PAREPARE, iNews.id - Seorang dokter spesialis di Kota Parepare, Sulawesi Selatan diduga menjadi korban pelecehan petugas sekuriti rumah sakit. Saat ini pihak rumah sakit sedang mengumpulkan bukti untuk menguatkan pelaporan dugaan pelecahan tersebut.

Informasi diperoleh iNews, peristiwa dugaan pelecehan ini terjadi di Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie, Kota Parepare. Baik korban maupun terlapor sama-sama bekerja di rumah sakit tersebut.

Awal kejadian, korban hendak masuk gedung rumah sakit lalu diadang pelaku. Saat itu pelaku melebarkan tangan menghadap ke korban. Korban tidak terima dengan perlakuan pelaku lalu melaporkannya ke pengelola rumah sakit. Dia meminta pelaku untuk segera dipecat.

Kasus dugaan pelecehan ini menjadi sorotan usai pihak keluarga korban protes dengan pihak rumah sakit yang tidak memberikan sanksi pemecatan kepada pelaku.

Kabag SDM RS dr Hasri Ainun Habibie Abdul Risal saat dikonfirmasi hal tersebut memberikan klarifikasi bila saat ini pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada terduga pelaku.

"Kami langsung memberikan SP1 dan SP2. Kenapa tidak dipecat? Kan itu yang menjadi pertanyaannya. Karena kami masih proses," ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Menurutnya, pihak rumah sakit masih mengumpulkan bukti bukti permulaan untuk menguatkan dugaan tersebut. Bahkan direktur rumah sakit telah memerintahkan untuk membentuk tim investigasi.

"Tim ini yang sedang bekerja mengumpulkan bukti sebanya-banyaknya termasuk kemungkinan adanya korban lain. Insya Allah dalam tiga hari ini bila sudah selesai kami akan mengeluarkan rekomendasi," katanya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengungkapkan dokter umum di Indonesia saat ini berjumlah 150 ribu orang. Dalam kondisi itu, terdapat kekurangan dokter sebesar 120 ribu orang.

Padahal, rasio yang diharapkan WHO untuk jumlah dokter adalah satu dokter untuk seribu penduduk. Sementara itu, rasio ketersediaan dokter di Indonesia baru 0,47 per seribu penduduk.

"Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kebutuhan ini baru tercapai 10 tahun yang akan datang," kata Dante dalam diskusi 10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional di YouTube FMB9ID_IKP, Selasa, 17 September 2024.
Dante menuturkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan akselerasi guna mencapai rasio ketersediaan dokter yang diharapkan WHO. Pertama, membuka kuota besar untuk pendidikan dokter umum.

"Kedua membuka Fakultas Kedokteran baru dengan menggunakan sistem Academic Health Survey," jelas dia.

Ketiga, memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik di daerah. Namun, penerima beasiswa harus kembali ke daerah asalnya.

"Agar di tempat asalnya kebutuhan dokter terpenuhi," tutur Dante.

Sementara itu, jumlah ketersediaan dokter spesialis lebih buruk lagi. Rasio ketersediaan dokter spesialis saat ini 0,30 per seribu penduduk.

"Itu juga belum cukup. Sehingga kita melakukan kegiatan juga untuk memberikan beasiswa," papar dia.

Baca juga: Tutup Potensi Bullying, Kemenkes Tegaskan Fokus Perbaiki Sistem Pendidikan Kedokteran

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengatur jam kerja peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit. Hal ini untuk mencegah perundungan calon dokter terus terulang.

Pengaturan jam kerja akan dilakukan lewat kerja sama formal antara RS di bawah kementerian dengan fakultas kedokteran. Dua institusi ini akan membuat kontrak dengan seluruh peserta PPDS akan ikut aturan RS.

"Supaya kami bisa bantu mengatur jam kerja dokternya. Karena dokternya ini sebelumnya bukan pegawai kita, jadi susah mengaturnya," kata Budi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/9) dikutip dari Antara.

