(SUR)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota pemadam kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menyebut bahwa mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang berfungsi untuk memadamkan api, tidak layak digunakan.

"Dikatakan bisa digunakan, bisa. Tapi layak, enggak. Semua mesin PTO di kota Depok (tidak layak)," ucap Sandi kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sandi, ketidaklayakan mesin PTO itu disebabkan karena perawatan tidak rutin oleh bagian bidang sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Damkar Pemkot Depok.

"Bohong kalau mereka melakukan perawatan berkala, setiap bulan, setiap minggu. Enggak ada. Kalau berani mereka cek, kan setiap tempat itu ada CCTV," ungkap dia.

Sandi menambahkan, pengabaian oleh itu tidak hanya terjadi pada mesin PTO, tetapi juga unit mobil pemadam secara keseluruhan.

Apabila ada mobil yang mengalami kerusakan suku cadang, petugas pemadam harus marah-marah terlebih dahulu, baru diperbaiki. Apabila pro aktif, perbaikan tidak kunjung datang.

"Kami ngomong dulu, kami ngoceh, marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urai dia.

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi itu bohong mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," lanjut dia.

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai agen gas menjadi korban luka akibat kebakaran yang melanda tempatnya bekerja di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran disebabkan karena mobil atau unit pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe, kondisi sudah terbakar tuh agen gas, Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya (yang terluka). Kita berusahalah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman, ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkap dia.

Pada saat itu, mesin power take-off (PTO) mengeluarkan asap ketika hendak digunakan untuk memadamkan api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar menantang debat pejabat hingga staf sarana prasarana, buntut tak berfungsinya mesin power take-off (PTO) saat hendak digunakan memadamkan kebakaran.

Anggota damkar itu meminta debat terbuka yang disaksikan masyarakat dan calon wali dan wakil kota Depok, Imam-Ririn dan Supian-Chandra.

"Apabila terbukti bersalah itu pejabat, tolong di masa jabatan Bapak (wali kota baru), di-nonjob-kan Pak, selama lima tahun," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Sandi mengungkapkan, dirinya juga siap dipecat jika terbukti salah ketika debat publik berlangsung.

Sandi juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran kota Depok untuk membuka dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

"Buka DPA, dari tahun 2022 aja buka DPA-nya, pasang di depan kantor Damkar. Biar duit rakyat tahu kemana aja. Berani enggak?" ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, empat pegawai agen gas menjadi korban akibat kebakaran yang melanda tempat kerjanya di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar mengakui, mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang tidak berfungsi ketika digunakan, sempat diperbaiki di bengkel.

Namun, perbaikan tersebut tidak maksimal setelah dicoba oleh tim lapangan.

"Sudah (diperbaiki), tapi ya gitu, gimana ya? Masih bunyi gertak-gertak gitu, Tidak maksimal," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Dengan adanya temuan tersebut, Sandi langsung melaporkan kepada pimpinan agar kembali diperbaiki sehingga tidak mengganggu operasional.

"Mereka cuma bilang gitu, pakai aja dulu, itu fakta lapangan, fakta lapangan yang terjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Sandi juga mengungkap, bahwa usai viral videonya yang protes tentang kondisi unit pemadaman tidak berfungsi, mobil langsung dibawa ke bengkel.

"Pada saat kejadian, itu enggak bisa kita gunakan, itu warga ngeliat. (Sehari setelah kejadian) Dibawalah sama mereka nih, dibenerin dulu sama mereka baru tuh dipanggil tuh media-media, 'ini bisa kok alatnya'," ungkapnya.

Selain itu, Sandi menjelaskan, ketika ada alat atau unit mobil pemadam yang mengalami kerusakan, cenderung tidak langsung diperbaiki.

"Kita ngomong dulu, kita ngoceh, kita marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urainya.

Lebih lanjut, Sandi melihat, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi, itu bohong bang mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," jelasnya

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai menjadi korban akibat kebakaran yang melanda agen gas di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sejumlah tantangan serta peluang ekonomi di sektor perdagangan di tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Singgih Sugiyanto.

Singgih mengatakan ada beberapa tantangan di sektor perdagangan. Pertama, kenaikan harga pangan dan energi dalam negeri. Dia menyebut stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok dapat menjadi tantangan perdagangan dalam negeri. Tantangan kedua, adanya tensi geopolitik global yang masih berlangsung.

