JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kepemilikan jam tangan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar yang harganya ditaksir sekitar Rp 1 miliar.

Kepemilikan jam tangan tersebut tidak tercantum dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Qohar.

"Sedang didalami di internal KPK dulu," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, Abdul Qohar siap mengklarifikasi LHKPN-nya terkait kepemilikan jam mahal.

“Kalau ditanyakan ya kita jawab, gitu ya,” kata Abdul Qohar, Minggu (3/11/2024) malam, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun demikian, Abdul Qohar mengatakan bahwa jam tangan tersebut sudah dibeli sejak 5 tahun lalu dan tidak pernah dipertanyakan sebelumnya.

“Jadi jam tangan saya ini 5 tahun yang lalu harganya Rp 4 juta. Kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama betul enggak, gitu ya,” kata dia.

Bahkan, Abdul Qohar mengaku tidak mengetahui merek jam tangan yang ia kenakan itu.

Ia pun heran jam tangan itu baru menjadi sorotan akhir-akhir ini, padahal jam tersebut ia beli sejak belum menjabat sebagai direktur penyidikan.

“Jam tangan ini selalu saya pakai, tapi kenapa kok baru sekarang ditanyakan,” ujar Abdul Qohar melanjutkan.

Ia menuturkan, kondisi jam tangan itu pun sudah tidak mulus seperti baru karena telah lama ia kenakan.

“Ini bautnya sudah hilang ini 2 ini. Kalau saya lihat di medsos itu, mewah ada merah-merahnya ada yang bilang harganya Rp 850 juta ada yang bilang lagi Rp 1,2 miliar,” kata Abdul Qohar.

Adapun jam tangan yang dikenakan oleh Dirdik Abdul Qohar pada beberapa konferensi pers menjadi perbincangan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

Warganet menduga bahwa jam tangan yang dikenakan Qohar bermerek Audemars Piguet dan diperkirakan harganya mencapai Rp 1 miliar.

LHKPN Qohar pun jadi sorotan karena LHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2024, total harta kekayaan Qohar adalah sebesar Rp 5,6 miliar dan jam tangan tersebut tidak dimasukkan daftar harta kekayaannya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan bahwa penetrasi industri asuransi jiwa pada semester I-2024 mencapai 0,8% dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan jangkauan, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai 6,6% dari total populasi.

Menanggapi data tersebut, BNI Life menyatakan bahwa penguatan kanal digital berpotensi meningkatkan penetrasi asuransi jiwa, meskipun kontribusi dari kanal digital masih lebih rendah dibandingkan dengan kanal lain seperti bancassurance, telemarketing, dan agency.

Direktur Keuangan BNI Life, Eben Eser Nainggolan, mengungkapkan bahwa premi dari kanal digital terus tumbuh seiring dengan penerapan strategi pemasaran digital, pengembangan produk, serta perluasan jumlah kanal distribusi.

“Maka ke depannya, harapan kami kanal digital bisa berkolaborasi dengan kanal lainnya sehingga dapat meningkatkan potensi bisnis,” kata Eben kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Eben menjelaskan, BNI Life saat ini memasarkan produk asuransi digital melalui dua platform, yaitu BNI Mobile Banking dan Microsite Plan BLife. Kedua platform ini digunakan sebagai kanal distribusi bagi produk BNI Life Digi Micro Protection dan Asuransi Mikro BNI Life Pandai+.

Produk asuransi yang dipasarkan secara online, menurut Eben, adalah produk dengan persyaratan sederhana dan proses cepat, seperti asuransi mikro dan asuransi kecelakaan diri. Selain itu, terdapat juga produk customized yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta target pasar.

Eben menekankan bahwa kunci sukses dalam pemasaran produk asuransi digital adalah kemampuan untuk menganalisis data dan memahami target pasar.

