Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu presiden yang paling sering melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM). Dia bahkan melakukannya ketika menjelang akhir masa pemerintahannya.

Jokowi tercatat melakukan reshuffle sebanyak dua kali pada waktu yang hampir berdekatan.

Pada Senin (19/8/2024) dia melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).

Tak lama berselang, Kepala Negara melakukan perombakan lagi pada Rabu (11/9/2024) yang hanya berjarak 23 hari sejak reshuffle yang pertama. Sedangkan masa jabatannya pun akan berakhir dalam hitungan 40 hari lagi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa Presiden Ke-7 RI itu perlu lebih hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal dalam rangka melantik pejabat.

Dia mengatakan meskipun seringkali beralaskan untuk memuluskan transisi ke pemerintahan selanjutnya, tetapi menteri-menteri tersebut akan tetapi mendapat Tunjangan Hari Tua (THT) dan gaji pensiun yang akan memberatkan beban belanja negara.

“Meskipun hanya 1—2 bulan menjabat, beban belanja negara untuk tunjangan dan hak pensiun menteri bisa dianggap wasted resources, belanja yang mubazir. Disaat yang sama beban tadi kan masuk dalam pos belanja pegawai, yang nilai totalnya saat ini sudah jumbo Rp460,8 triliun setara 18% dari belanja pemerintah pusat,” tuturnya kepada Bisnis, Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengamini bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tetapi peluang untuk merombak kabinet lagi masih ada. Mengingat Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan mundur pada 22 September mendatang.

Menurutnya, dalam kondiri ruang fiskal yang sedang sempit, ada kekhawatiran defisit APBN akan melebar apabila pemerintah boros dalam hal kebijakan menyusun ulang pembantu-pembantunya di kabinet.

Sehingga, Bhima menyayangkan bahwa pemerintah tak mempertimbangan belanja untuk tunjangan dan hak pensiun menteri baru sebagai bagian kajian utama sebelum melakukan reshuffle.

"Selain membuang anggaran Jelas tidak efektif juga, karena menteri yang baru tentunya harus beradaptasi, dan 1—2 bulan ketika fase adaptasi bagaimana mau jalankan program dengan lancar? Sulit rasanya berharap pada peningkatan kinerja menteri baru yang menjabat di waktu super singkat,” pungkasnya.

Senada, Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda pun tidak melihat urgensi pelantikan menteri yang sebenarnya bisa ditugaskan kepada Pelaksana tugas (Plt) yang semisalnya bisa diembankan kepada Menteri Koordinator (Menko) terkait yang sebenarnya tupoksinya sejalan.

“Tidak ada urgensi melantik menteri baru. Bahkan 2008—2009, ada Plt Kemenko Bidang Perekonomian yang dijabat oleh Menkeu aktif saat itu, Sri Mulyani. Jadi sebenarnya bisa dilakukan melalui Plt,” ucapnya.

Dia menilai beda cerita ketika Jokowi melantik untuk tujuan politik balas budi kepada para menteri yang terpilih lantaran berhasil memenangkan pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, dia menyoroti apabila melihat dari sisi ekonomi tentu saja akan menjadi pemborosan bagi dompet negara. Mengingat, setiap menteri yang menjabat bakal mendapatkan tunjangan dan hak pensiun yang jumlahnya cukup besar.

“Uang yang seharusnya bisa dihemat jadi digunakan untuk membiayai pensiunan menteri. Apalagi hanya menjabat 2 bulan. Buat apa harus ada menteri kalo tidak bisa melakukan sesuatu. Atau ya melakukan sesuatu demi kepentingan kelompoknya saja,” pungkas Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada pagi ini, Rabu (11/9/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa akan ada tiga nama yang akan dilantik oleh mantan Wali Kota Solo itu.

“Hari ini, hari Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Presiden diagendakan akan melantik Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara juga bakal melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS

Tak hanya itu, Irjen Polisi Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta,” pungkas Ari.

Seperti diketahui, Mensos Risma telah mengundurkan diri usai dirinya diusung PDIP mengikuti Pilkada Jatim 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa ada potensi besar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.

Karyono menilai bahwa imbas permintaan mundur Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang menaikkan potensi untuk melakukan reshuffle.

“Reshuffle dua menteri memang bisa jadi meluas ke beberapa pos menteri lainnya dengan tujuan untuk menyiapkan transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Kendati demikian, dia mengamini bahwa reshuffle menteri yang hanya tinggal satu bulan tentu kurang efektif, apabila diukur dari aspek kinerja. Namun, akan tepat dilakukan sebagai pintu masuk untuk konsolidasi.

Maksudnya, kata Karyono agar proses transisi lebih selaras dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang.

“Tentu ada manfaatnya dalam konteks perencanaan program pembangunan yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkas Karyono.

Hak Presiden

Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut mengomentari kemungkinan reshuffle yang terus berkembang. Dia pun tak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Dia juga angkat bicara mengenai alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingkn merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” imbuhnya.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” pungkas Hasan.

