Eks Menkopolhukam Mahfud MD merespons Mayor Teddy Indra Wijaya yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). Mayor Teddy tak perlu melepaskan status keanggotaannya sebagai prajurit TNI.

"Oh, ya mungkin baru pertama ya [tanpa perlu mundur dari militer], enggak tahu, nanti kan ada [perubahan aturan soal Seskab]. Jadi, biarkan bekerja dulu, menurut saya. Saya kira Pak Prabowo mampu memilih yang terbaik," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (22/10).

Mahfud tidak melihat apa yang terjadi dalam kasus Mayor Teddy ini adalah bentuk dari dwifungsi yang lahir kembali.

"Kalau saya sih gak pernah berpikir itu ya [lahirnya dwi fungsi ABRI], belum melihat gambaran dan uratnya," terangnya.

Menurutnya tidak perlu ada hal yang dipertentangkan antara hubungan militer dengan sipil. Sebab, sudah ada porsinya masing-masing.

"Menurut saya sipil militer ya tidak perlu dipertentangkan karena itu ada fungsi masing-masing ya. Militer punya fungsi sendiri untuk pertahanan, keutuhan ideologi negara kita. Sedangkan sipil itu juga sama, tetapi dari sudut-sudut yang lain," sambungnya.

Mayor Teddy akhrinya dilantik sebagai Seskab. Posisi Teddy sebagai tentara aktif dan jabatan Sekretaris Kabinet sempat dipertanyakan.

Sebab, Seskab seharusnya jabatan setingkat menteri yang tidak bisa diisi oleh tentara dengan level pangkat mayor. Belakangan, ada Perpres baru yang menurunkan level Sekretaris Kabinet menjadi di bawah Kemensetneg dan level jabatan setara Eselon II.

Dengan kondisi ini, Teddy bisa menjabat Sekretaris Kabinet tanpa harus keluar dari TNI. Sebab, Eselon II bisa diisi perwira menengah sampai tertinggi jenderal bintang 1.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Seskab kini sudah digabung dengan Mensesneg. Begitupun disebutnya bahwa posisi yang diberikan ke Teddy itu kini tidak setingkat menteri.

Hal ini pun diamini oleh TNI AD, Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Dia mengatakan dengan begitu Mayor Teddy bisa tetap mempertahankan statusnya sebagai Prajurit TNI.

Pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra soal pelanggaran HAM'98 tak masuk pelanggaran HAM berat sempat menuai kontroversi. Belakangan, Yusril sudah mengklarifikasi.

Eks Menkopolhukam Mahfud MD memberikan pandangannya soal pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1998.

Mahfud pun menjelaskan, penentuan peristiwa termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, ada di tangan Komnas HAM.

"Gini, yang menyatakan menurut undang-undang ya, menurut undang-undang, menurut TAP MPR, pelanggaran HAM berat itu harus diselidiki. Sesudah diselidiki, ada 18 pelanggaran HAM berat, 5 sudah diadili ya. Tapi 34 tersangkanya itu bebas semua," kata Mahfud di Kantor Kementerian, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM menurut undang-undang," jelasnya.

Mahfud bercerita, ia ikut mengadvokasi 12 pelanggaran HAM berat saat dia menjabat sebagai Menkopolhukam di era Presiden Jokowi. Di sana ada peristiwa 1998 yang dinyatakan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat.

"Maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM itu ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga, yang menurut undang-undang berwenang untuk menetapkan," kata dia.

"Sebaliknya yang dipaksakan, disuruh jadikan pelanggaran HAM berat, Padahal menurut Komnas HAM tidak, itu saya, Menkopolhukam menganggap tidak ada," terangnya.

Berikut 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud Mahfud:

Pernyataan Yusril

Pernyataan kontroversial Yusril awalnya terlontar saat ditanya wartawan apakah peristiwa 98 termasuk pelanggaran HAM berat. Dia pun hanya menjawab "enggak" atas pertanyaan itu, Senin (21/10).

Akan tetapi, kemudian dia memberikan klarifikasinya. Dia mengatakan apa yang ditanyakan kepadanya itu sebelumnya tidak terlalu jelas.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

"Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau Memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," jelas dia.