"Sementara itu, terkait mitigasi risiko, kami melakukan pemilihan produk, pembatasan ketentuan asuransi, serta penerapan proses KYC yang lebih ketat pada saat pembelian asuransi," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan, menekankan pentingnya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penindakan kasus-kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Pahala dalam seleksi wawancara Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Pahala mengakui bahwa laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK sering kali menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan kasus-kasus besar, seperti yang terjadi pada kasus Rafael Alun dan Andhi Pramono.

"Saya selalu bilang laporan PPATK itu udah setengah jalan. Rekening orang udah disebut, yang nyetor siapa, bahkan kadang ada videonya, ada KTP-nya. Jadi, kalau saya nyetor pakai orang lain, seperti office boy, itu ketahuan sama PPATK," kata Pahala.

Dalam penanganan kasus-kasus korupsi, Pahala menegaskan akan memprioritaskan laporan PPATK, karena informasi yang disampaikan sangat lengkap dan membantu penindakan.

"Saya janji bahwa laporan PPATK pasti akan didahulukan. Kalau memang tidak bisa ditindaklanjuti, kita akan bilang ke PPATK, jangan didiamkan begitu saja," ujarnya.

"Laporan mereka sudah setengah jadi, transaksinya sudah ada, siapa yang menyetor sudah jelas, ke mana uangnya mengalir juga sudah ada," tambah dia.

Pahala juga menyoroti pentingnya keterlibatan PPATK dalam mempercepat pengungkapan kasus dibandingkan dengan mekanisme pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang lebih panjang prosesnya.

"Kalau LHKPN, prosesnya lebih panjang. Kita harus meminta data dulu ke bank, lalu melihat bukti-buktinya. Sedangkan kalau laporan dari PPATK, mereka sudah mengarah langsung ke transaksi yang mencurigakan," jelas dia.

Dia juga mengakui bahwa sejak periode sebelumnya, laporan PPATK sudah sering digunakan oleh KPK, tetapi tidak selalu diprioritaskan.

"Saya mesti mengakui, bukan hanya di periode ini, tapi di periode sebelumnya juga laporan PPATK selalu beredar ke mana-mana. Saya janji, kalau saya terpilih, laporan PPATK akan jadi prioritas, karena sudah setengah jadi," tegas Pahala.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, yang berinisiatif datang ke kantor KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Langkah ini Kaesang lakukan meski dirinya bukan penyelenggara negara (PN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, kedatangan Kaesang untuk meminta arahan atas isu terhadap dirinya saat ini. Isu dimaksud terkait dugaan gratifikasi dalam perjalanan Kaesang ke Amerika Serikat (AS) naik jet pribadi. Kaesang pun sudah melaporkan perjalanannya itu ke KPK.

“Kami dari KPK pasti mengapresiasi ini warga negara datang atas berita yang menimpa dirinya, terlepas dari dia PN atau enggak PN itu cerita lain. Dia datang minta arahan,” kata Pahala di kantor KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Pihak KPK juga bertanya lebih detail ke Kaesang terkait kronologi lebih lanjut. Selanjutnya, KPK akan menganalisis penjelasan dari Kaesang sebelum menentukan sikap.

“Lantas kita mintakan beberapa detail dan sudah selesai gitu. SOP-nya kita akan analisis paling lama 30 hari, tetapi saya rasa tiga sampai empat hari selesai lah,” ujar Pahala.

Baca juga: KPK soal Kedatangan Kaesang Pangarep: Klarifikasi Baik untuk Semua

“Di KPK kan disebut di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang lapor,” sambungnya.

Jika dinyatakan milik negara, Kaesang diminta untuk menyetorkan uang biaya perjalanan tersebut ke negara. Diperkirakan, biaya perjalanan Kaesang ke Amerika Serikat sekitar Rp360 juta.

"Yang bersangkutan sudah bilang ‘oh iya kira-kira Rp 90 juta lah satu orang, seharga tiket’. Ini kalau kita tetapkan milik negara, yang bersangkutan pergi berempat jadi Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan staf jadi berempat. Jadi kira-kira Rp 90 juta, kalau empat kira-kira Rp 360-an (juta),” ucap Pahala.

