IDXChannel- Dalam upaya mendorong penyaluran pembiayaan ke pelaku UMKM, khususnya pengusaha E-Katalog, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengadakan kolaborasi dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN).

AKEN adalah mitra strategis BSI karena AKEN adalah asosiasi para pengusaha E-Katalog yang memiliki banyak anggota.

Direktur Retail Banking Harry Gusti Utama mengatakan, kolaborasi ini juga merupakan langkah BSI untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Gusti mengatakan kerja sama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional akan mempercepat pertumbuhan pembiayaan Project Financing secara berkualitas. Pembiayaan Project Financing sendiri adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh BSI atas pekerjaan yang diperoleh dari E-Katalog.

“Kolaborasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen BSI dalam membangun jejaring yang lebih kuat. Selain itu, BSI bisa menjadi alternatif pembiayaan dan mereka akan lebih mudah mendapatkan fasilitas perbankan syariah yang disediakan oleh BSI,” kata Gusti dalam rilis Selasa (22/10/2024).

Dengan kerja sama ini baik AKEN maupun anggota memperoleh benefit yang diberikan oleh BSI antara lain kemudahan syarat dalam pengajuan pembiayaan, akses untuk memperoleh produk perbankan lainnya, hingga dukungan BSI pada acara-acara yang diselenggarakan AKEN.

“Prospek bisnis di sektor pengadaan barang melalui E-Katalog untuk tahun mendatang cukup baik. Oleh karena itu bekerjasama dengan AKEN diyakini akan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.” ujarnya.

BSI sendiri membukukan kinerja keuangan yang sangat impresif pada kuartal II 2024. Per Juni 2024, laba bersih BSI mencapai Rp3,4 triliun, tumbuh 20,28 persen secara tahunan, menjadikan perseroan menorehkan pertumbuhan tertinggi di antara Top 10 bank di Indonesia.

Capaian kinerja tersebut antara lain buah dari konsistensi manajemen menerapkan strategi bisnis perusahaan untuk fokus tumbuh sustain pada segmen ritel, konsumer dan UMKM baik dari sisi dana maupun pembiayaan.

Saat ini komposisi dana murah mencapai 62,05 persen, sementara komposisi pembiayaan 71,73 persen berada di segmen ritel dan konsumer termasuk UMKM.

Pada sisi lain baik dari sisi overhead cost maupun kualitas kredit terjaga dengan baik. Likuiditas BSI bertumbuh juga seiring pertambahan nasabah yang per posisi Juni 2024 telah mencapai 20,46 juta.

Solidnya likuiditas menopang kinerja pembiayaan BSI yang juga tumbuh di atas rerata industri perbankan nasional dengan kualitas yang terjaga. Per Juni 2024, pembiayaan BSI mencapai Rp257,39 triliun, tumbuh 15,99 persen yoy dengan NPF yang turun ke level 1,99 persen (gross) jauh membaik dibanding Juni 2023 sebesar 2,31 persen.

Kinerja pembiayaan ditopang oleh pembiayaan segmen ritel dan konsumer termasuk UMKM yang mencapai Rp184,61 triliun. Segmen wholesale mengomposisi 28,27 persen dengan outstanding Rp72,77 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa segmen ritel, konsumer dan UMKM memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan pembiayaan BSI.

(kunthi fahmar sandy)

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meresmikan e-Katalog versi 6 usai dilantik. e-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"e-Katalog akan ada versi 6 kita akan launch itu nanti begitu Pak Presiden terpilih dilantik itu akan kita luncurkan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Dengan peluncuran tersebut, sebanyak 85% pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-Katalog. Dia mengatakan, langkah ini akan memberikan dampak yang luas.

"Dan kalau itu diluncurkan 85% lebih dari government procurement itu akan semua ada di e-Katalog dan itu sampai ke daerah dan itu akan berdampak luas," katanya.

Luhut mengatakan, berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) langkah tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8%. Kemudian, ditambah dengan perbaikan sistem perpajakan yang berkontribusi hingga 0,6-0,7%.

