Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, RI masih ketergantungan pada impor LPG.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,8 juta ton pada 2024, sementara produksi LPG hanya mencapai sekitar 2 juta ton.

"Sekarang [konsumsi] sudah 8 juta 2024, sudah 8,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri 2 jutaan. Ini kan tantangan karena kan juga harus disubsidi," jelas Laode dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87,4 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut lebih besar dibanding anggaran subsidi energi lainnya. Lihat saja, anggaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) saja cuma dipatok Rp25,8 triliun.

Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, Laode mengatakan pemerintah ingin mendorong konversi penggunaan LPG 3 kg menjadi jaringan gas (jargas) rumah tangga.

"Kami upayakan masif jargas dikembangkan sehingga bisa menggantikan LPG yang sekarang, cita-citanya kita bisa turunkan impor kita yang sudah membebani," katanya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas sebanyak 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata pada Juni 2024 lalu.

JAKARTA, investor.id – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong kemandirian energi. Salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah saat ini adalah pembangunan industri liquefied petroleum gas (LPG) di berbagai lokasi untuk mengintervensi angka impor.

“Dalam rangka mengurangi impor gas kita mau tidak mau kita akan dorong hilirisasi untuk membangun industri LPG,” kata Bahlil saat menyampaikan special remarks dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bahlil menggambarkan, stok gas pada tahun 2026 dan 2027 akan surplus karena sumur-sumur yang ada bakal mendorong produksinya. Namun demikian, angka produksi LPG di Tanah Air masih lebih rendah daripada konsumsinya.

“LPG kita konsumsinya 8 juta ton per tahun. Nah dari 8 juta itu industri kita hanya (produksi) 1,7 juta ton, sisanya impor 6 sampai 7 juta ton kita impor,” tutur Bahlil.

Oleh karena itu, kata Bahlil, mendorong pembangunan industri LPG merupakan suatu keharusan demi menekan angka impor dan mewujudkan kemandirian energi. Ini yang disebut dia sebagai hilirisasi gas. Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, kemandirian energi merupakan salah satu amanah yang disampaikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia menambahkan, dalam rangka hilirisasi untuk membangun industri LPG, bahan baku yang dibidik adalah propana (C3) dan butana (C4). Bahan baku tersebut didorong untuk meningkatkan produksi LPG.

“Sudah barang tentu bahan bakunya adalah C3 dan C4 daripada gas. Nah kita lagi mendata kurang lebih hampir sekitar 1,8 juta (ton) yang kita dorong hilirisasi sehingga dengan demikian (total) sudah hampir 3,6 juta sampai 3,7 juta ton dari bahan yang kita kelola untuk menjadi LPG,” ucap Bahlil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia saat ini ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Selain itu, harganya dipastikan lebih ekonomis. Bahlil tidak mau Indonesia terus bergantung pada perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi, Aramco yang harganya justru lebih mahal.

"Dengan harga yang ekonomis, jangan harga Aramco contoh US$ 600, transport US$ 50 berarti US$ 650, industri dalam negeri dibelinya harga di bawah US$ 600, nggak fair menurut saya, malah saya melihat ada apa di balik ini," ucapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia punya tiga jurus untuk mengurangi banjir impor minyak hingga liquefied petroleum gas (LPG).

Bahlil mengakui Indonesia sudah bukan raja minyak. Beda dengan era 1996-1997, Indonesia sebagai bagian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menikmati 40 persen-50 persen cuan berkat ekspor minyak.

Produksi minyak Indonesia pernah menyentuh 1,6 juta barel per hari. Sementara itu konsumsi hanya 700 ribu barel setiap harinya.

Tapi, sekarang kondisinya berbalik. Bahlil menyebut lifting minyak Indonesia hanya 600 ribu barel setiap harinya. Di sisi lain, konsumsinya justru melonjak jadi 1,6 juta barel per hari.

"Kita impor (minyak) 900 ribu barel hingga 1 juta barel. Inilah tantangan yang paling besar menurut saya yang Indonesia harus lakukan ke depan," kata Bahlil dalam video sambutan detikcom Leaders Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

"Sejalan dengan visi besar Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) maupun pikiran besar dari Pak Prabowo (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) ke depan, salah satu di antaranya adalah kemandirian energi. Maka tidak ada cara lain adalah bagaimana caranya kita meningkatkan lifting minyak kita dengan memakai tiga pendekatan," sambungnya.

