Bisnis.com, JAKARTA — Usman Kansong mengundurkan diri dari jabatan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sebelumnya, Semuel Abrijani Pangerapan yang lebih dulu mengundurkan diri pada 4 Juli 2024.

Usman menuturkan bahwa dirinya dilantik sebagai Dirjen IKP Kemenkominfo pada 10 Agustus 2021. Artinya, Usman telah mengemban tugas selama 3 tahun 4 hari sebagai komunikasi publik di Kemenkominfo.

“3 tahun 4 hari, 3 tahun tentu terlalu singkat untuk sebuah pengabdian kepada Indonesia, karena pengabdian kepada bangsa dan negara haruslah seumur hidup, tetapi mengabdi dan mencintai Indonesia bisa dari mana saja. Oleh karena itu, saya mengundurkan diri dari posisi Dirjen IKP Kominfo per 13 Agustus,” kata Usman dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Usman menuturkan bahwa perlu adanya penyegaran di dalam organisasi agar lebih lincah lagi. Usman menyatakan bahwa dirinya sudah membicarakan dengan Sekjen, Wamenkominfo Nezar Patria, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Per Selasa (13/8/2024), Usman mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Menkominfo. Dia pun mengaku bahwa Menkominfo sudah menyetujui keputusan pengunduran diri.

Usman berharap agar segera ada yang mengisi kekosongan di posisi Dirjen IKP, sebab masih ada sederet pekerjaan yang menanti.

Pria kelahiran 1970 itu berterima kasih kepada Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate, Mahfud MD, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria, dan pendahulunya.

“Terima kasih atas bimbingan dan arahannya,” ujarnya.

Pasca mengumumkan undur diri, Usman juga menyampaikan bahwa dirinya akan kembali ke karier awalnya sebagai seorang jurnalis.

“Setelah ini, saya akan kembali ke jalan jurnalis tempat saya dilahirkan dan tentu dunia kepenulisan, saya sedang menunggu penerbitan buku saya,“ jelasnya.

Profil Usman Kansong

Mengutip biografi yang tersaji di laman Kemenkominfo, Rabu (14/8/2024), Usman Kansong merupakan lulusan Ilmu Komunikasi FISIP USU, Medan, Sumatra Utara pada 1994. Dia melanjutkan studinya dengan menempuh Program Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia 2005.

Sebelum berlabuh di Kemenkominfo, Usman Kansong pernah bekerja di Harian Republika (1995–2000). Sejak 2000, dia bekerja di Metro TV (2000–2009) dengan jabatan terakhir News Current Affairs Manager. Lalu, sejak 2009–2020 bekerja di Harian Media Indonesia, dengan posisi terakhir direktur pemberitaan.

Usman juga tercatat sebagai board Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan pernah menyabet beasiswa Chavening di London dan Skotlandia pada 2003. Usman juga pernah mendapat fellowship dari East-West Center, Honolulu, Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turut melibatkan 42 penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk bersama-sama memberantas judi online.

Puluhan PSE tersebut diminta untuk melakukan audit seiring ditemukannya indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran di PSE tersebut untuk aktivitas judi online.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan 42 PSE dengan cara berkirim surat.

Nezar menuturkan bahwa surat peringatan yang dikirimkan Kemenkominfo itu untuk memperkecil para bandar bertransaksi judi online ke sistem pembayaran.

Dalam hal ini, dia mengungkap bahwa Kemenkominfo tengah berupaya untuk mencegah transaksi terkait judi online dari hulu hingga hilir.

“Intinya kan kita share responsibility terhadap judi online ini. Jadi bukan hanya ada di Kemenkominfo, tetapi semua kementerian/lembaga terkait itu harus mendukung untuk menghentikan judi online yang sudah cukup parah,” kata Nezar saat ditemui di sela-sela acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan dengan surat tersebut Kemenkominfo mengajak PSE, terutama untuk financial service supaya bisa lebih aktif untuk menyisir akun-akun yang potensial atau mungkin terlibat dalam transaksi judi online. Itu sebenarnya intinya.

Adapun, 42 penyelenggara sistem elektronik (PSE) tersebut harus menyerahkan hasil pemeriksaan internal (audit) kepada Kemenkominfo. Namun, jika setelah 7 hari berlalu dan ada PSE yang belum menyerahkan surat tersebut, maka tidak lagi terdaftar sebagai PSE.

“Dan yang bisa mencabut izin atau memberikan sanksi kan ada di OJK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkominfo belum menerima laporan pemeriksaan internal. Meski demikian, saat ini Kemenkominfo dengan 42 PSE tetap terus berkomunikasi.

Pasalnya, Nezar menyampaikan bahwa hampir semua organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan masyarakat sudah memberikan protes terhadap aktivitas judi online.

“Mereka sangat menderita dengan anggota keluarganya yang kecanduan judi online ini dan tentu saja secara hukum, jelas, judi itu dilarang di negara kita,” terangnya.

Sebelumnya, sederet penyelenggara sistem elektronik tegas membantah adanya indikasi aktivitas perjudian, termasuk judi online.