"Artinya apa, tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, source of revenue juga bertambah karena efisiensi tadi," katanya.

Simak: Video: Prabowo Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Menteri

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana awalnya mengenal sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pertemuan pertama Luhut terjadi saat Anas dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia. Setelah itu, Luhut semakin mengenali Anas saat pandemi Covid-19.

"Waktu saya ditunjuk menangani Covid-19, di benak saya langsung muncul bagaimana mengoordinasikan antara kabupaten-kabupaten, kota, provinsi, kemudian Polri, TNI, dan sebagainya," kata Luhut, dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kala itu Luhut dipercaya Presiden Jokowi memegang komando penanganan pandemi Covid-19. Luhut lalu meminta bantuan Anas agar kepala daerah patuh terhadap peraturan yang diterapkan selama pandemi melanda Indonesia.

"Ya, makanya kalau Bapak/Ibu mungkin tidak tahu, hampir setiap rapat saya, beliau ini ada di tempat saya. Dari situlah saya tahu, 'oh, paten juga kawan ini'," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Luhut yang ditugasi Presiden Jokowi memperbaiki sistem e-katalog kemudian menunjuk Anas untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). Penunjukkan ini di antaranya karena sebelumnya Kepala Negara sudah enam kali memerintahkan perbaikan sistem, tapi tak jalan juga.

"Nah, dalam perjalanan saya, akhirnya sampai pada yang harus ada penggantian LKPP. Karena tidak jalan-jalan, saya lapor Presiden, 'Pak kalau boleh ini harus diganti'," kata Luhut.

Lebih jauh, Luhut kemudian menggambarkan bagaimana saat itu Jokowi menyambut baik usul tersebut. "Kok Pak Luhut tahu Anas? Saya bilang, saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya, nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak/Ibu tahu, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali pak itu, tidak jalan-jalan," ucap Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga membeberkan data BPS pada bulan Juli 2024 soal Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah ketimbang capaian 2023 sebesar 3,92.

Menurut Luhut, sejumlah reformasidi dalam birokrasi sedikit banyak telah mempermudah dalam mengurangi korupsi di Tanah Air. Tak hanya itu, ia mengklaimreformasi birokrasi juga telah membawa efisiensi dan membawa nama Indonesia lebih bagus ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melapor soal cara meningkatkan penerimaan negara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yakni dengan konsisten melanjutkan digitalisasi melalui sistem e-katalog.

Dengan demikian, Luhut menilai tak terlalu susah untuk meningkatkan penerimaan negara.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ketua PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan fasilitas pusat pelatihan atletik nasional di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024)

"Ini saya laporkan juga pada presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, saat ini sudah ada digitalisasi untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau Simbara.

Luhut menyebut Simbara busa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

"Dan saya katakan juga kita sudah tanda tangan banyak pakta integritas, tapi yang paling penting kita membangun ekosistem di mana, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyebut sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah secara online bisa mengurangi korupsi.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50.000 item barang dan jasa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melapor soal cara meningkatkan penerimaan negara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yakni dengan konsisten melanjutkan digitalisasi melalui sistem e-katalog.

Dengan demikian, Luhut menilai tak terlalu susah untuk meningkatkan penerimaan negara.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ketua PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan fasilitas pusat pelatihan atletik nasional di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024)

"Ini saya laporkan juga pada presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, saat ini sudah ada digitalisasi untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau Simbara.

Luhut menyebut Simbara busa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

"Dan saya katakan juga kita sudah tanda tangan banyak pakta integritas, tapi yang paling penting kita membangun ekosistem di mana, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyebut sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah secara online bisa mengurangi korupsi.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50.000 item barang dan jasa.

Sampai saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog. Sebanyak 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sudah melapor soal cara meningkatkan penerimaan negara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Yakni dengan konsisten melanjutkan digitalisasi melalui sistem e-katalog.

