Jakarta -

Anindya Novian Bakrie mengaku sudah mendapat banyak dukungan untuk menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029. Hal ini disampaikannya setelah pengumuman susunan kepengurusan baru Kadin periode 2024-2029.

Tidak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa Anin itu mengaku sudah mendapat suara dari 70% anggota pengurus Kadin sebelumnya. Sementara selama ini dirinya memang sudah menduduki posisi Ketum Kadin berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9) lalu.

"Dari kepengurusan sebelumnya saya rasa 70% sudah bergabung di sini (mendukung dirinya sebagai ketua Kadin) dan saya rasa sisanya hanya masalah waktu," kata Anindya di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam kesempatan itu dirinya juga kembali menegaskan bahwa kepengurusan dan struktur organisasi Kadin ini terdiri dari Kadin Daerah baik provinsi, kota, hingga kabupaten yang kemarin banyak memberi suara dalam Munaslub; dan anggota luar biasa atau asosiasi/himpunan.

"Jadi bapak-bapak ibu-ibu Hanya untuk mengulangi saja, di Kadin ini ada dua pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Kadin Provinsi yang sampai ke Kabupaten dan Kota, dan satu lagi adalah anggota luar biasa atau asosiasi dan himpunan," tegasnya.

Di luar itu, ia mengaku sedang menyiapkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang harapannya dapat dihadiri para anggota. Sebab dalam kesempatan itu dirinya ingin membahas terkait kepengurusan Kadin hingga program kerja 2025.

"Pada tanggal 1 Desember kami berharap akan melaksanakan Rapimnas sesuai hasil rapat kami, kami harap seluruh komponen Kadin provinsi, asosiasi dan unsur lain dapat hadir," kata Anindya.

"Teman-teman pengusaha yang nanti cukup waktu untuk kita gabungkan di Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dapat juga hadir. Sehingga pada saat itu Pak, kalau Rapimnas itu agendanya fokus kepada program kerja. Jadi program kerja 2025 bisa dijalankan," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia pun berupaya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menjabarkan program yang akan dilaksanakan.

"Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu singkat Siapa tahu bisa ada audiensi kepada Bapak Presiden. Sehingga kami siapkan rencana mewakili beliau dengan fokus bagi kami APEC 5 Peru, kemudian di Rio ada G20, sebelumnya ada beberapa lawatan cukup panjang," ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, mengumumkan susunan kepengurusan Kadin baru periode 2024-2029.

Sejumlah nama populer masuk dalam jajaran kepengurusan Kadin. Ada nama Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Chairman CT Corp, Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha, dan hingga Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Penasihat.

Dalam kesempatan itulah Anindya Bakrie diumumkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Dalam hal ini struktur kepengurusan itu akan dilantik pada bulan Desember.

"Insyaallah pada bulan Desember pengurus pleno sudah selesai dan Insyaallah akan dilantik pada bulan Desember dan bisa dihadiri bapak Presiden," imbuhnya.

Selain itu, ada nama Ibas Yudhoyono yang masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin Indonesia. Adapun penyusunan pengurus baru diselesaikan pada Rabu dini hari.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Kadin Indonesia akan segera membuat MoU (Nota Kesepahaman) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Anindya menilai bahwa slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

"GP Ansor mempunyai slogan namanya (akronim) 'BISA'. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I- nya inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," ungkap Anindya Bakrie di Bogor, Jumat (19/10/2024)

Hal itu disampaikan Anindya saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertema 'Optimis Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global.'

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama yaitu dengan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga dengan asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara berkala akan menuju ke 8 persen, Anindya berharap agar GP Ansor ikut berperan dalam mendukung program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo – Gibran.

Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai delapan juta.

"Intinya memang bagaimana GP Ansor dapat berpikir ala pengusaha yang intinya sama-sama untung, agar berkelanjutan. Kita (Kadin dan GP Ansor) cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM (Sumber Daya Manusia)-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik," ujar Anindya Bakrie.

"Dengan jejaring Ansor/Banser yang luar biasa, di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting kelurahan/desa, semua itu adalah aset yang mahal yang bisa digunakan sebagai bagian dari anchor (jangkar) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kerja sama nanti antara Ansor dan Kadin, dalam rangka, secara nasional, (mendukung) menumbuhkan ekonomi 8 persen," tambahnya

Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin. Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Dan Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut: Indonesia sebagai negara nonblok, Indonesia sebagai negara adidaya iklim dan Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo– Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8 persenakan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan, dan Ketahanan Infrastruktur. Dan hal tersebut selaras dengan pilar-pilar Kadin Indonesia: Ketahanan Pangan, Keamanan Kesehatan, dan Keamanan Energi, yang didukung dengan dua enablers atau strategi utama: Hilirisasi Untuk Semua dan Digitalisasi Untuk Semua.

