Bisnis.com, JAKARTA — PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) dijadwalkan melakukan pencatatan atau listing perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (11/11/2024).

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Daaz Bara Lestari menjalankan beberapa kegiatan usaha. Salah satunya bisnis nikel yang juga digeluti oleh emiten lainnya seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Harum Energy Tbk. (HRUM).

Kendati demikian, Daaz mengungkap perseroan juga memiliki segmen bisnis lain yang seperti batu bara hingga jasa pertambangan.

“Sejalan dengan perkembangan industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia, perseroan dan perusahaan anak memiliki fokus untuk memaksimalkan hasil kegiatan usaha dalam segmen perdagangan komoditas bijih nikel, batu bara, dan bahan bakar solar, segmen jasa angkutan laut, serta segmen jasa pertambangan,” tulis Manajemen Daaz Bara Lestari dalam prospektusnya.

Daaz mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp880 per saham sehingga berpotensi meraup dana Rp264 miliar.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Daaz Bara Lestari menawarkan sejumlah 300 juta saham yang dibanderol Rp835—Rp900 per saham dalam bookbuilding. Merujuk e-IPO.co.id, harga pelaksanaan IPO Daaz Bara Lestari ditetapkan sebesar Rp880 per saham dalam penawaran umum yang dijadwalkan berlangsung 1 November—7 November 2024.

Dalam prospektusnya, Manajemen Daaz menjelaskan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini rencananya akan digunakan perseroan sebesar 33,34% untuk pembelian bijih nikel dan modal kerja.

Secara terperinci, 98,6% akan digunakan untuk pembelian bijih nikel, dan 1,4% untuk modal kerja. Lalu 66,66% akan dialokasikan sebagai pinjaman untuk anak usaha.

Adapun, sebesar 50% akan dialokasikan ke PT Bara Makmur Dwitama untuk pembelian batu bara. Kemudian sebesar 50% dialokasikan ke PT Indo Lautan Energi untuk pembelian solar.

DAAZ juga menjelaskan setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun buku April 30 2024 dan seterusnya, manajemen DAAZ bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 100% atas laba bersih tahun berjalan Perseroan.

"Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan UUPT," tulis manajemen.

Prospektus ini juga menjelaskan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner dari DAAZ adalah Erwin Sutanto. Erwin Sutanto selaku pengendali juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya, yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id - PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) dijadwalkan mencatatkan (listing) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (12/11/2024). Newport Marine Services (BOAT) telah mengelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) 1 miliar (28,57%) saham ke publik.

Perseroan mematok harga penawaran umum di Rp 100/saham, sehingga nilai keseluruhan IPO BOAT Rp 100,04 miliar.

Masa penawaran umumnya berlangsung pada 4-8 November 2024. Penjatahan saham pada 8 November, distribusi saham di 11 Novemberm dan pencatatan saham Newport Marine Services di BEI pada 12 November 2024.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek alias underwriter aksi IPO Newport Marine Services (BOAT) adalah BRI Danareksa Sekuritas.

Newport Marine Services (BOAT) bergerak di bidang perkapalan untuk kegiatan lepas pantai dengan fokus pada industri minyak dan gas bumi. Newport Marine Services (BOAT) menyediaan jasa sewa menyewa kapal, baik kapal milik sendiri yang merupakan anchor handling tug and supply vessels dan crew/utility vessel, maupun kapal sewa sesuai kebutuhan pelanggan.

Manajemen Newport Marine dalam prospektus menjelaskan bahwa dalam hal melakukan penetapan harga saham, rasio price earning ratio (PER) tidak digunakan karena dianggap tidak mencerminkan nilai wajar. Hal ini dikarenakan selama 2 bulan awal tahun 2024, kapal perseroan sedang dalam proses persiapan untuk menjalankan kontrak ke luar negeri sehingga tidak beroperasi, sehingga meskipun disetahunkan tetap tidak mencerminkan kinerja operasional normal perseroan selama satu tahun.

