Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) mengungkapkan sejumlah capaian dan evaluasi kinerja industri farmasi dan bahan baku obat nasional selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen AB3O, Irfat Hista, mengatakan salah satu capaian dan dukungan pemerintah era Jokowi kepada industri BBO yakni diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Sejak Inpres tersebut, industri menggeliat dengan mulai dibangunnya pabrik bahan baku obat berbasis bahan dasar kimia, biologi, vaksin, hingga garam farmasi,” kata Irfat kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Dia merinci, investasi pabrik BBO berbasis kimia telah dilakukan oleh PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia dan PT Brightgene Biomedical Indonesia.

Sementara, pabrik BBO berbasis bahan dasar biologi atau biosimilar dibangun oleh PT Daewoong Infion, PT Kalbio Global Medika, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia.

Tak hanya itu, pabrik vaksin nasional yang telah terbangun seperti PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, PT Jakarta Biopharmaceutival Industry selain PT Bio Farma yang sudah berdiri sejak 130 tahun lalu, serta garam farmasi PT Karya Daya Syahfarmasi dan produk Fitofarmaka.

Dia pun menilai pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga lainnya telah berusaha memaksimalkan pencapaian pertumbuhan bahan baku obat dan vaksin di Indonesia bersama pelaku usaha.

“Namun, ada beberapa kendala di dalam percepatan pengembangan molekul baru di dalam negeri,” imbuhnya.

Pasalnya, pengembangan BBO diperlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar dalam melakukan penelitian hingga ditemukannya molekul molekul bahan baku obat dan vaksin.

Padahal, hal tersebut penting terutama sangat dibutuhkan untuk menekan biaya pengobatan masyarakat Indonesia melalui BPJS dengan memakai bahan baku lokal.

“Kami percaya pemerintahan yang baru dapat melakukan percepatan dan kesinambungan kemandirian bahan baku obat dan vaksin dengan menerbitkan regulasi,” ujarnya.

Beberapa regulasi yang diharapkan yakni pemberlakuan TKDN lebih dari 52% dalam tender pengadaan bahan baku obat dan vaksin untuk molekul-molekul yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Dalam catatan AB3O, dari total 1.105 bahan baku obat, industri nasional baru mampu memproduksi 62 bahan baku obat. Untuk dapat meningkatkan kemampuan produsen, pemerintah perlu turun tangan dari sisi pengembangan hingga perluasan skala ekonomi.

Kemudian, dia juga mendorong pemerintah menjadikan bahan baku obat dan vaksin sebagai komoditi strategi nasional sehingga dapat diberikan regulasi insentif yang lebih tepat sasaran bagi industri bahan baku obat dan vaksin.

Lebih lanjut, pihaknya berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin, serta berharap banyak pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyebut mahalnya harga obat yang relatif tinggi di Indonesia tidak semata-mata hanya disebabkan tingginya impor bahan baku. Menurutnya, banyak faktor lain yang menjadi pemicu termasuk maturitas atau kedewasaan perusahaan dalam memproduksi obat termasuk menjaga kualitas dan kuantitasnya.

Sebagai gambaran, obat di Indonesia khususnya generik brand atau merek khusus yang diproduksi perusahaan farmasi Tanah Air, dilaporkan bisa meningkat hingga lebih dari 100 persen dibandingkan sejumlah negara tetangga termasuk Malaysia dan Singapura.

Taruna menyebut dari sekitar 200-an perusahaan farmasi, hanya satu yang mencapai level satu tingkat maturitas. Sisanya dominan di level 3 hingga empat.

"Harga obat selama ini kita anggap bahwa karena kita impor bahan, harganya naik, bukan semata-mata karena faktor itu, ternyata ada faktor lain, termasuk karena faktor maturitas ini.

"Tentu kita akhirnya berasumsi dengan peningkatan maturitas dari farmasi ke level tertinggi maka akan berdampak berbagai hal termasuk harga obat."