Sebaliknya, polemik perjalanan Kaesang dinilai bakal selesai jika perjalanan ditetapkan bukan milik negara. “Kalau ditetapkan bukan milik negara, ya sudah gitu aja laporannya enggak ke mana-mana,” ujar dia.

(ABK)

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para bakal calon kepala daerah (cakada) agar segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Hal itu sebagai salah satu syarat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, KPK mengimbau setiap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mulai menyampaikan LHKPN, sebagai salah satu syarat pendaftaran ke KPU.

Dikatakan Pahala, LHKPN bukan hanya kewajiban administratif saja, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas atas harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara.

Karena itu, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pemberian Tanda Terima LHKPN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk membantu bakal cakada membuat LHKPN agar mudah dan cepat.

Pedoman tersebut disusun agar mempermudah proses penyampaian LHKPN. Sekaligus memastikan setiap bakal calon kepala daerah memenuhi persyaratan dengan jelas serta transparan.

KPK nantinya akan melakukan verifikasi administratif atas kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian, berikut kelengkapan dokumen berupa surat kuasa terhadap seluruh LHKPN para bakal calon kepala daerah.

KPK lalu memberikan tanda terima jika LHKPN yang disampaikan sudah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif. Jika masih ada kekurangan isian atau dokumen kelengkapan, KPK akan memberitahu bakal calon kepala daerah terkait hal-hal yang mesti diperbaiki.

Adapun bakal calon kepala daerah wajib menyampaikan perbaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dengan tetap mempertimbangkan batas waktu dari KPU (waktu pendaftaran ke KPU 27 sampai dengan 29 Agustus 2024).

“Dalam hal bakal calon tidak melakukan perbaikan yang dimaksud, maka KPK tidak akan memberikan tanda terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KPK,” ungkap Pahala dalam keterangan yang dikutip Jumat (2/8/2024).

Dalam surat edaran dimaksud, KPK menetapkan tata cara penyampaian LHKPN bagi bakal calon kepala daerah berikut ini:

1. Bagi Bakal Calon yang belum memiliki akun pelaporan LHKPN, mereka harus mendaftar ke KPK untuk mendapatkan username dan password sesuai dengan prosedur yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran. Setelah memperoleh akun, mereka harus melakukan pelaporan LHKPN dengan menggunakan Jenis Laporan Khusus;

2. Bagi Bakal Calon yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar sebagai Wajib Lapor LHKPN pada suatu instansi, mereka wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN KPK untuk mengaktifkan kembali akun tersebut dan kemudian melakukan pelaporan LHKPN;

3. Bagi Bakal Calon yang telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai Wajib LHKPN pada suatu instansi, mereka dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan jabatan yang saat ini. Jika sudah melakukan submit pelaporan LHKPN di tahun 2024, baik pelaporan periodik 2023 maupun laporan khusus 2024, maka tanda terima dari pelaporan tersebut bisa digunakan sebagai bukti pemenuhan kewajiban LHKPN.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Kelompok perjuangan Palestina, Hamas mengutuk penargetan Israel terhadap markas Hizbullah di pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, Selasa (30/7/2024). Hamas menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya yang konsekuensinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tel Aviv.

Pernyataan ini muncul setelah Israel melancarkan serangan pada malam sebelumnya di benteng Hizbullah di Beirut. Israel mengklaim serangan itu ditujukan kepada seorang pemimpin militer senior dalam kelompok pejuang Lebanon tersebut.

“Kami sangat mengutuk agresi brutal Zionis terhadap Lebanon yang menargetkan fasilitas Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, yang mengakibatkan kematian dan cedera beberapa warga sipil tak berdosa,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Kelompok itu menggambarkan serangan Israel tersebut sebagai eskalasi serius yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pendudukan Zionis Nazi (Israel). Serangan tersebut dilaporkan terjadi di sekitar markas Dewan Shura Hizbullah di Haret Hreik, lapor media pemerintah NNA (National News Agency).

