Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

“Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI memberi arahan agar Basuki bersama instansinya dalam waktu dekat mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas pada 2025 untuk IKN.

Oleh sebab itu, Basuki memastikan bakal lebih sering untuk wara-wiri berada di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mengingat, saat ini pembangunan di batch 1 sudah mencapai 94% dengan target pada akhir tahun mencapa 98%.

Sementara untuk pembangunan di batch II mencapai 60% dan batch III di 36% hingga November 2024.

“Ya itu tadi sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan IKN dari Jakarta menuju Nusantara.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

“Ya nanti kami lihat dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa Keppres bahkan dapat diteken sebelum proyek pembangunan rampung seutuhnya. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan IKN dalam kurun 4 tahun.

Bisnis.com, PENAJAM PASER – Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah siap untuk ditempati akhir Oktober ini.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) ini menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 13 tower rusun ASN yang siap digunakan di IKN.

Dari 13 tower rusun tersebut, dia mengungkapkan tiga di antaranya masih sedang disiapkan perabotannya, sedangkan 10 sisanya sudah siap digunakan.

"Rusun ASN 13 ini sudah siap untuk ditinggali, tinggal beberapa diisi [furniture]. Akhir bulan ini pasti 13 [tower] sudah siap ditinggali,” kata Basuki kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, terkait dengan kepindahan ASN ke IKN, Basuki juga mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung soal progres pembangunan hunian ASN di IKN.

“Iya [ASN bisa segera pindah]. Jadi tadi Pak Presiden juga memerintahkan kepada Pak Sekneg, karena saya sudah laporkan ini Oktober jadi, November paling lambat. Jadi Desember sudah clear semua,” pungkas Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan ASN ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan alasan Nusantara yang berlokasi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru Republik Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menuturkan bahwa salah satu alasannya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan itu selaras dengan rencana yang telah dirumuskan oleh Presiden Pertama RI yakni Soekarno.

“Ini [pemindahan ibu kota ke IKN] merupakan cita-cita yang sudah dari awal, sudah lama itu memang di kontemplasikan, dibayangkan, direncanakan sejak awal tepatnya sejak Pak Presiden Soekarno,” kata Troy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Di samping itu, Troy juga menjelaskan bahwa wilayah Penajam Paser Utara dipilih sebagai ibu kota baru lantaran dinilai minim risiko bencana.

Kemudian, wilayah IKN juga berada tepat di tengah Republik Indonesia. Sehingga, pemindahan tersebut bakal merepresentasikan pusat ekonomi dan pemerintahan yang lebih Indonesia sentris.

“Lokasinya [IKN] di episentrum, Indonesia tengah. Sehingga penyebaran, pemerataan keadilan, pertumbuhan ekonomi bukan hanya di dalam wilayah pulau Jawa,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Kerja periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro yang juga merupakan salah satu sosok di balik perencanaan pembangunan IKN.

Dia menceritakan, pada awal penetapan wilayah Kalimantan Timur dipilih lantaran memenuhi 3 aspek pertimbangan. Pertama, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang minim risiko bencana.

“Risiko bencana itu paling kecil di Kalimantan, bencana pasti terjadi tapi kita pilih manajemen risiko, kita pilih daerah yang paling kecil [risiko bencananya],” tuturnya.

Kedua, wilayah Kalimantan Timur tepatnya Penajam Paser Utara dipilih karena masih berada dekat dengan laut. Hal itu dilakukan guna merepresentasikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga, pusat pemerintahan didesain agar berada dekat dengan wilayah perairan.

Ketiga, wilayah Penajam Paser Utara dipilih karena telah berdekatan dengan daerah-daerah yang ekonomi dan sarana infrastrukturnya cenderung jauh telah lebih matang seperti Balikpapan dan Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa sejauh ini prorgres keseluruhan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baru mencapai 20 persen.

Jokowi mengatakan bahwa pembangunan tersebut baru rampung untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Menurutnya IKN yang telah dibangun sejak 2022 lalu dan diperkirakan membutuhkan waktu 10—15 untuk rampung dan dapat beroperasi sepenuhnya.