Oleh karenanya, lanjut manajemen, EV/EBITDA dan PBV dianggap rasio yang lebih tepat menggambarkan kondisi perseroan. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham BOAT dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan perseroan antara lain adalah EV/EBITDA dan PBV sebagai berikut:

Manajemen BOAT menambahkan, perseroan memiliki nilai PBV 0,92x, artinya nilai PBV perseroan relatif lebih rendah dengan nilai rata-rata PBV industri sejenis jika dibandingkan dengan perusahaan publik yang telah tercatat. Dengan nilai PBV perseroan yang sebanding dengan cenderung lebih rendah menunjukkan bahwa valuasi saham yang ditawarkan perseroan cukup konservatif.

Pemegang Saham

Pemegang saham Newport Marine Services (BOAT) saat ini adalah Suyaja Soekarno Putra 40% saham, Surya Soekarno Putra 30% saham, dan Dharmawati Djuhana 30% saham.

Dharmawati Djuhana menjabat komisaris utama BOAT dan merupakan ibu dari Sujaya Soekarno Putra serta Surya Soekarno Putra.

Sujaya menduduki posisi direktur utama perseroan. Sedangkan Surya Soekarno adalah direktur perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan IPO akan digunakan oleh Newport Marine Services (BOAT) sekitar US$ 4,78 juta (ekuivalen Rp 75 miliar) akan digunakan untuk pelunasan sebagian pokok pinjaman perseroan. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu membiayai menyewa kapal sewa untuk mendukung pendapatan dari kapal sewa.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) bakal mencatatkan (listing) sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai Senin, 11 November 2024.

Daaz Bara Lestari (DAAZ) menggelar initial public offering (IPO) dengan melepas sebanyak 300 juta (15,02%) saham ke publik di harga Rp 880/saham dengan periode penawaran umum 1-7 November. Nilai keseluruhan IPO DAAZ Rp 264 miliar.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah Henan Putihrai Sekuritas dan CGS International Sekuritas.

Henan Putihrai sebelumnya menjadi salah satu underwriter dalam IPO yang dilakukan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten Prajogo Pangestu.

Sementara itu, berdasarkan unggahan di akun Instagram resmi Henan Sekuritas, terungkap bahwa Daaz Bara Lestari (DAAZ) berhasil mencatatkan prestasi gemilang dalam penawaran umum perdananya (IPO) yang mengalami oversubscription sebanyak 323 kali.

Perkuat Kehadiran

Dana sebesar Rp 264 miliar yang diperoleh akan dialokasikan untuk berbagai keperluan strategis, termasuk pembelian bijih nikel serta modal kerja, guna mendukung pengembangan anak usahanya. IPO ini, sebut Henan Sekuritas, menggarisbawahi komitmen Daaz Bara Lestari (DAAZ) untuk memperkuat kehadirannya dengan menyediakan solusi layanan logistik, pertambangan, dan penopang industri nikel.

“Pantau perkembangan saham DAAZ di hari pertamanya memasuki papan utama BEI tanggal 11 November 2024,” ungkap unggahan Henan Sekuritas.

Pemegang saham Daaz Bara Lestari (DAAZ) sebelum IPO terdiri dari Zainal Abidinsyah sejumlah 20% saham, Irawan Sastrotanojo 15% saham, Erwin Sutanto 15% saham, dan PT Daaz Nusantara Abadi 50% saham. Pengendali perseroan adalah Erwin Sutanto.

Erwin Sutanto sendiri juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX).

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

NUSA DUA - Harga Crude Palm Oil ( CPO ) berpotensi membumbung tinggi pada 2025 seiring kenaikan permintaan berkat industri biofuel di tengah produksi nasional yang cenderung stagnan. Di balik cerahnya prospek harga, terdapat risiko CPO kehilangan pamor sebagai minyak nabati terbaik dengan harga yang rendah.

Executive Director ISTA Mielke Gmbh, Thomas Mielke memporyeksikan harga CPO pada 2025 masih akan mengalami peningkatan. Namun, pihaknya khawatir peluang tersebut justru mendapatkan respons negatif dari para konsumer. Pasalnya, peningkatan harga akan membuat para produsen biofuel enggan menggunakan CPO sebagai bahan baku utama.

