JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan skema subsidi Elpiji 3 Kg tidak berubah.

Hal ini diputuskan pemerintah dalam rapat yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (4/11/2024) dan dihadiri di antaranya oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bahlil menjelaskan, dengan ini artinya pemerintah masih menggunakan skema subsidi Elpiji berbasis barang atau subsidi terbuka.

Namun, subsidi akan tetap disalurkan menggunakan pendaftaran berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Adapun pendaftaran subsidi Elpiji 3 Kg menggunakan NIK telah dimulai sejak 1 Januari 2024 untuk mendata penerima subsidi Elpiji 3 Kg yang tepat sasaran.

Bahlil menargetkan pendataan ini akan selesai paling lambat Kuartal I 2025. “Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin.

Namun, kata Bahlil, keputusan skema subsidi Elpiji 3 Kg ini masih perlu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk diterapkan tahun depan.

“Yang jelas kami sudah memutuskan untuk Elpiji, untuk Elpiji kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa,” kata Bahlil.

Dia mengungkapkan alasan pemerintah tidak mengubah skema subsidi Elpiji 3 Kg karena banyak digunakan oleh UMKM dan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

“Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat,” jelasnya.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

Adapun pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi pada 2024, di mana Rp 83 triliunnya untuk subsidi Elpiji.

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditengarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi penyaluran subsidi yang lebih tepat.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin.

Selain itu, ada pula opsi tetap memberikan subsidi pada produk seperti yang berlaku saat ini atau menggunakan sistem blending atau pencampuran kedua skema tersebut.

Bahlil menambahkan, Presiden telah memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kajian ini.

"Sesuai perintah Presiden, kita diberi waktu dua minggu. Jadi, dua minggu ini akan kami selesaikan," tuturnya.

IDXChannel - Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) LPG 3 kg ke sejumlah usaha binatu (laundry) dan restoran di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sidak guna memastikan distribusi gas subsidi di wilayah tersebut tepat sasaran.

Sidak melibatkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan (Disdagkopumkm) Sukoharjo dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Koordinator Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

“Mengacu Surat Edaran Dirjen Migas, terdapat 8 usaha yang dilarang menggunakan LPG subsidi atau 3 kg, di antaranya adalah laundry dan restoran,” kata Kabid Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan Disdagkopumkm Sukoharjo, Arif Ardiantoro dalam keterangan resmi Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah (JBT), Kamis (17/10/2024).

Sidak dilakukan di tiga tempat laundry dan satu restoran. Tujuannya untuk memastikan bahwa usaha laundry dan restoran bisa beralih ke LPG non-subsidi, seperti Bright Gas dalam mendukung usahanya.

Sales Branch Manager VI Gas Yogyakarta Pertamina Patra Niaga, Wahyu Purwatmo mengapresiasi Pemkab Sukoharjo untuk memeriksa usaha-usaha yang dilarang membeli LPG 3 kg.

“Untuk laundry dan resto yang masih menggunakan LPG 3 kg, kami lakukan penukaran 2 tabung LPG 3 kg menjadi 1 tabung Bright Gas 5,5 kg dengan isi. Dari empat usaha yang disidak, terdapat 28 tabung LPG 3 kg ditukar dengan 14 Bright Gas,” ujar Wahyu.

Sesuai Perpres 104/2007 dan 38/2019, LPG 3 kg adalah untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran (petani kecil), dan nelayan sasaran (nelayan kecil).

Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022, usaha yang dilarang membeli LPG 3 kg adalah restoran, hotel, peternakan, pertanian (di luar petani sasaran), petani tembakau, jasa las, batik, dan binatu (laundry).

(Fiki Ariyanti)

Solo (ANTARA) - PT Pertamina menambah jumlah penyaluran elpiji melon untuk kawasan Solo Raya menyusul isu kelangkaan yang terjadi pada beberapa waktu terakhir.

