Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberlakukan kebijakan kemasan rokok polos tanpa identitas merek mendapat penolakan dari berbagai pihak di ekosistem pertembakauan. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka perokok aktif. Namun, pelaku dan pemangku kepentingan di industri hasil tembakau (IHT) menilai Kemenkes mengabaikan dampak negatif ekonomi yang akan muncul, terutama bagi jutaan tenaga kerja yang terlibat dan kontribusi IHT terhadap perekonomian negara.

Aturan kemasan rokok polos juga diprediksi akan mengurangi dampak ekonomi signifikan di Indonesia. Ini termasuk penurunan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam APBN, serta potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, dampak negatif tersebut akan melemahkan target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Polemik lain yang muncul dari wacana aturan ini adalah sikap Kemenkes yang menutup ruang dialog dengan pihak-pihak terdampak. IHT selama ini menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional, memberikan lapangan kerja bagi banyak pekerja di berbagai sektor, mulai dari pertanian, manufaktur, hingga distribusi, ritel, dan industri kreatif. Tanpa diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dikhawatirkan akan gagal menangkap realitas di lapangan dan berujung pada dampak negatif yang masif.

Dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk "Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru", Kepala Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho, memberikan gambaran dampak negatif tersebut.

"Apabila PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes diberlakukan, maka akan ada dampak negatif hingga Rp 308 triliun pada perekonomian nasional. Dari sisi penerimaan saja akan ada Rp160,6 triliun yang bisa hilang. Itu setara dengan 7% dari penerimaan perpajakan. Dari sisi tenaga kerja yang kemungkinan akan terdampak itu ada 2,29 juta tenaga kerja," ujar Andry.

Andry menambahkan, aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Aturan ini juga akan membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam proses pengawasan dan identifikasi produk.

"Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran. Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks," imbuhnya.

Dalam acara detikcom Leaders Forum tersebut, para pelaku dan pemangku kepentingan IHT, termasuk petani, tenaga kerja, dan pedagang, juga mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang didorong Kemenkes ini harus mempertimbangkan kompleksitas dan skala ekosistem pertembakauan di Indonesia.

Para narasumber juga berpendapat perlu adanya tinjauan lebih dalam terkait dampak kebijakan kemasan rokok tanpa identitas merek serta ruang dialog yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi dapat terjaga.

Pemerintah diharapkan mengkaji ulang kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dengan lebih mendalam, menimbang potensi dampaknya bagi perekonomian. Peninjauan kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang seimbang, sehingga industri tembakau tetap dapat berkontribusi pada ekonomi di tengah upaya Pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Industri hasil tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar. Tak hanya itu, industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja, mulai dari petani, hingga pedagang.

Meski begitu, pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Beberapa pihak menilai apabila peraturan tersebut diterapkan dapat berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya adalah Head of Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho yang mengatakan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja mungkin akan terdampak aturan tersebut. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% tenaga kerja.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," ujar Andry dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Andry mengatakan peraturan tersebut juga berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya.

Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengatakan pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, industri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Umum FPS RTMM SPSI Sudarto. Ia menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," ujarnya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnani mengkhawatirkan dampak dari kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, khususnya bagi para buruh dan petani tembakau.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Kusnasi pun berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," tutur Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," lanjutnya.

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Detikcom Leaders Forum Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Namun kebijakan ini dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disusun merujuk atau mengikuti aturan serupa yang sudah berlaku di negara lain, semisal Singapura dan Australia.

"Nah RPMK ini, kenapa saya tadi bawa contoh blank packaging (kemasan tanpa merek) ini, Indonesia ini mau di apple to apple (meniru kebijakan) antara Singapura dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Padahal menurutnya negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok).

Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dengan Indonesia di mana industri hasil tembakau ini memberikan pendapat cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Di Australia itu nggak ada pertanian tembakau, enggak ada industri hasil tembakau. Singapura juga nggak ada. Mereka enggak punya petani, nggak punya industri. Indonesia punya dua-duanya," tegas Kusnasi.