Beredar surat edaran dari Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Dalam surat itu, dia memerintahkan para kepala desa di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten, untuk hadir dalam peringatan Haul ibundanya.

Surat itu ditandatangani pada 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara haul dilaksanakan hari ini 22 Oktober 2024 pagi di pondok pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun.

Beredarnya surat ini menjadi sorotan salah satunya dari eks Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam unggaha di akun twitternya, @mohmahfud, Selasa (22/10), Mahfud memberi saran pada Yandri atas beredarnya surat ini.

Sampai saat ini, belum ada keterangan dari Yandri maupun PAN tempat dirinya bernaung.

Selain soal kop surat kementerian, posisi politik Yandri juga jadi sorotan. Sebab, istri Yandri, Ratu Zakiyah, sekarang berstatus sebagai Calon Bupati Serang. Ratu berpasangan dengan Najib Hamas.

Pasangan Ratu Zakiyah-Najib Hamas diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mengarungi Pilkada Serang yang terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, NasDem, PSI, Perindo, Garuda, PBB dan Partai Prima.

Mantan Capres Ganjar Pranowo — yang tidak hadir dalam pelantikan Prabowo-Gibran di gedung MPR — mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI. Politikus PDIP ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukungnya saat kontestasi Pilpres 2024.

"Hari ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas pelantikan sebagai Presiden RI. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pendukung dan relawan, para guru yang memikul tanggung jawab besar untuk mendidik putra putri kita, para petani, buruh pabrik, nelayan, pedagang kecil, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pekerja kreatif, dan anak-anak muda yang menaruh kepercayaan kepada kami, saya, dan tentu saja pada Pak Mahfud MD," ujar Ganjar dalam video yang diunggah di akun X miliknya, Minggu (20/10) siang.

Hari ini, selain Ganjar, Mahfud MD juga tidak hadir dengan alasan menjenguk ibunya yang berusia 94 tahun di Surabaya. Ketum PDIP Megawati juga absen karena sakit flu.

Hanya eks capres Anies Baswedan yang hadir di pelantikan Prabowo. Sedangkan pasangan Anies di pilpres, Cak Imin, saat ini telah merapat ke Prabowo dan menjadi calon menteri.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, seluruh relawan pendukung telah bekerja keras memberikan suara mereka dengan harapan agar pemerintahan yang baru mampu mewujudkan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan warga.

"Sekarang saatnya kita bergerak bersama. Indonesia adalah milik kita bersama. Masa depan hanya bisa kita bangun dengan pemikiran yang baik buat kita hari ini dengan orang yang bekerja dengan sebaik-baiknya hari ini bukan dengan percekcokan yang tidak berkesudahan," ucap Ganjar yang berbaju hitam dan berjaket warna krem ini.

Salah satu ketua PDIP ini mengingatkan masyarakat untuk perlu mengembangkan sikap respect terhadap perbedaan satu sama lain demi mencapai tujuan bersama, menciptakan negara yang sejahtera, dan pemerintahan yang adil bagi setiap warga, di mana pun mereka tinggal.

"Perjalanan suatu bangsa kita tahu tidak akan pernah lurus-lurus saja. Begitu juga perjalanan kita akan selalu ada tantangan yang membuat jalan kita berkelok-kelok, tapi cita-cita kita tidak pernah berubah. Indonesia harus menjadi rumah bersama bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke," kata Ganjar.

Pemikiran dan tindakan terbaik hari inilah yang akan menentukan rumah seperti apa yang akan diwariskan pada anak cucu di masa depan.

"Mari kita bergandeng tangan, bekerja bersama, dan berkomitmen demi masa depan Indonesia yang lebih mulia. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semuanya," tutup pria yang pernah menjadi gubernur Jateng dua periode ini.

===

Saksikan kumparan Info A1 LIVE Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 mulai pukul 09.00 - 18.30 WIB hanya di YouTube kumparan. Informasi selengkapnya dapat kamu akses di: kum.pr/pelantikan2024!

Terkait Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, Bos Reku ingatkan tingkat stres investor kripto di Indonesia yang cukup tinggi se-Asia Tenggara.

Investasi seringkali memicu rasa cemas dan khawatir. Reku menekankan pentingnya kesiapan mental dalam berinvestasi. Literasi keuangan membantu mengelola emosi saat pasar fluktuatif.

