Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus yang digunakan oleh sejumlah debitur fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan kecurangan atau fraud.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang swasta dan penyelenggara negara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Sejauh ini, lembaga antirasuah menaksir kerugian keuangan negara akibat fraud tersebut sekitar Rp1 triliun.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebutkan para debitur LPEI yang ditetapkan tersangka di kasus itu diduga menggunakan modus 'tambal sulam' untuk melakukan peminjaman serta pembayaran kredit pembuayaan di LPEI.

"Di mana pinjaman berikutnya untuk menutup pinjaman sebelumnya," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).

Di sisi lain, tersangka dari pihak debitur LPEI diduga mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan ekspor untuk lebih dari satu perusahaan.

"Diduga bahwa Tersangka dari pihak Debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari LPEI dengan perusahaan lain miliknya," ungkap Tessa.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset milik tersangka yang meliputi 44 bidang tanah dan bangunan tidak diagunkan. Nilanya kurang lebih Rp200 miliar.

Di samping itu, penyidik KPK juga telah enyita aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dihitung nilainya.

"Sementara aset lainnya yang statusnya diagunkan, masih dipelajari lebih lanjut oleh penyidik," imbuhnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak tujuh orang tersangka dalam kasus tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihak-pihak itu masih berupa perseorangan, atau belum merambah ke tersangka korporasi.

Hal itu kendati lembaga antirasuah sudah mengendus ada sekitar 11 debitur kredit ekspor LPEI yang diduga melakukan fraud.

"Perorangan," ujar Alex, sapaannya, kepada Bisnis, Minggu (4/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperbolehkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk tetap melakukan kegiatan ekspor dan impor sebagai upaya penyelamatan perusahaan.

Lantas, bagaimana cara perusahaan yang telah dinyatakan pailit tersebut dapat melakukan ekspor dan impor?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Sritex yang pailit dapat melakukan ekspor dan impor menggunakan instrumen keuangan seperti Letter of Credit (LC) dan supplier's credit.

"Kalau ekspor kan dari LC, kalau supplier mereka dapat supplier's credit," ujarnya saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Airlangga mengungkapkan, Sritex dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor atas izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya agar perusahaan tekstil yang berdiri sejak 1966 ini tetap hidup dengan melakukan produksi.

"Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan dan Ditjen Bea Cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya, namun manajemen dipegang oleh kurator," ucapnya.

Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang per 23 Oktober 2024.

Dalam putusan PN Semarang, Sritex dinilai tidak sanggup membayar utang dan dinilai lalai memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Selanjutnya, PN Semarang menunjuk sejumlah kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex.

"Karena ini sudah ada keputusan pengadilan, maka tentu karena kita sebagai negara hukum, kita ikuti proses pengadilan. Proses pengadilan sudah menunjuk kurator, jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator," tutur Airlangga.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkeu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit.

Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/10/2024).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," jelasnya.

Sebagai informasi, Sritex sendiri telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh PN Semarang tersebut.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memutuskan untuk memberi izin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan kegiatan ekspor dan impor. Izin tersebut melalui Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Namun, manajemen dari Sritex tetap dipegang oleh kurator atau pihak yang mengurus dan membereskan perusahaan yang pailit.

"Bea cukai sudah izinkan untuk impor dan ekspornya. Namun, manajemen dipegang oleh kurator, dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (30/10/2024).

Airlangga menyebut saat ini yang terpenting adalah perusahaan masih tetap berjalan. Ke depan, proses hukum juga masih berjalan.

"Tentu karena kita sebagai negara hukum kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," terangnya.

Pemerintah sedang menggodok kebijakan yang ditujukan untuk industri padat karya, terutama pada tekstil. Pemerintah tidak ingin industri mengalami persoalan yang luas.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan aktivitas pabrik harus tetap berjalan. Hal tersebut sudah dibahas bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian pemerintah akan berbicara dengan kurator. Kemarin sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan," kata Airlangga saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2024).

Kemudian tahap selanjutnya, Airlangga bilang Sritex telah mengajukan proses kasasi Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan keputusan pengadilan.

"Dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti," terangnya.

Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan jawa tengah apakah itu di kendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar ekspor. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global.

(ada/ara)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor meski pailit. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Awalnya Airlangga menyebut dalam rapat tersebut dirinya menyampaikan mengenai perkembangan industri tekstil dan kasus Sritex.

"Tadi rapat dengan bapak presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai situasi industri tekstil, salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Airlangga mengungkapkan bahwa Sritex tetap diperbolehkan untuk melakukan impor dan ekspor agar produksi pada Sritex tidak terhenti.

