Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet zaken yang digadang-gadang akan mengisi pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya tecermin dari calon kandidat yang telah disiapkan.

Prabowo pernah disebut akan membentuk kabinet zaken pada pemerintahannya dengan memilih sosok-sosok yang releven dengan kementerian yang akan dipimpin selama 5 tahun ke depan.

Namun, sejumlah tokoh yang muncul saat pemanggilan calon menteri di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, masih didominasi para politikus.

Pasalnya, dari 49 nama calon menteri yang telah dipanggil, lebih dari separuhnya merupakan nama-nama politikus atau elite politik.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.

“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepada Bisnis pada Rabu (16/10/2024).

Pasalnya, Ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.

Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnya ketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.

“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.

Elite Politik di Dalam Kabinet

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai bahwa masuknya elite partai ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berdampak pada melemahnya fungsi kontrol dan pengawasan oleh parlemen.

Menurut dia, semestinya elite atau pimpinan partai tidak masuk ke dalam kabinet pemerintahan.

"Elite atau pimpinan partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan itu diikuti oleh disfungsi partai-partai yang ada di parlemen mengingat hampir semua partai menjadi bagian dari kabinet pemerintahan," kata Titi Anggraini dilansir dari Antara, Jumat (18/10/2024).

Dia menilai, tugas parlemen adalah memastikan pelaksanaan undang-undang, menyusun anggaran yang tepat sasaran, dan pengawasan pembangunan.

Menurut Titi, sistem presidensial yang demokratis membutuhkan posisi yang setara antara Presiden dan DPR, sehingga dalam situasi yang ideal, DPR menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif atau presiden.

Dia memperkirakan akan terjadi 'bulan madu' antara parlemen dan eksekutif di masa awal pembentukan pemerintahan.

"Untuk tahun pertama sampai tahun ke tiga pascapembentukan pemerintahan yang baru, kita harus bersiap bahwa parlemen kita akan cenderung menjadi stempel atau paduan suara bagi berbagai proposal eksekutif," kata dia.

Oleh karena itu, Titi pun meminta peran masyarakat sipil dan media massa untuk lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintahan baru.

"Itulah mengapa masyarakat sipil dan media akhirnya yang harus lebih memerankan fungsi kontrol dan pengawasan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.

Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto harus memilih lebih dari 60% sosok profesional dari 108 calon menteri yang dipanggil untuk bisa memenuhi kriteria kabinet zaken.

Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut memiliki wacana untuk membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mendukung wacana tentang pembentukan kabinet Zaken tersebut pada pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menuturkan bahwa 108 nama-nama yang telah dipanggil tersebut masih merupakan campuran. Terkait apakah memenuhi kriteria Zaken, hal ini bergantung pada kuantitasnya ketika dilantik.

“Kalau misalkan 60% lebih besar, lebih banyak dibandingkan dari unsur parpol atau dari yang lain, maka bisa disebut Zaken Kabinet. Walaupun misalkan posisinya 55% atau 45%, 55% lebih banyak profesional bisa juga disebut Zaken,” terang Ujang kepadaBisnispada Rabu (16/10/2024).

Pasalnya, ujang melihat bahwa terdapat empat klaster dalam pemanggilan nama-nama tersebut, yakni dari partai politik, ahli, loyalis Prabowo dan tim suksesnya.

Adapun, untuk ahli, menurut Ujang, bisa saja ‘di-endorse’ oleh partai. Namun ada juga pakar atau ahli yang murni.

Ujang masih melihat komposisi gabungan atau kombinasi dalam nama-nama tersebut. Untuk itu, apakah kabinet Prabowo nanti memenuhi kriteria Zaken kabinet, perlu dipastikan jumlahnyaketika pelantikan, yakni seberapa banyak komposisi dari para ahli.

“Ya kita lihat saja nanti, kan belum diumumkan, kan belum dilantik, kita masih belum tahu komposisinya berapa parpol dan berapa yang profesional seperti itu,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan berbentuk kabinet Zaken.

Dia menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Jakarta: Sosok profesional yang masuk ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa datang dari berbagai latar belakang. Selama ahli di bidangnya, tak masalah dari kalangan parpol maupun nonparpol.