Dalam memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Reku sebagai platform investasi aset global menggarisbawahi pentingnya membangun kesiapan mental dalam menghadapi fluktuasi pasar. Jesse Choi, selaku Co-CEO Reku, menekankan bahwa hubungan antara psikologi dan investasi menjadi sangat erat, khususnya dalam situasi pasar yang dinamis.

“Psikologi investasi merupakan faktor penting yang menentukan kesiapan berinvestasi. Kesiapan mental dalam berinvestasi perlu dimiliki investor, termasuk investor kripto dan di semua instrumen investasi. Sebab, fluktuasi harga terjadi di semua instrumen. Sehingga terdapat tendensi investor tertekan dengan kondisi pasar yang sedang kurang baik, serta FOMO saat aset tertentu sedang naik harga,” ungkap Jesse dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/10/2024) terkait momen Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober 2024 ini.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan mental berinvestasi membantu investor kripto secara khusus agar membuat keputusan lebih bijak, baik saat pasar sedang menghijau maupun terkoreksi.

Indonesia di Peringkat ke-2 di Dunia untuk Minat Kripto RWA

Menyoal relasi mental investasi dan investor kripto, Jesse mengutip laporan dari Coinkickoff yang terbit pada April 2024 lalu, yang menyebutkan bahwa Indonesia mencatat tingkat stres tinggi terkait kripto di Asia Tenggara, yaitu sebesar 19,2 persen.

“Kendati riset tersebut berfokus pada relasi investor kripto dan nilai aset kripto yang cenderung lebih volatil, fenomena serupa juga berpotensi terjadi pada investor di instrumen lain seperti saham, reksadana, emas, serta aset lainnya,” jelas Jesse.

Ia menambahkan bahwa literasi keuangan memainkan peran penting dalam membantu investor mengelola emosi.

“Literasi investasi semestinya bukan hanya mencakup cara kerja aset tertentu, namun juga mengedukasi pengelolaan emosi dan disiplin dalam menerapkan strategi investasi,” kata Jesse. Ia juga menekankan pentingnya mengetahui tipe investor untuk menentukan instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan.

Salah satu cara Reku membantu investor adalah melalui fitur Investor Personality Test, yang memungkinkan pengguna untuk memahami kepribadian finansial dan alokasi investasi yang ideal.

Jesse menyebutkan, fitur ini memberikan panduan yang membantu investor lebih percaya diri dalam berinvestasi, tetapi tetap waspada terhadap risiko keputusan yang terlalu berani tanpa analisis yang matang, serta menghindari panic selling saat pasar terkoreksi.

Selain itu, Jesse juga menyoroti peran penting literasi dalam edukasi keuangan. Ia menyatakan bahwa Reku bekerja sama dengan berbagai pegiat finansial untuk mengedukasi masyarakat, tidak hanya tentang aset kripto, tetapi juga manajemen keuangan dan strategi alokasi dana.

Indonesia Masuk 12 Besar Negara Pemilik Kripto Terbanyak di Dunia Tahun 2024

“Kami mengadakan kegiatan seperti roadshow di 10 kota Indonesia dengan berbagai mitra, termasuk Tether, serta mengadakan diskusi di komunitas Telegram yang memiliki puluhan ribu anggota,” tambah Jesse.

Dengan adanya inisiatif ini dan terkait Hari Kesehatan Mental Sedunia, Jesse berharap bahwa investor dapat lebih siap dalam menghadapi dinamika pasar, khususnya dalam berinvestasi pada aset kripto dan Saham AS.

“Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong edukasi bagi masyarakat. Ke depannya, mudah-mudahan investor dapat lebih membangun manajemen emosional terhadap fluktuasi investasi sehingga bisa terus mengambil keputusan investasi yang strategis dan terukur,” tutup Jesse. [ps]

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan siap datang ke acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih RI 2024-2029 di MPR-RI, pada 20 Oktober 2024.

Dia bersedia datang jika memang ada undangan, namun hingga saat ini Mahfud mengaku belum menerima undangan pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Datang kalau diundang ke MPR. Tapi sampai saat ini undangannya belum ada. Mungkin belum dikirim," kata Mahfud saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Mahfud juga memastikan, eks calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo akan hadir jika mendapat undangan pelantikan.

