Serikat buruh telah melakukan dialog bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rabu (6/11) kemarin.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono menjelaskan pertemuan yang diwakilkan oleh Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal itu bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat terkait sikap serikat buruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil UU Cipta Kerja.

"Dialog yang berlangsung pada hari Rabu, 6 November 2024 tersebut bermula dari keinginan KSPI menyampaikan surat tembusan kepada pimpinan DPR RI terkait sikap serikat buruh terhadap putusan MK terkait uji materiil UU Cipta Kerja," kata Kahar dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Kahar menjelaskan ada beberapa hal yang dibahas pada kesempatan tersebut, seperti tidak ada kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024 yang mana waktunya bisa diundur.

"Penetapan tersebut dapat diundur dengan syarat ada kesepakatan antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh, terutama dalam kondisi force majeure pasca putusan MK mengingat belum ada ketentuan yang baru terkait dengan kenaikan upah minimum," jelasnya.

Kahar juga menerangkan bahwa DPR RI menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tidak lagi berlaku untuk menetapkan upah minimum. Dengan demikian, formula lama kenaikan upah minimum, seperti penggunaan batas atas dan batas bawah, serta kenaikan yang hanya berdasarkan indeks tertentu tanpa memperhitungkan inflasi, tidak bisa lagi diterapkan.

Adapun formula baru yang diusulkan adalah inflasi ditambah nilai alpha kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran nilai alpha tersebut.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan mengusulkan pembagian nilai alpha berdasarkan jenis industri. Rinciannya, industri padat karya diusulkan memiliki nilai alpha sebesar 0,2-0,5 dan industri padat modal diusulkan memiliki nilai alpha 0,2-0,8. Namun, pihaknya menolak usulan tersebut.

"Serikat buruh menolak usulan ini, menegaskan bahwa satu formula seragam dengan nilai alpha di kisaran 1,0 hingga 1,2 harus berlaku untuk semua sektor industri tanpa pengecualian," tegas Kahar.

Dengan demikian sedang dicari nilai kompromi alpha antara Menaker dengan serikat buruh, tanpa adanya pembagian dua kelompok industri. Lebih lanjut, topik lain yang didiskusikan mengenai rumusan hukum bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum.

Kahar menyebut bagi perusahaan yang tidak mampu menaikkan UMP dapat mengajukan penangguhan kenaikan upah dengan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen.

Terkait penerapan upah minimum sektoral (UMSK/UMSP), pihaknya menegaskan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, UMSK/UMSP wajib diberlakukan dengan nilai yang lebih tinggi dari UMP/UMK. Dewan Pengupahan Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran kenaikan UMSK/UMSP untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan industri.

Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal juga menambahkan rencana mogok nasional yang akan diikuti 5 juta buruh. Menurutnya, pemogokan yang dijadwalkan berlangsung pada 19-24 Desember 2024 itu bergantung pada hasil kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Apabila tercapai kesepakatan yang memuaskan, aksi mogok nasional akan dibatalkan. Apabila yang terjadi sebaliknya, aksi tetap dilaksanakan.

"Kami masih menaruh harapan besar pada musyawarah ini. Mogok nasional adalah opsi terakhir. Jika pemerintah menunjukkan itikad baik dan respons yang adil, kami siap membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bersama," kata Iqbal.

Dengan demikian, selama periode 7-25 November 2024, tidak akan ada aksi mogok nasional karena diskusi intensif antara Menteri Ketenagakerjaan dan serikat buruh akan berlangsung.

Simak Video 'Respons Buruh, Dasco Tegaskan PP 51/2023 Tak Berlaku Seusai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Prabowo Subianto bakal memberikan kenaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu dekat.

Dia mengatakan bahwa saat ini instansinya tengah memformulasikan Peraturan Menteri (Permen) untuk memberikan kepastian hukum dari aturan yang menaungi hajat masyarakat itu.

“Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha. Jadi naik, masa gak naik. Tapi, [Untuk naik berapa] itu masih dibahas,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Meski begitu, Yassierli tak dapat memastikan jadwal Permen tersebut terbit dan diteken oleh Presiden Ke-8 RI itu, mengingat saat ini Prabowo bakal melakukan lawatan selama dua pekan ke lima Negara yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brazil, dan Inggris.

Termasuk potensi bahwa aturan tersebut melewati batas waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Dalam beleid Pasal 29 ayat 1 dituangkan bahwa Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada 21 November tahun berjalan.