"Invasi Rusia ke Ukraina ini sejak Februari 2022 dan juga hubungan Israel dan Palestina," kata Singgih dalam acara Talkshow Financheck 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Berikutnya, Singgih menjelaskan terjadi perubahan status ekonomi pada sejumlah negara kurang berkembang (least-developed countries/LDC). Dia menyebut Bangladesh, Myanmar, Laos, hingga Kamboja telah berubah menjadi negara berkembang.

Tantangan berikutnya, pergeseran ekonomi dunia. Dia bilang mayoritas negara maju mempunyai demografi penduduk yang menua, sementara negara berkembang sedang memasuki bonus demografi.

"Kemudian logistik dan rantai pasok. Ini harus ada perbaikan jaringan distribusi rantai pasok, perbaikan logistik perdagangan antar pulau," imbuh Singgih.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris berjanji membenahi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok, serta mengkaji kenaikan upah para petugas damkar.

Hal itu tertuang dalam surat jawaban Idris atas somasi terbuka yang dilayangkan 80 petugas damkar Kota Depok. Surat bernomor 180/691-Huk tersebut tertanggal Senin (4/11/2024) dan ditandatangani secara elektronik oleh Idris.

“Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dapat berfungsi lebih baik dan layak,” bunyi poin ketiga surat tersebut, dikutip Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Idris berjanji akan mempertimbangkan tuntutan para petugas damkar terkait kenaikan upah sesuai dengan APBD Kota Depok.

“Berkaitan dengan kenaikan upah petugas damkar, akan dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok,” bunyi poin kelima surat.

Terkait permintaan pemberian santunan untuk keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas damkar Depok yang gugur usai bertugas memadamkan kebakaran Pasar Cisalak, Jumat (18/10/2024), serta beasiswa pendidikan untuk anak Martin, Idris juga berjanji mempertimbangkan.

“Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Idris.

Sebelumnya diberitakan, 80 petugas damkar Depok melayangkan somasi terbuka yang ditujukan kepada pemerintah Kota Depok, khususnya Wali Kota Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono, dan Kepala Dinas Damkar Adnan Mahyudin.

Terdapat empat poin yang diminta para petugas damkar dalam somasi tersebut. Pertama, memperbaiki sarana dan prasarana damkar Kota Depok.

Kedua, melakukan audit internal terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok yang hasilnya harus disampaikan ke publik.

Ketiga, menaikkan upah petugas damkar dari Rp 3,2 juta, hingga serendah-rendahnya setara dengan UMP Kota Depok senilai Rp 4,9 juta.

Keempat, Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis, Jumat (18/10/2024), memperoleh plakat register Pemkot Depok sebagai pahlawan damkar. Serta membiayai pendidikan anaknya sejak sekarang hingga pendidikan tinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika menang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, calon gubernur (cagub) nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti terlibat judi online (judol).

"Untuk warga Jakarta sendiri dan kalau memang ada di pemerintahan Jakarta kalau saya jadi gubernur apalagi itu ASN, pasti saya akan memberikan sanksi yang keras," ucap Pramono saat ditemui di Universitas Indonesia, Kamis (7/11/2024).

Pramono mengatakan, pihak yang memiliki wewenang untuk memberantas judol sebenarnya pemerintah pusat.

Namun, karena semakin marak, judol harus diberantas dari atas sampai bawah.

Jadi, bukan hanya pemerintah pusat yang harus bekerja, melainkan pemerintah daerah juga harus mengambil bagian dalam pemberantasan judi online.

"Karena judol ini harus diberantas, dan siapa yang memberantas? Harus dari ujung sampai ke bawah," ucap Pramono.

Pramono juga mengingatkan, tak ada satu pun ajang judol yang bisa membuat orang menang secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, pemberantasan judol menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena meresahkan masyarakat.

Pemberantasan situs judol memang sedang digalakkan Presiden RI, Kapolda, dan Kapolri.

Arahan ini kemudian mengarahkan polisi menemukan keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam melindungi ribuan situs judol di Indonesia.

Mereka beroperasi hingga membangun kantor satelit ilegal di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dan "membina" 1.000 situs judol.

Tak hanya itu, Kepolisian Resor (Polres) Metro Depok juga mengungkap situs judi online (judol) di kontrakan daerah Sukmajaya, Kota Depok, yang telah aktif selama dua tahun.

