KENDARI, iNews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan atau memberhentikan sementara Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Andi Gunawan. Penonaktifan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan kasus guru honorerSupriyani.

Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriatna menjelaskan, penonaktifan sementara ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan transparan. Jabatan Kasi Pidum sementara waktu diserahkan kepada Bustanil, Kasi III Kejati Sultra yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh).

"Kami menarik Kasi Pidum ke Kejati Sultra untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus Supriyani. Selain itu, kami juga telah memeriksa tiga pegawai Kejari Konawe Selatan dan lima orang saksi eksternal, termasuk orang tua korban," ujar Anang dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Dia memastikan, Kejati Sultra berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas setiap pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan. "Kami akan transparan dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan," katanya.

Kasus Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, saat ini tengah menjadi sorotan publik. Supriani didakwa menganiaya siswa yang merupakan anak personel Polsek Baito. 

Sidang kasus ini telah memasuki tahap kelima dengan menghadirkan saksi ahli dari pihak terdakwa, yaitu mantan Kabareskrim Susno Duadji dan Indra Giri.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNews.id - Kasus yang menimpa, Supriyaniguru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Tuduhan penganiayaan terhadap anak polisi yang dialamatkan kepadanya telah memicu berbagai reaksi dan perdebatan di masyarakat.

Kasus ini bermula dari laporan orang tua siswa yang merupakan anggota polisi adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Supriyani. Sebagai bentuk pembelaan diri, Supriyani pun menepis tuduhan penganiayaan tersebut.

Sejak saat itu, kasus ini terus bergulir dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, pemerintah daerah hingga organisasi profesi guru. Bahkan, Supriyani sempat dipenjara meski kemudian dibebaskan setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Andoolo.

Masyarakat luas, terutama para guru dan pendidik merasa prihatin dengan nasib Supriyani. Mereka menilai kasus ini menyoroti kondisi kerja dan perlindungan hukum yang belum memadai bagi guru honorer.

Selain dukungan dari rekan seprofesi, Supriyani juga mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan.

Kasus ini masih terus berproses di pengadilan. Beberapa pihak telah memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang saling bertentangan.

Kredibilitas aparat penegak hukum diuji dalam kasus ini. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Kasus guru honorer Supriyani merupakan cerminan dari permasalahan yang lebih luas dalam masyarakat. Kasus ini bukan hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang keadilan, perlindungan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. 

Sidang lanjutan perkara guru honorer Supriyani dengan agenda pemeriksaan saksi dan korban di PN Andoolo pada Selasa (29/10/2024) memunculkan fakta baru. Keterangan tiga saksi anak dan korban saling bertentangan. 

Saksi merupakan murid kelas 1a SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Ketiga saksi anak, termasuk korban yang merupakan anak polisi berinisial D menyampaikan keterangan saling bertentangan, terutama terkait waktu kejadian. 

"Keterangan anak berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30 Wit, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10.00 Wit," kata Andri Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani.

Keterangan saling bertentangan juga disampaikan dalam persidangan terkait adegan pemukulan. Keterangan ini dinilai tidak sesuai dengan fakta.

"Tadi terungkap fakta katanya Dalfa dipukul dengan posisi berdiri, di depannya ada meja dan di belakangnya ada kursi. Jadi kalau dia berdiri tentu kursi itu menutupi pahanya. Tadi anak yang mengatakan dipukul dari atas tapi pelan, tapi kalau pakai gagang sapu kan miring kalau memang mengenai bagian tubuh pasti jejaknya miring," ucapnya.

Sidang lanjutan perkara ini akan dilaksanakan Senin (4/11/2024) dengan agenda menghadirkan saksi ahli. Dalam persidangan ini akan menghadirkan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji dan psikolog forensik Reza Indragiri.

Susno Duadji akan bersaksi sebagai ahli penyidikan. Sementara Reza indragiri sebagai ahli psikologi forensik.

Kritik Pedas Anggota DPR 

Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. 

Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorer Supriyani yang menjalani peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konawe Selatan 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," kata Rieke

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritik keputusan Bupati Konawe Selatan (Konsel) definitif Surunuddin Dangga yang memecat Camat Baito, Sudarsono Mangid. Pemecatan ini dilakukan lantaran camat kerap mendampingi guru honorerSupriyani yang sedang menjadi peradilan karena dituduh menganiaya anak polisi.