Budi berharap dengan keberadaan kontrak ini tidak ada kerja berlebihan bagi peserta PPDS. Ini karena kebijakan yang disiapkan rumah sakit dan fakultas kedokteran telah seragam.

"Kalau dulu sendiri-sendiri, sekarang jadi satu semua aja, biar aturannya sama," kata Budi.

Kemenkes telah menemukan 300 kasus perundungan atau bullying di sekolah spesialisasi kedokteran. Angka ini didapatkan dari hasil pemeriksaan ribuan pengaduan yang diterima Kemenkes setelah insiden bunuh diri dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Universitas Diponegoro (Undip).

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pihaknya telah menerima banyak aduan terkait kasus perundungan di sekolah spesialisasi kedokteran.

Menurut Dante, Kemenkes perlu memastikan adanya bukti yang kuat sebelum mengambil kesimpulan lebih lanjut terhadap setiap kasus perundungan yang dilaporkan.

“Ada sekitar 1.000 lebih laporan perundungan yang Kemenkes klarifikasi, yang memang benar perundungan itu sekitar 30%,” kata Dante di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Sebelumnya, kematian dokter Aulia menjadi sorotan lantaran disebabkan oleh perudungan. Kasus ini diduga menjadi akar masalah yang sudah lama terjadi di dunia pendidikan dokter, terutama dokter spesialis Tanah Air.

Kemenkes menemukan dugaan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh senior kepada dokter Aulia Risma Lestari. Aulia merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Undip yang meninggal dunia karena bunuh diri.

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) akhirnya mengakui adanya perundungan di dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau PPDS Anestesia di Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang. Setelah sebelumnya pihak Undip membantah adanya perundungan di PPDS RS dr. Kariadi.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko mengakui perundungan terjadi di dalam berbagai bentuk dan derajat. "Kami (Undip dan RSUP dr. Kariadi) mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis, di internal kami, terjadi praktik-praktik perundungan, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat dalam berbagai hal," dalam konferensi pers, dikutip dari siaran Top News Metro TV, Sabtu, 14 September 2024.

Meski demikian, Yan tidak menjelaskan secara rinci terkait praktik perundungan apa yang dimaksud tersebut. Dokter Spesialis Bedah Onkologi tersebut menyebut, pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan dalam PPDS dan meminta kepada berbagai pihak untuk ikut memberi arahan dalam perbaikan.

Dugaan perundungan yang sebelumnya dibantah ini terjadi dalam PPDS di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Hingga membuat seorang dokter muda, Aulia Risma, bunuh diri.

Untuk itu, Yan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat hingga Kementerian Kesehatan atas adanya perundungan pada PPDS. "Bahwa kami menyadari sebenarnya, kami menyampaikan, dan kami mengaku bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis, di internal kami, terjadi praktik-praktik atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal," kata Yan.

"Dan demikian kami memohon maaf kepada masyarakat, kepada Kementerian Kesehatan, kepada Kementerian Dikbudristek, dan kepada Komisi IX DPR RI. Komisi X DPR RI. Kami memohon maaf bila masih ada kekurangan kami di dalam, kami menjalankan proses pendidikan, khususnya dokter spesialis," imbuhnya.
Sebelumnya pihak Undip selalu membantah adanya perundungan yang terjadi pada PPDS Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang hingga membuat seorang dokter muda Aulia Risma bunuh diri.

Baca juga: Dekan FK Undip Atur Besaran Iuran Mahasiswa PPDS, Maksimal Rp300 Ribu per Bulan

(CEU)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi tidak mengatur jam kerja mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RS tersebut. Kemenkes justru menyebut jam kerja para peserta PPDS diatur Fakultas Kedokteran (FK) dari universitas terkait.