Ada lima tersangka berinisial TZ, CP, MK, HI, dan R yang ditangkap pada Senin (4/11/2024) malam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana tidak dapat memastikan apakah lima tersangka ini juga termasuk dalam "lingkaran perlindungan" Komdigi.

"Apakah (tersangka) setor ke sana atau tidak, tentu bisa ditanyakan ke penyidikan di Polda," kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Beroperasinya situs judol yang diungkap Polres Depok dianggap masih berlevel kaki tangan atau bawahan.

Sedangkan komunikasi tersangka situs judol dengan Komdigi bisa dianggap sebagai kasus level tinggi.

"Tetapi yang dari mereka (tersangka) sampaikan, mereka masih menyampaikan ini setornya ke orang yang di atasnya lagi (bandar). Yang di atasnya lagi ini masih kita dalami," tutur Arya.

DEPOK, KOMPAS.com -Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School tidak pernah kembali ke sekolah setelah sadar telah menganiaya balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan).

Pernyataan ini ia sampaikan dalam sidang pemeriksaan terhadap dirinya di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (6/11/2024).

“Pertama tuh setelah kejadian, saya sudah jarang lagi ke sana (Wensen School). Pada saat kejadian, saya belum tahu hamil jadi enggak tahu kenapa saya betul-betul khilaf melihat anak-anak (MK dan AM) itu,” kata Meita di ruang sidang, Rabu.

Saat sidang, Meita menceritakan momen sebelum menganiaya, dirinya terpancing emosi saat melihat MK menyeret AM di ruang bayi melalui kamera CCTV.

Ia lantas menghampiri kedua korban ke ruang bayi dan menganiaya mereka berdua tanpa sadar.

Setelahnya, bersamaan dengan rasa takut yang menyelimuti Meita, ia mengaku menghindari interaksi dari MK dan AM.

“Saya bahkan minta tolong (ke staf) untuk enggak interaksi ke anak-anak itu karena takut kejadiannya berulang,” tutur Meita.

Padahal, Meita sedang rutin mendatangi sekolah lantaran menerima beberapa keluhan guru akan kondisi sekolah yang tidak kondusif.

“Setelah kejadian itu saya mulai enggak handle anak-anak lagi. Ya tapi enggak tahu sampai akhirnya ambil akses CCTV di tanggal itu,” ujar Meita.

Ia juga terus meyakinkan hakim bahwa tindakannya kepada korban adalah bentuk ketidaksengajaan dari emosinya yang gagal dikontrol.

“Enggak ada niatan saya mencelakai dan menciderai, jadi betul-betul saat itu saja,” terangnya.

Sebelumnya, Meita didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganiaya dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita pun didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan surat jawaban atas somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang diajukan melalui pengacara Deolipa Yumara.

Surat dengan nomor 180/691-Huk tersebut bersifat penting dan ditandatangani secara elektronik pada Senin (4/11/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Susana, mengonfirmasi bahwa surat jawaban tersebut telah diterbitkan.

"Sudah (terbit), ya," ujar Nina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Dalam suratnya, Idris menyampaikan enam poin terkait tanggapan atas somasi yang dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu (23/10/2024).

"Pemkot Depok menyampaikan terima kasih atas perhatian Saudara yang turut memonitor pembangunan di Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," demikian bunyi poin pertama surat jawaban tersebut.

Idris juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas dalam kebakaran di Pasar Cisalak pada Jumat (18/10/2024).

Pemkot Depok menyatakan bahwa penganggaran sarana dan prasarana Damkar telah diajukan untuk tahun anggaran 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Damkar dapat berfungsi lebih baik dan layak," ungkap Idris dalam poin ketiga.

Pemkot juga mengeklaim telah melakukan audit internal terhadap Dinas Damkar dan menyatakan bahwa kenaikan upah petugas Damkar akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pada poin keenam, Pemkot Depok menyatakan bahwa mendiang Martinnius telah menerima santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anaknya.

"Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Idris.

Sebelumnya, para petugas Damkar mengajukan empat tuntutan utama melalui somasi, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, audit internal atas dugaan korupsi di Dinas Damkar, kenaikan upah minimum, serta penghargaan bagi almarhum Martinnius sebagai pahlawan Damkar dan dukungan pendidikan bagi anaknya hingga perguruan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School sekaligus terdakwa penganiayaan balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan), mengaku tidak berniat mencelakai kedua korban.