Executive General Manager Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT) PT Pertamina Patra Niaga Aribawa di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen, pihaknya melakukan penambahan lebih dari 300.000 tabung elpiji 3 kg di Solo Raya.

Wilayah di Solo Raya ini, yakni Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.

"Penambahan kami lakukan sejak awal September. Tujuannya untuk memastikan kestabilan kebutuhan energi masyarakat, termasuk usaha mikro dan sektor pertanian," katanya.

Penambahan ini bukan yang pertama kalinya. Ia mengatakan pada Agustus lalu, dilakukan penambahan penyaluran elpiji sebanyak 123.000 tabung atau 42 persen lebih banyak dibandingkan rata-rata penyaluran harian sebanyak 292.000 tabung.

"Ini juga untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan para petani untuk pengairan di musim kemarau," katanya.

Sementara itu, ia mengimbau ke masyarakat untuk tidak khawatir terkait dengan isu kelangkaan. Ia juga meminta masyarakat untuk membeli secara wajar.

"Tidak perlu panik dalam membeli elpiji 3 kg. Silahkan membeli secara wajar dan sesuai kebutuhan," katanya.

Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani sasaran atau petani kecil, dan nelayan sasaran yakni nelayan kecil.

"Elpiji 3 kg ini bukan untuk hotel, restoran, binatu, usaha las, usaha batik, peternak, dan petani nonsasaran," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung mengecek ketersediaan elpiji 3 kg di kota Surakarta, Jumat, (6/9/2024).

Nicke langsung mendatangi sejumlah toko kelontong di Kecamatan Laweyan, Surakarta usai tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali.

Di toko kelontong tersebut Nicke mengecek langsung ketersediaan elpiji 3 kg di level pengecer dan berdialog langsung dengan pemilik toko.

“Sudah beberapa hari terakhir memang tidak ada yang antar,” ucap Ibu Iin pemilik toko kelontong.

Mendengar keluhan pemilik toko, Dirut Pertamina pun langsung memerintahkan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah Aribawa untuk segera menindaklanjuti dengan mendata toko tersebut.

“Ibu akan dibantu, silakan nanti Ibu bisa langsung membeli elpiji 3 kg ke Pangkalan hanya 2 kilometer dari sini. Harganya Rp15.500, jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi di harga Rp18.000, nanti akan didata dengan menggunakan KTP karena memang ini barang subsidi,” ucap Nicke dilansir dari keterangan resmi.

Nicke juga mengatakan tim sales area manager Pertamina akan membantu para toko kelontong yang berperan sebagai penyalur elpiji 3 kg di level eceran.

“Tim kami di lapangan selalu siaga untuk membantu Ibu dan para pemilik toko lain yang menyalurkan elpiji 3 kg, jika ada keluhan bisa langsung sampaikan dan bisa juga melalui call center Pertamina 135,” ucap Nicke.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sendiri telah melakukan penambahan elpiji 3 kg sebanyak 13.600 tabung di Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permintaan yang meningkat di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung mengecek ketersediaan elpiji 3 kg di Kecamatan Laweyan, kota Solo Jumat, 6 September 2024.

Pihaknya juga sempat berdialog dengan salah satu pemilik toko kelontong. Dimana ia mengungkapkan bahwa ketersediaan elpiji 3 kg di level pengecer beberapa hari terakhir memang tidak ada yang menyetor.

Menanggapi keluhan tersebut, ia langsung memerintahkan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah Aribawa untuk segera menindaklanjuti dengan mendata toko tersebut.

“Ibu akan dibantu, silahkan nanti Ibu bisa langsung membeli elpiji 3 kg ke Pangkalan hanya 2 km dari sini. Harganya Rp 15.500, jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi di harga Rp 18.000, nanti akan di data dengan menggunakan KTP karena memang ini barang subsidi,” katanya.

Nicke juga mengatakan tim sales area manager Pertamina akan membantu para toko kelontong yang berperan sebagai penyalur elpiji 3 kg di level eceran.

