Jakarta -

Pemerintahan Prabowo Subianto bertekad meringankan beban pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan yang mengalami kredit macet lewat kebijakan pemutihan utang. Saat ini regulasi terkait rencana kebijakan tersebut sedang disiapkan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga mereka dapat kembali produktif di masa depan. Terlebih petani dan nelayan menjadi pihak yang memiliki andil besar terhadap perekonomian rakyat, terutama di saat krisis moneter di tahun 1997-1998.

"Sejarah membuktikan bahwa petani kita mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi di tahun 1997-1998 terutama di pedesaan pada saat itu. Kekuatan mereka bisa menjadi benteng dari efek krisis moneter," kata Ferry dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Ferry menjelaskan bahwa penerima manfaat dari program hapus utang ini nantinya tidak diberikan ke semua petani, nelayan dan UMKM. Mereka yang akan menerima adalah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah mendapatkan pengampunan utang, nantinya para petani, nelayan dan UMKM bisa mengakses pembiayaan lagi untuk mendukung usahanya. Guna mencegah terjadinya kredit macet, pemerintah berencana untuk memberikan pembiayaan atau kredit ini melalui koperasi agar masing-masing anggota dapat saling mengawasi.

"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," jelas Ferry.

Selain itu, Kementerian Koperasi juga akan mengusulkan agar nantinya koperasi-koperasi di sektor produktif yang memproduksi pangan dapat dilibatkan dalam kesuksesan program makan bergizi yang menjadi program prioritas Prabowo. Peran koperasi dinilai perlu ditingkatkan kembali untuk menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

"Koperasi kami harap bisa menjadi bagian dalam pelaksanaan program swasembada pangan hingga program makan bergizi. Ini kami yakin dapat ikut serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat," tutur Ferry.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Pemutihan utang bagi petani, nelayan dan UMKM dinilai menjadi langkah nyata pemerintah untuk peduli 'wong cilik'.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini dinilai perlu untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi," ucap Sadar.

Lihat Video: 71 Nelayan yang Terjebak Ombak di Sukabumi Berhasil Dievakuasi

[Gambas:Video 20detik]

(aid/eds)

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, mendukung rencana pemerintahan Prabowo Subianto yang akan memutihkan utang petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan pengampunan utang dianggap akan melindungi “wong cilik”.

Sadar berharap, program ini dapat dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan. Dengan pemutihan kredit macet ini, ia mengatakan petani, nelayan, dan UMKM akan lebih mudah mengakses pembiayaan kredit tanpa harus dibebani utang di masa lalu.

“Jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata politikus Partai Gerindra yang pernah menjadi anggota DPR periode 2009–2014 itu lewat keterangan tertulis, Kamis, 31 Oktober 2024.

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi. Hal ini diperlukan untuk mencegah moral hazard dari para penerima manfaat pemutihan utang di masa lalu.

"Kita harus sama-sama memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu, sehingga pemberian kredit ke depan harus yang berkelompok agar ada yang saling mengawasi," kata Sadar.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden tentang pemutihan utang petani dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan, pengajuan mereka langsung ditolak.

JAKARTA, investor.id - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menolak keras dorongan ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia. 

Traktat yang digadang oleh lembaga-lembaga anti tembakau asing tersebut dinilai tidak sesuai dengan kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi industri hasil tembakau di Indonesia, di mana keseluruhan rantai ekosistemnya yang melibatkan lebih dari enam juta masyarakat Indonesia merupakan penggerak ekonomi nasional, mulai dari petani, manufaktur, rantai distribusi, ritel, hingga ekspor.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Survei Political and Economic Risk Consultant (PERC) menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Pendidikan menjadi pondasi penting untuk mewujudkan Generasi Emas 2045.

Untuk mendukung mewujudkan Generasi Emas 2045, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan Beasiswa Agrisrikandi HKTI ke China.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., M.A. memimpin pelepasan Peraih Beasiswa Agrisrikandi HKTI ke China pada Rabu, 9 Oktober 2024 di Kantor Staf Presiden, Jakarta. 

"Saya turut bahagia terhadap kalian yang akan mendapatkan ilmu di luar negeri, karena kalian termasuk beruntung diberikan kesempatan, kalian mesti bersyukur," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Diketahui, Generasi Emas 2045 merupakan sebuah wacana, dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi.

