Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi isu kekhawatiran terkait dengan harga keramik yang disebut bakal melonjak signifikan imbas pengenaan tarif Bea Masuk Antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China.

Berdasarkan hasil penyelidikan KADI, rencana penerapan BMAD keramik dimulai dengan besaran 100,12% hingga 158,78% untuk pabrikan keramik China yang kooperatif dan 199,88% untuk perusahaan yang tak kooperatif.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan pengenaan tarif antidumping yang tinggi untuk impor keramik China tidak akan membuat harga produk di pasar domestik melonjak.

"Sehingga penentuan harga jual keramik sepenuhnya lewat mekanisme pasar yakni dipengaruhi oleh yang namanya hukum penawaran dan permintaan," kata Edy dalam keterangn tertulis, dikutip Minggu (28/7/2024).

Menurut Edy, BMAD merupakan instrumen yang akan menyelamatkan industri keramik nasional, sekaligus magnet investasi baru. Alhasil, konsumen akan memiliki banyak pilihan produk keramik yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau dan wajar.

Hal ini juga dibuktikan dengan antusiasme 2 investor yang membangun pabrik keramik baru di Indonesia yaitu PT Superior Porcelain Sukses dengan kapaitas produksi 21,6 juta meter persegi di Subang dan PT Rumah Keramik Indonesia dengan kapasitas total 20 juta meter persegi di Batang.

Adapun total kapasitas baru 2 inveator tersebut sebesar 41,6 juta meter persegi dan telah menelan biaya investasi kurang lebih Rp3 triliun yang dapat menyerap tenaga kerja hingga 10.000 karyawan.

"Kami sangat menyayangkan opini negatif yang cenderung misleading information seperti akan terjadi kekurangan supply keramik dan harga keramik pasca BMAD akan meningkat tajam oleh sekelompok importir," tuturnya.

Edy menuturkan, hal tersebut semestinya tidak perlu dikhawatirkan karena justru akan memicu persaingan antar sesama produsen keramik lokal untuk produk Homogeneous Tiles (HT) yang tengah terpuruk lantaran tingkat utilitas di level 40%.

Keterpurukan jenis keramik tersebut didorong persaingan harga dengan produk impor dari India dan Vietnam.

"Daripada membuat bingung masyarakat dengan opini-opini yang salah, jika ada keberatan tentang BMAD ada jalurnya kok bisa layangkan keberatan ke WTO dan Asaki siap menghadapinya dengan data dan fakta," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta.

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Urgensi BMAD Keramik China

Direktur PT Superior Porcelain Sukses Billy Law mengatakan pihaknya merealisasikan pembangunan pabrik selama setahun ke belakang didorong rencana penerapan antidumping terhadap produk keramik impor asal China.

Penerapan BMAD oleh pemerintah RI merupakan antisipasi dari restriksi perdagangan yang saat ini terjadi. Tarif tinggi produk impor China juga dilakukan dan efektif di negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Mexico, Uni Eropa, India dan Timur Tengah.

"Pada saat mengurus perizinan kami diberi keyakinan bahwa pemerintah Indonesia pasti akan melindungi Industri Dalam Negeri dari serbuan impor untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Direktur PT Rumah Keramik Indonesia Akiat menuturkan setelah satu dekade lebih menjadi importir keramik, pihaknya memutuskan untuk mendukung program subtitusi impor dan penggunaan produk dalam negeri dengan membangun pabrik di Batang sejak 2022.

"Kami sangat yakin bahwa kami bersama produsen lokal lainnya sangat sanggup memenuhi kebutuhan nasional dengan produk yang lebih baik dan lebih bervariasi dibanding produk impor," tuturnya.

Kedua pabrik tersebut akan beroperasi mulai kuartal III/2023 tahun ini. Transformasi kedua pabrik keramik baru yang semula merupakan importir dan trader ini menjadi angin segar yang akan meningkatkan produksi keramik HT hingga 250 juta meter persegi per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons soal kekhawatiran adanya permainan produsen lokal menaikkan harga ubin keramik saat bea masuk anti dumping (BMAD) yang tinggi diterapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso mengatakan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap industri ubin keramik bakal terus dilakukan pemerintah saat nantinya BMAD diterapkan. Menurutnya, industri tidak bisa serta-merta untuk memainkan harga dan pasar di dalam negeri.

"Tapi kita bisa mengontrol, jadi BMAD itu dikasihnya tiga tahun nanti dievaluasi. Jadi kita bukan tidak terkontrol," ujar Budi, Rabu (17/7/2024).

Sebaliknya, Budi menjelaskan risiko lebih besar bisa terjadi apabila saat ini pemerintah tidak menerapkan tarif proteksi terhadap industri keramik dalam negeri. Saat keramik impor membanjiri pasar dalam negeri tanpa kontrol berisiko mematikan industri lokal.