"Mengenai jam kerja, selama ini pengaturan jam kerja PPDS ini tidak diatur oleh RS karena (mereka) ini peserta pendidikan yang merupakan peserta dari universitas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Republika lewat pesan singkat ketika dimintai konfirmasi perihal tudingan Universitas Diponegoro (Undip) tentang adanya jam kerja eksesif mahasiswa PPDS di RSUP Dr Kariadi, Selasa (3/9/2024).

Siti menambahkan, RSUP Dr Kariadi hanya mengatur jam kerja dokter yang berpraktik di RS tersebut. "Karena selama ini antara RS dan FK tidak ada MoU (nota kesepahaman) yang mengatur terkait hal ini," ujarnya.

Republikabertanya kepada Siti tentang apakah Kemenkes mengetahui dugaan bahwa para peserta PPDS anestesia di RSUP Dr Kariadi bekerja hingga 80 jam sepekan. "Data persisnya ada di tim investigasi," jawab Siti merujuk pada tim yang menyelidiki kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL), mahasiswi PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi.

Republikakemudian bertanya pada Siti, jika ada temuan tentang jam kerja eksesif bagi para peserta PPDS, apakah Kemenkes akan melakukan evaluasi. "Iya pasti. Tapi (jam kerja) ini kan dari fakultas yang mengatur," kata Siti.

Dia kemudian merespons pernyataan Undip yang menduga bahwa ARL mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan akibat jam kerja berlebih di RSUP Dr Kariadi. "Penyebab kematian nanti tentunya akan disampaikan pihak berwenang. Kemenkes dalam hal ini melakukan investigasi dalam rangka mencari apakah ada faktor perundungan yang terjadi pada almarhumah," ucap Siti.

Sebelumnya, Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan, dia menginginkan adanya investigasi komprehensif dalam kasus kematian ARL. Dokter residen anestesi berusia 30 tahun itu diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Alih-alih menyoroti dugaan praktik perundungan, Wijayanto menempatkan perhatiannya pada jam kerja berlebih yang harus dijalani peserta PPDS anestesia. "Sebenarnya akarnya kan ada kebijakan dari (RSUP) Kariadi, yang juga kebijakan Kemenkes sebenarnya, bahwa jam kerja itu minimal 80 jam seminggu. Jadi bisa luar biasa berlebihan," katanya kepada awak media seusai menghadiri apel di Fakultas Kedokteran (FK) Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut, seorang dokter anestesia, termasuk kelompok residen, bisa bekerja 24 jam sehari. "Ini aturan dari (RSUP) Kariadi yang arahannya dari Kemenkes. Praktik itu yang membuat siapa pun yang ada di sana, mau dokter PPDS, mau dokter senior, semua akan mengalami bekerja dalam tekanan yang luar biasa," ucap Wijayanto.

Dia menduga, jam kerja eksesif para peserta PPDS anestesia tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Wijayanto meyakini kondisi tersebut juga berlangsung di RS-RS besar yang menjalin kerja sama dengan FK-FK di Indonesia. "Jadi tidak hanya di (RSUP) Kariadi. Hanya saja Kariadi salah satu contoh di mana overwork kerja itu luar biasa," katanya.

Sementara itu manajemen RSUP Dr Kariadi menolak pandangan bahwa mereka mempekerjakan para peserta PPDS. Manajer Hukum Humas RSUP Dr Kariadi, Vivi Vira Viridianti, mengatakan, sebagai rumah sskit rujukan untuk Jawa Tengah dan Kalimantan, RSUP Dr Kariadi membuka layanan operasi 24 jam.

"Kita melayani masyarakat luas dalam pelayaan kesehatan. IGD harus 24 jam. Rawat inap juga harus 24 jam. Juga operasi yang gawat darurat, yang tengah malam, itu juga harus ada," kata Vivi saat ditemui awak media di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Senin lalu.

