Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan tarif bea masuk antidumping ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) turun dari 6,3%⁰ menjadi 3,9%. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk semua eksportir udang asal Indonesia.

Berdasarkan final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk antidumping.

Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk antidumping sebesar 3,9%. Sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Erwin Dwiyana mengatakan perbedaan tarif tersebut para eksportir udang merasa keberatan atas penetapan tarif tersebut.

"Keberatannya kan karena ada perusahaan yang nol, yang BMS. Jadi keberatannya itu adalah pertama, bahwa 3,9% ini akan ditarik ke industri mereka juga. Karena 3,9% ibaratnya harus membayar tarif biaya masuknya ke AS itu bayar 3,9%. Sementara yang satu perusahaan itu nol persen," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan perbedaan tarif bea masuk antidumping karena berdasarkan perhitungan keuntungan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," jelasnya.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk antidumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang dumping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas sekaligus Penasehat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Harry Lukmito mengatakan perbedaan tarif tersebut memicu persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha eksportir udang beku nasional.

"Dengan adanya perbedaan rate antara responden pertama (PT BMS) sebesar 0% dengan anggota AP5I lainnya sebesar 3,9%, pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasakan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam perhitungan harga bahan baku dan harga penjualan produk udang ke Amerika Serikat," kata Lukmito.

Untuk penyemarataan tarif, Lukmito menyebut pihaknya masih harus terus berupaya dalam membantah tuduhan itu. Salah satunya dengan ikut hearing bersama USITC secara hybrid, baik daring maupun luring pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Sesi tersebut dihadiri dari perwakilan pihak Petitioner dan dari perwakilan tertuduh.

Saat hearing itu, dia menjelaskan perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern. Dia menambahkan dengan adanya testimoni dari buyer retailer besar di Amerika Serikat, yaitu Costco, yang telah diminta kesediaannya untuk ikut mendukung tim satgas AP5I.

"Testimoni-testimoni tersebut, diperkuat dengan analisa dari Jim Dougan selaku Ekonomi di Amerika Serikat yang ditunjuk oleh Tim Satgas AP5I," terangnya.

Dia pun berharap keputusan final oleh US International Trade Commission (USITC) nanti pada Desember mendatang menetapkan tarif pengenaan bea masuk dibebaskan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan peluang pasar baru untuk komoditas udang dari Indonesia, menyusul persoalan antidumping yang terjadi di Amerika Serikat. Perluasan pasar itu turut disertai dengan implementasi program modeling untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas udang ekspor.

"Di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan," terang Direktur Pemasaran PSDKP KKP Erwin Dwiyana, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Mengenai kelanjutan antidumping sendiri, penanganan yang dilakukan KKP bersama otoritas lainnya menunjukkan hasil positif. Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir udang beku Indonesia.

Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9% untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3%.

"Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVDnya 0 persen, sementara antidumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti," bebernya.

Di sisi lain, upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modeling budidaya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia.

Di tempat yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid.

"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," tutur Harry.

Selain itu, Harry juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus untuk menemui USDOC secara langsung. Kala itu, diajukan perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin.

Dia berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri perudangan nasional.

"Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen akan menyelesaikan masalah CVD dan AD komoditas udang di pasar AS. Dia memastikan jajarannya tengah melakukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

IDXChannel - Direktur Pemasaran Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Erwin Dwiyana, mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) menurunkan tarif anti dumping ekspor udang Indonesia menjadi 3,9 persen.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah Indonesia terbukti tidak memberikan subsidi untuk produk udang ekspor.

Sebelumnya, Indonesia telah menerima petisi dari asosiasi pelaku usaha udang AS (American Shrimp Processors Association/ASPA) pada 25 Oktober 2023, atas tuduhan Countervailing Duties (CVD) & Anti-Dumping Udang Beku.

Dalam paparannya, Erwin menegaskan berdasarkan hasil investigasi US Departement of Commerce (USDOC) dan US Internasional Trade Commisions (USITC) terhadap industri udang nasional Indonesia tidak terbukti melakukan dumping atau subsidi.