Dengan demikian, Luhut menilai tak terlalu susah untuk meningkatkan penerimaan negara.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ketua PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan fasilitas pusat pelatihan atletik nasional di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024)

"Ini saya laporkan juga pada presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Terlebih, saat ini sudah ada digitalisasi untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui sistem informasi pengelolaan mineral dan batubara atau Simbara.

Luhut menyebut Simbara busa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

"Dan saya katakan juga kita sudah tanda tangan banyak pakta integritas, tapi yang paling penting kita membangun ekosistem di mana, tidak ada lagi perjanjian-perjanjian di luar, kamu deal dengan mesin," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyebut sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah secara online bisa mengurangi korupsi.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50.000 item barang dan jasa.

Sampai saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog. Sebanyak 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah bisa mengurangi korupsi.

Selain itu, sistem yang saat ini sudah berjalan itu pun bisa menambah penerimaan negara.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50 ribu item barang dan jasa.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ketua PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan fasilitas pusat pelatihan atletik nasional di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024)

"Nah saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi," ujar Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Termasuk nanti Simbara (sistem informasi mineral dan batu bara) untuk batu bara dan seterusnya," tegasnya.

Ia pun mengungkapkan, saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog.

Yang mana, kata Anas, 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

Terkait dengan sistem e-katalog itu, Luhut mengungkapkan ia sudah melaporkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Kepada Prabowo, ia menyampaikan penerimaan negara bisa terjaga apabila pemerintah secara konsisten menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan.

"Ini saya laporkan juga pada Presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Anas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah bisa mengurangi korupsi.

Selain itu, sistem yang saat ini sudah berjalan itu pun bisa menambah penerimaan negara.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50 ribu item barang dan jasa.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ketua PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan fasilitas pusat pelatihan atletik nasional di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024)

"Nah saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi," ujar Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Termasuk nanti Simbara (sistem informasi mineral dan batu bara) untuk batu bara dan seterusnya," tegasnya.

Ia pun mengungkapkan, saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog.

Yang mana, kata Anas, 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

Terkait dengan sistem e-katalog itu, Luhut mengungkapkan ia sudah melaporkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Kepada Prabowo, ia menyampaikan penerimaan negara bisa terjaga apabila pemerintah secara konsisten menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan.

"Ini saya laporkan juga pada Presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Anas.

Terlebih Simbara sudah diberlakukan sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem e-katalog yang menyediakan barang dan jasa bagi pemerintah bisa mengurangi korupsi.

Selain itu, sistem yang saat ini sudah berjalan itu pun bisa menambah penerimaan negara.

Luhut menceritakan, awalnya ia memulai sistem e-katalog dengan memasukkan 50 ribu item barang dan jasa.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ketua PB PASI Luhut Binsar Pandjaitan saat meresmikan fasilitas pusat pelatihan atletik nasional di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024)

"Nah saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi," ujar Luhut saat memberikan sambutan pada peluncuran buku "Anti-mainstream Beureucracy" di Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

"Termasuk nanti Simbara (sistem informasi mineral dan batu bara) untuk batu bara dan seterusnya," tegasnya.

Ia pun mengungkapkan, saat ini sudah ada 9,6 juta item barang dan jasa yang masuk ke dalam e-katalog.

Yang mana, kata Anas, 85 sampai 90 persen dari kebutuhan belanja pemerintah saat ini sudah tersedia di e-katalog.

Terkait dengan sistem e-katalog itu, Luhut mengungkapkan ia sudah melaporkan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Kepada Prabowo, ia menyampaikan penerimaan negara bisa terjaga apabila pemerintah secara konsisten menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan.

"Ini saya laporkan juga pada Presiden terpilih, saya katakan Pak sebenarnya enggak terlalu susah, kalau kita mau konsisten terhadap tadi digitalisasi, semua," tutur Anas.

Terlebih Simbara sudah diberlakukan sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara sekitar 40 persen.