"Tahap sekarang kita monitor dulu yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan. Sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," jelasnya.

Terkait dana talangan dari pemerintah, Airlangga menyebut bahwa saat ini status Sritex berada pada kurator. "Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ungkapnya.

Sedangkan untuk penyelamatan tenaga kerja, Airlangga menyebut bahwa dengan berproduksi para pekerja akan tetep bekerja. "Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap siasat untuk memacu kinerja ekspor Indonesia.Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa langkah memacu ekspor seiring dengan pentingnya peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dewi menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

“Di antara upaya yang telah dilakukan yakni memperluas akses pasar ekspor ke pasar non tradisional dan mengoptimalisasikan pemanfaatan perjanjian perdagangan,” kata Dewi kepada Bisnis.com, dikutip pada Minggu (27/10/2024).

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga aktif menyelesaikan perundingan perjanjian perdagangan baru dan penanganan sengketa perdagangan. Serta, intensif dalam upaya promosi perdagangan melalui pelaksanaan misi dagang dan keikutsertaan dalam pameran di luar negari.

Dewi menambahkan Kementerian Perdagangan juga melakukan penguatan pameran internasional di dalam negeri seperti Trade Expo Indonesia, dan pameran sektoral berskala internasional lainnya. Perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan lebih aktif dalam memasarkan produk Indonesia sehingga membuka peluang ekspor bagi produk-produk lokal.

“Dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Perdagangan juga akan mendorong peran UMKM dalam ekspor nasional serta membangun ekosistem perdagangan hijau,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjut Dewi, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas sistem informasi ekspor yang lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder khususnya eksportir.

Adapun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan produk unggulan daerah, mengembangkan sistem logistik, dan rantai pasok dalam rangka mendukung ekspor.

Serta, sambung Dewi, memberikan fasilitasi dan pembinaan khususnya terhadap UMKM ekspor agar dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan begitu, produk UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global dan menjadi eksportir yang berhasil.

“Ke depan, Kemendag juga akan melakukan upaya khusus bagi UMKM yang mendorong terbentuknya ekosistem pro-UMKM dengan program UMKM BISA Ekspor yang memberi akses dan kemudahan bagi UMKM untuk menjadi eksportir yang berhasil,” tandasnya.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada September 2024 mencapai US$22,08 miliar, atau naik 6,44% secara tahunan (year on year/YoY).

Dari sana terungkap bahwa ekspor nonmigas mencapai US$20,91 miliar. Posisinya naik 8,13% jika dibandingkan ekspor nonmigas September tahun lalu.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–September 2024 mencapai US$192,85 miliar atau naik 0,32% dibanding periode yang sama 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$181,15 miliar juga naik 0,39%.

Jika ditinjau dari sisi sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–September 2024 naik 2,52% dibanding periode yang sama 2023. Begitu pula dengan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik 17,58%, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,79%.

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia pada September 2024 surplus USD3,26 miliar untuk melanjutkan tren positif selama 53 bulan secara beruntun. Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan, angka ini naik USD0,48 miliar dibandingkan bulan sebelumnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, neraca perdagangan Indonesia surplus selama 53 bulan berturut-turut, sejak Mei 2020."Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Amalia saat konferensi pers, Selasa (15/10/2024).

Meski neraca perdagangan surplus September ini, BPS mencatat bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2023 lalu. Surplus neraca perdagangan ditopang oleh komoditas non migas sebesar USD4,62 miliar dengan komoditas yang memberi kontribusi utama di antaranya bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Sedangkan komoditas migas Indonesia justru mencatatkan defisit sebesar USD1,36 miliar. Defisit ini disumbang oleh komoditas hasil minyak dan minyak mentah.

Adapun, nilai ekspor September tahun ini mencapai USD22,08 miliar atau turun 5,80%. Sementara impor menyentuh USD18,82 miliar atau turun 8,91% dari Agustus 2024.

Amalia menjelaskan, pada September 2024, perubahan harga komoditas di pasar internasional bervariasi, peningkatan harga bulanan terjadi pada komoditas pertanian, logam mineral, dan logam mulia. Sementara harga komoditas energi mengalami penurunan karena penyusutan harga minyak mentah.

?Pada September 2024, PMA manufaktur di beberapa negara mitra dagang utama menunjukan kelemahan. Sementara itu di India PMA masih berada di zona ekspansif,? paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus pada September 2024, dengan surplus mencapai 3,26 miliar dollar AS.

