Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap jumlah utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berstatus pailit. Berdasarkan laporan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, raksasa tekstil itu memiliki utang Rp 14,64 triliun per September 2024.

Menurut Dian, utang tersebut berasal dari 27 bank dan 3 multifinance. Sritex tercatat memiliki utang Rp 14,42 triliun ke bank dan Rp 220 miliar ke perusahaan pembiayaan.

"Nah yang kita mencatat bahwa exposure debitor per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam konferensi pers RDKB virtual, Jumat (1/11/2024).

"Sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk membackup potensi kerugian kepada bank," sambung dia.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut, perbankan telah memperimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sedang menjadi buah bibir. Raksasa tekstil tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR). Pemerintah pun ikut turun tangan menanggapi apa yang terjadi di Sritex.

Pengamat Hardjuno Wiwoho menilai hal yang perlu diperhatikan dalam kasus Sritex adalah nasib buruh. Menurutnya, melindungi kesejahteraan ribuan pekerja yang terkena dampak adalah prioritas, dan sudah benar jika Presiden Prabowo menginstruksikan empat menterinya untuk mendampingi perusahaan tersebut.

"Dalam hal ini, keputusan pailit dari Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali, sehingga status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik," kata Hardjuno dalam keterangannya, Jumat (31/10/2024).

Hardjuno mengatakan di dalam proses restrukturisasi, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh, bukan hanya Sritex. Banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari China.

"Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa," katanya.

Di sisi lain, Isu bail out atau pemberian dana talangan yang dilakukan pemerintah muncul untuk menyelamatkan Sritex yang pailit. Meski begitu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menegaskan sejauh ini opsi tersebut belum akan diambil pemerintah.

Hardjuno pun menilai langkah bail out sebaiknya dihindari. Sebab, proses pertanggungjawaban dana publik dalam bail out akan menjadi sangat rumit. Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah dengan mendukung penerbitan obligasi atau saham baru.

"Ini tidak hanya dapat memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk membayar utang, tetapi juga mengurangi beban langsung negara," katanya.

Selain itu, penting untuk memperkuat industri tekstil nasional agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan pada industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.

"Mengenai piutang bank-bank BUMN di PT Sritex, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang yang cukup besar dari Sritex ke sejumlah bank BUMN. Maka, penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana publik yang digunakan bank BUMN ini tidak hilang," katanya.

Solusi yang dapat dilakukan adalah, seperti yang diungkapkan oleh para Menteri kabinet Prabowo, penjadwalan ulang pembayaran atau restrukturisasi persyaratan kredit untuk mengurangi tekanan langsung pada arus kas Sritex.

Namun di sisi lain, jika restrukturisasi menyulitkan, penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN.

Sementara itu, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan. Misalnya, pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis pada jumlah pemain industri lokal.

"Dengan pendekatan seperti ini, bank-bank BUMN dapat mengurangi risiko kerugian piutang secara bertahap, sembari tetap mendukung pemulihan ekonomi dalam sektor TPT yang penting bagi perekonomian nasional. Dukungan fiskal sangat penting untuk menyelamatkan industri tekstil tanah air," jelasnya.

Lihat Video: Jurus Pemerintah Selamatkan PT. Sritex

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga manajemen PT Sri Rejeki Isman atau Sritex lalai dalam manajemen risiko utang. Sritex kini berstatus pailit atas putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang dilayangkan PT Indo Bharat (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga menceritakan sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tutupnya.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Sritex Pailit karena tak mampu melunasi utang dan digugat oleh krediturnya, PT Indo Bharat (IBR). Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menjelaskan, pihaknya tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp 101.308.838.984 kepada IBR, yang mana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas Perseroan," katanya dalam keterbukaan informasi, Sabtu (26/10/2024).

Juni tahun 2024, manajemen Sritex sempat membahas soal kondisi berat perusahaan imbas Pandemi Covid-19. Kala itu mereka membantah pihaknya berstatus pailit dan terancam bangkrut.