Vivi kemudian merespons pertanyaan tentang apakah mahasiswa PPDS anestesia ikut membantu pelayanan RSUP Dr Kariadi. "Sebenarnya bukan membantu. PPDS itu peserta pendidikan dokter spesialis. Artinya bukan membantu, tapi pendidikan," ucapnya.

"Kalau kata membantu tuh gimana ya. Mereka kan sekolah, pendidikan. Berarti di sini sedang pendidikan. Jadi bukan diperbantukan, bukan dipekerjakan. Bahasanya agak salah," kata Vivi.

Dia pun menolak jika mahasiswa PPDS anestesia disebut dipekerjakan. "Kalau dipekerjakan tidak begitu ya. Ibaratnya sekolah magang, itu bukan dipekerjakan. Proses pendidikan," ujar Vivi.

Jakarta: Kasus tragis meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) membawa gelombang perubahan besar di dunia pendidikan kedokteran.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, mengakui program studi anestesi adalah salah satu yang paling berat, dengan tanggung jawab yang meluas di banyak unit kerja, mulai dari ruang operasi, IGD, ICU, hingga bangsal anak dan psikiatri.

"Anestesi adalah salah satu yang terberat, terutama jam kerja. Saat pendidikan maupun lulus kira-kira pekerjaannya berat," kata Wisnu dalam konferensi pers di Kampus Undip, Jumat 23 Agustus 2024.
Baca juga: Dekan FK Undip Benarkan Dokter Prathita Pernah Melakukan Perundungan ke Junior

Wisnu menjelaskan beban kerja yang berat tanpa regulasi jam kerja yang jelas, menyebabkan mahasiswa spesialis sangat rentan mengalami kelelahan. Oleh karena itu, Wisnu mengapresiasi adanya surat edaran terkait jam kerja dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Sebelumnya tidak ada patokan jam kerja, tapi sudah ada edaran Kemenkes untuk mengatur 80 jam (jam kerja). Kalau didefinisikan masuk 6 hari, 10 jam per hari, 2 kali jaga per minggu," terang Wisnu.

Sebelumnya, mahasiswi PPDS Undip di RS Dr Kariadi berinisial R (30) ditemukan meninggal akibat bunuh diri. Penyebab yang terkuak ke publik, berkaitan dengan dugaan perundungan.

Undip membantah perundungan menjadi penyebab kematian tragis tersebut. Namun Undip membuka diri untuk investigasi lebih lanjut.

(DHI)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menggandeng kepolisian untuk mengusut kematian peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dokter tersebut diduga meninggal akibat bunuh diri.

"Kami mengirim audit karena ini sudah ada kematian, kami juga bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan," kata Budi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/8) dikutip dari Antara.

Budi juga mengatakan beberapa bukti dugaan bunuh diri dokter tersebut telah ditemukan. Salah satu bukti adalah catatan harian yang bisa ditelusuri penegak hukum dan Kemenkes.

"Kami akan konfirmasi, kalau benar-benar terjadi akan kami berikan sanksi yang tegas," kata Budi.

Budi juga meminta kegiatan PPDS Anastesi Undip di RSUP Kariadi dievaluasi. Hal ini untuk mencegah praktik perundungan terus berulang.

"Kita bisa menciptakan tenaga yang tangguh, tidak cengeng, tanpa menyebabkan mereka mati," katanya.

Sedangkan pihak Undip Semarang membantah dugaan kematian dokter berinisial AR itu akibat bunuh diri karena perundungan. "Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Semarang Utami Setyowati saat menyampaikan tanggapan tertulis Rektor Undip di Semarang, Kamis (15/8).

Utami mengatakan almarhum merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya, namun yang bersangkutan disebut memiliki permasalahan kesehatan yang mempengaruhi proses belajar. Meski demikian, Undip tidak bisa menjelaskan lebih detail mengenai masalah kesehatan yang dialami korban.

Utami mengatakan, mahasiswinya itu sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. "Namun almarhumah mengurungkan niat karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis FK Undip meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kematian korban berinisial AR yang jasadnya ditemukan pada Senin (12/8) itu diduga berkaitan dengan perundungan.