Meskipun surplus ini lebih rendah dibandingkan dengan September 2023, angka ini tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa surplus neraca perdagangan RI pada September 2024 meningkat sebesar 480 juta dollar AS dibandingkan dengan surplus Agustus 2024 yang tercatat sebesar 2,90 miliar dollar AS.

Adapun surplus pada September 2024 dibentuk oleh nilai ekspor sebesar 22,08 miliar dollar AS dan nilai impor sebesar 18,82 miliar dollar AS.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Namun, jika dilihat secara tahunan, nilai surplus ini mengalami penurunan sebesar 150 juta dollar AS, di mana pada September 2023 surplus tercatat sebesar 3,49 miliar dollar AS.

Dia merinci bahwa surplus neraca dagang RI masih didorong oleh surplus komoditas non-minyak dan gas (migas) yang mencapai 4,62 miliar dollar AS.

"Komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral HS27, lemak dan minyak hewan nabati HS15, serta besi baja atau HS72," jelasnya.

Di sisi lain, komoditas migas kembali mencatatkan defisit, dengan defisit migas pada September 2024 mencapai 1,36 miliar dollar AS.

"Defisit migas berasal dari komoditas hasil minyak maupun minyak mentah," kata Amalia.

Selama periode ini, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang terbesar dengan Amerika Serikat (AS) sebesar 1,39 miliar dollar AS, diikuti oleh India sebesar 0,94 miliar dollar AS, dan Filipina sebesar 780 juta dollar AS.

Namun, Indonesia juga mencatatkan defisit perdagangan barang dengan tiga negara, yaitu China sebesar 0,63 miliar dollar AS, Australia sebesar 0,37 miliar dollar AS, dan Thailand sebesar 0,32 miliar dollar AS.

Dengan perkembangan tersebut, selama Januari hingga September 2024, nilai neraca perdagangan RI mengalami surplus sebesar 21,98 miliar dollar AS.

Nilai ini lebih rendah 5,74 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama pada 2023, yang tercatat sebesar 27,72 miliar dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus pada September 2024, dengan surplus mencapai 3,26 miliar dollar AS.

Meskipun surplus ini lebih rendah dibandingkan dengan September 2023, angka ini tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa surplus neraca perdagangan RI pada September 2024 meningkat sebesar 480 juta dollar AS dibandingkan dengan surplus Agustus 2024 yang tercatat sebesar 2,90 miliar dollar AS.

Adapun surplus pada September 2024 dibentuk oleh nilai ekspor sebesar 22,08 miliar dollar AS dan nilai impor sebesar 18,82 miliar dollar AS.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Namun, jika dilihat secara tahunan, nilai surplus ini mengalami penurunan sebesar 150 juta dollar AS, di mana pada September 2023 surplus tercatat sebesar 3,49 miliar dollar AS.

Dia merinci bahwa surplus neraca dagang RI masih didorong oleh surplus komoditas non-minyak dan gas (migas) yang mencapai 4,62 miliar dollar AS.

"Komoditas yang memberikan sumbangsih surplus utama adalah bahan bakar mineral HS27, lemak dan minyak hewan nabati HS15, serta besi baja atau HS72," jelasnya.

Di sisi lain, komoditas migas kembali mencatatkan defisit, dengan defisit migas pada September 2024 mencapai 1,36 miliar dollar AS.

"Defisit migas berasal dari komoditas hasil minyak maupun minyak mentah," kata Amalia.

Selama periode ini, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang terbesar dengan Amerika Serikat (AS) sebesar 1,39 miliar dollar AS, diikuti oleh India sebesar 0,94 miliar dollar AS, dan Filipina sebesar 780 juta dollar AS.

Namun, Indonesia juga mencatatkan defisit perdagangan barang dengan tiga negara, yaitu China sebesar 0,63 miliar dollar AS, Australia sebesar 0,37 miliar dollar AS, dan Thailand sebesar 0,32 miliar dollar AS.

Dengan perkembangan tersebut, selama Januari hingga September 2024, nilai neraca perdagangan RI mengalami surplus sebesar 21,98 miliar dollar AS.

Nilai ini lebih rendah 5,74 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama pada 2023, yang tercatat sebesar 27,72 miliar dollar AS.

JAKARTA,investor.id - Neraca perdagangan diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US$ 2,9 miliar pada September 2024.  Kinerja bulanan ekspor diperkirakan terkontraksi -3,85% month to month (mtm) meskipun laju tahunan ekspor diperkirakan tumbuh 9,21% year on year (yoy). Sedangkan kinerja bulanan impor diperkirakan kontraksi -4,5% mtm meskipun laju tahunan ekspor diperkirakan tumbuh 13,8% yoy.