“Jadi masih sangat panjang, jadi kalau bapak/ibu gubernur bupati dan walikota tadi melihat ini baru awal. Jadi belum selesai, jadi jangan keliru mungkin baru 20-an persen," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa di luar KIPP telah banyak infrastruktur lain yang telah dibangun oleh pihak swasta. Misalnya, hotel, universitas, hingga rumah sakit.

“Seingat saya hotel ada 5 [investor] kemarin tambah lagi jadi ada 6 [investo]. Rumah sakit juga sudah 6 [investor] dalam proses dibangun, kemudian training center PSSI juga sudah selesai dan ada beberapa dimulai properti, perumahan sudah dimulai dan fasilitas pendukung lainnya,” imbuhnya.

Kepala Negara pun menekankan bahwa pemerintah juga terus menyoroti pentingnya aspek teknologi dalam pembangunan IKN sebagai smart city dan liveable city.

Apalagi, kata Jokowi, ekonomi yang akan dikembangkan di IKN berfokus pada ekonomi hijau dan digital, dengan dukungan penuh pada energi hijau dan kendaraan listrik.

“Sehingga ini akan menjadi livable city, kota yang nyaman untuk ditinggali, saya kita seluruh provinsi yang kita miliki, seluruh kabupaten dan kota yang kita miliki mestinya arahnya ke sana,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi memastikan bahwa pembangunan IKN bakal berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan IKN turut menjadi program prioritas di pemerintahan selanjutnya.

Dia mengatakan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk memasukan program IKN ke dalam anggaran APBN 2025.

“Saya tahu ini yang banyak ditanyakan, saya mah jadi tidak ada masalah meskipun presidennya sudah berganti. Pada Januari nanti, yang memasukkan anggaran [IKN] ini bukan saya, melainkan sudah presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) PT Intiland Development Tbk di IKN, Kaltim, Senin (12/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa melalui komitmen ini menunjukkan pemerintah bakal tetap mendukung pembangunan proyek di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Sementara itu, Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto berjanji kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa pemerintahannya.

“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” ujarnya kepada wartawan di Sumbu Kebangsaan, IKN Nusantara, Senin (12/8/2024).

Meskipun pembangunan ibukota itu bukan pekerjaan yang sebentar dan akan memakan waktu yang panjang, Prabowo meyakini secara garis besar IKN bakal mulai berfungsi pada 5 tahun ke depan.

“Ini saya bukan orang teknik tapi saya empiris saya juga orang lapangan saya juga banyak membangun Saya kira kalau kita lihat, optimis ya dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan,” ucap Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa membangun ibu kota baru bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilanjutkan demi mengukir sejarah baru di masa depan.

“IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua negara memiliki kesempatan memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi memastikan, pembangunan IKN akan membawa Indonesia ke kondisi yang lebih baik. Dia juga berjanji akan menjadikan IKN kota yang ramah lingkungan berkonsep forest city bukan menjadi kota beton atau kota kaca.

Pada saat yang sama, Jokowi menekankan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara bukan hanya masalah pemindahan fisik semata. Dirinya menyerukan masyarakat Indonesia untuk dapat sepaham bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang diikuti di dalamnya.

“Pemindahan ke IKN itu juga sudah sering saya sampaikan bukan pindah fisiknya yang penting. Tapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita,” tegasnya.

Di samping itu, untuk terus mendukung keberlanjutan pembangunan IKN, Presiden Jokowi juga hari ini dijadwalkan untuk menggelar groundbreaking IKN tahap 7.

Rencana groundbreaking sejumlah proyek investasi swasta di IKN oleh Presiden Jokowi dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana.

"Presiden akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan. Presiden diagendakan untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama [groundbreaking] sejumlah infrastruktur pendukung di IKN," kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Minggu (11/8/2024).

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan groundbreaking investasi tahap 7 ini bakal diikuti oleh 4 investor, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Intiland Development Tbk. (DILD), Royal Golden Eagle (RGE), serta Swissbell.