Tunjuk Pengganti Risma

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial usai keputusan mundur dari Tri Rismaharini (Risma).

Presiden Ke-7 RI itu pun mengamini bahwa tak menampik kemungkinan dirinya bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kembali dalam waktu dekat.

“Ya bisa [reshuffle lagi],” tegas Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, 9 Jembatan Callender Hamilton dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana merespons kabar tentang kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sekadar catatan bahwa, saat ini terdapat sejumlah kursi kosong pasca pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung. Risma dan Pramono adalah dua politikus PDIP yang akan bertarung dalam kontestasi Pilkada 2024 November nanti.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui tidak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN. Namun ia juga menekankan bahwa proses penunjukan siapa pengganti Risma dan Pramono itu sepenuhnya berada di tangan presiden.

“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, Hasan Nasbi juga mengungkap alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.

Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingin merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.

“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” ucapnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan ini membawa mata uang Paman Sam itu kini berada di zona Rp 15.400-an.

Mengutip data RTI, Selasa (20/8/2024), pagi ini rupiah dibuka di harga Rp 15.550 per dolar AS. Rupiah berada di level tertingginya Rp 15.586 dan level terendahnya Rp 15.459.

Pada pukul 09.20 WIB, rupiah terus menguat 91 poin atau 0,59% ke level Rp 15.464 per dolar AS. Rupiah menguat terhadap dolar AS secara harian hingga enam bulan terakhir.

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Asia lainnya juga terpantau menguat. Hanya kepada Ringgit Malaysia dan Baht Thailand yang terpantau melemah.

Penguatan rupiah ini tentunya dipengaruhi banyak faktor. Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan salah satunya pemicunya karena membesarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral AS.

"Peluang penguatan rupiah terhadap dolar AS masih terbuka hari ini, memanfaatkan momentum pelemahan dolar AS karena membesarnya ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral AS. Peluangnya 100% dipangkas di rapat the Fed bulan September menurut CME FedWatch Tool," kata Ariston.

Ekspektasi pemangkasan itu disebut menaikkan minat pasar terhadap aset berisiko sehingga turut mendukung penguatan rupiah yang juga aset berisiko. Terkait efek reshuflle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), efeknya disebut tidak terlalu besar.

"Perkembangan politik dalam negeri dengan reshuffle kabinet menurut saya tidak mempengaruhi harga aset pasar keuangan Indonesia karena periode jabatannya hanya beberapa bulan saja," ucapnya.

Simak juga Video: Sisa Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Seusai Yasonna Laoly Diganti

[Gambas:Video 20detik]

IKN, investor.id – Mencuat kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle sejumlah menteri yang berasal dari Partai Nasdem dan PDI-Perjuangan. Saat dikonfirmasi langsung, Presiden Jokowi tak menampik kabar tersebut.

Nama yang diisukan tersebut antara lain Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.

Yasonna disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra. Sedangkan calon pengganti Siti Nurbaya adalah Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sementara Bahlil Lahadalia diisukan mengisi jabatan Arifin Tasrif. Untuk posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Saat ditanya wartawan perihal kabar itu, Presiden Jokowi mengaku akan melakukan reshuffle jika memang perlu dan dibutuhkan. “Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan,” kata Jokowi saat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (13/8/2024).

Jokowi juga menekankan bahwa sebagai presiden, dirinya memiliki hak prerogatif untuk merotasi posisi menteri. “Saya masih punya hak prerogatif itu,” jelas dia.

Namun ketika ditanya mengenai urgensi reshuffle, Jokowi hanya tersenyum namun tidak memberikan jawaban. Selain itu juga Presiden buka suara soal posisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kabinet saat dirinya sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

“Kalau di bawah kabinet Indonesia maju, saya bilang tidak ada masalah,” pungkas Presiden.

Dalam momen yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo membeberkan soal keakraban Presiden Jokowi dan Airlangga saat keduanya berada IKN untuk mengikuti sidang kabinet paripurna sehari setelah pengunduran diri Airlangga dari Golkar

“Tadi malam dengan Pak Jokowi akrab dan senyum terus, jadi mereka harmonis,” ujar Dito.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai kabar perombakan kabinet atau reshuffle,khususnya yang berstatus kader PDIP, yang kembali mencuat dan akan dilakukan Kamis (15/8/2024).

Jokowi menekankan bahwa dirinya akan merombak menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) apabila diperlukan.

“Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” ujarnya kepada wartawan usai meninjau pembangunan sport center PSSI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Selasa (13/8/2024).

Rumor yang beredar, Presiden Jokowi bakal merombak posisi menteri kabinet, khususnya yang menteri yang berstatus kader PDI Perjuangan.

Ketiga menteri PDIP yang kini duduk di kabinet, yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memberi respons saat ditanyakan terkait dengan radar Airlangga Hartarto yang masuk dalam radar reshuffle usai mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa kinerja Airlangga di bawah kabinet Indonesia Maju tidak memiliki masalah.