"Juga sekarang untuk kelapa sawit kita mulai, kelapa sawit itu datanya sampai hari ini baru mulai lengkap. Dan itu penerimaan negara yang besar sekali," tambahnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana merilis e-katalog versi A6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada November 2024.

Luhut mengatakan, dalam e-katalog terbaru itu nantinya akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh kementerian/lembaga (KL). Katanya, 85%- 90% belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

"Nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85% dari belanja pemerintah ini sampai 90% sudah ada di e-katalog," kata Luhut dalam peluncuran buku biografi Menteri PAN-RB berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy' di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, menurut Luhut, pemerintah bisa mendesain industri mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam mendukung peningkatan penggunaan produk-produk lokal di lingkup pemerintahan.

"Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel ore itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut pun bercerita saat awal pembentukan e-katalog. Pada kala itu, item yang terdaftar hanya sebanyak 50 ribu item. Pada kala itu, ia berupaya meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-kataloh dapat mengurangi korupsi.

"Saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti SIMBARA untuk batubara dan seterusnya," kata Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung perkataannya soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dinilainya kampungan. Menurutnya, penanganan korupsi lewat digitalisasi justru lebih efektif dibanding OTT.

Luhut awalnya memamerkan kinerja e-katalog yang terus berkembang. Saat ini tercatat sudah ada 9,4 juta barang yang tersedia di sana, meskipun awalnya banyak yang pesimis dengan program tersebut. Tak hanya itu, pengadaan barang lewat e-katalog juga berhasil menekan angka korupsi.

"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024) kemarin.

Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.

"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.

Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.

"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.

Potensi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun. Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.

Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membandingkan penghematan negara dari sistem e-katalog dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia mengklaim, sistem e-katalog bisa menekan korupsi dan menghemat uang negara ratusan triliun.

"Digitalisasi ini orang marah sama saya waktu bilang OTT (Operasi Tangkap Tangan KPK) kampungan. Karena dengan digital, kita bangun ekosistem, orang nggak bisa curi. Kenapa, semua dengan mesin, orang deal dengan mesin," katanya dalam Temu BIsnis P3DN VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024).

Luhut lalu bercerita soal OTT KPK yang sebesar Rp 50-100 juta lalu membuat publik geger. Padahal lewat digitalisasi, lebih banyak penghematan yang bisa diambil hingga mencapai ratusan triliun.

"Jadi OTT-OTT Rp 50-100 juta rame jadi drama. Sekarang Anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat oleh KPK. Coba dihitung berapa ratus triliun. Satu komputer, pembelian laptop, pembelian item bisa hemat 40% dari berapa triliun," bebernya.

Belum lagi pembukaan lapangan kerja yang semakin terbuka lebar jika memanfaatkan produk dalam negeri. Sementara itu, Menkominfo Budi Ari Setiadi menyebut target belanja untuk tahun 2024 untuk pemerintah adalah Rp 778 triliun. Realisasi pada 14 September mencapai 436 triliun.

"Dilaporkan target belanja P3DN adalah Rp 778 triliun. Hingga 14 September 2024 realisasi belanja mencapai 436,74 triliun, sehingga tersisa 341,63 triliun.Yang harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri sampai akhir Desember 2024," bebernya.

Adapun jumlah potensi realisasi realisasi belanja produk dalam negeri oleh 15 kementerian/lembaga pada temu bisnis tahap VIII ini mencapai Rp 186 triliun.

Budi Arie melanjutkan, program serupa sudah dijalankan banyak negara lainnya, seperti Thailand, Vietnam hingga Thailand. Negeri Gajah Putih misalnya, yang mewajibkan proporsi penggunaan barang untuk pemerintah sebesar 60%.

Budi Arie juga menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Menurutnya hal tersebut demi menekan ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.

"Prabowo Subianto melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru," tutupnya.

Simak Video: KPK Respons Pernyataan Luhut yang Sebut OTT Kampungan

[Gambas:Video 20detik]