Kemudian, pada hari yang sama pemerintah juga bakal melakukan groundbreaking pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN yang rencananya juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Iya, ini lagi dibicarakan tentang rencana groundbreaking-nya dengan Wapres juga. 12 [Agustus] sesudah sidang kabinet paripurna," kata Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal memfungsionalkan sejumlah lantai Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan fungsional gedung Kemensetneg bakal mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

"Sebagai pendukung fungsi kepresidenan dan Setneg nanti pada 17 [Agustus 2024] beberapa lantai di bawah Kemensetneg bisa dimanfaatkan," kata Danis dalam Konferensi Pers bersama awak media di IKN, Rabu (7/8/2024).

Adapun, dalam paparan yang dibagikannya tampak progres gedung Kemensetneg saat ini telah mencapai 86,6%.

Kemudian, Istana Presiden yang bakal menjadi tempat tinggal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak berkantor di IKN pada Agustus ini progresnya telah mencapai 92,3%.

Sementara itu, sejumlah sarana prasarana penunjang seperti Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) juga akan difungsionalkan beberapa lantai pada 17 Agustus 2024 untuk mendukung suksesi seremoni Upacara HUT RI di IKN.

Perinciannya, saat ini progres Kemenko 1 mencapai 85,1%, Kemenko 2 mencapai 49,2%, Kemenko 3 mencapai88,4% dan Kemenko 4 mencapai 91,8%.

Adapun, sumbu kebangsaan yang menjadi lokasi upacara IKN dilaporkan telah mencapai 100%.

Sebagai informasi, dalam kabar terbarunya total undangan Upacara di IKN disebut bakal dibatasi hanya sekitar 3.880 undangan saja.

Perinciannya, 1.000 undangan pada acara pagi hari, 1.000 undangan pada sore hari 380 undangan di main hall, dan 1.500 undangan tambahan yang akan ditempatkan di Plaza Seremoni.

“Undangan kurang lebih yang di IKN itu kami mempersiapkan 1.000 di pagi hari dan di sore hari 1000 plus yang 380 adalah di main hall,” jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Lebih lanjut, nantinya pelaksanaan Upacara HUT RI di IKN bakal dimulai pukul 11.00 WITA. Hal itu dilakukan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan Upacara Kemerdekaan di Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan populasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dibatasi hanya 300.000 orang saja.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa secara perencanaan wilayah IKN terbagi menjadi 3 area.

Perinciannya, tahap awal pemindahan populasi akan difokuskan di area KIPP seluas 6.671 hektare, Kawasan Wilayah IKN seluas 56.181 hektare dan Kawasan Pengembangan IKN seluas 256.142 hektare

"Populasinya diharapkan di IKN sendiri sampai dengan tahun 2045 untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan Kawasan IKN sendiri diharapkan populasi tidak banyak, hanya 180 (ribu) sampai dengan 300 (ribu) orang," kata Wida di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, untuk Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara sendiri diharapkan populasinya dapat mencapai 1,8 juta hingga 2 juta orang.

Bukan tanpa alasan, pembatasan penduduk di wilayah KIPP dilakukan lantaran kawasan ini bakal difokuskan sebagai pusat pemerintahan semata.

Lebih rinci, Kawasan KIPP sendiri, terbagi menjadi tiga zona. Pertama adalah Zona A yang terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda.

Kemudian, Zona 1B sendiri merupakan Pusat Pemerintahan untuk Edukasi. di mana terdapat Universitas berstandar internasional dan juga Pusat Olahraga.

"Untuk Zona 1C sendiri merupakan Pusat Pemerintahan di bidang kesehatan. Di mana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional, maupun perumahan," pungkas Wida.

Sementara itu, hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan pemindahan IKN.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024–2029 pada Oktober mendatang.

Ngabalin mengatakan bahwa pekan depan KSP akan kembali melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yang gini-gini saya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Di sisi lain, Kepala KSP Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku rencana pemberian insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pionir yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dilakukan pembahasan.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pengkajian ulang itu dilakukan karena terdapat penyesuaian pemindahan ASN menggunakan konsep yang baru.

“Tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang, karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama disesuaikan dengan konsep yang baru,” kata Anas saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Anas menyebut pengkajian ulang tersebut dilakukan sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ASN pionir yang telah menikah bakal mendapat 1 unit apartemen penuh tanpa perlu melakukan sharing.