Diseminasi gagasan itu gencar dilakukan untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkarya di segala bidang. Pada momentum satu abad kelak Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya lainnya. Hal itu dapat diwujudkan jika generasi muda memiliki kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang tinggi.

Moeldoko yang masih berdinas sebagai Kepala Staf Kepresidenan ini melepas lima kandidat terpilih yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia yaitu, Muhammad Farhan dari Sumatera Barat, Reina Lintang Asri dari Demak, Arsy Sulistyana dari Solo, Amirah Saldabila dari Sumatera Barat dan Daniel Dameon dari Pangkal Pinang. 

Pelepasan Peraih Beasiswa Agrisrikandi HKTI ke China turut didampingi oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Tani HKTI. 

Ketua Umum DPP Perempuan Tani HKTI, Dian Novita Susanto mengatakan Program beasiswa Agrisrikandi ke China ini dikelola langsung oleh Dewan Pengurus Pusat Perempuan Tani HKTI setiap tahunnya. 

“Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari HKTI dalam hal pemberdayaan pendidikan terhadap generasi emas Indonesia di masa mendatang,” ungkap Dian yang juga Pemenang Beasiswa Erasmus Scholarship 2023 yang mengambil jurusan Data Manager dan Agro Agroekologi di L'institut Agro Montpellier, Prancis ini.

Dian melanjutkan, beasiswa kali ini khusus untuk pendidikan D3 dengan beberapa jurusan yang tersedia yaitu E-commerce, Horticultural Technology, Pharmacutical dan Biology Technology di Nantong College of Sciend and Technology. 

Proses seleksi yang telah dibuka dari bulan Juli 2024 hingga September 2024. Penerima beasiswai akan menempuh pendidikan selama tiga tahun di China dan akan menjalani satu tahun persiapan bahasa dan dua tahun pelaksanaan pendidikan. 

"Mereka akan mendapatkan fasilitas penuh melalui pembebasan biaya pendidikan, tempat tinggal dan uang saku sehingga diharapkan peraih beasiswa ini mampu menggapai cita-cita nya dengan baik dan bertanggung jawab," pungkasnya. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo, menilai kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani.

Menurutnya, langkah impor ini hanya berdampak pada inflasi jika dilakukan ketika produksi beras dalam negeri mengalami penurunan.

"Kebijakan impor beras ini sangat efektif. Terbukti dengan adanya impor, harga gabah di tingkat petani masih tetap berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP)," ujar Sadar dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Sadar menegaskan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah memperhatikan kesejahteraan petani dalam merumuskan kebijakan impor beras.

Regulasi HPP gabah yang diterapkan Bapanas dinilai sangat membantu petani karena perhitungannya berdasarkan biaya produksi gabah yang riil dan sudah disesuaikan dengan keuntungan yang wajar.

"Regulasi HPP dari Bapanas sangat membantu petani. Struktur perhitungan HPP gabah telah memperhitungkan biaya riil produksi dan keuntungan yang wajar bagi petani," jelasnya.

Terkait upaya pemerintah dalam menjaga agar kebijakan impor tetap selaras dengan target swasembada pangan nasional, Sadar mengungkapkan bahwa neraca komoditi beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik.

Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memprediksi kapan impor perlu dilakukan secara tepat. Dengan kebijakan yang tepat, impor beras diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan, tanpa mengorbankan target swasembada maupun kesejahteraan petani di Indonesia.

"Neraca komoditi beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik, sehingga dapat diprediksi dengan tepat kapan impor harus dilakukan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menambahkan, impor beras dilakukan karena pasokan dalam negeri yang kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk tujuan komersial.

Menurutnya, impor ini bukanlah penyebab inflasi, terutama karena beras impor dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditujukan sebagai bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Impor beras bukan penyebab inflasi. Tujuan impor adalah memastikan ketersediaan pangan dan menstabilkan harga melalui program SPHP, di mana beras dijual di bawah harga pasar," ujarnya.

Sutarto juga menyarankan agar beras impor tidak dilepas ke pasar selama masa panen agar pasar dapat diisi oleh beras hasil produksi dalam negeri terlebih dahulu.

"Pada saat panen, harapan petani adalah beras impor jangan dilepas dulu, agar pasar diisi oleh beras dalam negeri," tambahnya.