Mielke melihat sejumlah industri biofuel di Amerika maupun Eropa mengalami tekanan secara kinerja keuangan. Bahkan Brasil berniat memundurkan program mandatori biodiesel jika harga terus menanjak.

"Bila Pemerintah Indonesia memaksakan program B40 maka harga minyak nabati seperti CPO dan soya akan mengalami kenaikan setidaknya 10%-15% untuk memenuhi permintaan bagi sektor pangan maupun lainnya," ujar Mielke dalam rangkaian acara IPOC 2024, di Nusa Dua, Bali, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Adapun yang menjadi perhatian adalah produktivitas CPO Indonesia yang cenderung stagnan sampai 2026. Mielke menilai kenaikan harga minyak nabati akan dimanfaatkan oleh produsen Canola, Rapeseed, dan Sunflowers untuk memperluas wilayah.

Di sisi lain, kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia tengah mengalami moratorium kendati sebagian sudah memasuki usia replanting yang berakibat pada penurunan yield.

Director Godrej International Ltd, Dorab Mistry memperkirakan harga CPO semester I-2025 bisa menembus level MYR5.000 per ton. Peningkatan harga terjadi seiring menurunnya produksi di Indonesia dan Thailand. Dia menganggap bila tren kenaikan harga CPO terus berlanjut akan berdampak pada level kompetitif dengan minyak nabati lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Managing Director Glenauk Economics, Julian Mc Gill menambahkan saat ini CPO termasuk dalam minyak nabati premium seperti rapeseed. Menurutnya kenaikan harga CPO adalah refleksi dari minimnya ketersediaan di pasar.

"Perlambatan pertumbuhan lahan perkebunan menyebabkan pasokan minyak sawit menjadi stagnan. Lihat, ekspor minyak sawit mencapai puncaknya pada 2019 dan tidak pernah kembali ke level tersebut," jelasnya.

Sebagai informasi, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia pada 2019 mencapai 36,17 juta ton naik 4,2% yoy. Dia khawatir apabila tren kenaikan harga CPO terus berlanjut akan berdampak negatif bagi permintaan kelapa sawit. Dalam catatannya, ekspor soyabean telah mampu melampaui kinerja CPO di posisi 40 juta ton pada 2023.

Sementara, Managing Director Transgraph Nagaraj Meda mulai melihat tanda-tanda penurunan permintaan terhadap CPO dalam dekade terakhir. Minyak kelapa sawit pada 2014 memiliki market share mencapai 45% terhadap pasokan minyak nabati dunia, sedangkan pada 2024 jumlah itu tergerus menjadi 37%.

Sebagai contoh pasar India yang menjadi tujuan ekspor utama CPO, antara 2012-2013 membukukan penyerapan 8,24 juta ton naik tipis pada 2023-2024 di posisi 9 juta ton. Di sisi lain, pada 2012-2013 total ekspor soyabean ke India 1,09 juta ton yang telah naik tiga kali lipat menjadi 3,5 juta ton.

BANDUNG, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih belum berencana melakukan initial public offering (IPO) pada PT Geo Dipa Energi (Persero) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan, Kemenkeu sebagai pemegang saham mayoritas Geo Dipa masih belum berencana meng-IPO-kan Geo Dipa di BEI karena masih banyak sumber modal lain.

"Dalam jangka pendek ini sepetinya belum ada IPO Geo Dipa. Karena kita melihat sumber modal yang tertarik untuk masuk ke Geo Dipa itu banyak," ujarnya saat press tour di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Sejak Geo Dipa resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2011, negara telah mengucurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 607,30 miliar pada PMN 2025 dan Rp 700 miliar pada PMN 2020.

Selain PMN, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan panas bumi menjadi energi listrik ini juga me dapatkan suntikan dana dari sumber lain, termasuk investor asing.

Geo Dipa sebagai perusahaan pengasil energi baru terbarukan juga mendapatkan pinjaman murah untuk perusahaan ramah lingkungan. Perusahaan juga bisa mendapatkan tambahan modal dari sumber-sumber filantropis.