"Kita lihat saja nanti jumlahnya dan kuantitasnya (sosok profesional). Berapa persentasenya ketika diumumkan atau saat dilantik. Karena, soal zaken dilihat dari kepakarannya yang mendominasi mengisi kursi-kursi kabinet Prabowo-Gibran," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, saat dihubungi, Rabu, 16 Oktober 2024.

Beberapa hari ini, sejumlah calon menteri yang akan masuk kabinet Prabowo-Gibran terus bermunculan. Mereka datang ke kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta, maupun di Hambalang, Jawa Barat.
Ujang mengategorikan nama-nama yang dipanggil terdiri atas empat klaster. Klaster pertama dari kalangan parpol. Lalu klaster kedua dari profesional atau ahli atau pakar. Selanjutnya, klaster ketiga dari loyalis Prabowo. Dan klaster terakhir dari sukses atau relawan.

"Wajar karena sudah berjuang dengan Prabowo lama. Kalau punya kualitas, silakan saja," kata Ujang.

Ujang berharap Prabowo benar-benar memilih jajaran menterinya atas dasar lima kriteria. Hal ini karena Prabowo selalu mengampanyekan pemerintahan yang bersih anti korupsi dan tak cawe-cawe dengan APBN atau APBD.

"Maka, kritera pertama yang harus dilakukan adalah mencari sosok yang punya integritas. Sosok yang jujur," kata Ujang.

Menurut dia, jika ingin bicara pemerintahan yang bersih, maka sosok yang harus dicari adalah sosok yang jujur. "Bisa juga Prabowo meminta mereka meneken pakta integritas untuk tidak korupsi, jadi seandainya korupsi mereka bisa disikat," kata Ujang.

Kriteria kedua, berpijak pada pidato Prabowo yang selalu ingin membangun kabinet zaken atau kabinet kerja, maka harus dicari figur yang betul-betul ahli.

"Betul-betul sosok profesional agar selaras dengan apa yang diinginkan Pak Prabowo," kata dia. Ujang melihat banyak pakar yang dipanggil ke kediaman Prabowo.

Kriteria ketiga, lanjut Ujang, adalah sosok yang loyal. Loyalnya tunggal kepada presiden, bukan kepada ketua umum parpol.

"Biasanya kalau sosok yang dari parpol loyalnya dua, ke ketum iya ke presiden iya. Banyak yang masuk KPK karena loyal ke partai dan jadi ATM partai. Makanya, harus tunggal ke presiden," kata Ujang.

Kriteria keempat, harus punya leadership yang kuat. Alasannya, seorang menteri memimpin birokrasi yang rumit dan berat. "Nah, leadership ini dibutuhkan agar mampu membawa lokomotif perubahan di kementeriannya itu," kata dia.

Dan kriteria kelima, seorang menteri paling tidak harus punya hubungan bagus dengan kalangan atas serta dekat dengan masyarakat. Dekat dengan publik, mampu mengomunikasikan apa pun kinerjanya.

"Harus mau turun ke bawah," ujar Ujang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)

Bisnis.com, JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa belum ada bocoran siapa saja tokoh yang bakal mengisi kursi Kabinet dari Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak penuh dari pemerintahan selanjutnya.

“Enggak [ada informasi]. Ini kan sepenuhnya hak prerogatif presiden baru. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan beliau untuk menentukan. Jadi, sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan bocoran atau perkembangan terkini perihal nomenklatur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo. Muzani turut menyampaikan bahwa namanya tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Ketua MPR RI 2024-2029 menyebut setahu dia akan ada Menteri di kabinet Jokowi yang lanjut di kabinet Prabowo.

Namun, dia enggan membeberkan siapa nama tersebut kepada para wartawan yang ditemui di gedung DPR RI.

“Setahu saya ada [menteri di kabinet Jokowi lanjut di kabinet Prabowo]. Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama dari Kabinet Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau [Prabowo]. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai,” lanjut dia.

Tak hanya itu, Muzani juga menuturkan wacana bergabungnya kader PDIP dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan ada dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja.

“Tunggu, tunggu, tunggu, Insya Allah ada,” pungkas Muzani.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Terpilih, Prabowo Subianto membandingkan penduduk negara Timor Leste tidak lebih besar dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor.

Hal itu sebagai respons Prabowo untuk pihak yang mengatakan bahwa kabinet di era pemerintahannya cukup banyak atau kabinet gemuk. Menurutnya, satu negara Timor Leste yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Bogor saja bisa memiliki 28 menteri.