Taruna mencontohkan, bila jumlah produksi bisa konsisten ditingkatkan, harganya tentu akan berdampak.

"Contohnya begini, kalau produksi lebih baik, maka harga pasti turun, kalau dia produksi terbatas, harga akan naik. Bagaimana supaya produksinya meningkat bukan hanya untuk pasar dalam negeri? Jumlah harus dibuat lebih banyak," kata dia.

"Kalau dibuat lebih banyak harganya turun, ini logika dagangnya yang paling masuk akal," pungkas dia.

Taruna menyebut pihaknya akan ikut berupaya menekan harga obat tertentu yang saat ini masih lebih mahal dibandingkan penjualan di negara lain.

(naf/kna)

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya importasibahan baku obatternyata bukan perkara baru di tengah perkembanganindustri farmasidi Tanah Air.

Tiga dekade lalu, problem serupa sudah mengadang kemandirian sektor bahan baku obat di Indonesia. Sektorobat-obatandi dalam negeri pun tampak stagnan bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap kinerja pertumbuhan sektor industri farmasi sebesar 32,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2024. Hal ini belum sejalan dengan optimalisasi industri bahan baku obat lokal.

Dari segi investasi dan serapan tenaga kerja, industri farmasi juga meningkat pada 2022-2023. Pada 2022, investasi tumbuh menjadi Rp5,39 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp6,40 triliun pada 2023. Jumlah tenaga kerja farmasi tercatat sebanyak 59.698 pada 2023 atau naik dari sebelumnya 57.881 pekerja.

Dirketur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan importasi bahan baku obat masih 90%, kendati pertumbuhan industri farmasi terus mengalami pertumbuhan pesat pascapandemi.

"Tentunya kami berharap bersama-sama tentu porsi dari 32,35% ini seharusnya juga ikut dinikmati oleh industri bahan baku obat lokal," kata Emmy dalam Seminar Nasional Ketahanan dan Kesinambungan Percepatan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Vaksin, Selasa (10/9/2024).

Dalam catatan Kemenperin, saat ini jumlah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku obat sebanyak 20 perusahaan terdiri dari 11% biosimilar, 6% vaksin, dan 83% kimia.

Sementara itu, untuk produk obat jadi telah diproduksi oleh 212 industri yang mencakup 2% biosimilar, 2% vaksin, dan 96% kimia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, harga bahan baku obat produksi dalam negeri lebih tinggi dari impor. Alhasil, harga produk menjadi lebih mahal, terutama produk yang mengandung komponen bahan baku lebih dari 50%.

Untuk mengoptimalkan industri bahan baku lokal yang ada saat ini, Kemenperin tengah meninjau ulang aturan threshold atau standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk obat menjadi di kisaran 50% dari sebelumnya 25%.

Hal ini untuk mendukung penyerapan produk obat lokal dengan TKDN 50% melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah.

"Tentunya dalam proses review ini akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan. Apakah nantinya akan peningkatan nilai treshold dari TKDN atau seperti apa, nah ini kemudian akan kita rumuskan bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk meningkatkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk obat menjadi 52%.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan selama ini 62 molekul bahan baku obat dan vaksin yang memiliki TKDN di atas 52%, tetapi saat ini tender sektoral masih mempergunakan TKDN lebih dari 25% mengacu pada Peraturan Presiden No. 12/2021.

"Kami juga berharap diberlakukannya TKDN lebih dari 52% saat tender sektoral Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk obat dan vaksin," kata Irfat kepada Bisnis.

Padahal, Irfat menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi telah berpartisipasi memproduksi bahan baku obat baik dari bahan dasar kimia, biologi (biosimilar), vaksin serta juga garam farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) mengungkap strategi yang digunakan perseroan untuk memperkuat pasar ekspornya ke berbagai negara.

Corporate External Communication PT Kalbe Farma Tbk. Hari Nugroho menjelaskan bahwa kontribusi ekspor KLBF sekitar 5-6% dari total penjualan.