“Tim kami di lapangan selalu siaga untuk membantu Ibu dan para pemilik toko lain yang menyalurkan elpiji 3 kg, jika ada keluhan bisa langsung sampaikan dan bisa juga melalui call center Pertamina 135,” ucap Nicke.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sendiri telah melakukan penambahan elpiji 3 kg sebanyak 13.600 tabung di Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permintaan yang meningkat di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

KARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan subsidi elpiji 3 kg, solar, minyak tanah, listrik hingga subsidi bunga untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dilanjutkan di 2025.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menetapkan subsidi dan kompensasi 2025 sebesar Rp 525 triliun untuk menjaga stabilitas harga, daya beli dan mendukung UMKM.

Dia menjelaskan, subsidi dan kompensasi energi ditetapkan Rp 394,3 triliun.

"Subsidi tetap LPG tabung 3 kg, solar dan minyak tanah, subsidi listrik terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan, dan transisi energi dilanjutkan dengan anggaran ketahanan energi ini, subsidi energi ini juga diberikan untuk masyarakat pendapatan rendah terutama untuk pembelian rumah kemarin salah satu isu mengakselerasi 1 juta rumah MBR," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di kantor DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani juga mengatakan, subsidi dan kompensasi non energi ditetapkan Rp 131,3 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 35,5 triliun dari tahun 2024 sebesar Rp 96,9 triliun.

Ia mengungkapkan, kenaikan anggaran tersebut lantaran pemerintah menaikkan subsidi pupuk menjadi 9 juta ton.

"Karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi, ini kenaikan dari yang tadinya angkanya di 6 hingga 7 juta ton. Ini tentu perlu tetap dijaga dari sisi ketepatan sasaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga melanjutkan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, petani, dan nelayan serta memberikan insentif pajak kepada sektor usaha.

"Insentif pajak ditanggung pemerintah kepada sektor usaha pilihan, dulu kan ada otomotif, itu nanti presiden terpilih yang akan menentukan sektor pilihannya," ucap dia.

Jakarta: Sebuah tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) atau gas melon meledak pada Jumat pagi, 9 Agustus 2024, menyebabkan 21 rumah rusak dan tiga orang luka-luka. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kertajaya IV Dalam, RT 017 RW 14, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat pagi, 9 Agustus 2024.

Wakil Ketua RT 017, Jinjama, mengatakan kejadian berawal saat korban K, 70, sedang memasak pelengkap nasi uduk untuk dagangannya. Kala itu, tabung gas yang digunakan K habis. Dia menyebut K segera meminjam tabung gas tetangganya, kemudian langsung mengganti dengan tabung kosong miliknya.

"Dia ganti tabung gas karena gas dia sudah habis, pinjam dia dari tetangga sebrang, dia ganti, pasang regulator, enggak lama langsung meledak, yang meledak itu tabung pinjaman," kata Jinjama di lokasi, Jumat, 9 Agustus 2024.
Dia mengungkapnya warga sempat mencium bau gas sebelum ledakan terjadi. Menurut dia, K sempat diingatkan untuk jangan menyalakan kompor.

"Itu bau dulu, kan ganti gas itu biasa kan bau dulu kalau habis, begitu diganti, si mas yang beri pinjaman itu bilang 'jangan dinyalain dulu ibu, karena masih bau', mungkin korban enggak dengar karena sudah tua, pas diganti begitu kejadian meledak," jelas Jinjama.
Sebanyak 21 rumah terdampak akibat peristiwa ini. Empat rumah di antaranya tidak bisa ditempati sementara, lantaran mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan tembok rumah.

"Asbesnya ada yang ambruk, ada yang bocor, paling sebelah-sebelahnya itu," ungkap dia..

Akibat ledakan tabung gas itu, korban K yang juga pemilik rumah mengalami luka bakar di bagian kepala dan kaki. Sementara dua korban lainnya yang mengontrak di lantai atas, mengalami luka ringan akibat tertimpa puing-puing bangunan.

