Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi mewarnai pemberitaan ANTARA selama sepekan pada 4 November-- 9 November 2024, mulai dari Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani, hingga Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta.

Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan ini yang layak disimak lagi pada pagi ini:

Erick Thohir usulkan merger PTPN dan Perhutani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan merger atau penggabungan perusahaan-perusahaan pelat merah, di antaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani.

Baca selengkapnya di sini

Kementerian BUMN resmi ganti Direksi dan Komisaris Pertamina

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Baca selengkapnya di sini

Menteri UMKM: Penghapusan piutang macet berlaku bagi UMKM Himbara

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan kebijakan menghapus piutang pelaku UMKM berlaku bagi nasabah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar.

Baca selengkapnya di sini

Airlangga: RI harus perhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia harus memperhatikan seluruh kekuatan ekonomi dunia.

Baca selengkapnya di sini

Budi Arie berkomitmen dongkrak jumlah anggota koperasi hingga 60 juta

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan menargetkan dapat menggandakan jumlah anggota koperasi menjadi 60 juta orang dari yang saat ini hanya berkisar di angka 25 juta orang.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku yakin Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat mencapai posisi ke-6 sebagai bank syariah terbesar di dunia.

Erick dalam BYOND by BSI Launching di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa saat ini BSI menempati posisi ke-9 dalam daftar bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Singkat saja bahwa ini BSI, bank syariah secara market capitalization nomor sembilan terbesar di dunia. Dulu nomor 12, sekarang nomor sembilan," kata Erick.

Menuru dia, posisi itu bisa naik menjadi ke-7 bahkan ke-6, sebab Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar kedua di dunia setelah Pakistan.

"Kalau secara data base katanya kita (Indonesia) nomor dua penduduk Muslim terbesar di dunia. Udah nomor dua loh. Nomor satunya Pakistan. Artinya, potensi dari sembilan menuju ke-7, ke-6 ya masih sebuah realita yang bisa digapai," ucap Erick.

Oleh karena itu, ia meminta ke BSI agar tidak berpuas diri dengan posisi ke-9 bank syariah terbesar di dunia, namun harus mampu meningkat hingga minimal di posisi ke-6.

"Dan tadi kembali, jangan berpuas diri, baru nomor sembilan terbesar di dunia," tutur Erick.

Di tempat yang sama, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan optimisme dan pencapaian Bank Syariah Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan pesat menjelang ulang tahunnya yang keempat pada 1 Februari 2025.

Dalam beberapa tahun terakhir, BSI telah berkembang menjadi salah satu bank syariah paling berpengaruh, bahkan kini berada di posisi ke-9 terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Hari ini BSI ada di posisi the best midsize bank yang ada di Indonesia. Kemudian alhamdulillah dengan pergerakan harga saham yang terus meningkat, hari ini BSI adalah bank syariah terbesar nomor sembilan di dunia berdasarkan market capitalization," kata Hery.

Pada posisi September 2024, BSI mencatatkan pertumbuhan profit sebesar lebih dari 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian, rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) di bawah 2 persen, sedangkan cost of credit di bawah 1 persen. BSI terus berupaya memberikan layanan optimal untuk mendukung ekonomi syariah di Indonesia.

"Dan ini adalah bagian persembahan dari kami untuk bagaimana membantu, mendukung, dan juga menjadi energi baru penggerak ekonomi syariah di Indonesia," kata Hery.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membuka cabang di Arab Saudi. Dengan begitu bank syariah terbesar di Indonesia ini dapat memberikan layanan keuangan untuk para jamaah umroh dan haji.

"Saya yakin ke depan bagaimana BSI juga bisa terus memberikan solusi kepada umroh dan haji. Ya ke depan kita dorong (BSI buka cabang di Arab Saudi)," kata Erick dalam press conference peluncuran BYOND by BSI, Sabtu (9/11/2024).

"Sehingga nanti masalah isu-isu data untuk umroh haji dan lain-lain ini bisa disinergikan melalui accessibility daripada BSI ke depan," sambung Erick Thohir

Menurut Erick, saat ini proses pembukaan cabang di luar negeri itu masih menunggu izin resmi dari pemerintah setempat. Jika rencana ini terwujud maka Arab Saudi akan menjadi cabang BSI kedua di luar negeri setelah Qatar.