"Yuk kita semangat! Kita mesti percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). 20 tahun ke depan kenapa gak lima kali juga? Berikutnya kita mesti percaya diri karena kita punya pemimpin yang baik, sekarang yaitu Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang ketiga kita mesti percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Ketum-nya (Addin) sangat mumpuni. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor," pungkas Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya Bakrie didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor, usai mendapatkan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.
(Ferdi Christian)

IDXChannel - Derasnya arus modal asing yang masuk di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) berpeluang menjadi magnet bagi investasi global.

Data menunjukkan angka Foreign Direct Investment (FDI) atau penanaman modal asing (PMA) di Asia Tenggara menembus USD224,2 miliar pada 2022.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie mengatakan, tren positif ini terjadi seiring diversifikasi rantai pasokan oleh perusahaan multinasional ke kawasan tersebut.

Berkat pertumbuhan FDI, ASEAN dinilai mampu mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 4,4 persen sejak 2010.

“ASEAN sudah menjadi magnet utama bagi investor dunia. Dengan stabilitas ekonomi dan peluang yang terbuka lebar, kawasan ini menawarkan potensi yang luar biasa untuk pertumbuhan berkelanjutan," ujar Anindya dalam pertemuan ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2024 di Vientiane, Laos, Kamis (10/10/2024).

Anindya menyebut, Singapura dan Indonesia menjadi pemain kunci dalam masuknya arus modal asing di kawasan.

Khusus Indonesia, dia menilai, negeri berpenduduk terbesar ke-4 dunia ini telah berada di jalur yang tepat untuk terus menarik minat perusahaan multinasional.

"Banyak perusahaan saat ini mulai mendiversifikasi rantai pasokan mereka, dan ASEAN menjadi pilihan logis. Infrastruktur yang semakin baik dan kebijakan pro-investasi menjadi daya tarik utama," tutur Anindya.

Arus masuk FDI yang kuat ini, kata dia, diperkirakan akan terus berlanjut, seiring dengan peningkatan daya saing negara-negara di kawasan ini dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

“Kita harus terus memperkuat daya tarik investasi dan memastikan bahwa iklim bisnis kita di ASEAN mendukung inovasi dan pertumbuhan," ujar Anindya.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Raffi Ahmad masuk dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 pimpinan Anindya Bakrie. Pemilik Rans Entertainment itu diangkat menjadi Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Raffi mengatakan pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

(ily/hns)

Jakarta -

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Raffi Ahmad masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Raffi mengatakan, pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

(ily/rrd)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie di tengah kisruh Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kadin.

Mengutip akun Instagram resminya, @melangkahdaritimur.id, Bahlil terlihat merangkul Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie sekaligus menyebut bahwa kedua sudah saling meminta maaf di tengah perebutan kursi ketua umum Kadin.

"Hari ini saya bertemu dua sahabat saya, pak Arsjad dan pak Anin, dan dua duanya sudah insyaf, untuk menjalankan organisasi dengan baik," kata Bahlil, Jumat (27/9/2024)

Pada kesempatan tersebut, Bahlil menyebutkan bahwa ada pihak tertentu yang 'menggoreng' isu-isu terkait perpecahan organisasi yang menaungi pelaku usaha di tanah air tersebut.

"mereka sudah bertemu dan sudah saling memaafkan, dan Kadin kedepan akan lebih baik dan kami semua akan menjaganya," tambah Bahlil.

"Mereka dua ini sahabat sebetulnya, cuman ada yang tukang goreng. Tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, bangsa dan negara kedepannya. Kadin satu tidak boleh satu, tidak boleh dua, setuju tidak?," tanya Bahlil.

Menjawab pertanyaan Bahlil itu, Arsjad dan Anin kompak menjawab setuju untuk menjadikan Kadin satu kepemimpinan.

"Setuju," jawab Kompak Arsjad dan Anin.

Pertemuan Arsjad dan Anindya tentunya mengejutkan publik. Sebab, baik Kadin kubu Arsjad maupun Anin, sama-sama bersikukuh bahwa keduanya merupakan ketua umum yang sah.

Berdasarkan informassi yang diterima SINDOnews, Arsjad Rasjid tetap menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Kemudian, dalam waktu dekat akan ada Munas Kadin yang tanggal pelaksanaannya menunggu pemerintah yang baru.