“Iya. Permen belum tentu besok. Gak bisa saya janjikan. Namun, kami ingin LKS Triparti solid. Karena kan kondisi sekarang tak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macam-macam. Jadi, kita lihat aja yang penting berlakunya 1 januari nanti kan,” tuturnya.

Di sisi lain, dia pun memastikan bahwa pengumuman upah minimum provinsi atau UMP 2025 batal dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dia mengatakan regulasi yang direncanakan akan diteken pada Kamis (7/11/2024) besok mengenai skema pengupahan ini perlu lebih dimatangkan kembali.

“Bocorannya belum selesai kita bahas. Belum tentu besok,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini skema pengupahan tengah dikaji dan dicermati lebih lanjut. Harapannya, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Apalagi, Yassierli menyebut telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Namun, dia melanjutkan bahwa saat ini masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

“Kami benar-benar mengoptimalkan, kami sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat jadi kita masih bahas. Kami harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” pungkas Yassierli.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyarankan agar pengusaha dan pekerja duduk bersama mencari kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penentuan upah minimum 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai perlu adanya titik tengah agar upah minimum provinsi (UMP) pada 2025 menguntungkan kedua belah pihak.

"Kita harus cari titik. Nah titiknya inilah yang harus dicari, kita saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja, harus ada [titik temu]," kata Arsjad saat ditemui di kawasan FX Sudirman, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Menurutnya, pengusaha harus memberikan upah yang layak untuk pekerja. Sejalan dengan pemberian upah, para pengusaha juga dinilai perlu memastikan produktivitas para pekerja.

Arsjad menilai bahwa para pengusaha bisa memberikan program pelatihan, baik upskilling dan reskilling untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Dengan begitu, baik pengusaha maupun pekerja tidak ada lagi konflik terkait UMP.

"Masa setiap tahun kita ribut. Kita cari titik temu dong, kita cari bagaimana ininya. Nah ini yang menjadi penting. Contoh Jepang majunya waktu itu pekerja dan buruh bersama-sama komitmen untuk bisa membangun bersama," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Adapun pada tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan.

Nantinya, pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Perhitungan yang mengacu pada PP 51/2023 akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di setiap wilayah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah minimum tahun depan tidak dipenuhi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang (UU) Cipta Kerja merugikan buruh. Mogok kerja direncanakan akan berlangsung selama 3 hari.

Sebagaimana diketahui, pihaknya mengusulkan kenaikan upah minimum tahun depan 8-10%.

"Puncaknya bila 1 November tetap keputusan upah minimum di bawah 8%, apalagi di bawah inflasi dan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja merugikan buruh dalam keputusan MK, mogok nasional," katanya dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

"Bulan November kami belum tentukan tanggalnya bulan November tiga hari berturut-turut mogok nasional, bulan November 2024. Kalau kenaikan upah minimum di bawah 8% dan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja keputusan MK merugikan buruh," tambahnya.

Dia menerangkan, pihaknya juga akan menggelar aksi besar-besaran. Aksi tersebut akan melibatkan ratusan ribu buruh.

Aksi tersebut menuntut dua hal yakni kenaikan upah minimum 8-10% pada tahun 2025 dan mencabut omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan dan petani.

"Peserta aksi 100 ribu orang bahkan bisa lebih kemudian dilaksanakan di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, waktu aksi selama 7 hari berturut-turut," katanya.

Tambahnya, aksi tersebut berlangsung dari 24 Oktober hingga 31 Oktober 2024. "Waktu aksi adalah 7 hari mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024, aksi akan diikuti 100 ribu buruh lebih di seluruh wilayah Indonesia bergelombang terus-menerus," terangnya.

Buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta upah minimum tahun depan naik 8 hingga 10%. Buruh pun mengungkap alasannya.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 di seluruh wilayah Indonesia yang nanti akan diumumkan tanggal 1 November 2024 ini kami meminta kenaikan upah mininum 8 sampai dengan 10%," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers, Kamis (10/10/2024).

Dia menerangkan, dasar perhitungan kenaikan upah minimum 8-10% yakni inflasi tahun 2025 sebesar 2,5%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Jika ditotal maka menjadi 7,7%.