"Sekarang kita sedang menunggu lisensi pembukaan BSI di Saudi Arabia yang kemarin sudah buka di tentunya Dubai, ya nanti ke Saudi Arabia," ucapnya.

Di luar itu Erick turut mengapresiasi kinerja positif BSI yang berhasil menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Begitu juga dengan pencapaian BSI yang berhasil masuk Top 10 Global Islamic Bank.

"BSI ini bank syariah secara market capitalization nomor 9 terbesar di dunia. Tepuk tangan dong. Dulu nomor 12, sekarang nomor 9," kata Erick.

(hns/hns)

Ya ke depan kita dorong. Ya sekarang kita sedang menunggu lisensi pembukaan BSI di Arab Saudi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, pembukaan cabang PT Bank Syariah Indonesia (BSI) di Arab Saudi masih menunggu lisensi resmi untuk dapat beroperasi dan melayani nasabah di sana.

Erick dalam BYOND by BSI Launching di Jakarta, Sabtu, mengatakan, pihaknya mendorong agar ke depan bagaimana BSI bisa terus memberikan solusi mengenai umrah dan haji.

"Ya ke depan kita dorong. Ya sekarang kita sedang menunggu lisensi pembukaan BSI di Arab Saudi," kata Erick.

Menurut Erick, ekspansi BSI di Arab Saudi akan memberikan kemudahan bagi jamaah umrah dan haji dalam mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

"Ke depan kita dorong BSI untuk terus memberi solusi bagi jamaah umrah dan haji," ujar Erick.

Selain itu, Erick menyebutkan bahwa BSI sebelumnya telah membuka cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai langkah awal dalam memperluas jaringan layanan internasional. Dubai menjadi lokasi strategis BSI dalam melayani komunitas internasional dan diaspora Indonesia.

Ekspansi BSI di Timur Tengah ini, menurut Erick, bukan hanya untuk meningkatkan layanan keuangan syariah tetapi juga memperkuat aksesibilitas bagi nasabah dalam hal transaksi finansial terkait ibadah.

"Yang kemarin sudah buka tentunya di Dubai. Ya nanti ke Arab Saudi. Sehingga nanti masalah isu-isu data untuk umrah, haji dan lain-lain, ini bisa disinergikan melalui accessibility dari pada BSI ke depan," ujar Erick.

Erick mengapresiasi kinerja Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan jajaran manajemen yang dianggap progresif dalam mengembangkan layanan bagi jamaah haji dan umrah.

Menurut dia, kehadiran BSI di Arab Saudi dapat membantu jamaah mengelola keuangan mereka lebih mudah selama di tanah suci.

"Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Dirut (BSI Hery Gunardi) dan seluruh manajemen. Ini perkembanganya, percepatannya luar biasa, saya apresiasi," ucap Erick.

Sebelumnya sejak Agustus 2023, BSI mendapatkan lisensi atau mandat dari otoritas di Dubai untuk beroperasi secara penuh.

Setelah dua tahun beroperasi di Dubai, kini kantor cabang BSI tersebut sudah mengantongi izin dari otoritas setempat untuk dapat melaksanakan aktivitas perbankan secara penuh.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi mengatakan bahwa pihaknya menggencarkan branding untuk kantor cabang BSI di Dubai, Uni Emirat Arab, dengan memperbanyak sarana promosi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana membuat proyek besar hunian terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD). Proyek tersebut akan disampaikan Erick kepada Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini akan menjadi program 100 hari kinerja kedua menteri itu. Hal ini dikatakan Erick usai melalukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024).

"Insyaallah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau beliau berkenan untuk ke Pak Prabowo program 100 hari kami nanti salah satunya ada TOD yang terbaru," kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Erick mengatakan rencananya dibangun 900 unit hunian berkonsep TOD. Namun, Erick belum mau memberikan informasi pasti akan di mana proyek tersebut dibangun.

"Unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi. Kita akan coba dorong juga," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Erick akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

Jakarta -

Perum Bulog dikabarkan akan melepas status BUMN, dan menjadi sebuah badan yang langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto. Hal ini pertama kali disampaikan Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11) lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara merespons hal itu. Erick menilai Bulog yang langsung di bawah Presiden dapat membantu upaya pemerintah untuk secepat-cepatnya swasembada pangan.