“Timor Leste penduduknya kalau tidak salah 1,3 juta, lebih kecil dari Bogor Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tau nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? karena dia koalisi juga,” ujarnya dalam acara BNI di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10/2024).

Selain itu, Prabowo juga membandingkan luas Indonesia bisa sama besar dengan benua Eropa yang memiliki 27 negara dan tentunya dengan jumlah kabinet lebih banyak.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, kabinet yang "gemuk" itu telah disiapkan agar bisa lebih optimal dalam mengurus seluruh wilayah Indonesia.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak' ya negara kita besar bung," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan bocoran atau perkembangan terkini perihal nomenklatur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo. Muzani turut menyampaikan bahwa namanya tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Ketua MPR RI 2024-2029 menyebut setahu dia akan ada Menteri di kabinet Jokowi yang lanjut di kabinet Prabowo.

Namun, dia enggan membeberkan siapa nama tersebut kepada para wartawan yang ditemui di gedung DPR RI.

“Setahu saya ada [menteri di kabinet Jokowi lanjut di kabinet Prabowo]. Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama dari Kabinet Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau [Prabowo]. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai,” lanjut dia.

Tak hanya itu, Muzani juga menuturkan wacana bergabungnya kader PDIP dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan ada dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja.

“Tunggu, tunggu, tunggu, Insya Allah ada,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pihaknya mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken.

Hal itu diperlukan agar jajaran kabinet pemerintahan selanjutnya bisa menyelesaikan tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang.

“Melihat tantangan yang ada, diharapkan bentuk kabinet yang profesional, zaken kabinet yang menyelesaikan tantangan ke depan,” ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Saat ditanya soal kemungkinan PDI-P bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan menempatkan kadernya di kabinet, Hasto tak menjawab.

Dia hanya mengatakan bahwa penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

“Kami hormati putusan, karena menteri perogratif presiden,” ucap Hasto.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.

Muzani mengatakan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Muzani menyebutkan, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya.Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," ujar Muzani.

Ia pun meminta publik menunggu Prabowo mengumumkan sendiri susunan kabinet pilihannya.

"Tunggu nanti pengumuman dari Presiden Prabowo setelah dilantik jadi presiden," kata Muzani.

Di sisi lain, Muzani mengungkapkan bahwa porsi kursi menteri yang didapat oleh masing-masing partai anggota koalisi masih diperbincangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua minggu lagi atau pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto bakal dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo dipastikan bakal menggandeng hampir seluruh partai politik atau fraksi di DPR untuk masuk ke dalam kabinetnya.

Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, Prabowo seperti diberikan 'cek kosong' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur jumlah menteri, badan, bahkan komisi di DPR RI.

Sekadar informasi, amandemen Undang-undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara telah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan komposisi menteri tanpa harus berpatokan kepada jumlah 34 kementerian seperti aturan sebelumnya.

"Jumlah keseluruhan kementerian dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden," demikian bunyi klausul terbaru dalam amandemen UU Kementerian Negara.

Meski demikian, tidak ada informasi yang spesifik mengenai berapa kursi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo Subianto. Ada informasi yang menyebut di angka 44 kementerian, ada pula yang mengungkap bahwa kursi menteri yang disiapkan lebih dari 44 atau justru kurang.

Kalau melihat komposisi koalisi yang mengusung pada Pilpres 2024, Prabowo setidaknya harus mengakomodir kepentingan konstituen partai pengusungnya yang berjumlah 11 partai politik. Kesebelas partai itu terdiri atas 4 partai parlemen (Gerindra, Golkar Demokrat, PAN), 4 partai non parlemen (PSI, Gelora, Garuda, PBB), serta 3 partai pendukung (Berkarya, PRIMA, Partai Aceh).

Jumlah itu belum menghitung partai-partai politik yang bergabung pasca Pilpres 2024 sebanyak 6 partai yakni tiga partai parlemen (PKS, Nasdem, PKB), tiga partai non parlemen (PPP, Perindo, Buruh).

Prabowo juga harus menyiapkan 'kursi tambahan' jika PDIP akhirnya bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, sinyal masuknya PDIP ke koalisi kian santer jelang pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mungkin terealisasi dalam waktu dekat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkap bahwa keputusan tentang masuknya nama Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Olly Dondokambey sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati.