"Itu untuk menggambarkan betapa dunia ini sadar pentingnya ramah lingkungan sehingga mendukung pengembangan Geo Dipa dalam pengembangan energi panas bumi ini," tuturnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan.co.id, Direktur Operasi dan HSSE PT Geo Dipa Energi, Rio Supriadinata Marza mengatakan, opsi untuk melantai di pasar modal masih perlu mendapat ‘lampu hijau’ terlebih dahulu dari pemerintah.

“Untuk saat ini salah satu opsi untuk mendapat pendanaan itu seperti itu, IPO, karena kami diminta kalau bisa tidak mengharapkan penyertaan modal negara (PMN) lagi, karena kan green fund itu sebenarnya banyak. Cuma, apakah bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan Geo Dipa atau keseluruhan geothermal di Indonesia, itu yang sedang diatur oleh Kementerian Keuangan,” tutur Rio, Sabtu (15/7/2023).

Kendati demikian, pendanaan dari Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih tetap menjadi prioritas perusahaan bila dibandingkan dengan opsi IPO.

Bisnis.com, BANDUNG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pihaknya belum berencana untuk membawa PT Geo Dipa Energi (Persero) melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Sebagai informasi, PT Geo Dipa Energi merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang bertugas mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik dari energi panas bumi.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Meirijal Nur, mengatakan IPO merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tambahan modal bagi sebuah perusahaan.

Namun, Meirijal menyebut sejauh ini belum ada rencana untuk membawa Geo Dipa Energi untuk melantai ke bursa efek. Pasalnya, dia menilai masih cukup banyak alternatif sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan.

"Dalam jangka pendek ini sepertinya belum ada IPO Geo Dipa, kita melihat sumber modal yang tertarik untuk masuk ke Geo Dipa itu banyak," katanya dalam Media Briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menuturkan, salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia mengatakan, pemerintah terakhir memberikan dukungan kepada PT GDE berupa PMN pada 2015 sebesar Rp607 miliar dan pada 2020 sebesar Rp700 miliar.

Selain itu, Geo Dipa Energi juga dapat memanfaatkan sumber-sumber dana lain seperti investor strategis yang tertarik bermitra dengan Geo Dipa, pinjaman-pinjaman murah serta hibah atau pendanaan filantropis yang dapat menjadi tambahan modal bagi pengembangan perusahaan.

"Itu untuk menggambarkan betapa dunia ini sadar pentingnya ramah lingkungan sehingga mendukung pengembangan Geo Dipa dalam pengembangan energi panas bumi ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menyatakan bahwa dalam bebepa tahun terakhir ini PT GDE sudah memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah.

Rio mengatakan, PT GDE merupakan 'bayi' dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menuturkan, GDE diadopsi oleh Kemenkeu ketika adanya konflik sengketa.

Dia mengatakan, komitmen pemerintah terkait dengan transisi energi merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga, pemerintah memberikan dukungan ke PT GDE, baik berupa PMN maupun bantuan lainnya.

"Kami berharap pembangkit listrik geotermal di Indonesia terus berkembang. Meskipun tarif listrik yang dijual oleh GDE bisa dianggap concessional, perusahaan tetap berhasil menghasilkan listrik dengan tarif yang efisien," ujar Rionald.

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi politik yang telah stabil dan pemangkasan suku bunga yang berlanjut diperkirakan membuat minat perusahaan untuk melantai di Bursa kembali meningkat. Penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dari perusahaan atau anak perusahaan BUMN diperkirakan akan terjadi pada 2025.

Direktur Investment Banking Capital Market PT BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan menuturkan tahun ini dengan berbagai macam faktor seperti tensi geopolitik, makro ekonomi, hingga tahun politik cukup mempengaruhi pasar modal Indonesia.

"Makanya dari satu sisi, saya percaya tahun ini memang bukan waktu yang tepat bagi orang-orang untuk melakukan aksi korporasi," kata Kevin ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dengan katalis positif yang perlahan muncul, Kevin memperkirakan tahun depan terdapat beberapa perusahaan berkapitalisasi pasar besar hingga besar yang akan mencoba masuk ke Bursa melalui IPO.

Kevin juga mencermati dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN yang mencoba untuk masuk ke pasar modal.

Hanya saja, dengan situasi politik dan ekonomi tahun ini, Kevin melihat BUMN dan anak perusahaan BUMN tersebut menunda aksi mereka masuk ke pasar modal.