Pertama, Bahlil menegaskan Indonesia harus segera melakukan eksplorasi terhadap potensi sumur-sumur minyak baru. Kedua, mengoptimalisasi sumur minyak eksisting.

Anak buah Jokowi itu menyebut ada 65 persen total lifting minyak di tanah air dikuasai PT Pertamina (Persero). Sementara itu, 26 persen lainnya dipegang ExxonMobil.

Bahlil mendorong intervensi teknologi untuk meningkatkan lifting minyak Indonesia. Ini bisa ditempuh salah satunya melalui teknologi enchanced oil recovery (EOR).

"Yang ketiga adalah kita juga sedang mengidentifikasi untuk mengoptimalkan potensi sumur-sumur idle yang masih produktif. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan," tegas Bahlil.

Ia kemudian menyinggung konsumsi LPG di Indonesia yang mencapai 7 juta ton per tahun. Bahlil menyebut industri dalam negeri hanya mampu menyuplai 1,9 juta ton, sedangkan sisanya mesti impor.

Khusus untuk menggenjot produksi LPG, Bahlil akan membangun industri dalam negeri yang memanfaatkan potensi propana (C3) dan butana (C4). Ia yakin langkah ini bisa menekan impor LPG yang dilakukan Indonesia selama ini.

"Kalau impor terlalu banyak akan berdampak pada neraca perdagangan, neraca pembayaran kita, devisa kita. Bahkan, hari ini devisa kita setiap tahun keluar kurang lebih sekitar Rp450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas untuk khusus LPG," bebernya.

Di lain sisi, pemerintah juga tengah membangun jaringan gas rumah tangga. Pipa gas disiapkan untuk menghubungkan sejumlah daerah, dari Aceh sampai Pulau Jawa.

Kita harus bangun supaya kita mengurangi impor kita, karena kalau impor terlalu banyak, kita akan berdampak terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran kita, devisa kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Pemerintah sedang membangun pipa gas dari Aceh sampai Pulau Jawa sebagai upaya mengurangi impor LPG.

Bahlil menyebut pembangunan industri LPG di dalam negeri akan lebih didorong dengan memanfaatkan potensi propana (C3) dan butana (C4) yang ada.

"Kita harus bangun supaya kita mengurangi impor kita, karena kalau impor terlalu banyak, kita akan berdampak terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran kita, devisa kita," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Menekan impor LPG, kata Bahlil dapat menekan pengeluaran negara, di mana setiap tahunnya membeli minyak dan gas sebesar Rp450 triliun.

Lebih lanjut, pembangunan pipa gas dari Aceh hingga Jawa merupakan salah satu upaya untuk mengisi kekosongan stok gas di suatu wilayah.

Menurut Bahlil, pembangunan pipa gas tersebut menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam rangka menekan impor gas.

"Ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera, atau gas kita di Sumatera lebih banyak, bisa kita kirim ke Pulau Jawa. Inilah akan menjadi salah satu instrumen penting," katanya.

Sebelumnya, Bahlil berkomitmen segera menangani tingginya impor dan perbedaan harga LPG dalam negeri bersama Pertamina dan SKK Migas.

Dalam langkah ini, Bahlil akan mengajak Pertamina dan SKK Migas untuk duduk bersama membahas solusi yang konkret dan mendetail.

Menurut dia, perbedaan harga yang signifikan ini memberikan ruang bagi masuknya impor yang berlebihan, yang harus segera diatasi.

Ia juga menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk segera membangun hilirisasi LPG.

Hilirisasi itu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kemandirian energi nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Impor LPG Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG Indonesia sebesar 3.299.808 ton.

Selama 10 tahun berselang, impor LPG ini melesat. Pada tahun 2023, impor LPG tercatat sebesar 6.950.651 ton atau nyaris 7 juta ton.

Masalah impor LPG ini juga disorot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Saat rapat dengan Komisi VII DPR, Bahlil mengungkap, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton. Padahal, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan konsumsi LPG nasional sisanya dipenuhi dari impor. Bahlil pun menyayangkan hal tersebut.

"Gas kita LPG konsumsi kita sekarang kurang lebih 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus. Apa nggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus," katanya dalam rapat kerja pada 26 Agustus 2024.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong hilirisasi. Dengan begitu, gas yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri.