Alhasil saat Indonesia seutuhnya mengandalkan ubin keramik impor, kata Budi, lonjakan harga keramik impor secara tak terukur memungkinkan terjadi hingga sulit dikendalikan. Dia pun memastikan, tindakan Kemendag dalam kebijakan proteksi lewat tarif masuk itu tidak dilakukan secara asal-asalan yang menguntungkan kelompok industri tertentu.

"Kalau industri dalam negeri tidak dilindungi masa kita mau impor aja, jangan curiga dulu, kan kita ada mekanisme kontrol. KPPU semua juga akan mengawasi," jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan, dalam ketentuan World Trade Organization (WTO) pengenaan BMAD maupun BMTP atau safeguard tidak bisa diterapkan secara permanen. Menurutnya, BMAD dan BMTP bisa dievaluasi dan diperpanjang hingga batas tertentu.

"BMTP dan BMAD itu bisa diterapkan satu negara tetapi enggak bisa selamanya," ujar Bara.

Menurut Bara, industri dalam negeri punya kesempatan untuk melakukan perbaikan selama BMAD dan BMTP diterapkan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan nantinya juga bisa semakin kompetitif.

Faktor preferensi konsumen terhadap harga yang murah, kata dia, perlu menjadi perhitungan bagi industri untuk menghasilkan produk yang lebih berdaya saing dengan produk impor.

"Industri kita harusnya juga bisa kompetitif, jangan terlalu banyak dimanjakan dengan proteksi. Ini kan tindakan sementara [BMAD dan BMTP], dikasih waktu tiga tahun, industri harus berubah dong," ucap Bara.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (16/7/2024), Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai pasar pesaingan akan semakin kecil kala BMAD ubin keramik diterapkan sehingga opsi konsumen semakin sedikit.

Alhasil, harga keramik semakin mahal. Pihaknya pun menduga ada risiko perang harga yang dilakukan produsen lokal. Pasalnya, dalam kajian KADI terdapat keluhan dari perusahaan lokal yang mengeluhkan harga jual keramik yang tidak bisa tinggi di tengah maraknya impor murah dari China.

"Kecurigaan kami ini memang ada price war di dalam domestic producer, apakah ini memang memperbesar kuenya sehingga domestic price-nya akan meningkat untuk memfasilitas produsen tersebut? Kita tidak tahu," ujarnya.

Pemberlakuan BMAD akan membuat produsen tersebut meningkat margin keuntungannya dengan menaikkan harga jual. Sebab, harga impor keramik akan meningkat tajam.

"Praktis semakin rendah kuantitas atau volume di pasar di saat permintaan meningkat, maka harga yang diterima konsumen akan semakin mahal," terangnya.

JAKARTA, investor.id – PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA), emiten yang didirikan oleh Tandean Rustandy, salah satu ‘Raja Keramik’ Indonesia, diproyeksi bakal mencetak peningkatan volume pada tahun ini berkat tambahan kapasitas. Adapun penyesuaian harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan tarif impor akan menjadi tambahan katalis pada 2025.

Arwana Citramulia mendapat tambahan kapasitas sebesar 4,4 juta meter persegi di segmen porselen, yang mulai beroperasi komersial pada Maret 2023. Pemanfaatan penuh operasi porselen hingga 7,4 juta meter persegi ditargetkan pada akhir 2024.

Arwana Citramulia menargetkan tingkat utilisasi porselen saat ini mencapai 107%, dengan volume penjualan bulanan rata-rata sebanyak 1,7 juta meter persegi pada semester I-2024 atau sekitar 11% dari total volume penjualan yang sebesar 31 juta meter persegi, tumbuh 2% yoy.

Total volume penjualan emiten berkode saham ARNA tersebut mencapai 15 juta meter persegi pada kuartal II-2024 atau turun 6% qoq, namun meningkat 10% yoy. Pencapaian itu terpengaruh oleh momen Lebaran pada April.

“Pemulihan signifikan terlihat pada Mei-Juni dengan volume penjualan mencapai 5,7 juta meter persegi/bulan atau 14% di atas volume bulanan rata-rata 2023 yang sebanyak 5,1 juta meter persegi,” tulis RHB Sekuritas dalam risetnya.

RHB memperkirakan peningkatan aktivitas di pasar properti bakal mendukung permintaan bahan bangunan. Sebab itu, ARNA ditaksir mencatatkan total volume penjualan sebanyak 63,7 juta meter persegi pada 2024 atau tumbuh 3,4% yoy dan 66,6 juta meter persegi pada 2025 atau meningkat 4,5% yoy.

Sementara itu, penyesuaian ASP dapat terjadi setelah perang harga mereda. Hasil survei RHB menunjukkan bahwa beberapa pengecer memberikan diskon harga porselen, terutama dari China, yang signifikan sebesar 15-30%. Alhasil, produk tersebut sekitar 10-15% lebih murah dari ARNA.

