesar yang sebabkan deflasi yaitu penurunan harga bergejolak seperti produk tanaman pangan dan hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, daun bawang kentang, hingga wortel.

"Juga produk peternakan telur ayam ras dan daging ayam ras yang beberapa bulan sebelumnya mengalami peningkatan sekarang kembali menurun karena Kembali stabil. Nah ini tentunya mengapa harga bisa turun karena biaya produksi turun," ujar Amalia.

Tidak hanya itu, saat ini merupakan masa panen cabai rawit dan merah sehingga pasokan relatif berlimpah. Akibatnya, harganya juga menurun.

Terkait kemungkinan penurunan daya beli masyarakat, Amalia menyatakan masih studi lebih mendalam. Amalia menjelaskan, BPS hanya mencatat angka inflasi/deflasi melalui IHK.

"Penurunan daya beli itu tidak bisa hanya disimpulkan hanya dengan angka inflasi. Jadi kita perlu didalami lagi," katanya.

Anomali Ekonomi jelang Prabowo Menjabat

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.

Menurutnya, deflasi berbulan-bulan merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat semakin melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka, sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa. Dia mendorong agar pemerintah bergerak cepat untuk atasi pelemahanan daya beli tersebut.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Namun demikian, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tidak ada pelemahan daya beli masyarakat meskipun terjadi deflasi selama lima bulan berturut-turut.

Airlangga beralasan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat terlihat dari inflasi komponen inti atau core inflation yang terjaga. Menurutnya, komponen yang mengalami deflasi dalam lima bulan terakhir adalah harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, bukan inflasi inti.

"Inflasi itu ada komponennya. Inflasi inti naik terus. Kalau inflasi inti naik, berarti daya beli naik keangkat," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Warga Makan Tabungan, Indikasi Ekonomi Lesu

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening masyarakat Indonesia dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta rekening. Jumlahnya setara 98,8% dari total 586,95 juta rekening yang tercatat hingga Juli 2024.

Jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta itu bertambah 4,9% secara tahun berjalan (year to date/YtD) atau 11,8% secara tahunan (YoY). Pertumbuhannya menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok-kelompok simpanan lain.

Total simpanan di kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta tercatat sebanyak Rp1.057,79 triliun. Nilai simpanan itu hanya naik 0,4% (YtD) atau 4,9% (YoY).

Di sisi lain, jumlah rekening masyarakat dengan saldo di atas Rp5 miliar tercatat sebanyak 142.324 rekening per Juli 2024, tumbuh 3,6% (YtD) atau 8,6% (YoY). Dari sisi jumlah simpanan, pertumbuhannya lebih moncer lagi, total saldo kelompok itu mencapai Rp4.671,31 triliun, tumbuh 3% (YtD) atau 10,4% (YoY).

Artinya, jumlah saldo di kelompok rekening lapis terbawah tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah rekeningnya. Sementara itu, jumlah rekening maupun jumlah saldo orang-orang super kaya tercatat sama-sama tumbuh pesat. Kenapa?

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menemukan adanya fenomena 'makan tabungan' oleh nasabah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tren itu selaras dengan data LPS yang menunjukkan adanya penurunan rerata saldo tabungan masyarakat Indonesia belakangan.

Direktur BCA Santoso mengatakan bahwa nasabah menengah ke bawah menjadi segmen yang paling terdampak fenomena ini.

"Kita lihat tantangannya di menengah bawah, itu karena jumlah average balance mereka relatif enggak banyak tumbuh. Bahkan di segmen-segmen tertentu adalah average-nya cenderung lebih rendah 6 bulan terakhir," ujar Santoso.

Santoso bahkan menyebut bahwa banyak nasabahnya yang berada dalam survival mode atau sedang bertahan hidup. Hal itu menurutnya akibat dari kondisi ekonomi yang lemah, sehingga terjadi penurunan lapangan kerja yang berimplikasi pada penurunan daya beli.

"Mungkin juga ada yang terkena PHK [pemutusan hubungan kerja]. Atau mungkin bisnisnya lagi sepi. Jadi, memang itu adalah realita," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom meyakini deflasi lima bulan beruntun pada Mei—September 2024 karena pelemahanan daya beli masyarakat atau tekanan di sisi permintaan. Kendati demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tren deflasi belakangan terjadi karena biaya produksi pangan turun atau faktor di sisi penawaran.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat semakin melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa. Dia mendorong agar pemerintah bergerak cepat untuk atasi pelemahanan daya beli tersebut.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyoroti angka inflasi inti sebesar 0,16% pada September 2024 secara bulanan (month to month/MtM). Dia mengungkapkan, angka tersebut mirip dengan inflasi inti ketika terjadi proses pemulihan pandemi pada 2020—2021.