Pailit merupakan istilah yang cukup umum digunakan oleh banyak orang, terutama dalam dunia bisnis dan perbankan. Secara umum, pailit adalah suatu kondisi di mana debitur tak mampu membayar utang-utangnya.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan istilah pailit. Selain itu, beberapa orang menganggap bahwa pailit dan bangkrut adalah istilah yang sama, padahal sebenarnya berbeda.

Lantas, apa sih sebenarnya pailit itu? Lalu apa bedanya dengan bangkrut? Simak pembahasannya secara lengkap dalam artikel ini.

Pengertian Pailit
Pailit adalah suatu kondisi di mana debitur tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, pailit adalah jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin.

Apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), pailit didefinisikan sebagai berikut:

"Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Pada intinya, pailit memiliki arti seorang debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun atas permintaan kreditur.

Prosedur Pengajuan Pailit

Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah kreditur, debitur, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Jaksa demi kepentingan umum.

Nantinya, permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses lewat sidang pemeriksaan. Selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 20 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Saat proses persidangan, pengadilan akan memanggil debitur dan kreditur ke dalam ruang sidang. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan apakah perusahaan debitur dinyatakan pailit atau tidak. Baik debitur maupun kreditur nantinya masih bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Apabila debitur dinyatakan pailit, maka pengadilan memutuskan untuk menjual seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Untuk pengurusan seluruh aset selama pailit akan dikerjakan oleh kurator yang telah ditunjuk pengadilan.

Perbedaan Pailit dan Bangkrut

Masih ada sejumlah masyarakat yang menganggap kalau pailit dan bangkrut adalah sama. Padahal, ada perbedaan antara bangkrut dan pailit yang bisa dilihat dari sumber penyebabnya.

Sebelumnya, mari kita ketahui dahulu definisi bangkrut. Menurut KBBI, bangkrut adalah menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya); gulung tikar.

Perusahaan dinyatakan bangkrut karena ada dua faktor, yakni indikator operasional dan manajerial. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, penyebab kebangkrutan ditandai dengan terjadinya miss management dan faktor eksternal di luar kewenangan pemilik usaha.

Jadi, bangkrut adalah suatu kondisi di mana perusahaan, toko, ataupun bisnis mengalami kerugian besar sehingga berdampak pada operasional perusahaan. Umumnya, perusahaan mengalami bangkrut karena kondisi keuangannya tidak sehat, alhasil harus menutupnya secara permanen.

Lain halnya dengan pailit, di mana perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya ke kreditur meskipun kondisi keuangan dalam kondisi sehat. Hal ini disebabkan karena perusahaan terlilit utang dan tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo.

Satu-satunya yang menjadi persamaan di antara keduanya adalah hanya pengadilan yang berhak memutuskan apakah suatu perusahaan mengalami pailit atau bangkrut.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang karena tak mampu melunasi utang. Adapun pihak yang menggugat Sritex adalah PT Indo Bharat (IBR).

Direktur Keuangan Sritex Welly Salam pernah menjelaskan lewat keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia, perusahaan memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR. Jumlah tersebut setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp 101.308.838.984 kepada IBR, yang mana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas Perseroan," katanya dalam keterbukaan informasi, Sabtu (26/10/2024).

Namun, IBR merasa tidak menerima pembayaran kewajiban Grup Sritex berdasarkan Putusan Homologasi sejak bulan Juli 2023, yakni pembayaran secara cicilan bulanan sejumlah US$ 17,000 dan/atau akan dilunaskan secara penuh pada tanggal jatuh tempo.

Menurut Welly, Sritex memandang ketentuan tersebut tidak bersifat kumulatif dan pada faktanya Grup Sritex telah melakukan sejumlah pembayaran yang lebih dari pada ketentuan minimum yang ditentukan Putusan Homologasi.