Kusnasi mengatakan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat semakin berdampak terhadap para petani tembakau mengingat sekitar 99% atau hampir semua hasil panen mereka diserap oleh industri rokok.

"Kalau nanti misalnya blank packaging ini akan diterapkan di Indonesia, mau ditaruh ke mana petani kita? Nasibnya petani, saya itu, mau kemana? Karena 99,9% tembakau kita itu yang beli cuma pabrik rokok," terang Kusnasi.

Untuk itu Kusnasi berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada para pelaku serta mereka yang terkait dengan industri hasil tembakau. Dengan begitu mereka yang bekerja di industri ini dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan maksimal.

"IHT ini, industri hasil tembakau ini sudah memberikan sumbang sih yang begitu luar biasa kepada negara dan masyarakat. Artinya, tolong hentikan regulasi-regulasi yang memberatkan, yang menjadi beban dari, baik itu di sektor hulu di petaninya maupun di sektor hilirnya," kata Kusnasi.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos dalam PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai bisa merugikan para pedagang pasar jika benar berlaku. Omzet pedagang bisa turun gara-gara aturan itu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman menjelaskan aturan terkait kemasan rokok polos tanpa merek tersebut dikhawatirkan bisa menyuburkan peredaran rokok ilegal dalam negeri.

Padahal rokok-rokok ilegal ini biasanya memiliki harga jual yang jauh lebih murah daripada rokok konvensional atau legal. Perbedaan harga inilah yang berpotensi membuat para perokok beralih dari rokok legal menjadi rokok ilegal.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya dalam dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Indikasinya adalah mereka beralih ke rokok yang lebih murah dan sebagian dari yang saya kenal itu juga memang mengkonsumsi rokok yang memang mereknya tidak mainstream, terus saya kurang tahu itu ada cukainya atau tidak gitu," katanya lagi.

Mujiburrohman mengatakan kondisi inilah yang secara tidak langsung dapat menurunkan omzet pedagang pasar. Padahal selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet imbas peredaran rokok ilegal.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024. Apabila aturan tersebut diterapkan, Indonesia bisa kehilangan Rp 308 triliun.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp 308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut bisa kehilangan Rp 160,6 triliun. Angka itu setara 7% dari penerimaan perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan negara semakin turun tiap tahun dari industri tembakau. Target penerimaan cukai dari sektor tersebut pada 2023 belum melampaui target, yakni Rp 213 triliun dari target sebesar Rp 218,7 triliun.

"Jadi ada ketidaktercapaian di Rp 5 triliun untuk tahun 2023. Nah bayangkan kalau kita langsung ya pada hari ini diterapkan itu kurang lebih Rp 160,6 triliun itu akan hilang begitu saja. Padahal kita tahu Rp 160,6 triliun itu 7% dari penerimaan perpajakan negara," terangnya.

Selain itu dari sisi tenaga kerja, Andry menerangkan sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang mungkin akan terdampak. Apabila merujuk pada data tenaga kerja industri hasil tembakau 2019 lalu, angka itu setara 32% yang terdampak.

"Jadi kalau kita lihat secara total, kalau total penduduk bekerja ini ada di 1,6%. Kalau merujuk kepada tenaga kerja industri hasil tembakau tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemenperin pada saat itu, itu kurang lebih 32% lah yang akan terdampak. Jadi cukup besar begitu," jelas dia.

PT Pupuk Indonesia (Persero) terus mengoptimalkan produktivitas Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) dengan menerapkan teknologi pertanian presisi Preci-Rice pada budi daya padi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terdapat peningkatan hasil panen petani dari 10 ton/hektare (ha) menjadi 11 ton/ha.