Menanggapi pengaruh cuaca dan tantangan produksi pengaruh El Nino, Sutarto menjelaskan bahwa penurunan produksi beras tidak hanya disebabkan oleh fenomena cuaca ini, melainkan juga telah terjadi sejak 2018 karena konversi lahan, fragmentasi, dan mahalnya sewa lahan.

"Setiap tahun terjadi penurunan luas panen, yang berdampak pada produksi. Selain itu, jaringan irigasi juga belum tersentuh," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa masalah utama dalam produksi beras terletak pada ketersediaan lahan dan jaringan irigasi yang belum optimal.

"Implementasi kebijakan di lapangan selama ini belum terkonsolidasi dan tersinkronisasi dengan baik," ujarnya.

Indikator keberhasilan impor beras menurut Sutarto adalah keberhasilan kebijakan impor beras dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketepatan jumlah, waktu, distribusi, harga yang terjangkau, serta kesesuaian dengan sasaran.

"Impor ini dilakukan untuk stabilisasi. Akan berhasil jika distribusinya merata dan harganya terjangkau sesuai dengan rencana," pungkasnya.

JAKARTA, Investor.id - Kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah saat ini efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani. Hal ini hanya berdampak pada inflasi jika dilakukan ketika produksi beras dalam negeri mengalami penurunan.

"Kebijakan impor beras ini sangat efektif. Terbukti, dengan adanya impor, harga gabah di tingkat petani masih tetap berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP)," ujar Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo, dikutip Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut Sadar menegaskan, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah memperhatikan kesejahteraan petani dalam merumuskan kebijakan impor beras. Regulasi HPP gabah yang diterapkan Bapanas dinilai sangat membantu petani karena perhitungannya berdasarkan biaya produksi gabah yang riil dan sudah disesuaikan dengan keuntungan yang wajar.

"Regulasi HPP dari Bapanas sangat membantu petani. Struktur perhitungan HPP gabah telah memperhitungkan biaya riil produksi dan keuntungan yang wajar bagi petani," jelas dia.

Terkait upaya pemerintah dalam menjaga agar kebijakan impor tetap selaras dengan target swasembada pangan nasional, Sadar mengungkapkan, neraca komoditas beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memprediksi kapan impor perlu dilakukan secara tepat.

Dengan kebijakan yang tepat, dia mengataka, impor beras diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan, tanpa mengorbankan target swasembada maupun kesejahteraan petani di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menambahkan, sejatinya impor beras dilakukan karena pasokan dalam negeri kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan untuk tujuan komersial. Impor ini bukanlah penyebab inflasi, terutama karena beras impor dijual di bawah harga eceran tertinggi (HET) dan ditujukan sebagai bantuan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Impor beras bukan penyebab inflasi. Tujuan impor adalah memastikan ketersediaan pangan dan menstabilkan harga melalui program SPHP, di mana beras dijual di bawah harga pasar," ujar dia.

Sutarto juga menyarankan agar beras impor tidak dilepas ke pasar selama masa panen agar pasar dapat diisi oleh beras hasil produksi dalam negeri terlebih dahulu. "Pada saat panen, harapan petani adalah beras impor jangan dilepas dulu, agar pasar diisi oleh beras dalam negeri," tambah dia.

Menanggapi pengaruh cuaca dan tantangan produksi pengaruh El Nino, Sutarto menjelaskan, penurunan produksi beras tidak hanya disebabkan oleh fenomena cuaca ini, melainkan juga telah terjadi sejak 2018 karena konversi lahan, fragmentasi, dan mahalnya sewa lahan.

"Setiap tahun terjadi penurunan luas panen, yang berdampak pada produksi. Selain itu, jaringan irigasi juga belum tersentuh," ungkap dia.

Dia menekankan, masalah utama dalam produksi beras terletak pada ketersediaan lahan dan jaringan irigasi yang belum optimal. Implementasi kebijakan di lapangan selama ini belum terkonsolidasi dan tersinkronisasi dengan baik.