"[Strategi] Kalbe melakukan fokus ke negara tujuan dan membangun team marketing, serta menjalin kerjasama distribusi di negara setempat," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Senin (9/9/2024).

Adapun dia menyatakan bahwa Kalbe Farma saat ini sedang memperkuat ekspor ke negara-negara di Asia Tenggara.

Selain itu, Hari juga mengatakan bahwa KLBF juga merambah ekspor ke Sri Lanka, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Selatan, serta Nigeria.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejauh ini ekspor Kalbe Farma ke negara-negara tersebut berjalan positif.

Sementara itu, Corporate Secretary KLBF, Maria Teresa Fabiola mengatakan bahwa produk-produk Kalbe Farma sudah dapat diakses di kurang lebih 40 negara di kawasan Asean, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan juga Afrika.

"Ini menjadikan Kalbe menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang mampu bersaing di pasar internasional," tambahnya.

Kemudian, Investor Relation Manager KLBF, Syeren Amanda mengatakan bahwa Kalbe juga mengambil langkah memperkuat penetrasi obat-obatan onkologi di Asia Tenggara.

"Kami juga membentuk kemitraan strategis dengan Alliance Pharma, Thailand. Dan ini adalah untuk memperkuat akses obat-obatan terutama spesialty kategori di Asia Tenggara, terutama di Thailand," ujarnya.

Untuk diketahui, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 18,4%, menjadi Rp1,8 triliun pada semester I/2024.

Manajemen mengatakan bahwa kenaikan ini ditopang oleh kinerja positif di seluruh segmen bisnis, didukung pengelolaan biaya operasional yang baik, dan dampak positif dari biaya non-operasional.

Selain itu, Syeren mengatakan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 7,6% menjadi Rp16,3 triliun, serta penurunan harga bahan baku dan pengelolaan biaya operasional, juga turut mendukung kenaikan tersebut.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Harga obat di Indonesia dinilai kemahalan bila dibandingkan dengan harga jual di negara-negara tetangga. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan tugas untuk menekan harga obat yang terlampau tinggi di Indonesia.

Taruna memaparkan dalam laporan yang diterima Jokowi, harga obat di Indonesia 400% lebih tinggi bila dibandingkan dengan luar negeri, khususnya di negara tetangga.

Jokowi, kata Taruna, meminta BPOM bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk menekan harga obat-obatan di Indonesia.

"Beliau instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura. BPOM tak bisa bekerja sendiri soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes, Mendag," papar Taruna usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dia bicara soal biang kerok harga obat di Indonesia bisa menjadi sangat mahal. Pertama, harga obat di Indonesia mahal karena biaya promosi dan periklanan. Pemerintah seharusnya bisa menekan perusahaan untuk menekan biaya tersebut.

"Pada umumnya harga obat di Indonesia itu mahal karena harga promosi, harga advertisement, harga iklan. Kita harus bisa menekan di situ dengan perusahaan, mereka harusnya menekan iklan jangan berlebihan, kan logikanya harga bisa turun," jelas Taruna.

Impor Bahan Baku 90%

Selain itu masalah bahan baku yang terlalu banyak diimpor juga menjadi salah satu biang kerok utama pemicu meroketnya harga obat di Indonesia. Taruna memaparkan 80-90% obat di Indonesia diproduksi dengan bahan baku yang diimpor dari luar negeri.

"Saya kira salah satunya juga impor. Pak Presiden bilang di atas 80%, di atas 90% obat yang diproduksi di sini itu bahannya impor. Bahan baku obat impor itu kan harganya mau-maunya pemasok, bisa naikkan harga dasar, kalau harganya mahal masuk sini terpaksa dijual mahal," sebut Taruna.