Jakarta -

Di tengah kehebohan saling klaim kursi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie dipertemukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Lokasi pertemuan dikabarkan berlangsung di Kantor Bakrie

Pertemuan keduanya dibagikan lewat rekaman video yang diterima detikcom. Terlihat Ketua Umum Kadin 2021 - 2026 Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie dirangkul oleh Bahlil.

"Hari ini hari Jumat saya menjadi juru (damai) untuk kami makan bareng," kata Bahlil dari video itu dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (27/9/2024).

Dalam kesempatan itu Bahlil juga melemparkan candaan jika dua orang tersebut adalah sahabat tapi keduanya adalah tukang goreng.

"Mereka dua ini sahabat sebenarnya, cuma tukang goreng. Tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, rakyat, bangsa dan negara," katanya.

Saat itu Bahlil juga menanyakan komitmen Arsjad dan Anin bahwa Kadin seharusnya tidak boleh ada dua organisasi Kadin, yang disambut positif oleh keduanya sembari meletakkan tangan secara bersamaan.

"Tos, Kadin satu nggak boleh dua, setuju nggak?" katanya.

"Setuju," sambung Arsjad dan Anin.

Sebelumnya diberitakan Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang digelar hari Sabtu (14/9/2024) lalu.

Munaslub ini menandai terulangnya dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia. Sebab, Arsjad Rasjid disebut baru akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tahun 2026 nanti.

(kil/kil)

Jakarta -

Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bertemu di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/9/2024).

Pertemuan ini terjadi di tengah heboh perebutan kursi ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Hal itu terlihat dari rekaman video yang diterima terlihat Ketua Umum Kadin 2021 - 2026 Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie dirangkul oleh Bahlil.

"Hari ini hari Jumat saya menjadi juru (damai) untuk kami makan bareng," kata Bahlil dari video itu dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (27/9/2024).

Dalam kesempatan itu Bahlil juga melemparkan candaan jika dua orang tersebut adalah sahabat tapi keduanya adalah tukang goreng.

"Mereka dua ini sahabat sebenarnya, cuma tukang goreng. Tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, rakyat, bangsa dan negara," katanya.

Saat itu Bahlil juga menanyakan komitmen Arsjad dan Anin bahwa Kadin seharusnya tidak boleh ada dua organisasi Kadin, yang disambut positif oleh keduanya sembari meletakkan tangan secara bersamaan.

"Tos, Kadin satu nggak boleh dua, setuju nggak?" katanya.

"Setuju," sambung Arsjad dan Anin.

Sebelumnya diberitakan Anindya Bakrie terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia lewat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang digelar hari Sabtu (14/9/2024) lalu.

Munaslub ini menandai terulangnya dualisme kepemimpinan Kadin Indonesia. Sebab, Arsjad Rasjid disebut baru akan mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tahun 2026 nanti.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arsjad Rasjid Cs akan mengambil langkah hukum yakni menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di internal Kadin Indonesia, memilih untuk 'lepas tangan'. Jokowi menilai, penyelesaian persoalan yang dialami harus dilakukan oleh Kadin sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

8 Ketua Umum Kadin Provinsi Lapor Polisi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Kadin Kembali Solid?

Anindya Bakrie meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Di sisi lain, meskipun akan menempuh jalur hukum, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memasuki babak baru. Arsjad Rasjid Cs akan mengambil langkah hukum yakni menuntut pembatalan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyampaikan, langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu yakni pimpinan Arsjad Rasjid berdasarkan hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Kubu Arsjad nantinya akan menggugat penangungjawab Munaslub 14 September 2024, steering committee atau komite pengarah, operating committee atau komite operasional, serta semua pihak yang secara aktif terlibat secara langsung dengan Munaslub.

Namun, Hamdan belum dapat membeberkan gugatan bakal dilayangkan ke Pengadilan Negeri mana mengingat ada banyak aspek yang masih harus dikaji oleh timnya.

Menurut Hamdan, hasil Munaslub telah melanggar Undang-undang (UU) No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dan melanggar pedoman organisasi sebagai aturan teknis.

Hamdan menuturkan, Munaslub pada 14 September 2024 tidak sah dan tidak mencapai kuorum lantaran tidak memenuhi 50%+1. Pihaknya juga mengungkap bahwa menurut AD/ART, Kadin Daerah harus menyampaikan surat peringatan dalam 2X30 hari sebelum Munaslub digelar. Ketika ditelusuri, Hamdan mengungkap bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang dimaksud.

“Dari hasil penelusuran dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan kepada pengurus,” ungkapnya.