Seperti diketahui, sejumlah elite PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca Pilpres 2024, pertemuan antara kedua tokoh tersebut, kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.

“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Said juga menambahkan, sampai sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait tiga nama tersebut dalam kabinet Prabowo-Gibran di internal partai PDIP.

Dengan demikian, masih belum ada instruksi dari Ketum partai mengenai kabinet. Namun, semua pihak internal partai tetap menunggu apapun perintah yang disampaikan Ketum.

“Belum sama sekali, baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum, kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” tutur Ketua Banggar periode 2019-2024 itu.

Bukan cuma PDIP yang berharap dapat 'jatah menteri'. Partai pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sudah menyiapkan ancang-ancang jelang pengumuman susunan kabinet.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio berharap pihaknya bisa mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini diungkapkan dia karena dirinya merasa PAN sudah setia bersama Prabowo selama tiga periode atau lebih tepatnya 15 tahun. Dengan demikian, dirinya berharap PAN bisa mendapatkan jatah kursi yang lebih banyak daripada periode sebelumnya.

“Kalau kita sih maunya sebanyak banyaknya lah. Kan karena kita udah 15 tahun dengan beliau dan kita sudah banyak menemani Bapak Prabowo dari 3 periode sebelumnya,” ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Eko menambahkan, harapan tersebut didasarkan karena jerih payah yang telah dilakukan PAN selama bersama dan menemani Prabowo.

“Jadi buat saya kalau ditanya maunya semana [jumlah menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran], ya tentunya PAN berharap mendapatkan yang signifikan dengan hasil jerih payah yang kita lakukan terhadap Bapak Prabowo,” tambah Anggota DPR yang baru saja dilantik pada Selasa lalu.

Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar) Muhammad Sarmuji ikut bicara perihal kabar Meutya Hafid yang masuk dalam daftar usulan menteri kabinet Prabowo Subianto. Adapun, Meutya Hafid yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I periode 2019-2024 itu diisukan akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sarmuji membenarkan nama Meutya masuk dalam daftar usulan Golkar untuk menjadi menteri. Namun, posisinya akan ditentukan oleh hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan, tapi posisinya seperti apa nanti Presiden terpilih [Prabowo] yang menentukan,” tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Perbesar

Penambahan Jumlah Fraksi DPR RI

Said Abdullah mengatakan wacana penambahan jumlah komisi DPR periode 2024-2029 menjadi 13 sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik.

Said melanjutkan, memang sampai saat ini komisi DPR sedang disiapkan menjadi 13, tetapi nomenklatur dari setiap komisi serta mitranya akan ditentukan setelah presiden terpilih menetapkan nomenklatur kementerian.

“Memang 13 komisi. 13 komisi Insya Allah kawan-kawan fraksi sudah firm,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, ketika ditanyai perihal pembidangan dalam komisi DPR, Said menjelaskan pembidangan harus menyesuaikan kementerian yang ada. Harus kementeriannya dulu yang ada.

“Bidangnya kan mesti menyesuaikan. Kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu,” jelas dia.

Nantinya, ujar Said, pada 13-15 Oktober akan diadakan rapat dengan fraksi-fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. Tanggal tersebut dipilih karena harapannya saat presiden telah dilantik, semua komisi sudah siap.

Adapun, rapat ini akan membahas dan menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja, sehingga rapatnya bukan lagi soal penambahan komisi karena Said menegaskan penambahan komisi DPR sudah disepakati.

“Insya Allah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR, supaya begitu presiden terpilih, di DPR sudah siap semua komisi. Kalau penambahannya sudah disepakati,” tegas Ketua Banggar pada periode 2019-2024 itu.

Di sisi lain, Said enggan berbicara lebih jauh perihal kementerian yang rencananya akan dipecah karena itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dirinya memastikan bahwa dari sisi APBN, sudah disiapkan anggaran cadangan.

“Kami no comment karena itu hak prerogatif presiden. Monggo mana yang terbaik bagi Presiden. Karena dari sisi APBN sudah kami siapkan anggarannya di cadangan. Undang-

undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan presiden terpilih mau 40, mau 45, mau 48 monggo [terserah] presiden. Tinggal efektivitasnya kita hitung,” tutur dia.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto kemungkinan akan mengumumkan jajaran menteri dalam kabinetnya pada malam hari, 20 Oktober 2024 malam.