“Neraca perdagangan bulan September 2024 diperkirakan surplus US$ 2,92 miliar dari bulan sebelumnya yang tercatat surplus US$ 2,9 miliar,” ucap Kepala Ekonom Bank Permata  Josua Pardede pada Senin (14/10/2024).

Dia mengatakan kinerja ekspor yang terkontraksi pada bulan September dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas batubara yang secara rata-rata turun sekitar -4,5%mtm selama bulan September. Selain itu, tren penurunan aktivitas manufaktur global yang terindikasi dari  Purchasing Managers' Index (PMI)  dari sebagian besar mitra dagang utama Indonesia melanjutkan tren penurunan dan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Eropa masih berada dalam fase kontraktif.

Lebih lanjut di memperkirakan neraca transaksi berjalan akan melebar menjadi 0,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir tahun 2024 nanti. Angka ini lebih tinggi dari kondisi tahun 2023 yang sebesar 0,16% dari PDB. Proyeksi tersebut berdasarkan  normalisasi harga komoditas secara gradual dan potensi dampak pelemahan permintaan global. Oleh karena itu pemerintah harus menggalakan kebijakan hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan transaksi berjalan pada harga komoditas, sehingga membantu mengurangi defisit.

“Selain itu, serangkaian penurunan suku bunga kebijakan global tahun ini juga dapat memitigasi penurunan lebih lanjut pada harga komoditas sampai batas tertentu,” tutur dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyampaikan data terkait neraca perdagangan September 2024 pada Selasa (15/10/2024). Sebelumnya Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 52 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada Agustus 2024 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 2,9 miliar. Nilai ekspor Indonesia Agustus 2024 mencapai US$ 23,56 miliar atau naik 5,97% dibanding ekspor Juli 2024. Nilai impor Indonesia Agustus 2024 mencapai US$ 20,67 miliar, turun 4,93% dibandingkan Juli 2024.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang mengatakan dengan harga minyak kelapa sawit dan batu bara yang masih tinggi maka surplus neraca perdagangan tetap terjaga pada September 2024. Sedangkan dari sisi impor diperkirakan akan meningkat sebab produsen harus meningkatkan jumlah produksi barang jelang akhir tahun.

“Ke depannya pemerintah perlu memperluas pasar dan mengambil peranan yang lebih besar dari rantai pasok global.  Indonesia punya posisi yang strategis dan absolut, seperti mineral olahan bahkan semikonduktor karena permintaan yang akan besar di waktu mendatang,” tutur dia. (ark)

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan, implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) negara D-8 dapat meningkat US$500 miliar pada 2030.

Adapun, negara yang termasuk dalam D-8 ialah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh dan Mesir.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia telah mengimplementasikan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai US$4,5 juta. Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.

“Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10% dari total perdagangan D-8, atau sebesar US$500 miliar pada 2030,” kata Miko dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain Indonesia, Miko menyebut bahwa empat negara anggota D-8 lainnya telah mengimplementasikan PTA D-8. Negara-negara itu yakni Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Tiga negara lainnya yaitu Nigeria, Pakistan, dan Mesir tengah dalam proses penyelesaian proses domestik.

Pada kesempatan tersebut, Miko meminta anggota D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.

“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan negara anggota dapat segera memanfaatkan PTA D-8. Mengingat, manfaat perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku usaha negara anggota D-8.

“PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian, namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara. Tujuan dibentuknya organisasi ini yakni meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.

JAKARTA,investor.id - Kinerja ekspor harus didorong agar stabilitas cadangan devisa terjaga. Dengan laju ekspor yang meningkat maka  meningkatkan kinerja surplus neraca perdagangan yang akan berujung pada peningkatan masuknya dana asing dan kenaikan jumlah devisa.

“Pemerintah perlu terus memaksimalkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam, guna mendorong penempatan devisa ke dalam negeri,” ucap Anggota DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin saat dihubungi pada Kamis (10/10/2024).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI)  cadangan devisa turun menjadi US$ 149,9 miliar pada September 2024 dari posisi Agustus 2024 yang sebesar US$ 150,2 miliar.   Perkembangan cadangan devisa  dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.  Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Jumlah ini juga masih di atas standar kecukupan secara internasional sekitar 3 bulan impor. Sekaligus, masih memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas perekonomian domestik,” tutur Puteri.