Kementerian Kesehatan negara tersebut mengatakan seorang wanita meninggal dan 68 lainnya terluka dalam serangan itu.

Tentara Israel mengonfirmasi serangan tersebut, dengan mengklaim mereka menargetkan seorang komandan Hizbullah yang dituding bertanggung jawab atas serangan rudal pada Sabtu (27/7/2024) di kota Druze Majdal Shams di daerah pendudukan Dataran Tinggi Golan.

Sementara Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan itu, kelompok Lebanon tersebut membantah tanggung jawab apa pun. Belum ada komentar dari Hizbullah atas serangan Israel tersebut.

Ketakutan akan pecahnya sebuah perang besar antara Israel dan Hizbullah semakin meningkat di tengah pertukaran serangan lintas batas antara kedua pihak.

Eskalasi ini terjadi di tengah latar belakang serangan mematikan Israel di Gaza yang telah menyebabkan lebih dari 39.300 orang gugur sejak Oktober lalu setelah serangan Hamas.

REPUBLIKA.CO.ID, MAJDAL SHAMS -- Etnis Druze menyebut Benjamin Netanyahu sebagai pembunuh dalam aksi protes terhadap kunjungan kepala otoritas Israel tersebut ke kota Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Melalui klip video yang dibagikan di platform media sosial, terdengar para pengunjuk rasa di komunitas Druze di kota itu menyebut Netanyahu sebagai pembunuh sesampainya dia di kota tersebut pada Senin (29/7/2024) untuk menyampaikan belasungkawa atas tewasnya 12 orang dalam serangan rudal pada Sabtu (27/7/2024).

"Orang ini (Netanyahu) tidak akan masuk ke sini," kata seorang pengunjuk rasa.

Netanyahu, yang didampingi oleh kepala dinas keamanan dalam negeri Shin Bet, Ronen Bar, meletakkan karangan bunga di taman bermain tempat serangan mematikan itu terjadi, demikian dilaporkan lembaga penyiaran publik Israel KAK.

Israel menyalahkan Hizbullah atas serangan itu sedangkan kelompok Lebanon membantah bertanggung jawab. Netanyahu telah bersumpah bahwa Hizbullah akan membayar "harga yang mahal" atas serangan rudal tersebut.

Ketegangan antara kelompok Hizbullah dan Israel meningkat setelah serangan rudal di Kota Majdal Shams, yang dihuni suku Druze, di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, pada Sabtu (27/7/2024). Menurut Radio Angkatan Darat Israel, militer Israel telah merumuskan skenario untuk kemungkinan serangan terhadap Hizbullah dan sedang membahas rencana tersebut secara politis guna menilai situasi.

Kekhawatiran meningkat tentang perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah di tengah saling serang lintas perbatasan antara kedua belah pihak. Eskalasi itu terjadi di tengah serangan mematikan Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39.300 orang sejak Oktober lalu, menyusul serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas.

REPUBLIKA.CO.ID, GOLAN – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencoba mencari simpati di dataran Tinggi Golan, wilayah yang terdampak serangan roket pada Sabtu pekan lalu. Bukannya disambut, Netanyahu justru diteriaki sebagai “pembunuh” dan diusir dari lokasi tersebut.

Dilansir the Times of Israel, ia disambut oleh demonstrasi penuh kemarahan pada Senin ketika mengunjungi lokasi insiden roket mematikan di kota Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang menewaskan 12 anak pada Sabtu.

Sekelompok warga Druze berpakaian hitam berkumpul di luar lapangan sepak bola di mana 12 anak terbunuh sementara Netanyahu melakukan tur dengan para pemimpin setempat. Gerombolan meneriakkan dalam bahasa Ibrani agar Netanyahu pergi. Kerumunan penduduk setempat – sekitar sepuluh baris – berdesak-desakan melawan penghalang ketika Netanyahu berkeliling daerah tersebut, beberapa di antaranya meneriaki pemimpin Israel tersebut, menyebutnya sebagai “pembunuh” dan menuntut agar dia pergi.