"Produktivitas padi di Subang memang sudah tinggi, jauh di atas rata-rata nasional. Alhamdulillah dengan teknologi Preci-rice, hasil panennya masih bisa dioptimalkan lagi, ada kenaikan 8,54%," kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Tri Wahyudi menjelaskan, Preci-rice merupakan teknologi yang dikembangkan oleh Pupuk Indonesia untuk mendeteksi kandungan status hara tanah berupa N, P, dan K pada tanaman padi. Teknologi yang memanfaatkan alat Drone ini mampu memberikan rekomendasi pemupukan padi dengan cepat dan presisi sesuai kebutuhan tanaman.

Dalam program Makmur yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Sumber Jaya di Desa Mekarjaya ini, Preci-rice telah melakukan mapping pada lahan seluas 174 Ha. Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Preci-rice yaitu NPK sebanyak 368 kg/Ha dan Urea 189 kg/Ha.

Sementara, implementasi di lapangan, petani menggunakan masing-masing 200 kg NPK dan 200 kg Urea di umur 7-15 HST yang diperoleh dari alokasi pupuk subsidi sesuai RDKK pada pemupukan pertama. Disebabkan ada selisih kebutuhan pupuk dari hasil Drone Mapping Preci-Rice, kemudian direkomendasi penambahan pupuk non-subsidi Nitrea 100 kg, NPK Phonska Plus 150 kg, dan Nitrokal 50 kg pada pemupukan kedua di umur 25-30 HST.

"Kami melakukan pendampingan, kami melakukan drone mapping tentang kesuburan tanaman. Kami melihat unsur apa sih yang kurang dari tanaman di sini sehingga para petani tidak sembarangan menebar pupuk," ujar Tri Wahyudi.

"Ini bagian dari edukasi kami, jumlah anakan tanaman padi dengan pemupukan yang presisi sangat banyak sehingga panennya lebih optimal," tambahnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, teknologi Preci-rice ini mendukung layanan Mobil Uji Tanah (MUT) yang juga ada pada pendampingan budidaya Program Makmur. Apabila Preci-Rice mendeteksi kebutuhan hara pada tanaman, sementara MUT ini mendeteksi kandungan hara pada tanah.

Sementara itu, program Makmur merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm. Pupuk Indonesia bertugas melakukan pendampingan budi daya.

Di Subang ini, Program Makmur juga berkolaborasi dengan Bulog, ID FOOD, Sang Hyang Seri, ASKRINDO dan stakeholder lainnya yang merupakan bukti komitmen bersama terhadap pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Subang.

Adapun pelaksanaan Makmur Pupuk Indonesia secara nasional saat ini telah melampaui target. Realisasi periode Januari-September 2024 seluas 368.324 ha atau 136% dari target tahun 2024 seluas 350.000 ha. Sementara jumlah petani binaan Makmur sebanyak 145.928 orang.

Di tempat yang sama, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Jekvy Hendra menambahkan, tantangan dunia pertanian saat ini adalah degradasi tanah dan penurunan produktivitas. Tantangan ini harus dijawab dengan solusi dan pendampingan teknologi.

"Langkah strategis Pupuk Indonesia ini merupakan upaya konkrit dan kontribusi nyata untuk kemajuan pertanian Indonesia," imbuhnya.

Jekvy Hendra menyebut pemupukan berimbang dengan memperhatikan kualitas tanah ini penting dilakukan. Pasalnya banyak di daerah-daerah di Indonesia yang kebablasan menggunakan pupuk.

"Di tempat lain ada yang menggunakan 800 kg/Ha padahal kebutuhannya hanya 175 kg/Ha. Ada yang salah dalam penyampaian informasi, terima kasih sekali teman-teman Pupuk Indonesia yang telah menyiapkan teknologi untuk pemupukan presisi," pungkasnya.