Langkah ini diambil untuk memastikan kinerja pemerintahan tidak mengalami kekosongan (vakum).

"Saya pikir iya ya, mestinya seperti itu, karena semaksimal mungkin tidak ada vakum, mungkin seperti itu tekniknya," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Meski demikian, Moeldoko mengaku tidak mengetahui lebih lanjut mengenai daftar jajaran menteri yang akan dilantik, termasuk isu yang beredar bahwa calon menteri akan dikumpulkan di Magelang sebelum atau sesudah diumumkan.

"Oh saya tidak tahu ya, saya tidak masuk ke sana, saya tidak masuk ke sana," tambahnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Prabowo Subianto akan mengumumkan susunan kabinetnya segera setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan informasi ini dan menjelaskan bahwa pengumuman tersebut akan dilakukan langsung pada hari pelantikan.

"Rencananya begitu," ujar Dasco saat dimintai konfirmasi oleh Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Prabowo dikabarkan akan membentuk kabinet zaken, yaitu kabinet yang diisi oleh menteri-menteri profesional dari kalangan partai politik maupun non-partai.

Menurut Dasco, menteri dari kalangan profesional diperkirakan akan mendominasi kabinet Prabowo.

"Keberadaan orang-orang profesional itu juga lebih banyak kelihatannya, daripada yang kemudian dari partai politik," ungkap Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko Ungkap Kemungkinan Prabowo Umumkan Menteri Baru pada 20 Oktober Malam", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/17480581/moeldoko-ungkap-kemungkinan-prabowo-umumkan-menteri-baru-pada-20-oktober.

JAKARTA, investor.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sedang melakukan finalisasi soal jumlah, nomenklatur serta nama-nama yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahannya. Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam kabinet, mulai dari kalangan artis, profesional, politisi, birokrat, dan ketua umum partai politik.

Ketua Gerakan Tegakkan Hukum dan Konstitusi, Hafidz menyebutkan ada 8 tokoh hukum berpotensi masuk di dalam kabinet zaken kabinet Prabowo-Gibran. Selain profesional di bidang hukum, delapan tokoh tersebut juga mempunyai afiliasi personal dan politik dengan Prabowo-Gibran.

Kedelapan tokoh tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra, Jimly Asshiddiqie, Otto Hasibuan, Otto Cornelis Kaligis, Radian Syam, Fahri Bachmid, Hotman Paris Hutapea, dan Margarito Kamis.

"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh hukum yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz kepada wartawan, Kamis (26/9/2024).

Menurut Hafidz, delapan tokoh hukum tersebut memiliki rekam jejak tinggi sehingga layak masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam, ada pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan, ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," ungkap Hafidz. 

Meskipun demikian, Hafidz mengakui masih banyak tokoh hukum Indonesia berpotensi masuk kabinet Prabowo-Gibran. Namun, kata dia, Prabowo tetap perlu selektif dengan memperhatikan kapasitas, intelektualitas, dan integritas tokoh-tokoh hukum tersebut.

"Kita harus lihat rekam jejak dan kredibilitasnya dalam menjalankan profesi hukum maupun ketika menjadi akademisi hukum. Jadi, kita dorong Pak Prabowo harus selektif memilih tokoh hukum, mereka harus benar-benar bersih dan bisa dipercaya," pungkas Hafidz.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengataan mendukung wacana tentang pembentukan kabinet Zaken di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagaimana diketahui, Prabowo disebut memiliki wacana untuk membentuk kabinet Zaken di era pemerintahannya.

Kabinet zaken adalah istilah Belanda yang merujuk pada kabinet atau tim menteri yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap masalah tertentu dalam pemerintahan.

Karena konsep ini, kabinet Zaken akan memiliki kerja yang berbeda dari kabinet tradisional. Kabinet tradisional mungkin memiliki tanggung jawab yang lebih umum.

Akan tetapi, kabinet zaken memungkinkan penanganan masalah dengan pendekatan yang lebih fokus dan terorganisir.

Bukan alasan mengapa Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan kabinet Zaken di masa pemerintahannya yang dimulai akhir Oktober 2024 mendatang.

Sistem kabinet ini memiliki beberapa kelebihan di antaranya fokus pada masalah khusus dan memungkinkan pengelolaan masalah spesifik secara lebih terfokus.

