Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda untuk mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 turut mengundang perhatian dari media asing.

Salah satu media asing yang memberitakan hal tersebut ialah Channel News Asia (CNA) yang merupakan media asal Singapura. Media tersebut menuliskan artikel berjudul "Jokowi could delay move to Nusantara; lack of water and electricity mark slow progress in Indonesia's new capital'.

Dalam pemberitaannya yang dimuat pada Rabu (10/7/2024), disebutkan alasan Jokowi menunda untuk bekerja di IKN ialah karena belum tersedianya pasokan air dan listrik. Padahal Jokowi sebelumnya sangat yakin bisa mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

"Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah," tulis CNA mengutip pernyataan Jokowi.

CNA menyebut keinginan Jokowi segera berkantor di IKN sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap megaproyek. Apalagi, belum lama ini Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Proyek senilai US$32 miliar ini disebut kesulitan menarik investor hingga mengalami penundaan. Bahkan, beberapa proyek infrastruktur utama belum selesai pengerjaannya menjelang upacara perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Media tersebut juga memuat pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangunan infrastruktur di IKN yang menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi bahwa sarana dan prasarana di ibu kota baru masih belum siap.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak ingin tergesa-gesa pindah ke IKN jika infrastrukturnya belum siap. Selain itu, dia menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota negara juga baru akan diterbitkan dengan melihat progres pembangunan.

"Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, Keppres pemindahan IKN bisa terbit sebelum masa jabatannya berakhir, bisa juga terbit pada masa pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Keppres bisa sebelum [pergantian pemerintahan], bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pasokan air dan listrik di IKN bakal mulai tersedia pada 15 Juli 2024.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air insyaallah sudah oke," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kabar ihwal batalnya rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mulai berkantor di IKN Juli 2024.

Basuki mengatakan masih ada banyak aspek yang bisa diselesaikan sampai dengan 31 Juli mendatang. Dia menjelaskan terkait dengan ketersediaan air dan listrik IKN, pihaknya akan melakukan commissioning pada pertengahan bulan ini.

Oleh sebab itu, dia optimistis dua aspek tersebut akan rampung sebelum akhir bulan ini.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air insyaallah sudah oke," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Mengenai commissioning, Basuki menjelaskan bahwa prosesnya akan ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua commissiong untuk sistem perairan IKN nantinya ditargetkan rampung pada 18 Juli.

Adapun Basuki tidak bisa memastikan kapan Presiden bakal mulai menjalankan aktivitasnya di IKN. Meski demikian, dia menilai kabar penundaan bagi presiden untuk mulai berkantor di IKN merupakan hal yang bombastis.

Menurut Basuki, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa ketersediaan air baru akan masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024. Sementara itu, dia menyebut listrik dari PLN saat ini sudah masuk ke Nusantara.

"Tadi saya baru ngumpulin energi dan komunikasi, Telkom dan PLN, tadi baru melaporkan, 10 Megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 Megawatt selanjutnya, tapi yang 10 Megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick [Menteri BUMN] juga minggu lalu, tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Otorita IKN itu lalu mengungkap, Jokowi akan bertolak ke Nusantara pada 22 Juli.

"Nanti kan setelah tanggal 20, tanggal 22 ke Papua, Hari Anak, setelah itu beliau ke sana," ungkap Basuki.

Untuk diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa rencananya untuk pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini batal karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengungkap progres pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menempati kantor tersebut pada Juli 2024.

Preisden Jokowi diketahui batal menempati kantor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada bulan ini karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya siap.

Sebagaimana diketahui, PTPP mendapat penugasan untuk menggarap 10 proyek di IKN , antara lain Istana Presiden, Lapangan Upacara, Kantor Presiden, Jalan Tol IKN, Jalan Sisi Kebangsaan Sumbu Barat, hingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan 1 dan 2.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo memastikan Kantor Presiden dan Istana Presiden di IKN Nusantara dapat digunakan untuk pelaksanaan HUT RI ke-79 pada Agustus 2024. Pasalnya, progres pembangunan dua proyek itu sudah nyaris rampung.

“Untuk Istana Presiden progres hampir 80% kemudian Kantor Presiden 90%. Perseroan optimistis terkait dengan proyek itu bisa dipakai dalam agenda Upacara 17 Agustus 24,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan bahwa sejatinya kontrak pembangunan dua proyek itu ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Artinya, progres dari proyek Istana dan Kantor Presiden sudah lebih cepat dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sarana dan prasarana di IKN sudah siap untuk menggelar Upacara 17 Agustus. Bahkan, pada akhir Juli 2024 diperkirakan seluruh sarana dan prasarana sudah selesai.

“Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sampai sekarang prasarananya Insya Allah nanti pada Juli ini telah selesai,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi diketahui batal pindah kantor ke IKN Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur belum siap.

Hal itu disampaikannya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah,” ujar Jokowi kepada awak media.

Lebih lanjut, dia membenarkan telah memperoleh laporan dari Basuki Hadimuljono terkait dengan perkembangan pembangunan di IKN. Menurutnya, berdasarkan laporan Menteri PUPR, pembangunan Kantor Presiden belum sepenuhnya rampung.

“Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap],” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Djarot mengaku bingung karena pemerintah seakan terburu-buru ingin pindah kantor dan menggelar Upacara 17 Agustus di IKN. Padahal, lanjutnya, sarana dan prasarananya belum memadai.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa," jelas Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar segala target yang kurang realistis di IKN tidak dipaksakan. Dia takut implementasinya malah akan bermasalahnya.

Apalagi, Djarot mengingatkan bahwa pemerintah presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto akan gunakan banyak anggaran untuk program makan siang gratis. Oleh sebab itu, dia meyakini ke depan pembangunan IKN akan sulit dikebut.

"Makanya di awal jangan terlalupede[percaya diri] gituloh. Kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi memastikan tidak jadi pindah kantor ke IKN pada Juli ini usai lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah melaporkan ihwal perkembangan pembangunan di IKN. Dari laporan Basuki, sambungnya, diketahui pembangunan kantor presiden belum sepenuhnya rampung.