Sementara, dia mengatakan, buruh di kawasan industri nombok. Dia bilang, inflasi tahun 2024 sebesar 2,8%. Namun, kenaikan upah minimum hanya 1,58%.

"Di wilayah kawasan industri tahun 2024 buruh nombok, bukan naik upah tapi nombok upah yaitu seharusnya inflasi sekitar 2,8% tahun 2024 tapi naik upahnya di kawasan industri itu terutama di Jabodetabek 1,58% maka buruh nomboknya 2,8% dikurang 1,58% adalah sekitar 1,3%," terangnya.

Dia bilang, angka 8% berasal dari penjumlahan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan biaya buruh nombok.

Lebih lanjut, dia mengatakan, usulan kenaikan upah mencapai 10% karena untuk daerah tertentu terdapat kesenjangan upah. Berdasarkan hitungannya, disparitas itu dihitung 2%.

"Sangat logis, kenapa sampai dengan 10% karena faktor yang dipersoalkan alasan kedua adalah disparitas yaitu daerah tertentu yang berbatasan dengan daerah lainnya itu kesenjangan upah atau dikenal disparitas itu masih ada jarak yang tinggi," katanya.

"Maka kami mengambil disparitas atau alpa itu adalah 2%. Maka ketemulah dari litbang Partai Buruh dan KSPI kenaikan upah yang bisa diajukan tahun 2025 8% ditambah 2% untuk mencegah disparitas yang makin melebar adalah 10%," terangnya.

Simak: Video: Ini Tuntutan Partai Buruh ke Pemerintahan Prabowo Kelak

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai membahas besaran upah minimum 2025 dengan menggunakan rumus yang sama seperti perhitungan upah minimum 2024. Tahun lalu, upah minimum hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa siklus pembahasan upah minimum berlangsung setiap Oktober—November tahun berjalan. Saat ini, pemerintah akan menentukan besaran upah minimum 2025.

Susi menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melakukan perhitungan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Pehitungan yang mengacu pada PP 51/2023 berarti akan terjadi kenaikan upah minimum pada 2025, tetapi belum dapat dipastikan berapa besarannya.

Yang jelas, pemerintah ingin agar penetapan upah minimum 2025 tidak menimbulkan gejolak apapun.

"Kita paham sudah ada regulasi, PP-nya, semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja, buruh, sehingga kita akan mencari jalan keluarnya, bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya tetap kita bisa comply, tetapi di sisi yang lain kebutuhan riil yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret," ujar Susi di Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Menurut Susi, Menteri Ketenagakerjaan akan menyampaikan perhitungan berdasarkan PP 51/2023 kepada para gubernur. Nantinya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan menentukan berapa besaran kenaikan upah di wilayahnya.

Perlu dicatat bahwa saat ini bos dari Susi, yakni Airlangga Hartarto menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Ketenagakerjaan, karena Ida Fauziyah mundur dari posisi tersebut setelah terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Artinya, Airlangga selaku Menko Perekonomian sekaligus Plt. Menteri Ketenagakerjaan turut andil dalam pembahasan upah minimum 2025.

Susi pun menjelaskan bahwa Airlangga ingin ada pembahasan yang komprehensif atas aturan eksisting dan perhitungan upah minimum tahun depan, terutama untuk memacu perekonomian.

"Karena kan pemerintah juga butuh para pekerja, kelas menengah itu juga punya daya beli, [dengan kenaikan upah] supaya spending-nya tinggi, growth-nya kan dari situ. Kalau persennya [kenaikan upah minimum 2025] kan kita masih akan hitung betul," ujar Susi.

Menurutnya, pemerintah akan mencermati ata pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 sebagai salah satu variabel penting dalam penentuan upah minimum 2025.

"Kami paham kan ada kepentingan pengusaha, ada kepentingan pekerja, ya ini harus kita balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya, apa yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga," kata Susi.

Rumus Perhitungan Upah Minimum 2025

Berdasarkan PP 51/2023, terdapat tiga variabel dalam perhitungan kenaikan upah minimum, yakni:

• Inflasi
• Pertumbuhan ekonomi
• Indeks tertentu

Rumus perhitungan upah minimum adalah:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

UM(t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Adapun, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus (Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi x α) x UM(t)

Simbol α atau aplha merupakan variabel di rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Nantinya, upah minimum akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata atau median upah, hingga faktor-faktor lain terkait kondisi ketenagakerjaan.