Investigasi dilakukan Kemenkes karena yang bersangkutan juga menempuh pendidikannya di lingkungan RSUP Kariadi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian tersebut.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di Rumah Sakit Kariadi," ujar Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang telah memberikan klarifikasi ke Kementerian Kesehatan perihal surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Penghentian Sementara Program Studi Anastesi di perguruan tinggi tersebut.

"Berkaitan dengan surat Dirjen Yankes Nomor TK.02.02/D/44137/2024, tim dari FK Undip dan RS Kariadi Semarang telah menyampaikan klarifikasi tentang hal-hal yang dimaksud," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Semarang Utami Setyowati di Semarang, Kamis.

Menurut dia, Undip siap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan menerbitkan surat Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tentang Penghentian Sementara Program Studi Anastesi Undip Semarang di RS Kariadi Semarang.

Dalam surat tersebut dijelaskan alasan penghentian sementara akibat dugaan perundungan yang memicu bunuh diri salah seorang mahasiswi program studi tersebut berinisial AR. Penghentian sementara itu berkaitan dengan investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atas peristiwa tersebut.

Dalam pernyataannya, Undip membantah kematian AR, yang diduga bunuh diri, dipicu oleh masalah perundungan. "Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Utami.

Menurut dia, almarhumah merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, lanjut dia, almarhumah disebut memiliki permasalahan kesehatan yang memengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya.

Meski demikian, kata dia, Undip tidak bisa menjelaskan lebih detil mengenai masalah kesehatan yang dialami korban. Ia menuturkan, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut.

"Namun mengurungkan niatnya karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kematian korban berinisial AR yang ditemukan pada Senin (12/8) lalu tersebut diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia masih kekurangan tenaga dokter, terlebih dokter spesialis. Tak pelak, masih banyak rumah sakit di daerah, yang kekurangan bahkan belum memiliki dokter spesialis.

Sulitnya seleksi dalam proses program pendidikan dokter, dan biaya pendidikan yang mahal, serta minimnya jumlah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan kedokteran menjadi penghambat seseorang menjadi dokter.

Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui, memang Indonesia kekurangan tenaga dokter terlebih dokter spesialis.

"Kita memiliki 92 fakultas kesehatan tapi hanya 27-30 fakultas kesehatan yang mampu menghasilkan dokter spesialis," katanya saat ditemui KONTAN, di Kemenkes, Selasa (6/8).

Secara distribusi, dokter spesialis 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menyebabkan lebih dari 30 provinsi di Indonesia kekurangan dokter spesialis. Oleh karena itu dibutuhkan sekitar 2.700 lulusan spesialis per tahun untuk menutup gap yang ada saat ini.

Nadia bilang, butuh waktu yang lama untuk menyiapkan dokter spesialis bagi 400-500 rumah sakit di Indonesia. Adapun salah satu upaya Kemenkes untuk menggenjot jumlah dokter spesialis adalah bekerjasama dengan universitas dengan menyediakan beasiswa bagi dokter untuk melanjutkan pendidikan spesialis.

Untuk diketahui, Kemenkes bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan Beasiswa Fellowship Dokter Spesialis sejak 8 Mei 2023. Kemenkes dan LPDP berkomitmen memberikan beasiswa kepada 1.000 orang tenaga kesehatan setiap tahunnya. Jumlah ini tersebar untuk beasiswa dokter spesialis, subspesialis, maupun yang terbaru yaitu beasiswa fellowship.

Sejatinya, Indonesia menghadapi krisis dokter. Kekurangan dokter bisa tergambar dari rasio dokter terhadap penduduk yang terbilang kecil. Banyak faktor penyebab masih sedikitnya dokter terlebih dokter spesialis, yakni dari sistem pendidikan hingga mahalnya biaya sekolah jenjang spesialis.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, rasio dokter terhadap 1.000 penduduk hanya 0,47 atau jauh lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia. Dengan kata lain hanya 47 dokter per setiap 100.000 penduduk.