Hal itu dilakukan guna memastikan kenyamanan ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Sehingga, para ASN dapat tinggal dengan para keluarganya di calon Ibu Kota Baru tersebut dengan tenang.

“Arahan Presiden yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1 kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif. Nanti dirumuskan lagi yang lain. Sehingga, mereka pindah ke sana bisa tenang,” ujarnya.

Berdasarkan skemanya, bila 47 tower ASN yang saat ini tengah dibangun telah rampung sepenuhnya, kemungkinan total ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 1.700 orang bila tidak melakukan sharing unit.

“Tapi kalau sharing itu bisa 3.200-an ASN, tergantung nanti [keputusannya apakah akan sharing atau tidak],” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, komponen insentif yang akan diberikan untuk ASN Pionir bakal mencakup kepada 1 ASN yang juga mencakup 1 pasangan ASN, 2 anak, serta 1 asisten rumah tangga (ART).

Di samping itu, ASN Pionir yang akan pindah ke IKN juga akan mendapat insentif biaya pengepakan, biaya tunggu hingga biaya transportasi.

Kendati demikian, Anas belum merinci secara pasti berapa total besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing ASN.

"Detailnya nanti masih akan kami bahas bersama Bu Menkeu," tegas Anas.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Kendati demikian, Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu mengatakan tidak dapat memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diterbitkan.

“Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya usai melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap untuk menjadi Ibu Kota.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Sebelumnya, Kepala Negara mengesahkan Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

Sementara itu, berdasarkan Pasal 63, disebutkan bahwa Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipastikan tetap akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia hingga adanya aturan baru terkait pemindahan ibu kota ke IKN.

"Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 63 UU No.2/2024 terkait ketentuan peralihan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.

Di samping itu, pada Bab XI Pasal 65 dijelaskan bahwa barang milik daerah (BMD) milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat akan diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Proses serah terima BMD itu akan dilakukan paling lambat 10 tahun setelah penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Di samping itu, pada pasal 66 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kenegaraan mencakup tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, optimistis para Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal betah bila dipindahkan ke IKN dalam waktu dekat.

Salah satu faktornya yakni karena para ASN bakal difasilitasi dengan hunian memadai yang saat ini tengah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Insya Allah ASN akan betah bekerja di apartemen yang cakep ini, Insya Allah ya teman-teman ASN pada saatnya akan pindah,” kata Raja Juli dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin (22/7/2024).

Raja Juli lantas memperlihatkan fasilitas yang tersedia di rumah susun (rusun) ASN tersebut. Dari visual yang ditampilkan, 1 unit apartemen itu terdiri dari 3 kamar tidur yang rencana jangka pendeknya bakal dihuni secara sharing oleh sejumlah ASN.

Raja Juli juga menerangkan terdapat 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan dan balkon di setiap unitnya. Hanya saja dia tidak merinci secara jelas sejauh apa progres pembangunan rusun ASN tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bisnis Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

"Sekarang 58% untuk BIN Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Namun demikian, pada Agustus 2024 Rusun ASN itu akan digunakan terlebih dahulu untuk mengakomodasi tempat tinggal para petugas upacara di IKN.

Sementara itu, rusun baru akan digunakan bagi para ASN prioritas yang akan dipindahkan mulai September 2024.

Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, menyebut dirinya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mulai memindahkan lebih dari 1.000 ASN ke IKN mulai September 2024.

Anas menjelaskan, hingga November 2024 mendatang terdapat 47 menara hunian ASN yang terdiri 60 unit dengan besaran 98 meter persegi. Menurutnya, melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR dari 47 menara tersebut, nantinya 29 menara akan diisi oleh pegawai ASN dan 18 menara oleh TNI—Polri.

Lebih lanjut, Anas merinci, jika 29 menara itu diisi oleh 1 ASN maka bisa menampung 1.740 ASN dan 1.080 aparat TNI—Polri.

Kemudian, dia menjabarkan akan ada 8 menara hunian ASN dengan total 480 unit yang ditargetkan rampung pada Juli 2024. Lalu, pada September akan ada 14 menara hunian atau 840 unit, sedangkan pada November ada 7 menara dengan total 420 unit hunian dibidik rampung.