Kini ketiga korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Barat. Polsek Penjaringan juga sudah memberi garis polisi pada rumah tersebut.

(LDS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menyetujui perpanjangan program HGBT dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu juga akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Dalam penjelasannya seusai rapat terbatas, Menteri Perindustrian RI menyebutkan keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan pihaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU.

“Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 Triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 Triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 Triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 Triliun.

Adapun, tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan masih dalam pembahasan.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin) Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

“Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara,” ujar Norman dalam keterangan tertulis.

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20%-23%. Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40%-43%.

“Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut”, ujar Norman.

Perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga, perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15%-17% per tahun.

Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Berkaitan penugasan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), dikatakan Norman, kami berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

“Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022.

Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar US$ 2,63 miliar lalu naik menjadi US$ 4,41 miliar pada 2021 dan US$ 5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022.

Begitupula realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp 1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.

KOMPAS.com - Pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg.

Rencana pembatasan BBM subsidi itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Rabu (10/7/2024).

Selama ini, pemerintah menetapkan dua jenis BBM subsidi yang disalurkan melalui Pertamina, yakni Bio Solar dan Pertalite.

Sementara keinginan pemerintah untuk membatasi elpiji 3 kg, yang termasuk gas subsidi, dilontarkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Lantas, apa alasan pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg? Berikut penjelasan Luhut dan Erick.

Alasan pembatasan BBM subsidi

Luhut mengumumkan bahwa pemerintah akan membatasi BBM subsidi ketika membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

Karena alasan itulah pemerintah perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor, salah satunya dengan memperketat pembelian BBM subsidi.

Menurut Luhut, pembatasan BBM subsidi dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Luhut menyampaikan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil, yaitu dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol yang disinggung Luhut adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Menurutnya, bioetanol merupakan pilihan bakar bahan yang lebih baik karena kandungan sulfurnya lebih rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Tingginya kandungan sulfur pada bensin berpotensi berdampak untuk kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun.

Saat ini, kata Luhut, Pertamina sedang mengembangkan bioetanol. Ia berharap, bahan bakar ini bisa segera digunakan.

“Kita hitung di situ, kalau itu terjadi sulfur tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga (berdampak) kepada kesehatan (menghemat) sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS,” imbuh Luhut.

Alasan pembatasan elpiji 3 kg

Sementara itu, Erick menjelaskan, pemerintah ingin pembelian elpiji 3 kg dibatasi karena jumlah impor elpiji terus meningkat.

Catatan Kompas.id pada Senin (22/1/2024) menunjukan, volume impor elpiji Indonesia hampir selalu bertambah sebanyak 5,57 juta ton pada 2018, 5,71 juta ton pada 2019, 6,4 juta ton pada 2020, 6,34 juta ton pada 2021, dan 6,74 juta ton pada 2022.

Pada 2023, penyaluran gas elpiji mencapai 8,6 juta ton di mana 8,03 juta ton di antaranya merupakan elpiji subsidi atau elpiji 3 kg.

Selain mendorong pembatasan elpiji 3 kg, Erick juga berharap supaya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM segera diselesaikan.

“Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Erick juga menuturkan, pemerintah sudah berusaha agar penyaluran elpiji 3 kg, termasuk BBM subsidi, tepat sasaran sehingga tidak digunakan oleh orang dengan latar belakang ekonomi mampu.

Upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi dan gas elpiji tepat sasaran

Terkait wacana pembatasan BBM subsidi, pemerintah melalui Pertamina sebenarnya sudah melakukan pengetatan pembelian dengan program Subsidi Tepat.

Dengan program tersebut, kendaraan roda empat yang membeli Bio Solar diwajibkan memiliki QR Code untuk ditunjukkan kepada petugas SPBU ketika bertransaksi.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (8/5/2024), pemerintah juga sudah menetapkan kuota Pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter.