Hal ini nantinya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pengabaian isu-isu penting karena adanya pembagian tanggung jawab yang jelas.

Jokowi sendiri sudah menegaskan akan mendukung wacana pembentukan kabinet zaken atau kabinet yang berisikan kalangan profesional pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bagus sekali, artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu membuat hal yang tidak perlu," kata Joko Widodo.

Bisnis.com, JAKARTA - Mendekati satu bulan jelang pelatikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, kabar terkait susunan menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian santer.

Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung pasangan tersebut, terus meracik nama-nama calon dari masing-masing partai politik dan profesional untuk duduk di kabinet Prabowo-Gibran.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus memantau perkembangan dinamika politik sebelum merampungkan komposisi kabinet lima tahun ke depan.

Dasco mengakui bahwa sejumlah ketua umum partai politik sudah mengusulkan ke Prabowo nama kader-kader terbaiknya agar diterima menjadi menteri. Kendati demikian, Prabowo belum mengambil keputusan final. Bahkan, sambungnya, komposisi kabinet Prabowo nantinya masih dinamis hingga pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Ya, paling cepat H-7 [sebelum pelantikan, susunan kabinet rampung]. Bisa juga lebih lambat lagi tergantung dinamika pada saat itu," jelas Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/2024).

Selain itu, dia mengatakan Prabowo belum sempat mengumpulkan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, Dasco meyakini Prabowo akan memberitahukan kepada para ketua umum partai politik di KIM soal komposisi kabinet ketika sudah rampung. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, kabinet pemerintahan Prabowo nantinya belum tentu diisi oleh mayoritas menteri profesional alias Zaken Kabinet.

"Ini susah ngomong karena lagi disimulasiin. Nanti gua bilang banyak profesional, ternyata nanti enggak," ujar Dasco.

Perbesar

Kabinet Zaken

Informasi soal Prabowo bakal membentuk kabinet zaken atau zaken kabinet disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzaki menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Menurut Muzani, pihaknya atau Gerindra belum tentu akan menjadi partai paling gemuk yang mengantongi kursi menteri paling banyak. "Lagi dihitung, saya kira tidak juga [paling banyak kursi menteri dari Gerindra]," tambahnya.

Di samping itu, Muzani juga menyatakan saat ini partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah ada yang mengusulkan sejumlah nama. Hanya saja, kata dia, hal tersebut masih dalam pembahasan oleh Prabowo-Gibran bersama sejumlah pihak terkait.

Meski belum bisa memastikan apakah Prabowo bakal membentuk kabinet zaken, Sufmi Dasco mengatakan meyakini akan banyak profesional yang mengisi jabatan pembantu Prabowo di kabinet selama 2024-2029.

Di samping itu, Dasco mengklaim menteri yang berasal dari partai politik akan tetap diperhatikan keahliannya agar sesuai dengan kementerian yang dipimpin.

"[Prabowo] Sedang di-profiling, di simulasikan ya [calon-calon menteri," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa sebagian besar kabinetnya diambil dari menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan oleh Prabowo dalam pidatonya di Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

"Pak, maaf pak. Karena bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka, kabinet saya nanti ini," terang Prabowo.

Perbesar

Kabinet 'Gemuk' Prabowo-Gibran

Dasco mengatakan KIM masih mengitung dan melakukan simulasi soal penambahan jumlah menteri kabinet setelah DPR RI melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 rencananya akan dihapus.

Menurutnya, penambahan jumlah kementerian nantinya dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas demi memenuhi janji kampanye atau AstaCita yang digaungkan Prabowo-Gibran.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44 [kementerian], ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 [jelang pelantikan Presiden]," ungkapnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34. Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Adapun, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyampaikan pemerintahan mendatang harus memastikan pembentukan dan operasionalisasi lembaga-lembaga baru dilakukan dengan perencanaan yang matang. Selain itu transparansi dan komunikasi yang baik harus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan dunia usaha.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyampaikan pemerintahan mendatang harus memastikan pembentukan dan operasionalisasi lembaga-lembaga baru dilakukan dengan perencanaan yang matang. Selain itu transparansi dan komunikasi yang baik harus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan dunia usaha.

“Pelaku usaha berharap adanya konsultasi yang lebih intensif dengan dunia usaha untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (10/9/2024).