“Setelah dilakukan investigasi, AS menerbitkan pre-eleminary pada Maret kemarin Indonesia mendapatkan status de-minimis atau tidak dikenai tuduhan melakukan dumping atau subsidi dari pemerintah untuk produk udang ekspor,” ujar Erwin dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Erwin melanjutkan, keputusan tersebut juga berhasil menurunkan tarif bea masuk anti dumping terhadap ekspor udang Indonesia ke AS. Dalam pembaharuannya, lanjut Erwin, AS memutuskan menurunkan tarif bea masuk anti dumping dari 6,3 persen ke 3,9 persen.

“Pada 22 Oktober, USDOC menerbitkan final determination atas ekspor udang kita, bahwa tidak terbukti kembali de-minimis yang artinya 0 persen udang ekspor kita tidak mendapatkan subsidi. Jadi, tarif anti-dumping kita diturunkan dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan, Indonesia merupakan eksportir udang dengan target pasar terbesar ke Amerika Serikat. Total ekspor udang RI ke AS mencapai 64,3 persen dari total ekspor udang Indonesia.

Kendati demikian, ekspor udang RI mengalami penurunan signifikan sebesar 19,8 persen pada 2023 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, ekspor udang Indonesia juga masih dominan dikirim dalam bentuk beku, yaitu sebesar 64,5 persen.

(Febrina Ratna)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekspor udang Indonesia mencapai US$1,19 miliar atau turun sebesar 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu pada kuartal III/2024 imbas gugatan antidumping Amerika Serikat.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana menyampaikan, penurunan ekspor salah satunya terjadi di pasar Amerika Serikat, yang merupakan tujuan utama pasar udang Indonesia.

“Penurunan ekspor salah satunya terjadi di pasar Amerika, 9,1% penurunannya,” ungkap Erwin dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Amerika Serikat merupakan tujuan utama pasar udang Indonesia dengan pangsa 63,7% dari total ekspor udang Indonesia dan nilai ekspor pada Januari-Juni 2024 mencapai US$757,81 juta.

Selain kondisi pasar AS yang tengah mengalami inflasi, Erwin mengakui bahwa adanya pengenaan antidumping menjadi salah satu penyebab menurunya ekspor udang ke Negeri Paman Sam. Mengingat, ekspor udang Indonesia ke AS sebelumnya tidak dikenakan bea masuk alias 0%.

Lantaran dikenakan bea masuk sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024, dan turun menjadi 3,9% pada 22 Oktober 2024, menurutnya pelaku eksportir udang Indonesia menjadi terbebani untuk melakukan kegiatan ekspor.

“Harga, tentunya akan lebih kompetitif atau bersaing lebih berat dengan negara-negara eksportir lainnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan anti dumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS. Investigasi pun telah dilakukan sejak 2022 hingga 2023.

Gugatan ini bermula saat American Shrimp Processors Association (Aspa) pada Oktober 2023 mengajukan petisi kepada Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS untuk meminta bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia.

Asosiasi juga meminta pemerintah AS untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Erwin menyebut, pemerintah akan terus aktif mengawal dan berkoordinasi dengan otoritas AS dan stakeholders terkait guna menjaga hasil final di Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berpihak pada kepentingan Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan upaya tindak lanjut berupa mendorong sinergi para eksportir, pengolah dan pembudidaya, meningkatkan kualitas hulu dan hilir, serta promosi udang Indonesia ke pasar potensial non-AS seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komoditas udang asal Indonesia tengah menghadapi tuduhan pelanggaran anti dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana mengatakan imbas dari tuduhan itu udang RI yang akan masuk ke Negara Paman Sam dikenai pungutan tambahan sebesar 3,9%.

Walau begitu, Erwin menjelaskan pengenaan bea anti dumping ini sudah turun dari keputusan US Department of Commerce (USDOC) pada Maret lalu yang sebesar sebesar 6,3%.

"Pada tanggal 23 Oktober USDOC menerbitkan kembali penentuan akhir terhadap tuduhan anti dumping dan kita turun dari 6,3% menjadi 3,9%," jelas Erwin dalam konferensi pers di KKP, Senin (28/10).