Yang lain mengacungkan poster yang menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Netanyahu mengabaikan para demonstran, malah menjanjikan “tanggapan keras” terhadap Hizbullah. “Anak-anak ini adalah anak kita, mereka semua adalah anak kita semua,” ujarnya. “Israel tidak akan dan tidak bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Tanggapan kami akan datang, dan itu akan sangat keras.”

Wilayah Dataran Tinggi Golan dicaplok Israel dari Suriah pada perang 1967 dan diduduki sejak 1980-an. Resolusi internasional sejauh ini tak mengakui penguasaan Israel atas wilayah tersebut. Banyak warga Dataran Tinggi Golan, termasuk yang meninggal akibat insiden roket, masih merupakan warga Suriah dan enggan berganti kewarganegaraan ke Israel.

Meskipun Hizbullah membantah terlibat dalam serangan itu, Israel dan Amerika Serikat menyalahkan kelompok dari Lebanon tersebut. Israel telah bersumpah akan membalas.

Pada Ahad malam, para menteri Israel memberi wewenang kepada Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk memutuskan “cara dan waktu” tanggapan mereka.

Netanyahu meletakkan karangan bunga di lokasi serangan, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Druze adalah saudara: “Kami memiliki perjanjian hidup, tapi sayangnya itu juga merupakan perjanjian saat-saat berkabung dan berduka. Kami memelukmu.”

Dia mendesak komunitas Druze untuk tidak kehilangan harapan, dan berjanji bahwa Israel akan mendukungnya, “hari ini, besok dan selamanya.” Kunjungan itu disensor sampai dia meninggalkan kota.

Netanyahu juga mengunjungi anggota keluarga yang berduka, didampingi oleh para pejabat termasuk direktur Shin Bet Ronen Bar, pemimpin spiritual Druze Israel Muafek Tarif, dan kepala dewan lokal Majdal Shams dan Ein Qiniya.

Baik Israel maupun Hizbullah sejauh ini tampaknya menghindari eskalasi yang dapat menyebabkan perang habis-habisan yang berpotensi menyeret negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dan Iran, namun serangan pada hari Sabtu mengancam akan mengubah kebuntuan tersebut menjadi fase yang lebih berbahaya.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Kabinet keamanan Israel pada Ahad memberi wewenang kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memutuskan “cara dan waktu” tanggapan terhadap serangan roket di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel yang menewaskan 12 remaja dan anak-anak. Israel dan sekutunya Amerika Serikat (AS) menuding kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, terlibat serangan itu.

Hizbullah membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap Majdal Shams pada hari Sabtu, serangan paling mematikan di Israel atau wilayah yang dianeksasi Israel sejak serangan pejuang Palestina pada 7 Oktober. Konflik tersebut telah menyebar ke berbagai bidang dan berisiko meluas menjadi konflik regional yang lebih luas.

Israel telah bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Hizbullah di Lebanon, dan jet-jet Israel menyerang sasaran di Lebanon selatan pada Ahad. Namun ada kekhawatiran bahwa respons yang lebih kuat akan muncul setelah pertemuan kabinet keamanan yang diselenggarakan oleh Netanyahu di Tel Aviv.

Setelah pertemuan berakhir, kantor Netanyahu mengatakan kabinet “memberi wewenang kepada Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan untuk memutuskan cara dan waktu tanggapan.”