"Saya dengar Pak Ganjar akan datang," tuturnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan dirinya akan menghormati hasil Pilpres 2024 meskipun dalam kontestasi dia merasa menjadi sosok yang paling tepat untuk dipilih.

"Saya lebih baik dan sebagainya. Tapi rakyat menilai yang lebih baik Pak Prabowo, ya harus kita hormati. Oleh sebab itu, ketika dilantik saya akan menghormati," tuturnya.

Pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029 dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta.

Pelantikan ini akan dimasukkan ke dalam Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 2024-2029, berbeda dengan pelantikan presiden dan wakil presiden periode sebelumnya yang hanya dilakukan melalui Keputusan KPU dan Berita Acara Pelantikan MPR.

Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD merespons soal diskusi yang diselenggarakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi (28/9) yang dibubarkan paksa oleh sejumlah orang.

Mahfud meminta kepada aparat untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Ya, aparat seharusnya bertindak," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Pasalnya, Mahfud menegaskan bahwa berdasarkan video yang beredar sudah tampak jelas wajah pelaku, sehingga memudahkan untuk dilakukan pencarian.

"Karena gambarnya ada, polisinya juga ada tinggal ditanya siapa ini, kan gitu, itu aja," ucap dia.

Diskusi yang diselenggarakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi (28/9), dibubarkan paksa oleh sejumlah orang.

Acara diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun hingga mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin ini, dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang tidak dikenal saat baru akan dimulai.

Sekelompok orang tak dikenal itu merusak properti seperti banner, hingga proyektor di atas mimbar diskusi.

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara dalam rapat paripurna VII, masa sidang I, tahun 2024-2025, Kamis (19/9) lalu.

Dengan revisi Undang-Undang tersebut, jumlah menteri yang sebelumnya dibatasi sebanyak 34 orang menjadi tidak terbatas.

Lalu apa pendapat Mahfud MD tentang disahkannya revisi Undang-Undang ini?

"Ya ndak papa, sejak dulu juga presiden itu boleh mengangkat menteri berdasarkan kebutuhan," kata Mahfud ditemui di UGM, Kamis (26/9).

Mahfud menjelaskan dahulu Undang-Undang Kementerian dibuat untuk membatasi jumlah menteri.

"Agar tidak eksesif ya, kalau sekarang dianggap itu tidak tepat ya diundangkan yang baru kan boleh saja," katanya.

"Itu cara bernegara kan cara keberadaban di dalam bernegara itu begitu yang perlu diubah undang-undang ya ubah undang-undang yang penting semuanya demokratis jujur terbuka," tegasnya.

Masa jabatan anggota DPR periode 2024-2029 hampir berakhir. Menjelang akhir masa jabatan, Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang salah satu revisinya adalah tidak mengatur jumlah kementerian.

Revisi undang-undang itu disiapkan sebagai payung hukum teranyar bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun kabinet besarnya yang dikabarkan akan membentuk 44 kementerian dan lembaga.

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada 14 September 2024, Arsjad Rasjid diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan ini disertai dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yang terpilih secara aklamasi dengan dukungan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain melanjutkan kepemimpinan Arsjad hingga 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya untuk memimpin satu periode penuh dari 2024 hingga 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Bhima Yudhistira, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), menyayangkan terjadinya perpecahan di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini berpotensi menghambat pembangunan, mengingat peran penting Kadin sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi dari para pelaku usaha.

Terpecahnya Kadin dapat membuat aspirasi dari pelaku usaha tidak tersampaikan dengan lancar kepada pemerintah. “Dari sisi pemerintah (perpecahan) ini akan menimbulkan kebingungan, Kadin mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi pengusaha,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Senin, 16 September 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait perbedaan antara ketua umum hasil Munas, Arsjad Rasjid, dan ketua umum hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Supratman mengatakan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, menanggapi dugaan bahwa Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisi Ketua Umum Kadin karena pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud. Menurut Dhaniswara, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat Arsjad dari jabatan pimpinan Kadin.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” kata Dhaniswara, pada Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara menyatakan bahwa Arsjad Rasjid telah mengajukan cuti sementara sebagai Ketua Umum Kadin saat mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024, dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus serta Anindya Bakrie. Ia juga menambahkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI)—sepakat hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam konferensi pers pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