Simak: detikcom Leaders Forum: Dirut Pupuk Bicara Tantangan Hilirisasi Energi RI

[Gambas:Video 20detik]

"Kalau dilihat energi yang berpotensi untuk di Indonesia baru terbarukan nilainya 3.677 gigawatt potensi, kita bicara potensi yang di mana berasal tenaga surya, angin, hydro, arus laut, biomass, panas bumi dan lain-lainnya," kata Rosan dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Potensi itu disebut dapat membantu Indonesia mencapai cita-cita nol emisi pada 2060. Namun, Indonesia baru bisa memanfaatkan 14% dari potensi EBT sebesar itu.

"Kita lihat pada saat ini, energi yang kita gunakan energi baru terbarukan itu 14%, padahal target kita pada tahun 2025 setahun dari sekarang itu sebetulnya adalah 23%. Jadi kita memang ketinggalan dari target-target kita," ungkapnya.

Dari potensi pengembangan EBT sebesar 3.677 GW itu, panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Hingga saat ini tingkat kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru 3% dari total produksi listrik nasional. Padahal Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia yang banyak tersimpan khususnya di Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara potensi sebetulnya panas bumi atau geothermal kita mungkin nomor dua terbesar reserve-nya di dunia terutama di daerah Jawa. Itu mungkin kurang dari 3% yang (sudah) kita utilisasi (dimanfaatkan)," ucapnya.

Rosan menilai, potensi-potensi sumber EBT itu akan tetap menjadi potensi saja jika tidak ada suatu kebijakan yang sifatnya mendukung, misalkan saja pemberian insentif untuk para pengusaha atau investor.

"Bagaimana kita bisa beralih ke energi hijau dengan lebih cepat, lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom sebanyak 40% energi panas bumi ada di Indonesia. Secara angka Indonesia memiliki potensi sebesar 24 GW dari geothermal saja.

Sayangnya, dari angka tersebut baru sekitar 10% atau 2,4 GW saja yang dimanfaatkan. Jumlah ini masih sangat jauh dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang Indonesia hingga Desember 2023 yang mencapai 72.976 MW.

Apabila utilisasi PLTP Indonesia dapat dimaksimalkan hingga mencapai 100%, maka pemanfaatan sumber energi panas bumi dapat mencapai 32% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional ini. (das/das)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah hambatan yang membuat banyak investor asing masih ragu untuk menanamkan modalnya di RI. Salah satunya terkait ketersediaan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang bisa dimanfaatkan industri.

"Saya di Kementerian Investasi walaupun relatif masih baru, bertemu dengan investor luar maupun dalam dan mereka memang untuk mereka berinvestasi, perilaku yang berhubungan dengan tata kelola yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari lingkungan hidup itu menjadi salah satu prioritas utama mereka melakukan investasi," ungkapnya dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mencontohkan di sektor pembuatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), banyak perusahaan luar negeri yang hanya ingin membangun fasilitas produksinya di negara yang sudah menggunakan EBT. Dengan begitu mereka bisa memastikan supply energi yang mereka gunakan untuk produksi EV sudah ramah lingkungan.

Untuk itu Rosan mengaku pihaknya saat ini sedang mendorong pembangunan kawasan industri berbasis EBT di Indonesia, termasuk di dalam kawasan itu nanti akan ada perusahaan-perusahaan penyedia energi bersih. Dengan begitu para investor tidak akan 'lari' dari RI dan memilih untuk berinvestasi di negara tetangga.

"Ini juga yang kami lihat bahwa ini adalah suatu yang tidak terelakkan. Makanya kita mencoba untuk mendorong pembangunan, contohnya industrial estate (kawasan industri) yang berbasis dengan clean energy," terangnya.

"Bukan kita harus, memang itu adalah permintaan, demand pasar yang memang harus kita lakukan. Kalau nggak nanti kita akan tertinggal oleh banyak negara, terutama paling gampang oleh negara-negara tetangga kita atau neighbouring country," sambung Rosan lagi.

Kemudian di luar itu, Rosan juga menyebut banyak investor asing yang masih ragu untuk menanamkan modalnya di RI karena sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.