Selain itu, dia menyoroti indeks keyakinan konsumen pada Agustus. Meski secara umum keyakinan konsumen mengalami peningkatan namun berdasarkan kelompok pengeluaran (Rp4,1 juta—5 juta) ataupun penghasilan (Rp3,1 juta—4 juta) cenderung rendah.

"Pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Penyebab Deflasi menurut BPS

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi deflasi belakangan karena adanya penurunan harga yang dipengaruhi oleh supply side alias sisi penawaran.

Amalia mengatakan, pengaruh terbesar yang sebabkan deflasi yaitu penurunan harga bergejolak seperti produk tanaman pangan dan hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, daun bawang kentang, hingga wortel.

"Juga produk peternakan telur ayam ras dan daging ayam ras yang beberapa bulan sebelumnya mengalami peningkatan sekarang kembali menurun karena Kembali stabil. Nah ini tentunya mengapa harga bisa turun karena biaya produksi turun," jelas Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Tidak hanya itu, sambungnya, sekarang sedang masa panen cabai rawit dan merah sehingga pasokan relatif berlimpah. Akibatnya, harganya juga menurun.

Terkait kemungkinan penurunan daya beli masyarakat, Amalia menyatakan masih studi lebih mendalam. Amalia menjelaskan, BPS hanya mencatat angka inflasi/deflasi melalui Indeks Harga Konsumen (IHK).

"Penurunan daya beli itu tidak bisa hanya disimpulkan hanya dengan angka inflasi. Jadi kita perlu didalami lagi," katanya.

Sebagai informasi, Indonesia pernah mengalami beberapa kali deflasi beruntun. Pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999.

Deflasi juga menyertai usai fenomena krisis pada penghujung 2008, yakni pada Desember 2008—Januari 2009. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Ketika pandemi Covid-19 pun deflasi beruntun pernah menimpa Indonesia. Deflasi terjadi pada Juli hingga September 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84 % secara tahunan (year on year/YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa secara bulanan, Indonesia pada September 2024 kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,12%.

Indeks harga konsumen (IHK) turun ke level 105,93 pada September 2024, dari 106,06 pada Agustus 2024.

"Deflasi pada bulan September 2024 ini terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan ini merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan," ujar Amalia dalam rilis berita resmi statistik, Selasa (1/10/2024).

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Sementara itu, terdapat komoditas dengan andil inflasi antara lain komponen ikan segar dan kopi bubuk, dengan andil masing-masing 0,02%. Komponen penyumbang inflasi lainnya adalah biaya kuliah akademi perguruan tinggi, juga sigaret kretek mesin.

Sebelumnya, berdasarkan konsensus proyeksi yang dihimpun Bloomberg, para ekonom memperkirakan bahwa secara tahunan inflasi di Indonesia akan mereda. Dari 29 ekonom, nilai tengah proyeksi inflasi September 2024 adalah 2,00% (YoY), turun dari posisi Agustus 2024 dengan inflasi 2,12% (YoY).

Proyeksi terendah inflasi tahunan pada September 2024 adalah 1,80%, sedangkan tertinggi 2,20%. Tercatat 20 ekonom memproyeksikan bahwa inflasi tahunan pada September 2024 akan lebih rendah dari bulan sebelumnya.

Meskipun demikian, kondisinya berbeda apabila ditilik dari pergerakan IHK secara bulanan. Para ekonom memperkirakan bahwa masih akan terjadi deflasi bulanan pada September 2024.

Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg, nilai tengah proyeksi para ekonom adalah terjadi deflasi 0,02% (MtM). Kondisinya hanya sedikit berkurang dari Agustus 2024 dengan catatan deflasi 0,03% (MtM).

Proyeksi tertinggi adalah akan terjadi inflasi 0,10% (MtM) pada September 2024, sedangkan proyeksi terendahnya adalah deflasi hingga 0,11% (MtM). Perlu dicatat, 10 ekonom meramal bahwa akan terjadi deflasi secara bulanan.