Pertamina telah melakukan realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter hingga April 2024 dari kuota tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga memberlakukan kewajiban membeli gas elpiji 3 kg menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai Sabtu (1/7/2024).

Itulah alasan pemerintah bakal melakukan pembatasan BBM subsidi dan elpiji 3 kg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berharap pembatasan pembelian energi bersubsidi tak cuma diberlakukan pada bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga elpiji.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong agar revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM bisa cepat rampung.

Namun, di sisi lain Erick menilai pembatasan juga perlu dilakukan pada pembelian elpiji 3 kilogram (kg), sebab impornya terus meningkat.

"Kami sangat mendukung (revisi) Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," ujarnya saat ditemui di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Ia menuturkan, pemerintah saat ini terus mendorong penyaluran BBM dan elpiji subsidi agar tepat sasaran, yakni hanya digunakan oleh orang miskin, bukan malah dikonsumsi oleh orang kaya.

"Ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," imbuh Erick.

Sejalan dengan upaya mendorong penyaluran energi subsidi yang tepat sasaran, pemerintah juga mendorong penggunaan bioetanol melalui implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Adapun bioetanol merupakan jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses ferementasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

Menurut Erick, bioetanol menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Sebab pemerintah tak ingin Indonesia terus bergantung pada impor minyak mentah.

Di sisi lain, Indonesia memang mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, maka selain menggenjot penggunaan kendaraan listrik, tapi juga diharapkan bioetanol bisa menjadi alternatif bahan bakar pada kendaraan yang berbasis energi fosil.

"Karena ke depan, Indonesia kan kebijakannya tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, tetapi dengan adanya 50 persen market EV (kendaraan listrik), dan 50 persen combustion engine atau mobil yang kita kenal, tetapi di situ lebih friendly penggunaan BBM-nya. Apalagi kita punya gula, punya sawit (untuk jadi bahan bakar nabati), itu kan sesuatu yang bagus," papar Erick.

MALANG, iNews.id – Ledakan dahsyat diduga tabung elpiji 3 kg bocor merusak rumah warga di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jumat (5/7/2024). Suara ledakan yang sangat keras itu juga mengagetkan warga hingga radius 50 meter.

Akibat kejadian itu, pemilik rumah Wagiono mengalami luka bakar di tangan kanan, wajah, dada. Korban pun dilarikan ke RS Panti Waluya Sawahan Malang.

Pantauan di lokasi kejadian Jumat petang (5/7/2024), rumah milik Wagiono mengalami kerusakan di bagian dinding dan seluruh kaca rumah pecah. Ledakan itu juga menimbulkan kobaran api hingga membuat satu sepeda motor Honda Beat di depan rumah milik anaknya hangus terbakar.

Adik korban, Mugi (48) mengaku syok dengan ledakan tersebut. "Saat itu, posisi saya sedang betulin pintu depan rumah. Tiba-tiba, ada ledakan keras itu," ungkapnya.

Setelah itu, ia langsung keluar rumah. Bersama dengan warga, ia pun ikut menolong kakaknya, Wagiono yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.

"Langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, karena mengalami luka bakar," katanya.

Tetangga korban, Supardi mengatakan, peristiwa ledakan itu terjadi sekitar pukul 16.50 WIB. Saat itu ia sedang berada di dalam rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan cukup keras.

"Suaranya ledakan keras sampai rumah saya yang jaraknya sekitar 50 meter bergetar. Saat saya datang, ternyata rumahnya pak Wagiono hancur dan sepeda motornya terbakar," kata Supardi.

Dia menuturkan, ledakan itu terjadi saat Wagiono sedang memasang elpiji untuk alat pemanas air. Diduga saat memasang itu ada kebocoran pada selang katupnya, ditambah kondisi rumah yang tertutup.

"Kemungkinan gasnya bocor dan kondisi rumahnya tertutup. Pada saat bersamaan, kompornya masih menyala lalu terjadi ledakan tersebut," bebernya.

Editor: Kastolani Marzuki