"Nah, saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR katanya sudah mulai menggodok itu jadi badan,dan saya setuju," kata Erick saat ditemui wartawan di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Karena gini loh, kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar. Iya kan?" ucapnya lagi.

Ia menyebut perubahan status menjadi penting mengingat salah satu tugas Bulog adalah menyalurkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau biasa disebut sebagai operasi pasar.

"Selalu petani mengeluh, harganya jatuh nggak ada yang beli. Iya kan? Harganya mahal, ya juga tidak diapresiasi. Padahal kan kalau harga mahal, petaninya dapat income-nya lebih. Nah, equilibrium (keseimbangan) ini memang harus di Bulog," terangnya.

Di sisi lain, menurut perhitungan Erick, Bulog membutuhkan biaya sebesar Rp 26 triliun untuk melakukan operasi pasar. Walaupun dalam pelaksanaan operasi pasar itu Bulog bisa rugi hingga Rp 5-6 triliun.

"Jadi bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini mungkin sulit, dan saya pernah paparan di komisi VI Bulog itu perlu Rp 26 triliun di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus (menyebabkan kerugian kepada Bulog) Rp 5-6 triliun," katanya.

"Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi pimpinan Bulog dibilang (sebabkan) kerugian negara, kasihan. Dia suruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara," tambah Erick.

Sebagai informasi, sebelumnya Direktur Utama Bulog Wahyu Suparno mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Di mana selama ini status Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

Dalam aturan tersebut, Bulog yang selama ini termasuk dalam BUMN sektor pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus. Namun saat ini Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

"Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim," kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) lalu.

(hns/hns)

Jakarta -

PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) telah melakukan prosesi Penandatanganan perjanjian jual beli emas di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Nico Kanter. Proses ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir serta Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas pada awalnya menjelaskan saat ini Freeport Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi emas batangan sebanyak 50-60 ton setiap tahun tergantung pada kadar bijih emas yang ditambang.

Melalui perjanjian yang baru ditandatangani itu, PTFI akan menjual sebanyak 30 ton emas kepada Antam setiap tahunnya. Di mana perjanjian jual beli ini berlaku untuk 5 tahun ke depan, sehingga total yang dijual mencapai 150 ton emas batang.

Di luar itu, ia menyebut Antam bisa membeli lebih banyak emas batangan hasil produksi Freeport Indonesia jika memang diperlukan. Artinya Antam akan menjadi prioritas utama pembelian PTFI di luar pesanan 30 ton emas batangan per tahun tadi.

"Ruang lingkupnya (perjanjian penjualan) kira-kira 30 ton yang akan di offtake (setiap tahun). Kalau Antam butuh lebih, kami juga siap dan kontraknya tahap ini 5 tahun," kata Tony dalam sambutannya.

Menurut Tony nilai transaksi pembelian emas batangan antara Freeport dengan Antam ini mencapai US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 200 triliun. Namun nilai tersebut bisa berubah berdasarkan harga emas yang berlaku.

"Kalau dihitung dengan jumlah nilai (transaksi pembelian emas) US$ 12,5 miliar atau sekitar Rp 200 triliun, dan ini tentu saja sangat membanggakan emas yang diproduksi (PTFI) dikonsumsi oleh Antam dan memberikan nilai tambah di Indonesia," terangnya.

Tahapan Pembelian Emas

Tahap awal pembelian emas ini akan dilakukan pada Desember 2024 nanti. Di mana untuk tahap ini PTFI akan memproduksi sekitar 500 kilogram emas batangan dan sisanya akan dikirim sepanjang 2025 hingga mencapai total 30 ton.

"Rencananya itu di bulan Desember kita mulai akan produksi 500 kilogram. (Sisanya) bertahap karena dia perlu ramp-up juga nggak bisa langsung produksi kapasitas penuh. Remp-up, berapapun yang kita produksi akan kita prioritas untuk Antam," ucapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Antam Nico Kanter mengatakan pembelian emas batangan dari PT Freeport Indonesia adalah salah satu bukti nyata dari program hilirasi dan industrialisasi yang dicanangkan pemerintah.