"Mungkin saja mereka akan mencoba kembali untuk masuk ke market gitu ya," tutur Kevin.

Kevin juga menuturkan saat ini dalam pipeline IPO BRI Danareksa Sekuritas terdapat perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN yang mencoba untuk melakukan IPO.

"Ada [BUMN]. Cuma saya belum bisa bilang," ucap Kevin.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

Adapun, PalmCo sebelumnya menuturkan masih akan menunda kegiatan penawaran umum saham perdana mereka. Direktur Utama PTPN III Abdul Gani menuturkan penundaan ini menunggu kebijakan pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Priadi sebelumnya menuturkan pihaknya terus menyiapkan diri untuk IPO dengan meningkatkan kinerja keuangan Pupuk Kaltim.

Sama seperti PalmCo, Pertamina Hulu Energi juga tercatat menunda aksi IPO mereka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan PHE sebelum melakukan IPO.

Kartika menuturkan saat ini PHE difokuskan untuk menggenjot eksplorasi dan produksi, serta meningkatkan aksi merger dan akuisisi di luar negeri.

JAKARTA, investor.id - PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) bakal resmi menjadi emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 11 November 2024.

Perseroan telah menuntaskan masa penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada 1-7 November 2024. Penjatahan pun dilakukan pada 7 November kemarin, dan distribusi saham dijadwalkan 8 November ini.

Daaz Bara Lestari (DAAZ) melepas sebanyak 300 juta (15,02%) saham ke publik di harga Rp 880/saham. Sehingga nilai keseluruhan IPO DAAZ Rp 264 miliar.

Daaz Bara Lestari bakal mencatatkan (listing) total sebanyak 1,99 miliar saham, sudah termasuk saham yang dimiliki pemegang saham sebelum IPO.

Pemegang saham Daaz Bara Lestari (DAAZ) sebelum IPO terdiri dari Zainal Abidinsyah sejumlah 20% saham, Irawan Sastrotanojo 15% saham, Erwin Sutanto 15% saham, dan PT Daaz Nusantara Abadi 50% saham. Pengendali perseroan adalah Erwin Sutanto.

Erwin Sutanto sendiri juga merupakan salah satu pengendali dari satu perusahaan terbuka lainnya yaitu PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek adalah Henan Putihrai Sekuritas dan CGS International Sekuritas.

Henan Putihrai juga sebelumnya menjadi salah satu underwriter dalam IPO yang dilakukan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), emiten Prajogo Pangestu. Karena itu, IPO DAAZ sempat dibahas ramai oleh pelaku pasar modal. Hingga berita ini ditulis, belum keluar hasil dari pelaksanaan IPO DAAZ.

Daaz Group didirikan pada tahun 2009 sebagai perusahaan perdagangan komoditas dan telah berkembang menjadi perusahaan yang terdiversifikasi dengan operasi yang mencakup perdagangan komoditas, perkapalan, dan jasa pertambangan.

Valuasi

Manajemen Daaz Bara Lestari (DAAZ) dalam prospektus menjelaskan harga perdana yang ditetapkan perseroan memiliki price earning ratio (PER) sebesar 20,69x untuk periode empat bulan sampai dengan 30 April 2024 dan sebesar 6,90x bila disetahunkan.

“PER perseroan tersebut lebih rendah dari median perusahaan sejenis yaitu sebesar 24,05x untuk periode empat bulan sampai dengan 30 April 2024 dan sebesar 8,02x bila disetahunkan,” papar manajemen DAAZ.

Manajemen menambahkan, DAAZ memiliki price to book value (PBV) sebesar 1,38x untuk periode empat bulan sampai dengan 30 April 2024 dan untuk bila disetahunkan PBV perseroan tersebut sedikit di atas dari median perusahaan sejenis yaitu sebesar 1,07x. Akan tetapi masih jauh di bawah beberapa perusahaan sejenis yang memiliki PBV di atas 4x seperti PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) dan PT Sumber Global Energi Tbk (SGER).