Lebih lanjut dia memaparkan beberapa obat di Indonesia mahal karena belum bisa menjadi obat generik. Dia menjelaskan obat non generik hak patennya masih ada, sehingga harganya mahal. Obat generik bisa murah karena hak patennya sudah habis.

Masalahnya, Taruna menjelaskan, ada oknum yang membuat obat generik seakan-akan menjadi obat dengan hak paten. Harganya pun bisa jadi 'digoreng' jadi lebih mahal. Biasanya modusnya mengubah kemasan.

"Obat kan dibagi 3 ada generik yang patennya hilang itu kan murah, kalau obat paten biasanya mahal karena ada biaya riset dan pengembangan. Namun, ada juga biasanya obat sudah generik, kemasan itu diubah dan dibuat semacam obat paten, itu biasanya yang dimainkan harganya," tutur Taruna.

Menurutnya, pemerintah bisa menekan harga obat dengan mengatur harga eceran tertinggi (HET). Lewat HET obat, pemerintah bisa menyeimbangkan harga tertinggi yang beredar. Harga tersebut tidak mahal-mahal untuk masyarakat, sementara itu harganya juga tidak merugikan industri obat.

"Simpelnya kita harus bisa buat harga eceran tertinggi yang seimbang. Pada saat keluar izin, kita kan tahu modal produksinya, kita tentukan. Kita memang bukan kapasitasnya menentukan, tapi bisa kerja sama dengan Kemenkes dan Kemendag berapa harga tertinggi yang pas untuk masyarakat dan pengusaha," pungkas Taruna.

(hal/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga.

Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi," kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Kendati demikian, Ikrar mengaku dalam hal ini BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu tentang instruksi pertama ini kita akan berupaya menjalankan dengan lintas sektor," pungkas Ikrar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut. Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik untuk mengendalikan harga obat yang mahal. Pasalnya, harga obat di tanah air bisa 400% lebih tinggi dibandingkan di luar negeri.

?Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,? ujar Taruna dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Taruna pun menegaskan dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri. Dia telah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. ?soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor.?ujarnya

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri. ?(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita.?

?Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang membuat obat itu tak bisa masuk sini,? kata Taruna.

?Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatanclinical trialagar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,? pungkasnya.

Jakarta -

Harga obat di Indonesia disebut-sebut terlalu mahal, bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga harganya jauh lebih mahal 4 kali lipat.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Masalah (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan masalah bahan baku yang terlalu banyak diimpor menjadi salah satu biang kerok utama pemicu meroketnya harga obat di Indonesia.

Taruna memaparkan 80-90% obat di Indonesia diproduksi dengan bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Menurutnya harga bahan baku yang tinggi karena diimpor membuat harga jual obat jadi mahal.

"Saya kira salah satunya juga impor. Pak Presiden bilang di atas 80%, di atas 90% obat yang diproduksi di sini itu bahannya impor. Bahan baku obat impor itu kan harganya mau-maunya pemasok, bisa naikkan harga dasar, kalau harganya mahal masuk sini terpaksa dijual mahal," papar Taruna usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Selanjutnya, harga obat di Indonesia mahal karena biaya promosi dan periklanan. Pemerintah seharusnya bisa menekan perusahaan untuk menekan biaya tersebut.

"Pada umumnya harga obat di indonesia itu mahal karena harga promosi, harga advertisement, harga iklan. Kita harus bisa menekan di situ dengan perusahaan, mereka harusnya menekan iklan jangan berlebihan. Kan logikanya harga bisa turun," jelas Taruna.

Lebih lanjut dia memaparkan beberapa obat di Indonesia belum bisa murah harganya karena belum bisa menjadi obat generik. Dia menjelaskan obat non generik hak patennya masih ada, sehingga harganya mahal. Obat generik sendiri bisa murah karena hak patennya sudah habis.

Masalahnya, Taruna menjelaskan ada juga oknum nakal yang membuat obat generik seakan-akan menjadi obat dengan hak paten. Harganya pun bisa jadi 'digoreng' jadi lebih mahal. Biasanya modusnya mengubah kemasan.