"Ke depan, gas-gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan membangun industri hilirisasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," kata Bahlil.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, berikut besaran impor LPG dari 2013 hingga 2023:

1. Tahun 2013: 3.299.808 ton
2. Tahun 2014: 3.604.009 ton
3. Tahun 2015: 4.237.499 ton
4. Tahun 2016: 4.475.929 ton
5. Tahun 2017: 5.461.934 ton
6. Tahun 2018: 5.566.572 ton
7. Tahun 2019: 5.714.693 ton
8. Tahun 2020: 6.396.962 ton
9. Tahun 2021: 6.336.354 ton
10. Tahun 2022: 6.739.131 ton
11. Tahun 2023: 6.950.651 ton

Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG (elpiji) yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp 460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp 288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp 373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.

"Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar," kata Yusuf Rendy Manilet, Rabu (4/9/2024).

Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini. "Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia," lanjutnya.

Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN.

"Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara," Yusuf menambahkan.

Dengan begitu serapan yang dilakukan oleh PLN tentu bisa menjaga daya saing harga dari gas nasional dan pada saat yang sama memperkecil penggunaan batubara yang dinilai relatif tidak ramah lingkungan.

"Potensi gas bumi yang relatif besar akan sangat disayangkan ketika tidak mampu digunakan untuk berbagai aktivitas perekonomian yang sifatnya bisa mendorong pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan industri dari jangka menengah hingga panjang," imbuhnya.

Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal. "Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi," ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad, dalam keterangan resminya akhir pekan ini.

Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih.

Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebesar di 17 Provinsi.

Simak Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan optimalisasi gas bumi sebagai solusi beban berat LPG bagi negara adalah keniscayaan. Terlebih dalam kurun 10 tahun terakhir, konsumsi LPG untuk rumah tangga di Indonesia meningkat hingga 200%.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, porsi subsidi LPG merupakan yang terbesar yaitu 44,55% atau senilai Rp83,27 triliun dalam komposisi subsidi energi senilai Rp186,90 triliun. "Peningkatan alokasi anggaran subsidi LPG mulai terjadi sejak 2006, seiring konversi penggunaan minyak tanah ke LPG," Komaidi menjelaskan, baru-baru ini.

Ketika itu LPG memang solusi karena beban subsidi minyak tanah terus meningkat. Mencapai 50% dari total subsidi BBM pada 2006. "Jika dibandingkan dengan minyak tanah, penggunaan LPG memang telah terbukti memberikan sejumlah manfaat ekonomi, salah satunya perbaikan kondisi fiskal melalui penghematan anggaran subsidi di APBN untuk setiap tahun anggaran," terusnya.

Dalam perkembangannya, ketergantungan cukup besar terhadap impor menyebabkan penggunaan LPG di dalam negeri justru memberikan tekanan secara langsung terhadap kondisi fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah. Konsumsi LPG di dalam negeri meningkat signifikan dari sekitar 1,27 juta ton pada 2007 menjadi sekitar 9 juta ton pada 2023 sedangkan pada saat yang sama kemampuan produksi LPG dalam negeri hanya meningkat dari 1,40 juta ton pada 2007 menjadi 1,98 juta ton pada 2023.

"Konversi penggunaan LPG dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dapat menjadi solusi atas sejumlah kendala dalam penggunaan LPG di dalam negeri. Untuk aspek fiskal, misalnya, kondisi keuangan negara atau APBN berpotensi lebih baik karena harga gas bumi untuk satuan yang sama lebih rendah dibandingkan dengan harga LPG," sarannya.

Simak Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mencatat konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia mencapai 7 juta ton.

Dia menyebut, angka ini jauh dari produksi dalam negeri yang tercatat 1,8 juta ton. Sehingga dia pun menyayangkan bahwa Indonesia harus mengimpor LPG untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut.

"Gas kita LPG konsumsi 7 juta, (padahal) dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor. Kenapa negara ini gini terus? Apa enggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja dibiarkan untuk importir main terus?" kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR, Senin (26/8).

Bahlil menuturkan, dalam rangka mendorong pertumbuhan produksi LPG di Indonesia, Kementerian ESDM pun telah mengidentifikasikan lapangan-lapangan migas dalam negeri yang masih memiliki sumber gas dengan kandungan campuran Propane (C3), Butane (C4) khususnya untuk yang dapat dijadikan sebagai produk LPG.