Lebih lanjut, dalam putusan akhir itu USDOC juga tidak menemukan bukti bahwa pemerintah Indonesia memberikan subsidi atau CVD bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor ke AS.

"Ini capaian dari sinergi teman teman asosiasi, teman teman Kementerian Perdagangan dan KBRI DC dalam proses hearing bersama USDOC," tambahnya.

Meski demikian, Erwin mengatakan perjuangan untuk bebas dari dua tuduhan atas komoditas unggulan Indonesia belum berakhir.

Saat ini, pemerintah dan para asosiasi masih menunggu kajian dari dampak ekonomi putusan USDOC yang dilakukan oleh The International Trade Commission (USITC).

Pihaknya masih berharap dalam putusan akhir yang dilakukan oleh lembaga itu, Indonesia tetap terbukti tidak melakukan CVD dan dibebaskan dalam pengenaan bea masuk anti dumping udang ke AS.

"Final keputusan akan disampaikan USITC 5 Desember dan pengenaan dumping dan CVD akan dikenakan 12 desember 2024," jelasnya.

Sebelumnya KKP membeberkan Indonesia menghadapi tuduhan antidumping dan countervailingduties terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS. Tuduhan ini dikirim dalam petisi dari American Shrimp Processors Associaton (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Periode investigasi untuk tuduhan dumping dilakukan dengan menyelidiki data perdagangan 1 Januari 2022-Desember 2022. Sedangkan untuk tuduhan CVD dengan menginvestigasi data perdagangan periode 1 September 2022-31 Agustus 2023.

Komoditas yang diselidiki adalah udang beku hasil budi daya (produk utuh atau tanpa kepala dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, dan diproses dalam bentuk beku).

Dua pelaku usaha atau eksportir Indonesia sebagai mandatory responden yakni PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan PT First Marine Seafood (FMS) kemudian dipilih Departemen Perdagangan AS (U.S. Department of Commerce) dalam penyelidikan ini.

Indonesia kemudian terbukti tidak melakukan subsidi dalam hasil keputusan sementara terkait dengan penyelidikan AD dan CVD yang diterbitkan Departemen Perdagangan AS, pada 25 Maret 2024.

Terkait dengan penyelidikan AD, pada 23 Mei 2024 Departemen Perdagangan AS menerbitkan hasil keputusan sementara yang menyatakan bahwa margin dumping FMS sebesar 6,3%. Berdasarkan regulasi AS, FMS dan seluruh eksportir udang beku Indonesia lainnya akan dikenakan tarif bea masuk AD 6,3%.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak di Amerika Serika terkait pengenaan bea masuk antidumpingekspor udang beku ke Negeri Paman Sam tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kedutaan Besar RI di Washington DC telah bertemu dengan pihak otoritas Amerika Serikat (AS), asosiasi terkait, importir udang beku Indonesia, dan lembaga hukum.

Pertemuan itu merupakan upaya pengamanan terhadap investigasi penyelidikan antidumping dan bea masuk imbalan atau countervailing duties (CVD) yang sedang dilakukan AS terhadap udang beku asal Indonesia.

“Upaya pengamanan akan terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan ekspor udang beku ke pasar AS dari pengenaan tarif antidumping dan bea masuk imbalan,” kata Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Natan Kambuno dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/9/2024).

Sebagai informasi, ekspor produk udang Indonesia terkena tuduhan dumping dan praktik subsidi di pasar Amerika Serikat.

Adapun dumping merupakan sistem penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah.

Tuduhan dumping dilayangkan Asosiasi Pengolah Udang Amerika (ASPA) melalui petisi pada Oktober 2023.

US Department of Commerce (USDOC) telah mengeluarkan keputusan awal (Preliminary Determination) investigasi antidumping pada 23 Mei 2024.

Dalam keputusan tersebut, ditetapkan sementara bahwa pada periode investigasi 1 (September 2022-31 Agustus 2023), salah satu dari dua mandatory respondent (MR) untuk Indonesia yaitu PT First Marine Seafood (FMS) mendapatkan tarif antidumping sebesar 6,3 persen.