MYESHA FATINA RACHMAN I OYUK IVANI S I RACHEL FARAHDIBA S I HANIN MARWAH I YUDHONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada 14 September 2024, Arsjad Rasjid diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin. Dalam sidang tersebut, para peserta sepakat menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan ini disertai dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029, yang terpilih secara aklamasi dengan dukungan 21 Pimpinan Kadin Daerah dan 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain melanjutkan kepemimpinan Arsjad hingga 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya untuk memimpin satu periode penuh dari 2024 hingga 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Bhima Yudhistira, Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), menyayangkan terjadinya perpecahan di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berpendapat bahwa hal ini berpotensi menghambat pembangunan, mengingat peran penting Kadin sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan nasihat dan aspirasi dari para pelaku usaha.

Terpecahnya Kadin dapat membuat aspirasi dari pelaku usaha tidak tersampaikan dengan lancar kepada pemerintah. “Dari sisi pemerintah (perpecahan) ini akan menimbulkan kebingungan, Kadin mana yang akan diundang dalam rapat-rapat untuk menyerap aspirasi pengusaha,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Senin, 16 September 2024

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah tidak campur tangan dalam urusan internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait perbedaan antara ketua umum hasil Munas, Arsjad Rasjid, dan ketua umum hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

"Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya," ujar Supratman di Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Supratman mengatakan, Pemerintah pada prinsipnya hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum organisasi itu.

Nurdin lalu membeberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad dan menjadi alasan ia didongkel dari posisinya di pucuk pimpinan Kadin lewat Munaslub Kadin Sabtu, 14 September 2024.

Ia menjelaskan, Arsjad dinilai telah melanggar pasal 14 dalam UU AD/ART yang membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen.

"Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum kadin harus menjaga independensi daripada kadin. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub kemarin.

Sementara itu, Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, menanggapi dugaan bahwa Arsjad Rasjid dilengserkan dari posisi Ketua Umum Kadin karena pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud. Menurut Dhaniswara, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat Arsjad dari jabatan pimpinan Kadin.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” kata Dhaniswara, pada Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara menyatakan bahwa Arsjad Rasjid telah mengajukan cuti sementara sebagai Ketua Umum Kadin saat mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024, dan pengajuan tersebut disetujui oleh Dewan Pengurus serta Anindya Bakrie. Ia juga menambahkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam AD/ART.

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia—Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI)—sepakat hanya mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Dalam konferensi pers pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal, Presiden KSPI, menjelaskan alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut.

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

MYESHA FATINA RACHMAN I OYUK IVANI S I RACHEL FARAHDIBA S I HANIN MARWAH I YUDHONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 14 September 2024, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Arsjad Rasjid didemisionerkan sebagai Ketua Umum Kadin. Pada sidang tersebut, peserta sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Penolakan tersebut diikuti dengan pengangkatan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024/2029 yang terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Selain meneruskan periode kepemimpinan Arsjad sampai 2026, peserta Munaslub juga menyetujui Anindya memimpin selama satu periode penuh terhitung mulai 2024 sampai 2029.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024, pada 14 September 2024.

Pada kesempatan berbeda, Anindya mengklaim penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin telah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Munaslub ini adalah inisiatif Kadin daerah atau asosiasi. Mereka yang buat panitia yang menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” kata Anindya, pada 15 September 2024.

Sementara itu, pelengseran dirinya membuat Arsjad mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait Munaslub Kadin. Pada surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada 14 September 2024 ilegal yang telah menyimpang dari AD/ART Kadin Indonesia dan sudah disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART Kadin.

“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad, pada 15 September 2024.

Arsjad juga menjelaskan AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub, di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa (ALB) dan tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun ALB untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

Penyelenggaraan Munaslub hanya dihadiri sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Selain itu, ALB hanya sekitar 25 dari 221 anggota yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Arsjad juga menyebut pimpinan sidang Munaslub tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

Oleh karena itu, sesuai pasal 11 UU Nomor Tahun 1987 tentang Kadin, Arsjad meminta pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menegakkan AD/ART dan tidak ada dualisme Kadin.

“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” ucap Arsjad.