Pada saat yang sama BI juga harus  menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, supaya mencegah cadangan devisa yang berpotensi tergerus untuk langkah-langkah intervensi rupiah. Dia memperkirakan  kondisi  stabilitas cadangan devisa tetap terjaga seiring dengan ekspektasi suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menurun. Bahkan, BI memperkirakan The Fed bisa menurunkan hingga 3 kali pada tahun ini, dan 4 kali pada tahun depan.

“Dimana, hal ini berpotensi mendorong aliran masuk modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia,” kata Puteri.

Sebelumya Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso berpendapatan untuk kedepannya  cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor masih tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

 “BI juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” terang Ramdan.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SURABAYA - Bank Indonesia mendorong pebisnis memaksimalkan penggunaan rupiah dalam transaksi lintas negara guna mengurangi tekanan nilai tukar.

Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Ita Vianty, mengatakan local currency transaction(LCT) atau penggunaan rupiah saat bertransaksi dengan mitra bisnis di lain negara mendorong stabilitas nilai tukar mata uang Indonesia.

"Saat ini ketergantungan dengan mata uang tertentu cukup tinggi. Bank Indonesia melihat ketergantungan terhadap mata uang tertentu bisa rentan," jelasnya di Surabaya dalam Jatim Talk-Road to East Java Economic Forum (EJAVEC) 2024, Senin (30/9/2024).

Dia menjelaskan bila menggunakan mata uang perantara maka pengusaha bakal terkena selisih kurs. Oleh karenanya, pengusaha di Indonesia didorong mengajak mitra usaha di luar negeri agar bisa transaksi menggunakan rupiah.

Dalam acara yang dihadiri pengusaha, eksportir, akademisi, perbankan, hingga otoritas keuangan tersebut, dihadirkan pembicara dari bankir dan Bea Cukai. Perbankan menjelaskan fasilitasi LCT dan Bea Cukai menguraikan kelebihan bila transaksi ekspor-impor menggunakan rupiah.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rudy Rahmaddi, menjelaskan implementasi LCT dari sisi impor bisa memberikan keuntungan ke pengusaha. Salah satunya pengurangan skor risiko yang bisa mempercepat pemasukan barang.

"Dengan demikian harapannya mempercepat impor clearance dengan pemanfaatan LCT," jelasnya.

Vice President of International Payment Specialist PT Bank Central Asia Tbk, Syiska Diranti Ventia, menuturkan guna mendorong pemanfaatan LCT, nasabah dipetakan berdasarkan jenis bisnis dan termasuk risikonya. Selanjutnya bank memberi kemudahan termasuk di antaranya cashback telex 100%. "Jadi LCT bisa memberi opsi biaya tetap bagi pengusaha," jelasnya.

Meski dipaparkan sejumlah keunggulan pengunaan rupiah untuk transaksi luar negeri, diskusi dalam acara ini mengindentifikasi sejumlah tantangan. Pebisnis yang memiliki utang dolar memiliki risiko selisih kurs. Problem lindung nilai (hedging) jadi salah satu faktor yang perlu dihitung dalam pemanfaatan LCT.

CEO Tancorp Hermanto Tanoko menjelaskan tantangan utama implementasi pola transaksi ini adalah kepercayaan terhadap rupiah (IDR). Pasalnya, bila rupiah tidak stabil maka ada potensi kerugian bila menggunakan LCT.

"Kalau harus hedging kita biaya lebih tinggi. Kami dari pengusaha hanya ingin rupiah stabil, kalau bisa menguat. Pemerintah harus membuat rupiah dipercaya di dalam negeri dan luar negeri," jelasnya dalam sesi diskusi.

Merujuk data Bea Cukai periode 2022 sampai September 2024, dari 4,19 juta dokumen impor, hanya 103 dokumen menggunakan LCT. Data tersebut menunjukkan pengguna fasilitas transaksi ini masih sangat sedikit.

Chief Economist Bank Central Asia, David E. Sumual, mengingatkan cetak biru dan rencana implementasi (blue print dan roadmap) perlu dipikirkan dengan baik, termasuk ekosistem pendukung. "LCT itu ada tantangan. Industri kita 70%-75% impor bahan baku. Impor dari luar. Kalau dolar naik turun untuk sektor riil sulit," ujarnya mengingat.

Menurutnya hedging biasa dilakukan korporasi besar, termasuk lindung nilai alami dari hasil usaha. Namun demikian untuk usaha menengah kecil tidak demikian. Oleh karenanya stabilitas nilai tukar menjadi penting bagi dunia usaha.