Sementara MR lainnya, PT Bahari Makmur Sejati (BMS), tidak dikenakan tarif antidumping.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan tersebut, seluruh eksportir udang Indonesia lainnya turut dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3 persen.

Sementara untuk penyelidikan bea masuk imbalan tuduhan pemberian subsidi pemerintah yang dilarang, Indonesia mendapat hasil yang lebih baik.

Sebab, dalam keputusan awal investigasi bea masuk imbalan yang dikeluarkan USDOC pada 25 Maret 2024, Indonesia dinyatakan tidak memberikan subsidi yang dilarang kepada produsen dan eksportir udang beku Indonesia.

Natan mengatakan, dampak dari keputusan awal USDOC pada investigasi anti-dumping ini sudah mulai terasa.

Sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia selain dari PT BMS dikenakan tambahan bea masuk antidumping sementara dalam bentuk deposit tunai atau cash deposit sebesar 6,3 persen.

Namun, pengenaan bea masuk ini belum bersifat final dan masih ada tahapan investigasi yang masih harus diikuti.

“Besaran tarif antidumping yang bersifat final akan dikeluarkan setelah diterbitkan Keputusan Final (Final Determination) secara resmi oleh otoritas AS. Keputusan tersebut diperkirakan akan disampaikan USDOC pada 21 Oktober 2024 untuk besaran margin dumping dan pada 22 November 2024 oleh US International Trade Commission (USITC) terkait hasil analisis adanya kerugian terhadap industri domestik dan hubungan kausalitas dengan tuduhan dumping,” ujar Natan.

Natan menambahkan, Indonesia terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, khususnya asosiasi eksportir udang Indonesia.

“Indonesia akan lebih agresif dalam menangani kasus ini bersama-sama, termasuk dengan menyiapkan berbagai data dan argumentasi yang mendukung posisi Indonesia serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik yang diselenggarakan otoritas AS,” kata Natan.

Atase Perdagangan RI di Washington DC Ranitya Kusumadewi mengatakan, pemerintah Indonesia juga terus melakukan komunikasi dengan asosiasi dan pelaku usaha makanan laut di AS serta importir utama udang beku asal Indonesia.

Sebelumnya, importir udang beku Indonesia di AS turut menyampaikan keprihatinan atas investigasi yang dilakukan otoritas AS.

“Setelah ditelusuri lebih detail, karakteristik produk udang impor berbeda dengan produk serupa di AS sehingga seharusnya kondisi industri AS tidak dikaitkan dengan impor. Untuk itu, Indonesia akan terus berkoordinasi dengan mitra pelaku usaha AS yang selama ini mengimpor udang beku asal Indonesia agar investigasi ini tidak memberikan dampak bagi kinerja ekspor udang beku Indonesia,” kata Ranitya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya untuk memperjuangkan ekspor udang beku ke pasar Amerika Serikat dari pengenaan tarif antidumping dan bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) yang sedang dilakukan terhadap udang beku asal Indonesia.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Natan Kambuno menyampaikan, pemerintah akan melakukan pertemuan dengan otoritas AS asosiasi terkait, importir udang beku Indonesia, dan lembaga hukum di Washington D.C., AS pada 19-22 Agustus 2024.

“Upaya pengamanan akan terus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan ekspor udang beku ke pasar AS dari pengenaan tarif antidumping dan bea masuk imbalan,” kata Natan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/9/2024).

Pada 23 Mei 2024, US Department of Commerce (USDOC) telah mengeluarkan keputusan awal atau Preliminary Determination investigasi antidumping.

Dalam keputusan itu, USDOC sementara menetapkan bahwa pada periode investigasi 1 September 2022-31 Agustus 2023, salah satu dari dua mandatory respondent (MR) untuk Indonesia yaitu PT First Marine Seafood (FMS) mendapatkan tarif antidumping sebesar 6,3%.

MR lainnya, yaitu PT Bahari Makmur Sejati (BMS) tidak dikenakan tarif antidumping. Berdasarkan keputusan ini, seluruh eksportir udang Indonesia lainnya turut dikenakan tarif antidumping sebesar 6,3%.