“Tadi diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Nah tadi pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri terutama mereka yang sudah berkeluarga dan berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga maka 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN,” pungkas Azwar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum selesai menjelang pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Lantas, apakah konstruksinya bakal rampung tepat waktu?

Salah satu pengerjaan infrastruktur yang tengah dikebut saat ini ialah konstruksi jaringan air minum. Belum tersedianya pasokan air di IKN ini juga sampai membuat rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN pada Juli 2024 terpaksa dibatalkan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat masuknya pasokan air bersih ke IKN. Hal ini dilakukan demi memuluskan gelaran HUT ke-79 RI di ibu kota baru.

"Dengan rencana 17-an, kita minta ayo kapan air minum diselesaikan,” kata Imam dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Imam bercerita, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan IKN mulanya menargetkan percepatan distribusi air bersih ke IKN pada 10 Juli 2024. Akan tetapi, target tersebut meleset karena terkendala masalah cuaca.

Pasalnya, wilayah Penajam Paser Utara belakangan waktu ini memiliki intensitas hujan yang tinggi. Alhasil, distribusi air bersih IKN ditargetkan molor ke 18 Juli 2024.

“Ternyata dalam pelaksanaannya kemarin kalau kita lihat, hujan hampir tidak berhenti lho di sana sehingga terpaksa mundur. Test and commissioning mundur juga,” imbuhnya.

Namun demikian, Imam optimistis test and commissioning air bersih di IKN dapat rampung menjelang HUT RI 17 Agustus 2024.

Kesiapan Infrastruktur IKN

Selain pasokan listrik dan air yang dipastikan siap menjelang 17 Agustus. Imam juga memastikan bahwa sebanyak tiga ruas Jalan Tol Akses IKN bakal mulai fungsional pada 17 Agustus 2024.

Iman mengatakan fungsional jalan tol itu dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 70 menit dari umumnya 2 jam.

“Reguler sih 2 jam, tetapi kita sedang siapkan. Nanti, 17-an itu siap untuk akses dari Balikpapan ke KIPP bisa ditempuh 70 menit,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Untuk diketahui, saat ini Kementerian PUPR tengah fokus menyelesaikan tiga ruas Tol IKN, yakni seksi 3A, 3B dan 5A. Perinciannya, Jalan Tol IKN Seksi 3A membentang dari Karangjoang – KKT Karingau progresnya mencapai 80,2%.

Kemudian, seksi 3B pada segmen KKT Karingau – SP. Tempadung sebesar 88,8% dan seksi 5A SP. Tempadung – Jembatan Pulau Balang saat ini progres konstruksinya telah menyentuh 86,8%.

Adapun, infrastruktur lain yang juga siap digunakan pada 17 Agustus mendatang ialah rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di IKN. Imam melaporkan terdapat 14 rumah menteri yang sudah rampung dan siap dihuni.

Dari total tersebut, dia menyebutkan 4 rumah sudah lengkap dengan perabotannya. "Sedangkan yang 10, minggu ini perangkat dalamnya kita isi," jelasnya.

Lebih terperinci, Imam menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi rumah tapak jabatan menteri berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 94,65%.

Pada kesempatan berbeda, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni memastikan pemerintah terus mempercepat pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung dapat siap mendukung terlaksananya upacara di Nusantara.

“Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian PUPR berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh persiapan Upacara Kemerdekaan dengan baik. Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” ujar Raja Juli dalam keterangannya Rabu (10/7/2024).

Perbesar

Kendala Pembangunan

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan listrik dan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

“Tanggal 15 [Juli] ada commissioning, nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana. Karena, tanggal 15 [Juli] saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 [Juli] ke sana memastikan air insya Allah sudah oke," jelasnya.

Menteri Basuki mengungkapkan bahwa pekerjaan konstruksi di IKN menghadapi sejumlah kendala akibat kondisi cuaca, yakni hujan.

Basuki menyebut sempat terjadi macet total di IKN karena hujan. Kondisi tersebut menjadi kendala dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur ibu kota baru.