Sebab selama ini Antam melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri alias impor. Sehingga perjanjian pembelian emas senilai Rp 200 triliun tadi dapat menjadi penyelamat pengeluaran devisa negara.

"Kepada importasi (pembelian emas dari luar negeri) tadi sudah sampaikan pak Hendi bisa di-save ratusan triliun," ucapnya.

Meski begitu ia tidak menutup kemungkinan Antam tetap melakukan pembelian emas batangan dari luar negeri jika ternyata di luar perjanjian tadi Freeport tidak sanggup memproduksi.

"Untuk agreement ini masih dalam kapasitas produksi yang 30 ton. Jadi ya akan kita pakai semua, kalau memang kebutuhannya meningkatkan kita akan impor kalau memang harus impor. Tapi selama ini bisa diproduksi dalam negeri tentu kita ambil dalam negeri," jelas Niko.

(hns/hns)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

(fdl/fdl)

kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa hingga kini dari 47 BUMN yang dinaungi kementerian yang dipimpinnya, tersisa tujuh perusahaan milik negara yang masih dalam proses penyehatan.

Ia menambahkan, solusi untuk mempercepat proses tersebut terus diperbaharui sesuai perkembangan yang terjadi agar keberlanjutan BUMN semakin berkembang.

"Dari 47 BUMN sebanyak 40 BUMN atau sekitar 85 persen sehat, dan 7 BUMN sisanya dalam proses penyehatan. Artinya itu hal yang positif dan kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Erick menyebut ketujuh BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Percetakan Negara.

Erick menjelaskan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu. Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama, Hot Strip Mill 1.

"Ini tentu mengganggu operasional secara menyeluruh. Kami sedang mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel, Ebitda yang positif. Termasuk yang mengalami kebakaran itu, apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini kami sedang mencari jalan," jelasnya.

Adapun kinerja Bio Farma disebutnya mengalami tekanan akibat impairment vaksin COVID-19 VGR, yang berdampak pada penurunan nilai aset dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Karena waktu itu memang kami ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan jika ada gelombang COVID-19 berikutnya saat itu.”

Kemudian, proses penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan diselesaikan melalui jalan restrukturisasi.

Sementara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatanganan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.

“Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kata dia, tengah menunggu proses likuidasi, di mana 99,9 persen berhasil direstrukturisasi.

Lalu, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN untuk mengarahkan bisnis Perumnas ke program hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kami minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Untuk Percetakan Negara, Erick mengatakan seiring dengan minimnya permintaan dari negara, perusahaan akan fokus pada pemanfaatan aset yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa hingga kini dari 47 BUMN yang dinaungi kementerian yang dipimpinnya, tersisa tujuh perusahaan milik negara yang masih dalam proses penyehatan.

Ia menambahkan, solusi untuk mempercepat proses tersebut terus diperbaharui sesuai perkembangan yang terjadi agar keberlanjutan BUMN semakin berkembang.

"Dari 47 BUMN sebanyak 40 BUMN atau sekitar 85 persen sehat, dan 7 BUMN sisanya dalam proses penyehatan. Artinya itu hal yang positif dan kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Erick menyebut ketujuh BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Percetakan Negara.

Erick menjelaskan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu. Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama, Hot Strip Mill 1.

"Ini tentu mengganggu operasional secara menyeluruh. Kami sedang mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel, Ebitda yang positif. Termasuk yang mengalami kebakaran itu, apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini kami sedang mencari jalan," jelasnya.

Adapun kinerja Bio Farma disebutnya mengalami tekanan akibat impairment vaksin COVID-19 VGR, yang berdampak pada penurunan nilai aset dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Karena waktu itu memang kami ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan jika ada gelombang COVID-19 berikutnya saat itu.”

Kemudian, proses penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan diselesaikan melalui jalan restrukturisasi.

Sementara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatanganan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.

“Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kata dia, tengah menunggu proses likuidasi, di mana 99,9 persen berhasil direstrukturisasi.

Lalu, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN untuk mengarahkan bisnis Perumnas ke program hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kami minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Untuk Percetakan Negara, Erick mengatakan seiring dengan minimnya permintaan dari negara, perusahaan akan fokus pada pemanfaatan aset yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024