"Jadi ke depan gas-gas yang muncul di 2025 sampai 2026 yang C3, C4, kita bangun hilirisasi membuat ketahanan energi supaya LPG bisa dibangun dalam negeri," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil memperkirakan target lifting minyak bumi yang dipatok 635 ribu barel per hari (BOPD) pada 2024 tidak akan tercapai.

"Feeling saya di 2024, (lifting sekitar) 600 ribu tidak akan tercapai. (Karena) maksimal kita di 580 ribu BOPD," kata dia.

(Fiki Ariyanti)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, sebagian besar kebutuhan LPG nasional dipenuhi oleh impor. Ia pun mempertanyakan kondisi tersebut dan menduga dibiarkan agar importir bisa bermain.

Bahlil mengatakan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton. Padahal, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton. Dengan kondisi tersebut, kebutuhan konsumsi LPG nasional sisanya dipenuhi dari impor.

"Gas kita LPG konsumsi kita sekarang kurang lebih 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus. Apa nggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus," katanya dalam rapat kerja di Komisi VII Jakarta, Senin (26/8/2024) kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong hilirisasi. Dengan begitu, gas yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri.

"Ke depan, gas gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan membangun industri hilirsasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," kata Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, impor LPG ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG tercatat 3,29 juta ton. Selama 10 tahun berselang, impor LPG mencapai 6,95 juta ton di tahun 2023.

Simak Video 'Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 7 juta ton. Padahal, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8 juta ton.

Dengan kondisi tersebut, kebutuhan konsumsi LPG nasional sisanya dipenuhi dari impor. Bahlil pun menyayangkan hal tersebut.

"Gas kita LPG konsumsi kita sekarang kurang lebih 7 juta, dalam negeri hanya 1,8 juta produksi kita. Sisanya kita impor, kenapa negara ini gini terus. Apa nggak bisa kita bangun industri itu, atau sengaja ini dibiarkan untuk importir main terus," katanya dalam rapat kerja di Komisi VII Jakarta, Senin (26/8/2024) kemarin.

Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong hilirisasi. Dengan begitu, gas yang diproduksi bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri.

"Ke depan, gas gas yang muncul di tahun 2025-2026 yang c3-c4 kita akan membangun industri hilirsasi untuk membuat ketahanan energi kita. Agar LPG kita bisa kita bangun dalam negeri," kata Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, impor LPG ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG tercatat 3,29 juta ton. Selama 10 tahun berselang, impor LPG mencapai 6,95 juta ton di tahun 2023. Berikut data impor LPG dari 2013-2023:

1. Tahun 2013: 3.299.808 ton
2. Tahun 2014: 3.604.009 ton
3. Tahun 2015: 4.237.499 ton
4. Tahun 2016: 4.475.929 ton
5. Tahun 2017: 5.461.934 ton
6. Tahun 2018: 5.566.572 ton
7. Tahun 2019: 5.714.693 ton
8. Tahun 2020: 6.396.962 ton
9. Tahun 2021: 6.336.354 ton
10. Tahun 2022: 6.739.131 ton
11. Tahun 2023: 6.950.651 ton.

Pemerintah tengah mencari cara untuk mendorong pemanfaatan jaringan gas (jargas). Dengan pemanfaatan jargas, diharapkan dapat mengurangi pemakaian LPG.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menerangkan, pihaknya telah melakukan analisa di mana harga gas jargas masih lebih mahal dibanding harga LPG 3 kg bersubsidi. Namun, harganya lebih murah jika dibanding LPG komersial.

"Ya kita kan mencari cara supaya jargas ini jalan. Karena kalau jargas jalan, LPG kan berkurang. Kita sudah analisa kalau dengan harga gas yang sekarang itu, ke masyarakat itu lebih mahal daripada LPG 3 kg. Tapi lebih murah sebetulnya daripada LPG yang komersial," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dadan mengatakan, pemanfaatan jargas sendiri lebih aman. Dia juga menyebut, masyarakat tidak perlu beli tabung.

Lebih lanjut, dia menambahkan, dengan harga gas hulu untuk jargas sebesar US$ 4,72 per mmbtu, maka harga gas pada jargas masih di atas LPG 3 kg.