Gedung Putih pada Ahad juga menyalahkan Hizbullah atas serangan Majdal Shams. “Serangan ini dilakukan oleh Hizbullah Lebanon. Itu adalah roket mereka, dan diluncurkan dari wilayah yang mereka kendalikan,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Wakil Presiden AS Kamala Harris, kandidat presiden dari Partai Demokrat, mengatakan melalui penasihat keamanan nasionalnya bahwa "dukungannya terhadap keamanan Israel sangat kuat,"

Amerika mengatakan Washington telah berdiskusi dengan Israel dan Lebanon sejak insiden yang terjadi pada Sabtu dan sedang berupaya mencari solusi diplomatik.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington tidak ingin konflik semakin meningkat, yang setiap hari terjadi baku tembak antara militer Israel dan Hizbullah di sepanjang perbatasan.

Inggris menyatakan keprihatinannya atas eskalasi lebih lanjut, sementara Mesir mengatakan serangan itu bisa meluas "menjadi perang regional yang komprehensif".

Di lapangan, ribuan orang berkumpul untuk pemakaman di desa Druze di Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut Israel dari Suriah dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan dianeksasi dalam sebuah tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar negara.

Penganut agama Druze, yang terkait dengan Islam, Kristen, dan Yudaisme, mencakup lebih dari separuh populasi Dataran Tinggi Golan yang berjumlah 40.000 jiwa. Kerumunan besar orang yang berkabung, sebagian besar mengenakan penutup kepala tradisional Druze berwarna putih dan merah, mengelilingi peti mati saat mereka dibawa melewati desa.

“Tragedi berat, hari kelam telah tiba di Majdal Shams,” kata Dolan Abu Saleh, kepala dewan lokal Majdal Shams, dalam komentar yang disiarkan di televisi Israel.

Hizbullah awalnya mengumumkan pihaknya menembakkan roket ke lokasi militer Israel di Dataran Tinggi Golan, namun mengatakan bahwa mereka "sama sekali tidak ada hubungannya" dengan serangan terhadap Majdal Shams.

Namun, Israel mengatakan roket itu adalah rudal buatan Iran yang ditembakkan dari daerah utara desa Chebaa di Lebanon selatan, sehingga menyalahkan Hizbullah yang didukung Iran. Belum jelas apakah anak-anak dan remaja yang dibunuh adalah warga negara Israel.

Komunitas Druze tinggal di kedua sisi garis antara Lebanon selatan dan Israel utara serta di Dataran Tinggi Golan dan Suriah. Meskipun beberapa dari mereka bertugas di militer Israel dan mengidentifikasi diri dengan Israel, banyak yang merasa terpinggirkan di Israel dan beberapa juga menolak kewarganegaraan Israel.

Dua sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa Hizbullah dalam keadaan siaga tinggi dan telah membersihkan beberapa lokasi penting di selatan Lebanon dan Lembah Bekaa timur jika terjadi serangan Israel.

Middle East Airlines asal Lebanon mengatakan pihaknya menunda kedatangan beberapa penerbangan dari Ahad malam hingga Senin pagi, tanpa menyebutkan alasannya.

Pasukan Israel telah saling baku tembak selama berbulan-bulan dengan pejuang Hizbullah di Lebanon selatan, namun kedua belah pihak tampaknya menghindari eskalasi yang dapat menyebabkan perang habis-habisan, yang berpotensi menyeret kekuatan lain termasuk Amerika Serikat dan Iran.

Namun, insiden pada hari Sabtu mengancam akan menjadikan kebuntuan ini menjadi fase yang lebih berbahaya. Para pejabat PBB mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri semaksimal mungkin, dan memperingatkan bahwa eskalasi dapat “membawa seluruh kawasan ke dalam sebuah bencana yang tidak bisa dibayangkan.”

Lebanon telah meminta AS untuk mendesak Israel menahan diri, kata Menteri Luar Negeri Lebanon, Abdallah Bou Habib, kepada Reuters. Bou Habib mengatakan AS telah meminta pemerintah Lebanon untuk menyampaikan pesan kepada Hizbullah agar juga menahan diri.

Kementerian luar negeri Iran memperingatkan Israel pada hari Minggu terhadap apa yang mereka sebut sebagai petualangan baru di Lebanon. Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan pihaknya menganggap Israel “bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya di kawasan ini” dan mengatakan tuduhan mereka terhadap Hizbullah adalah salah.