Untuk penyelidikan bea masuk imbalan tuduhan pemberian subsidi pemerintah yang dilarang, Natan menyebut bahwa Indonesia mendapat hasil yang lebih baik.

Sebab, dalam keputusan awal investigasi bea masuk imbalan yang dikeluarkan USDOC pada 25 Maret 2024, pemerintah Indonesia dinyatakan tidak memberikan subsidi yang dilarang kepada produsen dan eksportir udang beku Indonesia.

Menurutnya, dampak dari keputusan awal USDOC pada investigasi antidumping sudah mulai terasa. Terhitung sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia selain dari PT BMS dikenakan tambahan bea masuk antidumping sementara dalam bentuk deposit tunai atau cash deposit sebesar 6,3%.

Kendati begitu, dia mengatakan pengenaan bea masuk belum bersifat final. Pasalnya, besaran tarif antidumping yang bersifat final akan dikeluarkan usai otoritas AS menerbitkan Final Determination atau Keputusan Final.

Natan memperkirakan, keputusan ini akan disampaikan USDOC pada 21 Oktober 2024 untuk besaran margin dumping dan pada 22 November 2024 oleh US International Trade Commission (USITC) terkait hasil analisis adanya kerugian terhadap industri domestik dan hubungan kausalitas dengan tuduhan dumping.

Adapun pemerintah berkomitmen agar lebih agresif dalam menangani kasus ini, termasuk dengan menyiapkan berbagai data dan argumentasi yang dapat mendukung posisi Indonesia, serta berpartisipasi dalam dengar pendapat publik yang digelar oleh otoritas AS.

Kemendag mencatat, nilai ekspor udang Indonesia ke AS mencapai US$685,33 juta pada 2023. Nilai tersebut merosot 27,52% dari tahun lalu sebesar US$946,93 juta.

Pangsa ekspor udang Indonesia ke AS mencapai 62,94% dari total nilai ekspor udang Indonesia ke dunia. Tercatat, volume ekspor udang Indonesia ke Negeri Paman Sam itu mencapai sebesar 86.601 ton atau 15,04% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 101.931 ton.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Kinerja ekspor Indo American Seafood (ISEA) pada semester I 2024 mengalami penurunan. Ini terjadi akibat kebijakan anti dumping dari Amerika Serikat.

Penurunan kinerja ekspor ini juga sejalan dengan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyebutkan bahwa ekspor komoditas udang nasional pada semester I-2024 mencapai US$ 0,76 miliar atau 760 juta. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 13,6% secara tahunan (year on year).

Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis ISEA, Ibnu Surya Ramadhan perusahaan mencatat bahwa penjualan udang ke pasar Jepang meningkat 10%, sementara ke Amerika Serikat turun sekitar 5%.

"Kinerja Ekspor ISEA di semester I tahun 2024 sedang mengalami penurunan, yang disebabkan utama nya adalah efek dari kebijakan anti dumping yang di berlakukan Amerika Serikat," kata Ibnu kepada KONTAN, Rabu (11/9).

Untuk mengatasi penurunan ini, emiten manufaktur produk olahan udang tersebut berencana meningkatkan utilisasi kapasitas produksi hingga 90% dan melakukan inovasi melalui budidaya dan kegiatan retail.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan bisnis matching ke Jepang untuk mendorong penjualan. Harapannya ini bisa meningkatkan pemesanan serta menambah item pesanan udang yang dipesan. Kemudian ISEA juga akan membuka peluang daerah baru ke pasar Eropa, China dan negara-negara timur tengah.

Khusus untuk pasar Amerika Serikat, ISEA juga menambah produk value added, memperluas pemasaran produk lokal, dan meningkatkan kapasitas budidaya tambak.

Jumlah budidaya tambah sendiri juga terus ditingkatkan. Dari 25 kolam sebesar 20 ton dengan luasan 7,3 hektar pada 2023, ISEA kini memiliki 33 kolam. Targetnya tahun 2025 bisa bertambah menjadi 40 kolam dengan produksi yang diperkirakan meningkat lebih dari 75%.