Jika dilakukan pemeringkatan, Indonesia berada di posisi 147 dari 205 negara di dunia atau peringkat ke delapan di ASEAN. Saat ini saja, jumlah tenaga medis (dokter umum dan dokter spesialis) di Indonesia sebanyak 202.967 orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per 2024 sekitar 281.603.779.

Padahal, Standar World Health Organization (WHO) untuk rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter per 1.000 orang. Sementara dengan jumlah yang ada saat ini, rasio existing Indonesia hanya 0,72 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia membutuhkan sekitar 78.663 dokter untuk mencapai standar WHO tersebut.

Astuti Giantini, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) mengatakan, salah satu kendala masih kurangnya dokter spesialis adalah keterbatasan anggaran.

"Banyak dokter yang tidak bisa mengambil spesialis karena biaya pendidikannya yang sangat mahal," katanya kepada KONTAN, kemarin.

Menurut Astuti, secara umum Indonesia memang kekurangan tenaga dokter, apalagi dokter spesialis dan subspesialis. Ini yang menjadi tantangannya. Meski demikian, upaya mendatangkan tenaga dokter dari luar negri alis impor juga kurang tepat.

"SDM kita itu pintar-pintar jadi enggak perlu impor dokter," tandasnya.

Untuk itu, pemerintah meski fokus dalam mencetak SDM dokter ini ke depannya, sehingga bisa mengurangi ketimpangan jumlah dokter yang ada saat ini.

"Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk mencetak dokter dan dokter spesialis lewat program beasiswa," saran Astuti.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia menghadapi ancaman krisis dokter. Kekurangan dokter bisa tergambar dari rasio dokter terhadap penduduk yang terbilang kecil. Banyak faktor penyebab masih sedikitnya dokter terlebih dokter spesialis, yakni dari sistem pendidikan hingga mahalnya biaya sekolah jenjang spesialis.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, rasio dokter terhadap 1.000 penduduk hanya 0,47 atau jauh lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia. Dengan kata lain hanya 47 dokter per setiap 100.000 penduduk.

Jika dilakukan pemeringkatan, Indonesia berada di posisi 147 dari 205 negara di dunia atau peringkat ke delapan di ASEAN. Saat ini saja, jumlah tenaga medis (dokter umum dan dokter spesialis) di Indonesia sebanyak 202.967 orang. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia per 2024 sekitar 281.603.779.

Padahal, Standar World Health Organization (WHO) untuk rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter per 1.000 orang. Sementara dengan jumlah yang ada saat ini, rasio existing Indonesia hanya 0,72 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia membutuhkan sekitar 78.663 dokter untuk mencapai standar WHO tersebut.

Astuti Giantini, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) mengatakan, salah satu kendala masih kurangnya dokter spesialis adalah keterbatasan anggaran.

"Banyak dokter yang tidak bisa mengambil spesialis karena biaya pendidikannya yang sangat mahal," katanya kepada KONTAN, kemarin.

Menurut Astuti, secara umum Indonesia memang kekurangan tenaga dokter, apalagi dokter spesialis dan subspesialis. Ini yang menjadi tantangannya. Meski demikian, upaya mendatangkan tenaga dokter dari luar negri alis impor juga kurang tepat.

"SDM kita itu pintar-pintar jadi enggak perlu impor dokter," tandasnya.

Untuk itu, pemerintah mesti fokus dalam mencetak SDM dokter ini ke depannya, sehingga bisa mengurangi ketimpangan jumlah dokter yang ada saat ini.

"Pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk mencetak dokter dan dokter spesialis lewat program beasiswa," saran Astuti.