Konflik tersebut telah memaksa puluhan ribu orang di Lebanon dan Israel meninggalkan rumah mereka. Serangan Israel telah menewaskan sekitar 350 pejuang Hizbullah di Lebanon dan lebih dari 100 warga sipil, termasuk petugas medis, anak-anak dan jurnalis.

Hizbullah adalah jaringan kelompok paling kuat yang didukung Iran di Timur Tengah dan membuka front kedua melawan Israel tak lama setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Gerakan perlawanan Islam asal Lebanon, Hizbullah, mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa insiden di Kota Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel berkaitan dengan rudal pencegat milik Israel yang jatuh di wilayahnya, menurut portal Axios.

Menurut militer Israel Israel, 12 orang muda dan anak-anak tewas pada Sabtu (27/7) dalam serangan di Dataran Tinggi Golan. Hizbullah membantah keterlibatan dalam serangan itu. Meski demikian, pejabat Israel mulai menyatakan bahwa perang melawan Hizbullah dan Lebanon akan segera terjadi.

Sampai 1967, Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Provinsi Quneitra di Suriah, yang sebagian besar dihuni oleh Druze -- masyarakat etnik Arab. Selama Perang Enam Hari pada 1967, serta perang keempat Arab-Israel pada1973, dua pertiga wilayah strategis ini direbut oleh Israel. Pada 1981, negara Yahudi tersebut secara sepihak menyatakan kedaulatan atas wilayah tersebut. Namun, Dewan Keamanan PBB tidak mengakui keputusan itu, dan menganggap Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Suriah.

Setidaknya 12 orang meninggal dan 19 lainnya terluka dalam serangan roket di lapangan sepak bola di kota Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, pada Sabtu (27/7/2024). Serangan yang dibantah Hizbullah tersebut berpotensi menyulut perang besar Israel-Hizbullah.

Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan anak-anak termasuk di antara mereka yang terbunuh dan menuduh kelompok Hizbullah dari Lebanon melakukan serangan pada Sabtu tersebut. Kelompok tersebut membantah terlibat. “Intelijen kami jelas. Hizbullah bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak yang tidak bersalah,” kata Hagari dilansir Aljazirah. “Kami akan mempersiapkan respons terhadap Hizbullah… kami akan bertindak,” katanya.

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan kepada Axios, "serangan Hizbullah melanggar semua garis merah dan tanggapannya akan sesuai." Serangan lintas batas, yang menurut Hizbullah dilancarkan sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina di tengah perang Israel di Gaza, telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik regional yang lebih besar.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan pulang lebih awal dari perjalanannya ke Amerika Serikat, di mana dia bertemu dengan beberapa pejabat senior AS. “Segera setelah mengetahui bencana di Majdal Shams, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengarahkan agar kepulangannya ke Israel dimajukan secepat mungkin,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah postingan di X.

Sejumlah pesawat jet tempur Israel menyerang sedikitnya lima kota dan desa di Lebanon selatan setelah politisi Israel menuduh gerakan Lebanon, Hizbullah, sebagai pelaku serangan maut di Dataran Tinggi Golan, lapor televisi Lebanon Al-Manar pada Ahad.

Hizbullah sendiri membantah bahwa pihaknya terlibat dalam serangan tersebut. Meskipun demikian, pejabat Israel mulai menyatakan bahwa perang melawan Hizbullah dan Lebanon akan segera terjadi.

Menurut laporan Al-Manar, pesawat-pesawat tempur Israel "melancarkan serangan udara di kota Khiam dan Kfarkela di Lebanon selatan," serta ke "daerah-daerah pinggiran kota Aabbasiyyeh dan Borj El Chmali" di distrik Tyre, Lebanon selatan. Selain itu menurut saluran televisi tersebut, Israel menembakkan sebuah peluru kendali ke Desa Tayr Harfa.