Salah satunya PT Finnet Indonesia (Finnet) yang buka suara terkait indikasi transaksi judi online. Pasalnya, nama Finnet terseret dan masuk ke dalam daftar PSE yang dimuat di rilis Kemenkominfo.

PGS VP Corporate Secretary Finnet Ido Laksono menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan ilegal tersebut.

“Secara tegas PT Finnet Indonesia (Finnet) menyatakan bahwa perusahaan tidak pernah terlibat secara langsung dalam kegiatan ilegal tersebut,” jelas Ido dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai pemilik brand Finpay, Ido memastikan infrastruktur Finnet tidak pernah digunakan bekerja sama dengan pihak manapun untuk memfasilitasi transaksi terkait judi online.

Finnet juga akan terus memantau perkembangan situasi ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan. Perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan segala aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.

Sama halnya dengan manajamen PT Kiriman Dana Pandai atau Kyrim yang membantah terkait kabar yang menyebutkan pihaknya memfasilitasi aktivitas judi online.

Chief Executive Officer (CEO) Kyrim Januar Parlindungan menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak benar dan perusahaan dapat membuktikannya secara hukum.

“Kami tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan manapun yang terindikasi dengan judi online atau melakukan praktik dan kegiatan lainnya yang melanggar hukum,” ujar Januar dalam keterangan tertulis pada Sabtu (10/8/2024).

Kyrim, ungkap Januar, telah melakukan seluruh kewajibannya untuk mendapatkan izin dan melakukan pelaporan kepada regulator, yang berkaitan dengan bisnis perusahaan.

“Kyrim menyatakan siap berkoordinasi dengan para regulator, baik dengan Kominfo dan Bank Indonesia untuk membantu pemberantasan judi online,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan pihaknya telah memblokir 2,6 juta situs judi online dalam periode 17 Juli 2023 - 23 Juli 2024.

Dia menyampaikan, pemblokiran itu dinilai bisa menghambat transaksi judi online di Indonesia dengan nilai hingga ratusan triliunan rupiah. Pasalnya, dari perputaran uang judol mencapai Rp327 triliun pada 2023 dan bisa meningkat Rp900 triliun jika tidak dilakukan pencegahan.

"Nah, hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah, khususnya Kominfo dengan menutup 2,6 juta lebih situs judi online. Jadi dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024," kata Budi di kantornya, Kamis (25/7/2024).

Dia juga mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan keuangan Rp45 triliun setelah memblokir Rp2,6 juta situs judi online tersebut.

"Apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50 persen dari kemungkinan dampak judi online. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai Rp45 triliun," tambahnya.

Adapun, Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) telah melakukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo turut melakukan permohonan pemblokiran 6.700 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak September 2023–23 Juli 2024.

"Pencegahan tadi saya sampaikan, bahwa dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online, sekitar 6700 lebih rekening bank dan juga e wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online," pungkasnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia masuk dalam 10 besar negara sasaran serangan siber global. Pernyataan ini diungkapkan oleh perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, Kaspersky.

Oleh karenanya, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di setiap institusi pemerintah, termasuk pemerintah daerah.

CSIRT itu dirilis oleh BSSN pada 18 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Melansir Infopublik.id, Budi Arie mengatakan bahwa implementasi keamanan siber dapat mengantisipasi serangan siber dengan memberikan perlindungan dari ancaman pencurian dan kebocoran data serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders).

"Hal itu diharapkan akan berdampak mendorong investasi serta membantu pengguna dalam menyusun sistem pertahanan siber yang lebih baik," tambahnya.

Namun, Menkominfo juga menyebutkan bahwa tantangan serangan siber tetap ada, seperti perkembangan bentuk ancaman seiring munculnya teknologi baru, rendahnya pemahaman pengguna tentang urgensi keamanan siber, serta keterbatasan talenta keamanan siber.

Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengamanatkan kegiatan pembentukan 131 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis.

Pembentukan CSIRT juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Pasal 4, yang salah satunya meliputi administrasi pemerintahan. Dalam Pasal 12, penyelenggara IIV diwajibkan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Organisasi.

Adapun fungsi CSIRT yaitu memberikan layanan reaktif (koordinasi insiden, triase insiden, resolusi insiden), memberikan layanan proaktif (mempublikasikan informasi kerawanan, keamanan, dan tren teknologi serta melakukan audit keamanan informasi), dan memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan (melalui bimbingan teknis, workshop, dan cyber drill test).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan bahwa Kapal Cita XX yang membawa material stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) Bakti.

Direktur Utama BLU Bakti Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan bahwa Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut dilaporkan hilang kontak sejak Rabu (17/7/2024) dalam perjalanan dari Timika menuju Yakuhimo, Papua Pegunungan.

“Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas bersamaan pada Selasa 16 Juli 2024. Dari informasi yang disampaikan oleh Crew Kapal Prima Jaya, Kapal Cita XX tidak melaju dan posisi mengambil di pinggiran,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Minggu (21/7/2024)

Fadhilah melanjutkan bahwa selain mengangkut 12 orang, Kapal Cita XX juga membawa material bts, tower, power, dan penerima sinyal atau Very Small Aperture Terminal (VSAT) untuk penyediaan sinyal 4G BAKTI Kemkominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Secara kronologi, Kapal Cita XX berangkat dari Timika pada Senin (15/7/2024) Pukul 05.43 WITA dan rencananya akan tiba di Yahukimo pada Kamis (18/7/2024).

Kendati demikian, kata Fadhilah pada Jumat (19/7/2024), penanggung Jawab Kapal Cita XX Mufli, melaporkan posisi kapal Cita yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika.

“Sampai informasi ini diturunkan, Tim SAR Timika telah diturunkan dengan dukungan TNI Angkatan Laut dan Polairud yang terus membantu pencarian tetapi kapal juga belum ditemukan,” pungkas Fadhilah.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyentil Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) seiring dengan seringnya kasus kebocoran data di Indonesia.

Bamsoet, sapaannya, mengatakan pemerintah, BSSN dan TNI harus segera menyelesaikan kasus kebocoran data di BAIS TNI tersebut secara serius. Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut kebocoran data yang terjadi di BAIS TNI telah menunjukkan bahwa negara semakin rentan disusupi.

"Pemerintah harus segera meningkatkan keamanan sistem penyimpanan data intelijen agar tidak terjadi kebocoran data lagi," tuturnya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Selain itu, dia juga mendesak BSSN agar bekerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN dalam rangka memperkuat keamanan dan pertahanan siber.

"BSSN ini tugasnya apa? Mereka itu harus memperkuat keamanan dan pertahanan siber negara," katanya.

Bamsoet juga mengingatkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto agar belajar lebih banyak tentang modus peretasan dan mencari sumber daya manusia yang tepat untuk menjaga keamanan siber di BAIS TNI

"Tidak hanya Panglima TNI, Kapolri juga harus meningkatkan pemahaman terhadap modus peretasan sehingga bisa minimalisir resiko serangan peretasan," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Suharti mengatakan bahwa imbas dari Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas hanya mengakibatkan data lampiran KIP Kuliah hilang.

Dia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memastikan data-data yang ada di Kemendikbudtistek.

"Kami langsung komunikasikan data di dalam backup kami ada tersedia, jadi 853.390 orang pendaftar KIP, data dalam spreadsheet-nya tersedia tetapi lampiran-lampirannya yang memang tidak ada di dalam backup," katanya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, pada Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, Suharti mengatakan bahwa pihaknya kemudian mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, termasuk mahasiswa penerima KIP Kuliah dan pendaftar untuk segera melakukan memperbarui data.

Saat ditanyai Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf soal isi lampiran-lampiran tersebut, Suharti mengatakan bahwa lampiran itu berupa data yang menunjukkan mahasiswa tidak mampu.

"Seperti untuk klaim akun mereka pak, lampiran-lampiran yang menunjukkan bahwa mereka adalah mahasiswa yang tidak mampu, kan oleh masing-masing perguruan tinggi dilakukan evaluasi bahwa apakah mereka miskin atau tidak kemudian seperti bukti-bukti listrik dan sebagainya, yang selama ini memang digunakan oleh perguruan tinggi, bukan hal yang baru lagi," ujarnya menjelaskan.

Lalu, dia menjelaskan bahwa pada saat surat dikeluarkan pada 28 Juni lalu, tercatat yang belum terbayarkan KIP Kuliah itu ada sekitar 16.316 orang dan pada waktu itu penyerapan sudah 98,8%, dan lanjutannya dilakukan secara manual.

Dia mengatakan bahwa setelah melakukan pembahasan dengan tim IT, memang diperlukan waktu untuk memulihkan data yang terdampak dari PDN down tersebut.

"Jadi memang butuh waktu, dari pembahasan bersama dengan tim IT tidak mungkin dipulihkan hanya dalam waktu seminggu, dua minggu, jadi dipastikan sampai 29 Juli sistem akan pulih kembali," tambahnya.

Pihaknya berjanji bahwa semua sistem di dalam Kemendikbudristek akan pulih kembali pada 29 Juli 2024, dengan memerlukan waktu beberapa pekan.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli. Jadi memang butuh waktu karena memang tidak hanya sistemnya [yang] hidup tetapi karena data-data kan harus juga masuk pak, tidak hanya untuk pendaftar tetapi data yang on going," ucapnya.

Seperti diketahui, Kemendikbudristek RI kehilangan data mahasiswa pendaftar KIP Kuliah imbas server PDN down akibat diretas.

PDN yang diretas membuat data lebih dari 800.000 calon mahasiswa pendaftar KIP Kuliah ikut hilang karena tidak ada backup data.

Akibatnya, Kemendikbudristek RI meminta mahasiswa yang sudah daftar KIP Kuliah 2024 untuk wajib mengunggah ulang dokumen pendaftaran.

Suharti mengatakan bahwa ada 853.393 orang yang sudah melakukan pendaftaran KIP Kuliah sebelum PDN down dan mengalami kendala.