Untuk di RSUI sendiri, Astuti ketersediaan dokter dan dokter spesialis sudah mencukupi. Saat ini, rata-rata kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 1.000 per hari, sedangkan rawat inap sebanyak 300 pasien per hari.

"Jumlah dokternya sudah mencukupi," sebut dia.

Kementerian Kesehatan memulai program residensi dokter spesialis di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSP-PU. Dalam program ini, Kemenkes akan fokus menjaga kesehatan jiwa dokter.

Kemenkes bekerja sama dengan Accreditation Council of Graduate Medical Education alias ACGME. Ini adalah lembaga nonprofit asal Amerika Serikat yang fokus memantau standar pendidikan profesional untuk mempersiapkan seorang dokter.

“Kita dibentuk untuk menjadi dokter terbaik. Kementerian Kesehatan akan mengupayakan membentuk dokter yang sehat, dan ahli di bidangnya,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dilansir dari keterangan pers, Senin (29/7).

Dalam program ini, ACGME menetapkan syarat utama untuk mendukung kesehatan jiwa calon dokter spesialis. Persyaratan program ini seperti penetapan batas jam kerja, serta penerapan standar untuk lingkungan yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan perundungan.

Berdasarkan riset pada 2017, penyebab utama kematian di residen pria Amerika Serikat dalam rentang 2000–2014 adalah bunuh diri. Pada residen wanita, penyebab terbesar adalah kanker, diikuti bunuh diri. Riset ini menyebut, tingkat bunuh diri tertinggi terjadi pada tahap awal residensi.

Melansir data Kemenkes, 30 dari 38 provinsi di Indonesia kekurangan dokter spesialis. Di sisi lain, 38% rumah sakit umum daerah atau RSUD tidak punya tujuh tipe spesialis dasar. Ketujuh dokter spesialis yang dimaksud, yakni penyakit dalam, kandungan (obgyn), bedah, anak, anestesi, radiologi, dan patologi klinis.

Dengan tingkat produksi dokter spesialis seperti sekarang, butuh waktu lebih dari 10 tahun buat mengatasi kekurangan ini. Distribusinya juga tidak seimbang, karena 59% spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Kemenkes juga menyiapkan kurikulum baru untuk meningkatkan jumlah dokter spesialis. Dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit dari Kemenkes, ada kemungkinan durasi belajar lebih singkat dan kurikulum berbeda.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti kurangnya dokter spesialis di daerah. Di satu sisi, akses layanan kesehatan utamanya dokter spesialis dan sub spesialis terlihat lebih mudah di kota.

Edy meminta pemerintah segera membentuk peraturan pemerintah (PP) yang merupakan aturan turunan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dia pun mendorong agar produksi dan distribusi dokter spesialis ini betul-betul dilakukan. “Untuk distribusi, salah satunya dengan adanya hospital based," ujar Edy dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Selain itu, Edy juga menyebut untuk meningkatkan kemampuan spesialis ini perlu mendatangkan ahli dari luar negeri agar keilmuan tenaga kesehatan dari dalam negeri terus update.

Dalam pasal 248 sampai 257 UU Kesehatan, sudah diatur bagaimana dokter warga negara asing ini bisa melakukan transfer ilmu dan Kementerian Kesehatan pun sudah menginisiasi ini. Salah satunya di rumah sakit di Medan.

Edy mengetahui jika masih ada dinamika dalam mendatangkan tenaga medis asing ke Indonesia. Ini disebabkan karena belum adanya aturan turunan dari UU Kesehatan.

Menurutnya, dalam UU Kesehatan sudah dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan asing ini hanya berlaku untuk spesialis dan subspesialis. Mereka juga harus dilakukan evaluasi oleh kementerian terkait, konsil, dan kolegium.

“Untuk itu saya terus menerus meminta agar ada aturan turunan yang merincikan dan menjadi pedoman bagaimana tata laksana program ini. Jangan hanya berdasarkan pernyataan menteri atau surat edaran saja,” ucap Edy.