“Oh kalau di bawah kabinet Indonesia Maju. [Airlangga] saya kira enggak ada masalah,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan santer soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. Bahkan, kabar burung tersebut menyebut bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menjadi Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Sementara itu, posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan digantikan oleh Rosan P Roeslani.

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga sejumlah pembantunya di Kabinet Indonesia Maju kompak membantah isu reshuffle tersebut.

Di temui dalam kesempatan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Juli 2024, Jokowi justru bertanya balik siapa yang menghembuskan isu tersebut.

"Katanya siapa?” tanya Jokowi saat itu.

Jokowi bahkan mengulang pertanyaan yang sama hingga tiga kali. Dia pun mengaku tidak ingin menjawab informasi yang baru berupa isu itu.

"Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu memang enggak usah saya jawab, enggak saya jawab," ujarnya.

Namun, menurut Jokowi, perombakan kabinet bisa saja dilakukan apabila dibutuhkan.

"Ya bisa saja kalau diperlukan, kalau diperlukan," kata Jokowi.

Pratikno tidak tahu

Ditemui secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kabar soal reshuffle tersebut.

"Enggak (tidak ada). Reshuffle enggak ada, enggak ada sampai sekarang, tidak ada rencana itu sama sekali," ujar Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis.

Namun, dia menjelaskan bahwa reshuffle dilakukan atas keputusan Presiden Jokowi.

"Ya siapa yang tahu. Kalau reshuffle itu, kan satu, kan bisa saja keputusan Bapak Presiden. Yang kedua keppres-nya yang mengetikkan di sini (Kemensetneg) kemudian pelantikannya yang ngurus juga sini (Kemensetneg)," kata Pratikno.

"Ya kementerian Sekretariat Negara. Wong saya saja enggak tahu kan. Enggak ada artinya," ujarnya lagi.

Budi Arie ajak tunggu keputusan presiden

Sebelumnya, bantahan mengenai adanya reshuffle juga datang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi belum berencana melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Enggak ada. Ya paling enggak dalam waktu beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan enggak ada (reshuffle)," kata Budi Arie di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada 31 Juli 2024.

Kendati demikian, dia mengatakan, reshuffle bisa saja dilakukan bila ada keperluan khusus pemerintah.

Lebih lanjut, Budi Arie mengingatkan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

"Ya sudah kita juga sama sebenarnya, tunggu saja itu kan hak prerogatif presiden, kalian bikin heboh. Kita tunggu saja, itu kan hak prerogatif pak presiden," ujarnya.

Sibuk urus persiapan sidang kabinet di IKN

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan, para menteri saat ini masih sibuk menyiapkan sidang kabinet pertama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Dia menyebut bahwa tugasnya di kementerian masih menumpuk saat ini. Oleh karenanya, Sandi mengaku belum menerima kabar terbaru terkait isu reshuffle.

"Kita lagi nyiapin sidang kabinet pertama di IKN. Jadi saya sendiri belum sempat untuk update mengenai ini, karena tugas-tugas juga numpuk di Kemenparekraf," ujar Sandiaga di iNews Tower, Jakarta pada 31 Juli 2024.

Bahkan, Sandiaga menyebut, dirinya baru mendengar dari pemberitaan media mengenai isu reshuffle.

"Baru dengar dari media, baru dengar dari media. Tapi tentunya ini juga prerogatif Bapak Presiden Jokowi," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akan berakhir bersamaan dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah kabar tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk kembali mengocok ulang atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa beragam isu yang beredar di media sosial terkait dengan akan terjadi perombakan (reshuffle) kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini, Selasa (30/7/2024) adalah tidak benar.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet. Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Senada, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana pun mengatakan belum ada informasi mengenai adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Meski begitu, dia mengamini bahwa pergantian menteri memang merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami belum mendengar hal tersebut. Pergantian Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden,” tuturnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Selasa (30/7/2024).

Sekadar informasi, saat ini, Kepala Negara masih berkantor di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Rutinitas di ibu kota baru di Penajam Paser Utara itu telah dijalani olehnya sejak kemarin, Senin (29/7/2024).

Adapun, Presiden Ke-7 RI itu pun saat ini masih memiliki agenda rapat di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, sebelum kembali ke Jakarta hari ini dengan menerima perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Daerah (Kadinda) serta para pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dari sejumlah daerah di sekitar IKN.

Selain itu, Presiden juga akan bertemu Hipmi Provinsi Kalimantan Timur, Hipmi Balikpapan, Hipmi Samarinda, dan Hipmi Penajam Paser Utara.

Yusuf menuturkan, dalam pertemuan itu, Presiden ingin mengajak dan memberi kesempatan kepada para pengusaha lokal sekitar IKN untuk ikut berperan serta dan bersama-sama menjemput masa depan di IKN.

"Hari kedua ngantor di Istana Garuda IKN, sekitar pukul 09.30 Wita, Bapak Presiden akan Menerima Kadinda Provinsi Kalimantan Timur, Kadinda Balikpapan, Kadinda Samarinda, Kadinda Penajam Paser Utara," tegas Yusuf.