Referensi PER dan PBV perusahaan pada industri sejenis dengan Daaz Bara Lestari (DAAZ) sebagai berikut untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, dan yang disetahunkan:

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Mandiri Sekuritas menyampaikan akan membawa sejumlah perusahaan untuk melantai atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini dan tahun depan.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan dirinya optimistis akan peluang penggalangan dana pada tahun depan. Menurutnya, dengan penurunan suku bunga The Fed, hal ini akan berdampak baik untuk capital raising.

"Untuk IPO, ada yang lagi kami kerjakan sekarang. Ada juga yang tahun depan sedang kami coba siapkan," kata Oki ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Dia melanjutkan untuk membawa perusahaan IPO, Mandiri Sekuritas harus terus melihat market timing. Mandiri Sekuritas menurutnya tidak akan memaksakan IPO saat market mengalami crash.

"Kita tunggu saja, semua yang turun pasti naik. Makanya kami optimistis, karena ke depannya itu seharusnya semua punya optimisme yang sama, yang mau IPO banyak kok," ujar Oki.

Oki menuturkan Mandiri Sekuritas pernah mengerjakan enam IPO dalam satu tahun, saat kondisi market tengah baik pada masa Covid-19. Sementara itu, di tahun ini karena tahun politik dan suku bunga yang masih tinggi, menurutnya wajar jika penggalangan dana tidak lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun untuk perusahaan BUMN, menurut Oki terdapat BUMN yang akan menyiapkan IPO pada tahun depan.

"Perusahaan BUMN tahun depan seharusnya sudah ada yang persiapan," tuturnya.

Adapun dalam pipeline BEI per 1 November 2024, terdapat 28 perusahaan yang antre melakukan IPO dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan aset skala kecil, 10 perusahaan beraset menengah, dan 16 perusahaan merupakan perusahaan aset skala besar.

Rinciannya, masing-masing lima perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals dan energi, lalu masing-masing tiga perusahaan dari sektor basic materials, financials, healthcare, dan properties & real estate.

Kemudian masing-masing dua perusahaan dari sektor industrials dan consumer cyclicals, dan satu perusahaan sektor infrastructure, serta satu perusahaan dari sektor transportation & logistic.

JAKARTA - Pemerintah menegaskan dukungan secara konsisten untuk industri kelapa sawit , serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada perhelatan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/24).

Sudaryono mengatakan, industri kelapa sawit ibarat "angsa bertelur emas" bagi Indonesia. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawat industri ini agar terus "bertelur emas" untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut menguatkan ucapan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan dalam pidato pembukaan IPOC. Menurutnya, pemerintah banyak berharap pada industri kelapa sawit nasional. Karena itu, Airlangga berharap semua pihak, termasuk pemerintah bersinergi mendorong kemajuan komoditas strategis ini. Salah satunya, menyikapi kebijakan dari luar yang merugikan industri kelapa sawit nasional.

"Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut," tegas Airlangga dalam opening speech-nya.

Langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit ini dilakukan untuk mengatasi hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Yang pasti, menurutnya, pemerintah telah mengenali tantangan-tantangan yang harus Indonesia hadapi, seperti tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan. Di dalam negeri, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas.

Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit nasional sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Kelapa sawit juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

"Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan," ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Dalam sambutannya dia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi Kementerian Perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama Kemendag saat ini yakni program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saya dan jajaran Kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit," tegas Budi Santoso. Dukungan tersebut, kata dia, akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan.

NUSA DUA - Industri sawit dalam perkembangannya terus menghadapi tantangan secara nasional maupun global. Guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) berharap dukungan pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang mendukung industri sawit sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan strategis dalam perekonomian nasional.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam pembukaan konferensi internasional sawit ke-20, Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Outlook (20th IPOC), di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

"Industri sawit saat ini menghadapi ketidakpastian karena potensi krisis makanan dan energi, dan juga hambatan-hambatan perdagangan yang diberlakukan negara-negara importir, seperti peraturan bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR)," papar Eddy dalam konferensi yang mengangkat tema "Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty" tersebut.

Sementara, tantangan di dalam negeri menurutnya antara lain produksi sawit yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari lambatnya pelaksanaan penanaman kembali di lahan-lahan kebun para petani sawit.