Selain itu, untuk menentukan peserta anggota luar biasa (ALB) yang memiliki hak suara dalam Munaslub, Kadin daerah harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslub diadakan.

“Nah ini tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi atas kekisruhan yang terjadi di internal Kadin Indonesia, memilih untuk 'lepas tangan'. Jokowi menilai, penyelesaian persoalan yang dialami harus dilakukan oleh Kadin sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

8 Ketua Umum Kadin Provinsi Lapor Polisi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah mengajukan laporan ke polisi atas dugaan pencatutan nama atau pemalsuan surat terkait dengan kehadiran sejumlah Ketua Umum Kadin Provinsi di Munaslub.

Sebanyak delapan Ketua Umum Kadin Provinsi, yaitu Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara, pada Rabu (25/9/2024) telah melaporkan sejumlah oknum ke Mabes Polri atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia juga telah mengirimkan surat kepada 7 anggota pengurus, 13 Ketua Umum Kadin Provinsi, dan 24 ALB untuk meminta klarifikasi atas keterlibatan mereka dalam Munaslub.

“Terkait dengan pengiriman surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pengurus, Ketua Umum Kadin Provinsi, dan ALB, hal ini dilakukan dengan itikad baik agar ada penjelasan dari mereka yang bisa menjadi pertimbangan sebelum Dewan Pengurus memberikan sanksi organisasi,” tutur Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub Jakarta Anindya Bakrie tidak banyak berkomentar terkait kemungkinan langkah hukum dari pihak Arsjad Rasjid.

Anindya justru kembali menegaskan bahwa jabatan yang saat ini dipegang merupakan amanat dari Kadin Provinsi dan Asosiasi.

“Saya tidak komentar ke situ [langkah Arsjad], karena saya rasa amanah dari Kadin Provinsi dan Asosiasi adalah menjalankan Kadin menjadi mitra pemerintah dan juga bekerja sama dengan pengusaha dan perusahaan,” kata Anindya di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Kadin Kembali Solid?

Anindya Bakrie meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Di sisi lain, meskipun akan menempuh jalur hukum, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi ini bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ulang tahun ke-56 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diselimuti awan kelabu. Keharmonisan yang selama ini terjaga harus retak akibat perselisihan internal.

Puncaknya, konvensi anggota luar biasa menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan hasil Anindya Bakrie diklaim sebagai ketua umum baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Proses yang berlangsung sangat cepat yakni konvensi dilaksanakan hari Jumat (13/9/2024) dan dilanjutkan Munaslub keesokan harinya, Sabtu (14/9/2024) membuat kudu Arsjad hanya mampu menerbitkan surat yang menyatakan bahwa 21 pengurus Kadin daerah menyatakan penolakan.

Beruntung, kedua kubu - Anindya Bakrie dan Arsjad Arsjad - tetap menggunakan kepala dingin untuk menjaga iklim usaha Tanah Air tetap kondusif.

Syahdan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik. Meskipun belakangan, Kepala Negara memutuskan untuk tidak turut campur.

Polemik yang diprediksi menjadi bola panas di akhir masa jabatan sang Presiden, harus diselesaikan secara damai oleh Kadin sendiri.

Rayakan HUT di Kantor Darurat

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid memperingati HUT ke-56 Kadin Indonesia di kantor darurat, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Momen tersebut dibagikan Arsjad melalui platform Instagram resminya @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

“Hari ini tepat tanggal 24 September ada yang ulang tahun loh, namanya Kadin Indonesia,” ujar Arsjad, Selasa (24/9/2024).

Arsjad menyampaikan, ulang tahun Kadin kali ini digelar di kantor darurat, alih-alih di di Menara Kadin Indonesia yang berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Hari ini saya berada di kantor yang namanya kantor darurat untuk sementara seperti saya katakan kita ini harus agile. Jadi kita tetap bekerja di mana pun kita berada,” tutur Arsjad.

Lantaran tak diizinkan masuk, Arsjad sempat berinisiatif untuk menyewa tambahan kantor di lantai 3 gedung yang sama.

“Karena statusnya tidak jelas, kita pindahkan semua aset ke lantai 3 dengan sewa kantor yang jelas. Itu hak kita dan harusnya tidak ada yang bisa melarang kita untuk masuk ke Kantor Kadin tersebut,” tutur Arsjad dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Hanya Ada Satu Kadin

Meskipun demikian, Arsjad tetap bersyukur karena bisa merayakan HUT ke-56 Kadin bersama dengan kaum lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, di bilangan Jakata Timur. Dia pun mengaku terharu atas doa dan harapan dari banyak orang di hari lahir Kadin ini.