Keterangan itu ia sampaikan di depan Majelis Hakim saat sidang pemeriksaannya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (6/11/2024).

“(Saya) enggak ada niatan mencelakai dan mencederai. Jadi betul-betul saat itu saja,” kata Meita di ruang sidang 1, Rabu.

Ia mengaku khilaf dan syok saat menyadari perbuatannya yang memukul, menendang, hingga menginjak korban.

“Karena pada saat kejadian itu, saya belum tahu hamil. Jadi enggak tahu kenapa, saya betul-betul khilaf melihat anak-anak itu,” kata dia.

Semenjak itu, Meita tidak lagi mendatangi daycare Wensen School demi menghindari interaksi dengan anak-anak, karena takut kejadian serupa berulang.

“Setelah kejadian itu, saya mulai enggak handle anak-anak lagi. Ya tapi enggak tahu sampai akhirnya (ada yang) ambil akses CCTV di tanggal itu,” ujar Meita.

Ketakutan itu berdasar pada suasana hatinya yang Meita rasakan sering berubah-ubah, bahkan ia menyebut kondisi ini menjadi alasan di balik penganiayaan terhadap MK dan AM.

“Itu terpancing emosional aja. Karena lihat CCTV, MK menyeret AM hingga meratap dan kebentur ke kursi makan bayi, maka saya emosional,” terang Meita.

Sebelumnya, Meita didakwa menganiaya dua balita yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.

DEPOK, KOMPAS.com - Meita Irianty, pemilik daycare Wensen School sekaligus terdakwa penganiayaan balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) menuturkan, aksi penganiayaannya bermula saat dirinya terpancing emosi melihat MK menyeret AM di ruang bayi.

Hal ini disampaikannya pada sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (6/11/2024).

“Itu terpancing emosional. Karena (saya) melihat dari CCTV saat MK menyeret AM hingga meratap dan kebentur ke kursi makan bayi, maka saya emosional,” kata Meita kepada Majelis Hakim di PN Depok, Rabu.

Tindakannya terhadap kedua korban juga mengagetkan baginya. Bahkan membuat Meita mengaku menghindari interaksi dengan sekolah pasca insiden.

“Tidak mungkin tidak menyesal,” ungkapnya.

Sebenarnya, Meita baru mulai rutin mendatangi sekolah semenjak anak keduanya ikut bersekolah di sana pada April 2024.

Lalu pada Senin (10/6/2024) atau hari kejadian, Meita sedang dalam kondisi memeriksa situasi sekolah atas beberapa keluhan dari guru dan pengasuh.

Secara umum, keluhan itu membahas tentang situasi di sekolah semakin kurang kondusif semenjak daycare dibuka.

“Jadi saya mulai rajin ke sana, lihat kondisi di sana, untuk lihat sendiri apa yang tidak berjalan dengan baik,” ucap Meita.

Keluhan itu termasuk mengenai kondisi MK yang disebut mengalami speech delay dan seringkali menangis usai ditinggal orangtuanya.

“Guru mengeluh sampai mau resign karena enggak sanggup handle secara khusus tersendiri. Dari situ saya tahu ada persoalan,” ujar Meita.

Meski demikian, keluhan itu tidak membenarkan perlakuan aniayanya terhadap MK dan AM. Saat sidang, Meita menunjukkan rasa penyesalannya dengan tangisan yang terus menggema.

“Saya betul empati dari diri saya dan sudah mengatakan yang sebenarnya di sidang. Saya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi dan kegaduhan yang saya timbulkan kepada korban,” terang Meita.

Sebelumnya, Meita didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganiaya dua balita berinisial MK (2) dan AM (9 bulan) yang pertama kali dilakukan terhadap MK pada Senin (10/6/2024).

"Terdakwa memukul pantat kiri, mencubit lengan, dan kembali memukul pantat korban," ungkap JPU Edrus di ruang sidang.

Selain itu, Meita juga diduga mendorong, memukul, dan menendang kaki korban.

Sementara, terhadap korban AM yang masih berusia 9 bulan saat kejadian, penganiayaan terjadi pada Selasa (11/6/2024) dan Rabu (12/6/2024).

"Terdakwa menarik tangan kiri AM dengan kasar dan mencubit pantat korban beberapa kali, lalu mendorong kepala belakang korban," ujar Edrus.

Meita pun didakwa berdasarkan Pasal 80 ayat 2 dan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.