Indikator keberhasilan impor beras, menurut Sutarto, adalah keberhasilan kebijakan impor beras dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketepatan jumlah, waktu, distribusi, harga yang terjangkau, serta kesesuaian dengan sasaran.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Kebijakan impor beras yang diterapkan pemerintah kembali mencuri perhatian di tengah upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) meyakini bahwa impor beras bukan hanya sekadar langkah darurat, tetapi merupakan strategi yang telah dipertimbangkan secara matang untuk menjaga keseimbangan harga pangan serta melindungi kesejahteraan petani.

Sekretaris Jenderal HKTI, Sadar Subagyo, menyatakan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.

Baca juga: Harga Pangan Fluktuatif: Cabai Rawit Makin Pedas
"Kebijakan impor beras ini sangat efektif. Terbukti dengan adanya impor, harga gabah di tingkat petani masih tetap berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP)," kata Sadar dalam keterangannya, Rabu 2 Oktober 2024.

Sadar menekankan bahwa selain menguntungkan konsumen dengan menjaga stabilitas harga beras di pasar, kebijakan ini juga memperhatikan kesejahteraan petani melalui pengaturan HPP yang telah disesuaikan dengan biaya riil produksi gabah. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah memperhatikan kesejahteraan petani dalam merumuskan kebijakan impor beras.

"Regulasi HPP dari Bapanas sangat membantu petani. Struktur perhitungan HPP gabah telah memperhitungkan biaya riil produksi dan keuntungan yang wajar bagi petani," tambahnya.

Di sisi lain, kebijakan impor ini juga diharapkan dapat mendukung swasembada pangan. Sadar menyebutkan bahwa pemerintah terus memantau neraca komoditi beras untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk impor, tanpa mengganggu produksi dalam negeri.

"Neraca komoditi beras saat ini dalam kondisi yang sangat baik, sehingga dapat diprediksi dengan tepat kapan impor harus dilakukan," ujar Sadar.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, mengungkapkan bahwa impor beras tidak menyebabkan inflasi seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Beras impor justru dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan.

"Impor beras bukan penyebab inflasi. Tujuan impor adalah memastikan ketersediaan pangan dan menstabilkan harga melalui program SPHP, di mana beras dijual di bawah harga pasar," jelas Sutarto.

Sutarto juga menegaskan agar beras impor tidak dilepas ke pasar selama musim panen, agar produksi dalam negeri tetap terserap secara optimal.

"Harapan petani adalah beras impor jangan dilepas dulu, agar pasar diisi oleh beras dalam negeri," ujar Sutarto.

Indikator keberhasilan impor beras menurut Sutarto adalah keberhasilan kebijakan impor beras dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketepatan jumlah, waktu, distribusi, harga yang terjangkau, serta kesesuaian dengan sasaran.

"Impor ini dilakukan untuk stabilisasi. Akan berhasil jika distribusinya merata dan harganya terjangkau sesuai dengan rencana," ucap Sutarto.

Terkait penurunan produksi beras akibat cuaca ekstrem seperti El Nino, Sutarto menekankan bahwa tantangan utama sebenarnya terletak pada konversi lahan, fragmentasi pertanian, serta jaringan irigasi yang belum optimal.

"Penurunan luas panen dan masalah irigasi menjadi tantangan besar bagi produksi beras kita," tegasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, posisi Wakil Menteri Pertanian sangat tepat bagi Sudaryono.

Hal tersebut disampaikan Adi untuk merespons pelantikan Sudaryono yang dilaksanakan hari ini Kamis (18/7/2024) di Istana Negara, Jakarta.

“Posisi Wamentan tentu sangat tepat bagi Sudaryono,” kata Adi kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Bukan tanpa alasan. Menurutnya, latar belakang Sudaryono yang merupakan anak petani dan salah satu pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sudah cukup bisa diandalkan.

“Itu artinya, portofolio politik Sudaryano di bidang pertanian bisa diandalkan,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Kamis (18/7/2024) melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang menjabat sejak Desember 2020.

“Pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan masing-masing, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian,” demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi, Kamis (18/7/2024).

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar NKRI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sumpah jabatan yang turut diucapkan oleh Sudaryono.

Untuk diketahui, nama Sudaryono sempat masuk radar partainya untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Pria kelahiran Grobogan itu juga dipertimbangkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Tak hanya menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, dia juga diketahui menempati posisi CEO Garuda TV, Ketua Umum DPP APPSI, dan Ketua Dewan Pembina PAPERA.