"Obat kan dibagi 3 ada generik yang patennya hilang itu kan murah, kalau obat paten biasanya mahal karena ada biaya riset dan pengembangan. Namun, ada juga biasanya obat sudah generik, kemasan itu diubah dan dibuat semacam obat paten, itu biasanya yang dimainkan harganya," tutur Taruna.

Simak Video: Jawaban Ikatan Apoteker Indonesia soal Mahalnya Obat di Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar buka-bukaan soal biang kerok harga obat mahal di Indonesia. Taruna yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin mengaku mendapatkan tugas untuk menekan harga obat yang terlampau tinggi di Indonesia.

Taruna memaparkan dalam laporan yang diterima Jokowi, harga obat di Indonesia 400% lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di luar negeri, khususnya di negara tetangga. Jokowi, kata Taruna, meminta BPOM bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk menekan harga obat-obatan di Indonesia.

"Beliau instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau singapura. BPOM tak bisa bekerja sendiri soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes, Mendag," papar Taruna usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dia lantas bicara soal biang kerok harga obat di Indonesia bisa menjadi sangat mahal. Pertama, menurutnya harga obat di Indonesia mahal karena biaya promosi dan periklanan. Pemerintah seharusnya bisa menekan perusahaan untuk menekan biaya tersebut.

"Pada umumnya harga obat di indonesia itu mahal karena harga promosi, harga advertisement, harga iklan. Kita harus bisa menekan di situ dengan perusahaan, mereka harusnya menekan iklan jangan berlebihan. Kan logikanya harga bisa turun," jelas Taruna.

Selain itu masalah bahan baku yang terlalu banyak diimpor juga menjadi salah satu biang kerok utama pemicu meroketnya harga obat di Indonesia. Taruna memaparkan 80-90% obat di Indonesia diproduksi dengan bahan baku yang diimpor dari luar negeri.

"Saya kira salah satunya juga impor. Pak Presiden bilang di atas 80%, di atas 90% obat yang diproduksi di sini itu bahannya impor. Bahan baku obat impor itu kan harganya mau-maunya pemasok, bisa naikkan harga dasar, kalau harganya mahal masuk sini terpaksa dijual mahal," sebut Taruna.

Lebih lanjut dia memaparkan beberapa obat di Indonesia belum bisa murah harganya karena belum bisa menjadi obat generik. Dia menjelaskan obat non generik hak patennya masih ada, sehingga harganya mahal. Obat generik sendiri bisa murah karena hak patennya sudah habis.

Masalahnya, Taruna menjelaskan ada oknum nakal yang membuat obat generik seakan-akan menjadi obat dengan hak paten. Harganya pun bisa jadi 'digoreng' jadi lebih mahal. Biasanya modusnya mengubah kemasan.

"Obat kan dibagi 3 ada generik yang patennya hilang itu kan murah, kalau obat paten biasanya mahal karena ada biaya riset dan pengembangan. Namun, ada juga biasanya obat sudah generik, kemasan itu diubah dan dibuat semacam obat paten, itu biasanya yang dimainkan harganya," tutur Taruna.

Menurutnya pemerintah bisa menekan harga obat dengan banyak mengatur harga eceran tertinggi (HET). Lewat HET obat, pemerintah bisa menyeimbangkan harga tertinggi yang beredar. Harga tersebut tidak mahal-mahal untuk masyarakat, sementara itu harganya juga tidak merugikan industri obat.

"Simpelnya kita harus bisa buat harga eceran tertinggi yang seimbang. Pada saat keluar izin, kita kan tahu modal produksinya, kita tentukan. Kita memang bukan kapasitasnya menentukan, tapi bisa kerja sama dengan Kemenkes dan Kemendag berapa harga tertinggi yang pas untuk masyarakat dan pengusaha," pungkas Taruna.