"Kalau dengan harga US$ 4,72 yang sekarang, kan US$ 4,72 kalau harga gas bumi untuk yang jargas, itu harganya masih di atas harga per kilonya LPG yang subsidi," ungkapnya.

Untuk diketahui, Menteri ESDM sebelumnya Arifin Tasrif pernah menyampaikan jika pihaknya mengkaji pemberian subsidi gas hulu untuk mendorong pemakaian jargas. Dadan mengatakan, pihaknya sedang berhitung terkait subsidi LPG dan subsidi ke gas hulu.

"Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya sekian. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, sehingga penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun," ujarnya.

Produksi minyak dan gas bumi (migas) Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal, pemerintah telah menetapkan target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (bopd) dan 12 miliar kaki kubik (bcf) di tahun 2023.

Mengutip data Kementerian ESDM, Senin (12/8/2024), lifting minyak terus menurun dari tahun 2015. Pada tahun 2015, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Sempat naik menjadi 829 ribu bopd di 2016, tapi kemudian turun di 2017 menjadi 804 ribu bopd.

Setelah itu, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd (2023).

Kondisi serupa juga terjadi pada gas. Di tahun 2015 realisasi lifting gas 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd). Kemudian turun menjadi 1,180 juta boepd tahun 2016 dan sebanyak 1,142 juta boepd tahun 2017. Secara berurutan, realisasi lifting migas yakni 1,145 juta boepd (2018), 1,059 juta boepd (2019), 983 ribu boepd (2020), 995 ribu boepd (2021), 953 ribu boepd (2022), dan 960 ribu boepd (2023).

Belum lama ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, produksi minyak memang terus menurun beberapa tahun ini. Hal ini terjadi karena lapangan migas Indonesia relatif sudah tua. Dia bilang, saat ini pihaknya berupaya mendorong produksi minyak tersebut.

"Dari 2020 itu kita memang minyaknya memang anjlok terus. Coba untuk ditahan, tapi memang kita sekarang mengelola lapangan-lapangan tua dan belum ketemu prospek lapangan minyak baru. Dan kita sedang mengupayakan, prospeknya ada," katanya dikutip Senin (12/8/2024).

Dia bilang, lifting gas memang sempat turun. Namun, sekarang sudah ada tren kenaikan. Apalagi, dia bilang, belakangan ada temuan sumber gas raksasa. Dia optimistis, target 12 bcf di 2030 dapat tercapai.

"Mengenai gas bumi, memang sempat turun, tapi sekarang sudah ada tren kenaikan. Jadi kalau misalnya target 1 juta barel minyak 2030, nanti ada upaya-upaya apa yang kita lakukan," ujarnya.

"Kemudian mengenai gas 12 bcf, insyaallah bisa ketemu. Jadi dengan adanya temuan-temuan baru, prospek di Andaman, South Andaman, dan juga di Selat Makassar. Gas ini nanti kita pakai banyak ke dalam negeri, untuk menjadi andalan kita untuk bisa mendukung transisi energi," sambungnya.

Sejalan dengan penemuan sumber migas jumbo tersebut, pemerintah mendorong pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem). Dengan adanya pipa transmisi ini, diharapkan akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong menyediakan jaringan gas ke industri hingga ke rumah tangga.

Arifin mengatakan penyaluran gas tersebut tersebut diharapkan dapat mengurangi impor LPG yang kini telah mencapai 6 juta ton per tahun. "Karena dengan adanya itu kita bisa mengurangi impor LPG. Dengan adanya itu kita bisa mengurangi impor LPG. Jadi sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya US$ 575 per ton, dikali-kaliin aja tuh," kata Arifin.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, impor LPG ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, impor LPG tercatat 3,29 juta ton. Selama 10 tahun berselang, impor LPG mencapai 6,95 juta ton di tahun 2023. Berikut data impor LPG dari 2013-2023:

1. Tahun 2013: 3.299.808 ton
2. Tahun 2014: 3.604.009 ton
3. Tahun 2015: 4.237.499 ton
4. Tahun 2016: 4.475.929 ton
5. Tahun 2017: 5.461.934 ton
6. Tahun 2018: 5.566.572 ton
7. Tahun 2019: 5.714.693 ton
8. Tahun 2020: 6.396.962 ton
9. Tahun 2021: 6.336.354 ton
10. Tahun 2022: 6.739.131 ton
11. Tahun 2023: 6.950.651 ton.