“ARNA mencatatkan kenaikan biaya pengiriman yang signifikan dari China, yang kami perkirakan bakal mendorong penyesuaian ASP produk impor, terutama dari China, setidaknya Rp 10.000 per meter persegi atau naik 5-10%,” sebut RHB.

Namun, importir diperkirakan masih memiliki persediaan untuk 1-3 bulan. Dengan begitu, ARNA dapat menaikkan ASP setelahnya.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Mengenai tarif impor, ARNA mengidentifikasi 90 juta meter persegi pasar untuk ubin putih, yang saat ini didominasi oleh produk impor dan ‘dumping’, merugikan produsen lokal termasuk ARNA. Pemerintah berencana menerapkan tarif impor anti-dumping. Produk impor yang terbukti dumping akan dikenakan tambahan tarif impor 100-200%.

“Kami perkirakan pasar yang lebih sehat untuk ARNA dengan potensi kenaikan ASP yang tidak akan berdampak signifikan pada pangsa pasarnya,” jelas RHB.

Dengan berbagai faktor yang ada, RHB melakukan re-inisiasi dengan merekomendasikan buy saham ARNA. Target harga saham ARNA dipatok sebesar Rp 870.

Target harga tersebut mencerminkan estimasi P/E 2025-2026 sebesar 13,6-10,1 kali, termasuk 6% premi ESG. Adapun potensi yield dividen mencapai 6%.

Risiko utamanya jika volume penjualan lebih lambat dari ekspektasi, biaya bahan baku yang lebih tinggi dari perkiraan, dan perubahan aturan pemerintah.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan, Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berencana memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sebesar 199 persen untuk keramik asal China.

Andry mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap konsumen lantaran pelaku usaha akan menaikkan harga keramik impor seiring dengan pemberlakuan aturan bea masuk tersebut.

"Konsumen semakin sedikit harga keramik makin mahal," kata Andry dalam diskusi di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Andry mengatakan, berdasarkan perhitungannya, rata-rata harga keramik jenis porcelain impor B1a ukuran 60x60 asal China di kisaran Rp 75.000 per meter persegi hingga Rp 80.000 per meter persegi.

Ia mengatakan, dengan diberlakukannya bea masuk, harga keramik akan melonjak menjadi Rp 150.000 per meter persegi hingga Rp 225.000 per meter persegi.

Sementara itu, harga keramik lokal dengan jenis sama berada di rentang Rp 70.000 per meter persegi hingga Rp 90.000 per meter persegi.

"Artinya ini cukup bersaing dengan produk impor," ujarnya.

Di samping itu, Andry mengatakan, akan ada expected inflation untuk harga keramik porcelain lokal setelah BMAD diterapkan.

Hal ini, kata dia, akan menyebabkan harga keramik porcelain lokal melonjak sekitar Rp 80.000 per meter persegi hingga Rp 120.000 per meter persegi.

Berdasarkan hal tersebut, ia meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan BMAD untuk keramik impor.

"Jangan sampai kita sudah mengeluarkan instrumen, pada akhirnya tidak kuat juga industri di dalam negeri," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga keramik lokal diprediksi naik signifikan apabila penerapan bea masuk antidumping (BMAD) berdasarkan hasil investigasi Komite Antidumping (KADI) diterapkan dengan tarif sekitar 100%-200%.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Menurutnya, BMAD keramik dari perusahaan asal China akan memicu expected inflation atau kenaikan harga keramik porselen di masa depan yang telah terprediksi. Hal ini lantaran produsen akan menaikkan harga jual dan margin keuntungan akan meningkat.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp80.000 - Rp120.000 permeter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jika kita biasanya mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang harus mengeluarkan besaran tersebut kalau produknya tetap masuk ke Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, pihaknya mengungkap kekhawatirannya terkait dampak kebijakan ini terhadap konsumen dan industri secara keseluruhan. Indef menilai ada ketidakseimbangan antara tujuan melindungi produsen lokal dan kepentingan konsumen.

Selain itu, Indef juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas produksi domestik sebagai solusi jangka panjang. Terlebih, Andry melihat adanya potensi ancaman impor ilegal yang kemungkinan besar terjadi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

"Daripada menerapkan BMAD, sebaiknya pemerintah fokus pada upaya peningkatan daya saing produsen dalam negeri melalui berbagai program dan insentif," ujarnya.

Dampak negatif lainnya juga dapat menanti industri nasional, seperti retaliasi atau balasan dari China dengan membatasi perdagangan hingga peningkatan impor dari negara lain yang justru dapat merugikan menyebabkan kerugian bagi negara.

Lebih lanjut, Andry menyatakan bahwa pengajuan pemohon BMAD belum merepresentasikan keseluruhan produsen domestik karena hanya merepresentasikan 26% dari produksi ubin keramik secara nasional.

"Hal ini bertentangan dengan Perjanjian Anti Dumping WTO yang mensyaratkan adanya major proportion dari total produksi domestik untuk pengajuan tersebut," pungkasnya.