"Tentunya dalam rangka kita membangun ekosistem untuk clean energy sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting. Mereka bilang 'oke kebijakan sudah bagus tapi manusianya tidak tersedia', itu menjadi tantangan sendiri," kata Rosan.

Ia mengatakan jumlah tenaga kerja Indonesia berada di kisaran 134-135 juta orang. Berdasarkan angka dari Kementerian Ketenagakerjaan, dari jumlah itu sekitar 40% hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

"Kita lihat lebih lanjut lagi 24% hanya pernah di sekolah dasar, jadi itu pun tidak lulus sekolah dasar. 18% dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMP, hanya 12-13% dengan latar belakang pendidikan diploma/universitas," ucap Rosan.

Untuk mengatasi permasalahan tingkat kemampuan SDM ini, Rosan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif untuk para pengusaha yang mau memberikan pelatihan ataupun pendidikan vokasi kepada para pekerjanya.

"Apabila setiap perusahaan ikut dalam program vokasi, training dan edukasi baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun baik yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri memperoleh insentif pajak sebesar 200%," ucap Rosan.

"Apabila perusahaan baik dalam maupun luar negeri melakukan research and development-nya di Indonesia mendapat insentif pajak sampai 30%," tambahnya.

Mesti begitu, sayangnya menurut Rosan banyak perusahaan belum mengetahui pemberian insentif ini, sehingga banyak di antara mereka belum melakukan pelatihan ataupun pendidikan vokasi, dan sosialisasi inilah yang juga sedang dikebut pemerintah.

Untuk itu Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya membuka banyak peluang bagi pengusaha dan investor, baik dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Salah satunya ada sektor energi baru terbarukan (EBT).

"(Target NZE) itu bisa kita capai di 2060 tapi harapannya bisa lebih cepat apabila mendapatkan dukungan baik ini secara teknologi dan juga yang lainnya dari pihak luar," katanya seusai acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

"Kita terbuka, kita kerja sama dengan semua negara, kita bekerja sama dengan semua institusi baik dalam maupun luar negeri selama itu membawa kebaikan buat kita semua, mempunyai asas mutual benefit dan melangkah kita menuju energi hijau yang lebih cepat tentunya kita welcome ya," sambungnya.

Belum lagi jika investasi itu tidak hanya mampu meningkatkan produksi energi bersih di RI, tapi juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri hingga menciptakan transfer energi, Rosan mengaku akan memberikan dukungan penuh.

"Nah, buat kita selama itu bisa mengakselerasi kebutuhan energi energi hijau, bisa bersama juga menciptakan lapangan pekerjaan, bisa bersamaan juga bisa menciptakan transfer teknologi yang baik dan bisa membawa peningkatan dari segi sumber daya manusia kita, ya tentu kita sangat open ya," tegas Rosan.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom yang melansir dari laporan Kearney bertajuk Indonesia's Pathway to Net Zero 2060 dijelaskan untuk mencapai target tersebut Indonesia untuk melakukan investasi strategis sebesar US$ 2,4 triliun atau Rp 36.804 triliun (kurs Rp 15.355/dolar AS). antara tahun 2022 dan 2060.

Artinya Indonesia membutuhkan rata-rata investasi hingga U$ 62 miliar per tahun untuk mencapai target itu. Kemudian investasi strategis ini juga perlu menyentuh berbagai sektor utama termasuk agriculture, forestry, and other land use (AFOLU), energi, transportasi, limbah, dan industrial process and production use (IPPU).

"Investasi makro merupakan tulang punggung pertumbuhan inovasi dan ekonomi yang berkelanjutan," kata Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso dalam siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Menurut dia dengan mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, kita dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, dan mendorong inovasi yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan global.

Sementara itu dalam catatan detikcom yang lain pada Desember 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari US$ 1 triliun atau setara Rp 15.433 triliun (kurs Rp 15.433) untuk mewujudkan target NZE 2060.

Jokowi meyakini banyak negara-negara berkembang yang mempunyai posisi seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya nyata.