Selain Sudaryono, Jokowi juga melantik keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II. Thomas merupakan Bendahara Umum Gerindra.

Kemudian, Yuliot Tanjung dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi. Sebelumnya, Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM.

JAKARTA, investor.id–Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) diharapkan memperkuat daya saing dan melindungi sawit sebagai komoditas strategis nasional. Hal itu karena industri sawit sering kali mendapat gangguan. Caranya, kebijakan proteksi dan promosi sawit secara paralel perlu aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Menurut Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy, pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis di pasar dalam dan luar negeri. Proteksi dan promosi sawit bisa dijalankan guna mencapai harapan itu. “Kebijakan proteksi bisa dipilih karena sawit seringkali mendapat gangguan. Banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,” ujar Rachmat saat berbicara dalam diskusi bertema Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta pada 4 Juli 2024.

Rachmat juga mengatakan, sawit dapat juga menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran bisa dimanfaatkan sebagai produk makanan. “Food as weapon, sawit itu dapat dipakai secara bijaksana untuk menyerang dan bertahan. Sawit ini luar biasa karena dapat menjadi senjata,” ujar dia dalam keterangan yang dikutip Minggu (07/07/2024).

Rachmat menjelaskan, usulan pendirian Badan Sawit Indonesia (BSI) bisa menjadi salah satu jurus melindungi sawit sebagai komoditas strategis, tapi itu harus memiliki dasar kuat secara argumen dan data. Pembentukan BSI juga sebaiknya menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit. “Saya kini belum bisa mewakili siapa-siapa, kecuali sebagai Guru Besar IPB dan pengurus HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Saya merasa, ini (BSI) jadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan berdaya saing,” jelas dia.

Rachmat meyakini Prabowo Subianto adalah pemimpin yang sangat menghargai fungsi demokrasi yang dilaksanakan dari aspirasi bawah sampai menjadi keputusan nasional. “Aspirasi itu bukan hanya dari petani. Karena itu, kita harus tahu pembentukannya (BSI) berdasar apa, apakah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini perlu dasar hukum," kata Rachmat.

Ketergantungan Sawit

Sedangkan Ketua Kompartemen Hubungan Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan menjelaskan, industri sawit sejatinya bukan hanya penting di Indonesia tapi juga global. Beberapa tahun lalu, sawit menguasai sekitar 50% minyak nabati dunia, di 2023 sudah 60%. Artinya, ketergantungan dunia terhadap sawit sangat tinggi. Hal itu karena produksi minyak nabati kompetitor sawit, yang sebelumnya membanjiri pasar, menurun.

Beberapa waktu ke depan, permintaan minyak nabati dunia juga akan bertambah sejuta ton. “Itu alarm yang harus diantisipasi RI sebagai pengekspor sawit terbesar dunia, tidak kurang 27 juta ton per tahun. Sebab, produksi sawit nasional kini stagnan, tapi kebutuhan domestik kian naik,” papar dia. Industri sawit nasional juga akan menghadapi Indonesia Emas 2045 dengan target produksi 92 juta ton. “Jujur saja, susah menembus itu, harus ada komitmen bersama,” ujar Fenny.

Melalui Indonesia Emas 2045, hilirisasi sawit digencarkan dan kunci menghadapi hal itu adalah perbaikan dari sisi hulu. Tanpa itu, stagnasi produktivitas sawit nasional berdampak ke segala lini, dari ekspor hingga subsidi biodiesel. “Kalau ekspornya dikurangi, itu akan berpengaruh ke levy atau subsidi biodiesel. Makanya, harus ada yang mengatur agar terjadi konsistensi dan persistensi produksi,” jelas Fenny.

Selain masalah produksi, industri sawit RI juga masih terus menghadapi kampanye negatif. Salah satu yang bisa menangkalnya adalah menggencarkan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan nantinya menjadikan ISPO sebagai satu-satunya sertifikasi yang berlaku agar keberterimaan sawit di pasar meningkat. “Keberterimaan sawit oleh masyarakat harus terjadi. Karena itu, ISPO menjadi value added bagi pelaku industri. Kita berharap di pemerintah selanjutnya ada advokasi akan hal ini. Nantinya, ada satu brand, hanya ISPO sebagai sertifikasi keberlanjutan,” tandas Fenny.

 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News