Eddy mengatakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan antara lain penguatan praktik produksi yang keberlanjutan, sinergi antara pemangku kepentingan, dan memacu pelaksanaan program penanaman kembali lahan sawit petani (PSR). Selain itu, lanjut dia, perlu juga advokasi perdagangan bebas dan adil, karena setiap hambatan perdagangan akan menambah beban dan biaya bagi industri.

"Ini terutama perlu untuk mendukung program biodiesel pemerintah karena akan ditingkatkan ke B50 di tahun 2026, tanpa mengganggu kebutuhan makanan dan ekspor," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy menyebutkan bahwa sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar USD17,349 juta.

Akan tetapi, imbuh dia, kinerja itu lebih rendah dibandingkan tahun 2023 di mana para periode yang sama produksi sawit mencapai 36,2 juta ton, dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton, dan menghasilkan devisa senilai USD20,597 juta.

Kendati demikian, Eddy optimistis akan kinerja sektor kelapa sawit di tahun 2025. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi domestik melalui beberapa program mandatori biodiesel, maupun akselerasi perkebunan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi kelapa sawit. Selain itu, penundaan implementasi EUDR menjadi 31 Desember 2025 menurutnya memberikan waktu bagi pelaku usaha Indonesia untuk mempersiapkan perbaikan tata kelola produksi kelapa sawit yang lebih baik.

"Kami siap mendukung pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memelihara daya saing global industri sawit sebagai sumber makanan dan energi yang terbarukan sebagaimana digariskan dalam Asta Cita yang merupakan bagian dari visi dan misi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," tegas Eddy.

JAKARTA, investor.id - PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 750 juta (23,08%) saham ke publik.

Adiwarna (NAIK) mematok harga penawaran umum Rp 107/saham, sehingga nilai keseluruhan IPO ini sebesar Rp 80,25 miliar.

Masa penawaran umum berlangsung pada 7-11 November 2024, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 13 November 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah MNC Sekuritas.

Adiwarna (NAIK) juga menerbitkan 375 juta waran seri I secara gratis. Setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu waran seri I. Setiap warannya memberikan hak bagi pemegangnya untuk menebus satu saham perseroan di harga pelaksanaan Rp 135. Sehingga nilai hasil pelaksanaan waran maksimal Rp 50,62 miliar.

Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) berdiri pada tahun 2007 di Jakarta, Indonesia. Perseroan melakukan kegiatan usaha utama dalam bidang engineering, procurement, & construction for fire protection system.

Perseroan memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan risiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil & gas, petrochemical, perbankan, pulp & paper, power plant, dan lain-lainnya. Sampai saat ini perseroan telah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia.

Pemegang saham perseroan saat ini terdiri dari PT Adiwarna Anugerah Investama menguasai 72,58% saham, Johannes 13,71% saham, dan Ernawati 13,71% saham. Johannes dan Ernawati merupakan penerima manfaat akhir NAIK. Johannes menjabat direktur utama perseroan. Sedangkan suami Ernawati, yakni Anwar Efendy menduduki posisi komisaris utama perseroan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Sedangkan seluruh dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan juga untuk modal kerja perseroan.

Menarik

Menurut manajemen Adiwarna Anugerah Abadi (NAIK) dalam prospektus, berdasarkan penetapan harga penawaran sebesar Rp 107 setiap saham atau pada price earning ratio (PER) dengan perhitungan dengan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2024 adalah sebesar 14,39x; dan price to book value (PBV) setelah penawaran umum perdana mencapai 3,36x. 

Dibandingkan dengan PER rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis yang sebesar 25,37x, PER perseroan menggunakan laba bersih periode 31 Mei 2024 sebesar 14,39x, adalah lebih rendah. Nilai PER yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham NAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Sementara, PBV perseroan yaitu 3,36x, lebih rendah dibandingkan PBV rata-rata perusahaan publik tercatat di industri sejenis, yaitu 4,10x. Nilai PBV yang lebih rendah dari industri sejenis menunjukkan bahwa tingkat valuasi saham NAIK yang ditawarkan pada valuasi yang cukup menarik dibandingkan perusahaan sejenis.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News