"Semalam di IKN macet total semua, karena hujan. Mereka [pegawai] kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain itu, kondisi cuaca turut memengaruhi pembangunan infrastruktur di Nusantara. Misalnya, pembangunan Bandara VVIP IKN.

Basuki menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) mengenai hal tersebut. Nantinya, landas pacu di bandara tersebut diharapkan bisa dibangun hingga 2.200 meter. Meski demikian, dia mengaku kondisi cuaca satu bulan belakangan turut menjadi tantangan.

"Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya enggak kena hujan," ujar Basuki.

Kementerian PUPR sebelumnya menyatakan bakal menghentikan sementara kegiatan konstruksi di IKN pada 10 Agustus. Hal tersebut bertujuan untuk pembersihan kawasan jelang HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

"Sehingga memang tanggal 10 [Agustus] yang untuk outdoor kita hentikan. Untuk indoor itu interiornya nanti mesti jalan terus. Yang kita setop nanti kita lanjutkan setelah 17 Agustus," ujarnya. Dengan segala persiapan yang dilakukan, Basuki masih optimistis target Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 masih bisa terealisasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan kondisi terkini infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Basuki mengatakan dirinya bertanggung jawab untuk kesiapan sarana dan prasarana air dan listrik di ibu kota baru itu. Dia mengeklaim kesiapan semuanya sudah bagus, termasuk rumah dinas untuk keempat menteri koordinator (menko).

"Saya cek semua, air listrik semua sudah oke. Kemudian rumah empat menko, dan masing-masing menko ada empat tower, ada empat lantai dan tiga lantai bisa dioperasikan sehingga para Paskibraka, para tamu, bisa memanfaatkan sarana itu," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun, mengenai kesiapan jalan bebas hambatan atau jalan tol, Basuki menyebut infrastruktur sudah siap digunakan sampai dengan Pulau Balang. Dia menyebut nantinya pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk meninjau kesiapannya pada 22 Juli mendatang.

"Tapi kalau dari Pulau Balang ke IKN, karena jalan tol 6A, 6B, kan baru dikejarkan, tapi sampai Agustus baru bisa dikejar sampai Pulau Balang," ujarnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut infrastruktur bandar udara atau Bandara IKN juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan (Menhub). Dia menyebut landasan pacunya diupayakan bisa mencapai sepanjang 2.200 meter.

Meski demikian, dia mengungkap kendala yang dihadapi oleh kesiapan bandara IKN yakni kondisi cuaca. Utamanya saat Juni 2024 lalu.

"Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya enggak kena hujan," tuturnya.

KETERSEDIAAN AIR

Optimisme Basuki akan kesiapan IKN juga datang dari aspek kesiapan air dan listrik di IKN. Dia menjelaskan terkait dengan ketersediaan air, pihaknya akan melakukan commissioning pada pertengahan bulan ini.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 [Juli] saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 [Juli] ke sana memastikan air insya Allah sudah oke," jelasnya.

Mengenai commissioning, Basuki menjelaskan bahwa prosesnya akan ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua commissiong untuk sistem perairan IKN nantinya ditargetkan rampung pada 18 Juli.

Adapun, Basuki tidak bisa memastikan kapan Presiden bakal mulai menjalankan aktivitasnya di IKN. Meski demikian, dia menilai kabar penundaan bagi presiden untuk mulai berkantor di IKN merupakan hal yang 'bombastis'.

Menurut Basuki, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa ketersediaan air baru akan masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024. Sementara itu, dia menyebut listrik dari PLN saat ini sudah masuk ke Nusantara.

"Tadi saya baru ngumpulin energi dan komunikasi, Telkom dan PLN, tadi baru melaporkan, 10 megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 megawatt selanjutnya, tapi yang 10 megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick [Menteri BUMN] juga minggu lalu. Tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujar pria yang juga merangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Otorita IKN itu.

Pengejaran target itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkap pekerjaan konstruksi di Nusantara akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

Satgas mengestimasi penghentian sementara itu akan dilakukan sekitar seminggu sebelum upacara 17 Agustus.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).