Lengsernya Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin juga memunculkan dugaan adanya pengaruh terhadap dukungan untuk Ganjar dalam Pilpres 2024. Sebab, Arsjad dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. Namun, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. membantahnya. Dhaniswara menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan dilengserkannya Arsjad.

“Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ujar Dhaniswara.

Dhaniswara mengatakan, Arsjad Rasjid saat menjadi Ketua TPN Ganjar-Mahfud telah mengajukan berhalangan sementara sebagai Ketua Umum Kadin. Pengajuan itu telah disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

RACHEL FARAHDIBA R | OYUK IVANI S | ADIL AL HASAN | HAN REVANDA PUTRA

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyinggung proses pengusutan dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang diterima oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep. Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memeriksa Kaesang terkait dugaan gratifikasi itu.

"Kita tak bisa memaksa KPK memanggil Kaesang. Tergantung i'tikad KPK saja. Tapi kalau alasannya karena Kaesang bukan pejabat, maka perlu dikoreksi dalam 2 hal," kata Mahfud melalui cuitan di akun X pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip Jumat (6/9).

Sebelumnya sejumlah pembelaan untuk Kaesang muncul. Salah satunya dari Wali Kota Medan yang juga merupakan kakak ipar Kaesang yang menyebut Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu bukanlah pejabat negara sehingga tak pas bila dimintai klarifikasi.

"Kalau alasan hanya karena buka pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya. Ini sudah dinyatakan oleh KPK via Alex Marwata dan Pimpinan PuKat UGM," kata dia.

Kaesang saat ini berkutat dengan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER. Jet ini disebut-sebut sebagai milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited.

Penggunaan jet pribadi ini terendus usai istrinya, Erina Gudono membagikan konten di Instagram Story saat bepergian ke Amerika Serikat Bersama Kaesang untuk mengurus kelanjutan pendidikan S2 di University of Pennsylvania di Negeri Paman Sam. Kaesang hingga kini belum memberi penjelasan soal perjalanan bersama Erina itu.

Gratifikasi Bukan Pejabat Negara

Mengenai status Kaesang sebagai bukan pejabat negara, Mahfud mengatakan tidak bisa menjadi dasar untuk menghentikan pengusutan. Ia mengatakan sudah ada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang terungkap setelah dilacak melalui keluarga.

Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini mencontohkan kasus gratifikasi dan suap yang menyeret eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun. Kasus yang menyita perhatian publik pada pertengahan 2023 itu terungkap setelah anak Rafael, Mario Dandy Satrio, terseret kasus pidana penganiayaan.

Kasus Gratifikasi itu terendus setelah masyarakat menyorot gaya hidup mewah anak Rafael yang dinilai tidak sesuai dengan profil penyelenggara negara. KPK kemudian melacak kaitan harta Mario Dandy dengan jabatan Rafael sehingga terbongkar kasus suap dan gratifikasi.

Dalam perkara gratifikasi dan suap, Rafael dinyatakan bersalah dan dihukum 14 tahun penjara. Hal ini pulalah yang menurut Mahfud membuat kasus Kaesang tidak bisa hanya dilihat dari posisi Kaesang sebagai penyelenggara negara atau bukan.

“Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya,” ujar Mahfud seperti dikutip dari akun X @mohmahfudmd.

Sementara itu, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa dugaan gratifikasi terhadap pejabat negara harus mendapat perhatian yang sama. Penegakan prinsip semua orang sama di mata hukum menurut Christina perlu dilakukan agar praktik tersebut tidak menjadi sebuah kewajaran.

"Perlu menjadi keresahan bahwa praktik gratifikasi yang sedemikian rupa tetap umum dilakukan jika tidak dinormalisasi oleh pejabat atau bahkan sampai ke aparat penegak hukum dari sumber yang berbagai macam," kata Christina.

Menurut dia, gratifikasi merupakan penyebab birokrasi maupun penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan muruah. Ia menilai gratifikasi menciptakan konflik kepentingan di antara pihak yang terlibat.

Ia menyebut dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi oleh Kaesang seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya. Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga harus ditelusuri agar isu tersebut tidak sekadar menjadi pembicaraan hangat. Ia menyebut gratifikasi menunjukkan adanya permasalahan integritas, profesionalisme, dan etika pada pejabat publik.