"Saya terharu ternyata banyak doa dan harapan dari setiap lapisan masyarakat. Dari pelaku UMKM, buruh, hingga pengusaha besar agar Kadin Indonesia dapat terus berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Arsjad mengakui bahwa saat ini kondisi Kadin Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa Kadin tengah bekerja keras untuk menjaga muruah organisasi, salah satunya dengan jalur hukum.

Meskipun demikian, Arsjad tetap mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama, mengesampingkan ego dan mencari solusi sesuai aturan yang berlaku.

"Ini bukan tentang saya, ini bukan tentang Arsjad, ini bukan tentang Anin, ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang bagaimana Kadin dapat berkolaborasi dan bersatu sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram @arsjadrasjid, Selasa (24/9/2024).

Perbesar

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (kiri) memberikan paparan didampingi Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi, Yukki Nugrahawan Hanafi saat konferensi pers menanggapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Jakarta, Minggu (15/9/2024). / Bisnis - Abdurachman

Arsjad pun menegaskan bahwa Kadin Indonesia hanya satu dan memiliki misi memajukan Indonesia yakni mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% serta Indonesia Emas 2045.

Setali tiga uang, Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki satu organisasi Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Tak hanya itu, Anin - sapaan akrab Anindya Bakrie - menegaskan bahwa Kadin Indonesia memiliki misi mulia yakni memajukan perekonomian Indonesia.

"Kita sepakat bahwa Kadin akan terus menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi artinya selalu bekerja sama untuk memikirkan kebaikan untuk ekonomi Indonesia," ujar Anindya.

Dualisme Kadin

Kadin Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, menegaskan penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin periode 2024 – 2029 tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, dia meminta agar Menkumham Supratman Andi Agtas tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub 2024.

Dia mengungkapkan pihaknya telah mengantongi bukti bahwa sebanyak 21 Kadin provinsi menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

“Di dokumen ini ada 21 pemimpin provinsi yang diwakili oleh ketua umum masing-masing yang menolak Munaslub,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengatakan Munaslub Kadin dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.

Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x30 hari.

Dia menyebut, kedua komponen tersebut tidak dipenuhi dalam pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 yang menunjuk Anindya sebagai Ketum Kadin terpilih.

Dengan demikian, Hamdan selaku Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bakal menempuh langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid.

“Tentu akan mengambil langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan. Sekarang ini kami siapkan dan kami kaji masalah detailnya dan kami tentukan dalam waktu akan datang,” pungkas Hamdan.

Perbesar

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 Anindya Bakrie (tengah) berbincang dengan Formatur kepengurusan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya (kanan) dan Ketua Umum Kadin Indonesia 2010-2015 Suryo Bambang Sulistyo di sela-sela perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-56 Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (24/9/2024) / Bisnis-Himawan L Nugraha

Di sisi lain, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub 2024.

Bambang yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga diklaim sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca saja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Munaslub hari ini juga disebut Bambang tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

JAKARTA - Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan optimistis Indonesia bisa segera menjadi negara maju . Pasalnya menurutnya, semua persyaratan untuk menjadi negara maju telah dikantongi.

Dalam kunjungannya ke kantor Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) di Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024), pria yang akrab disapa Zulhas tersebut mengatakan ada banyak negara yang menyebut bahwa ini tinggal menunggu waktu.

Ia pun menilai peluang ini semakin terbuka lebar, mengingat saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia terus merangkak naik, di mana Indonesia disebutnya akan serupa dengan Korea Selatan, China, dan negara maju lainnya.

"Ekonomi tumbuh di atas 5%, kebutuhan sehari-hari cenderung turun, dan menjelang 20 Oktober nanti, Rupiah menguat dari Rp16.600 menjadi Rp16.200. Saham-saham membiru. Bagus situasinya. Saya kira situasi ini menggembirakan," kata Zulhas.

"Semua negara yang saya kunjungi baik Barat maupun Timur mengatakan Indonesia itu soal waktu, sebentar lagi akan menyamai Korea Selatan, Tiongkok, dan lain-lain. Kita punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju, asal kita mau," imbuhnya.

Lebih lanjut Zulhas ,menyebut kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju adalah kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta. Ia pun

"Jadi kalau kita lihat situasinya, tahun depan lebih baik. Apalagi kalau peran Kadin optimal membantu pemerintah. Nanti Kadin bersama pemerintah sama-sama mencari peluang. Kalau saya lihat, optimis untuk hari ini dan esok," pungkasnya.