Simak Video: Jawaban Ikatan Apoteker Indonesia soal Mahalnya Obat di Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sejumlah strategi untuk membenahi masalah di industri kesehatan nasional, membangun kemandirian, sekaligus memangkas harga obat yang saat ini sangat mahal, 3-5 kali lipat dari negara-negara Asean lain.

Strategi utama Kemenkes adalah membenahi tata kelola industri farmasi, mulai dari distribusi hingga biaya promosi obat. Analisis Kemenkes, biang keladi harga obat mahal adalah tingginya biaya promosi agar bisa masuk pasar dan diresepkan para dokter. Itu sebabnya, perlu aturan untuk memangkas habis biaya promosi obat.

JAKARTA, investor.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons keluhan pelaku bisnis asuransi yang terbebani inflasi biaya kesehatan yang sangat tinggi. Budi tidak memungkiri, inflasi biaya kesehatan selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi di seluruh negara selama 20 tahun terakhir.

Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab acara Investor Daily Roundtable (IDR) episode ke-12, seorang penanya dari AIA Financial menyampaikan, banyak perusahaan asuransi yang terpaksa menaikkan harga premi dari waktu ke waktu lantaran menyesuaikan dengan biaya-biaya kesehatan yang terus melonjak.

“Bahasa gampangnya ibu sebagai istri minta uang belanja naik 10% atau 20% per tahun padahal gaji suami naiknya cuma 5%, bahasanya kayak gitu lah kira-kira. Jadi belanjanya lebih banyak daripada pendapatan, besar pasak daripada tiang,” beber Budi Gunadi Sadikin dalam IDR yang digelar di Hotel Westin Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Budi pun menyoroti transparansi dari industri kesehatan. Karena itu, dia berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan diharapkan dapat selesai sebelum masa jabatannya usai. Utamanya soal coordination of benefit antara pihak asuransi dan BPJS kesehatan yang sejak 2014 belum bisa berjalan.

“Sekarang aku lagi paksa sebelum aku selesai. Coordination of benefit ini, belum selesai negosiasinya sama BPJS. Tapi ini akan nyenengin semua orang,” tutur Budi.

Dia menjelaskan masyarakat yang ingin melakukan klaim ketika sakit dan pegang asuransi nanti mestinya hanya perlu membayar premi sekali. Dengan demikian, perusahaan asuransilah yang perlu membayar porsi BPJS dia. Artinya di mata rumah sakit, klaimnya hanya satu yakni jika dari perusahaan asuransi maka asuransi yang mestinya mengurusi klaim antar kantornya dengan BPJS.

“Nah gimana antar kantornya? Yang lagi didiskusikan adalah, kalau pasien klaim dan dia pasti dapet BPJS kan? Semua rakyat Indonesia dapet BPJS. Tapi jika dia mau ambil premium, dia ambilnya asuransi maka BPJS akan bayar ke asuransi 75% dari klaim BPJS-nya dia. Jadi BPJS seneng loh. Wah, aku bayarnya dari 100, cuma 75% nih. Karena Coordination of benefit ini,” jelas dia.

Begitu pun sebaliknya dengan perusahaan asuransi sehingga 75% biaya akan ditanggung oleh BPJS. Coordination of benefit ini dinilai akan saling menguntungkan bagi kedua pihak, baik dari asuransi maupun BPJS kesehatan.

Ditegaskan Budi, hal ini yang sedang diatur supaya  coordination of benefit ini dapat dijalankan antara rumah sakit, asuransi dan BPJS Kesehatan, sehingga  bisa  saling isi dan lebih efisien.

B-Universe kembali menggelar Investor Daily Roundtable (IDR) bertajuk Kemenkes Dobrak Industri Kesehatan di Indonesia yang digelar di Hotel The Westin Jakarta pada Selasa (6/8/2024) pukul 09.00 WIB. Dalam diskusi ekonomi ini, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita berbincang bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membahas tantangan dan potensi industri kesehatan Tanah Air.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News