Saat ini Perseroan bersama-sama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries (Grup Sritex) telah menunjuk kuasa hukum atau advokat dari kantor hukum Aji Wijaya & Co., yang akan mendampingi serta mewakili Grup Sritex dalam melakukan kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi (upaya kasasi).

Sementara itu, melansir CNBC Indonesia, Liabilitas SRIL tercatat sebesar US$1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun, sementara ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta. liabilitas SRIL didominasi oleh liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar. Sementara liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta.

Utang bank menjadi salah satu pos paling besar yang menyumbang liabilitas jangka panjang SRIL, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12.66 triliun. Hingga paruh pertama tahun ini, setidaknya terdapat 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Berikut daftar utang bank jangka panjang Sritex per Juni 2024:
1. PT Bank Central Asia Tbk - US$ 71,309,857
2. State Bank of India, Singapore Branch - US$ 43,881,272
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$ 36,939,779
4. Citibank N.A., Indonesia - US$ 35,828,895
5. PT Bank Mizuho Indonesia - US$ 33,709,712
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33,270,249
7. PT Bank Muamalat Indonesia - US$ 25,450,735
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$ 25,339,757
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$ 25,164,698
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$ 24,802,906
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23,807,151
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - US$ 21,775,703
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21,531,858
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - US$ 20,000,000
15. Woori Bank Singapore Branch - US$ 19,870,570
16. Standard Chartered Bank - US$ 19,570,364
17. PT Bank DBS Indonesia - US$ 18,238,799
18. PT Bank Permata Tbk - US$ 16,707,799
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$ 14,912,907
20. PT Bank DKI - US$ 9,130,551
21. Bank Emirates NBD - US$ 9,614,459
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - US$ 6,959,350
23. PT Bank CTBC Indonesia - US$ 6,950,110
24. Deutsche Bank AG - US$ 6,821,159
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$ 4,970,990
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$ 4,519,552
27. PT Bank SBI Indonesia - US$ 4,380,882
28. MUFG Bank, Ltd. - US$ 23,777,384

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Akhirnya putusan permohonan pemohon dikabulkan dan termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya," kata Humas PN Semarang, Haruno Patriadi, saat dimintai konfirmasi oleh detikJateng lewat pesan singkat, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, status pailit Sritex ini diputus pada hari Senin (21/10) dalam perkara terkait pembatalan perdamaian yang tercatat pada 2 September 2024 lalu. Putusan ini diambil di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata, S.H. Sidang itu dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansar.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.

Dalam hal ini pemohon dalam perkara pembatalan perkara itu adalah pihak PT Indo Bharat Rayon sedangkan termohon sebenarnya tidak hanya PT Sritex, tapi ada juga anak perusahaannya yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Sehingga pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan.

Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Hingga saat ini detikJateng masih berusaha meminta tanggapan dari PT Sritex terkait putusan tersebut.

Sebagai informasi, kabar terkait kondisi Sritex yang mengalami pailit ini sudah muncul sejak Juni 2024 kemarin. Saat itu perusahaan dikabarkan terlilit utang dan terancam bangkrut.

Namun kala itu Sritex menyatakan bahwa perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan. Walaupun perusahaan juga mengakui kinerjanya sedang mengalami penurunan imbas COVID-19 hingga adanya perang membuat persaingan ketat di industri tekstil global.

"Tidak benar (Sritex dinyatakan pailit pada 2023), karena perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/6/2024).

"Kondisi geopolitik perang di Rusia-Ukrania serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat kawasan Eropa maupun Amerika Serikat," jelasnya.

Selain itu, terjadinya over supply tekstil di China menyebabkan terjadinya dumping harga. Produk dumping tersebut, kata Welly, menyasar terutama ke negara-negara di luar Eropa dan China yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

"Situasi geopolitik dan gempuran produk China masih terus berlangsung sehingga penjualan belum pulih. Perseroan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha, serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor," bebernya.

Atas kondisi tersebut, Sritex telah memohon relaksasi kepada kreditur dan mayoritas disebut sudah memberikan persetujuan. Restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah selesai dilakukan.