Dia juga menyebut pentingnya kehadiran beberapa platform pembiayaan yang memudahkan para investor untuk menanamkan modalnya dalam upaya pengurangan emisi karbon global. Di antaranya bursa karbon, mekanisme transisi energi sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari Result-Based Payment.

"Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral investasi swasta, dukungan filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Target Paris agreement dan NZE hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/12/2023) lalu. (fdl/fdl)

Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia. Sebagian besar energi ini tersimpan khususnya di Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara potensi sebetulnya panas bumi atau geothermal kita mungkin nomor dua terbesar reserve-nya di dunia terutama di daerah Jawa," ungkapnya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Sayangnya menurut Rosan potensi energi bersih tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Kondisi ini terlihat dari tingkat kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang baru di angka 3% dari total produksi listrik nasional.

"Itu mungkin kurang dari 3% yang (sudah) kita utilisasi (dimanfaatkan)," ucapnya.

Rosan menilai potensi energi geothermal di RI itu akan tetap menjadi potensi saja jika tidak ada pengembangan industri. Untuk itu menurutnya diperlukan kebijakan yang sifatnya mendukung masuknya investasi di sektor ini, misalkan saja pemberian insentif.

"Bagaimana kita bisa beralih ke energi hijau dengan lebih cepat, lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom disebutkan sebanyak 40% energi panas bumi ada di Indonesia. Secara angka Indonesia memiliki potensi sebesar 24 Gigawatt (GW) dari geothermal saja.

Sayangnya, dari angka tersebut baru sekitar 10% atau 2,4 GW saja yang dimanfaatkan. Jumlah ini masih sangat jauh dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang Indonesia hingga Desember 2023 yang mencapai 72.976 MW.

Apabila utilisasi PLTP Indonesia dapat dimaksimalkan hingga mencapai 100%, maka pemanfaatan sumber energi geothermal dapat mencapai 32% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional ini. (fdl/fdl)

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Kita bicara di EV Battery, nikel kita punya reserve (cadangan) nomor satu terbesar di dunia selain kobalt dan mangan," kata Rosan dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya pemanfaatan cadangan nikel untuk produksi kendaraan listrik ini menjadi sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat global terhadap kendaraan listrik terus meningkat setiap tahunnya. Belum lagi, kebutuhan ini akan semakin meningkat karena sejumlah kota besar di dunia sudah berkomitmen untuk melarang penggunaan kendaraan berbasis BBM pada 2030 mendatang.

"Banyak kota di negara-negara besar itu sudah menyampaikan pada 2030 tidak akan menggunakan kendaraan dengan berbasis fossil fuel atau berbasis bensin maupun yang lain-lainnya kecuali tetap clean energy," ucap Rosan.

Rosan mengatakan kondisi peningkatan kebutuhan masyarakat akan kendaraan listrik ini juga berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, total populasi EV Tanah Air sudah mencapai 116 ribu unit pada 2023 kemarin atau meningkat 179% dari tahun 2022.

"Kebutuhan akan kendaraan listrik di dunia ini makin lama makin meningkat. Nah saya lihat, dapatkan laporan juga bahwa permintaan kendaraan listrik di Indonesia saja itu meningkat 179% dari tahun 2022 ke tahun 2023," jelasnya.

Untuk itu, Rosan berpendapat pemerintah perlu menyiapkan berbagai regulasi dan insentif terkait untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik di RI. Dengan begitu Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama di pasar baterai listrik global.

"Jadi arahnya sudah ke situ, demand-nya seperti itu. Kita mempunyai potensi yang sangat besar, sekarang bagaimana kita mengutilisasi, mempergunakan potensi ini menjadi suatu implementasi," terang Rosan.

"Ya tentunya dibutuhkan suatu, kembali lagi, kebijakan yang benar bagaimana kita bisa menjadi salah satu pusat untuk pengembangan EV battery ini," pungkasnya.