Dalam unggahan video di akun Instagram @riekediahp, anggota DPR empat periode ini mengungkapkan, alih-alih mendapat apresiasi dari atasan, Camat Baito malah dipecat Bupati Konsel tanggal 29 Oktober.

"Memangnya bisa kepala daerah main pecat camat seperti itu, ya tidak bisalah," ujarnya dikutip Rabu (31/10/2024).

Dia mengingatkan, menjelang pilkada maka kepala daerah harus menjalankan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Isinya pada Pasal 71 ayat (2) 'Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri.

Sanksi dalam perundang-udangan ini, Bupati Konawe Selatan yang bukan petahana (tidak ikut dalam pilkada) terancam sanksi yang diatur dalam ayat (6) Pasal 71 dan Pasal 190. Isinya 'pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah),"

"Penggantian pejabat 6 bulan sebelum pilkada dilarang kecuali mendapat persetujuan menteri. Pelanggar dipidana penjara 1 bulan dan paling lama 6 bulan," katanya.

Rieke membeberkan tiga alasan pemecatan Camat Baito oleh Bupati Konsel yakni pertama karena camat tidak pernah menyampaikan informasi kasus guru honorer Supriyani padahal sudah viral. Kedua ⁠Camat Baito tidak mampu menyelesaikan permasalahan kasus tersebut hingga ketika camat merasa diteror.

Menurutnya dengan tindakan pemecatan tersebut. Bupati Konsel terindikasi kuat telah melakukan tiga pelanggaran sekaligus. Pertama aspek kewenangan karena melampaui kewenangannya sebab pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri (mendagri). Kemudian aspek prosedural sebab sanksi tidak sesuai prosedur hukum dan terakhir aspek pidana karena keputusan pemecatannya memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 dan Pasal 190 UU Nomor 10 Tahun 2016

Selain itu, Rieke rekomendasi empat hal yakni mendukung Mendagri untuk memberikan sanski kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua mendesak pembatalan sanksi dan pemulihan seluruh hak-hak serta perlindungan hukum bagi Camat Baito sesuai peraturan perundang-undangan.

"Ketiga mendukung Komisi II DPR untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi peyalahgunaan kekuasaan Bupati Konawe Selatan dan keempat mendukung Komisi III DPR untuk menjalankan politik pengawasan dalam kasus justice for Supriyani," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot Camat Baito Sudarsono Mangidi dari jabatannya. Posisi Camat Baito kini dipimpin sementara oleh pejabat eselon II dalam hal ini Kasat Pol PP Konsel Ivan Ardiansyah.

Bupati beralasan penarikan ini agar proses hukum berjalan adil dan semua diperlakukan sama. Sebab selama ini camat kerap membantu dan mendampingi guru honorerSupriyani sehingga dianggap tidak netral.

"Camat dianggap pro ke salah satu. Ini kan sama-sama masyarakat Baito (keluarga korban dan terdakwa). Jadi terutama agar koordinasi berjalan baik," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Bupati Surunuddin menilai dalam kasus dugaan penganiayaan murid dengan terdakwa guru honorer Supriyani, Camat Sudarsono tidak berkoordinasi dengan pemerintah.

"Camat ini tidak pernah melapor kejadiannya padahal sudah viral di mana-mana. Saya malah hanya dengar informasi. Jadi kita tarik dulu agar warga desa aman," katanya.

Bukan tanpa alasan, Bupati menilai situasi atas kasus ini tidak sedang baik-baik saja. Salah satunya terkait penembakan orang tak dikenal (OTK) terhadap mobil dinas camat yang sedang dikemudikan kepala desa (kades).

"Sekarang kades saja merasa tidak aman. Jadi ini dua-duanya warga Baito, harus diperlakukan sama," katanya.

Menurutnya, langkah pencopotan ini diambil untuk menciptakan keadilan dan menyelesaikan masalah antara guru honorer Supriyani yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap murid SDN 4 Baito. Dalam kasus ini terdakwa dilaporkan karena diduga menganiaya anak polisi, Aipda Wibowo Hasyim.

Pencopotan ini juga dilakukan karena Camat Baito dinilai kurang kooperatif dalam menyampaikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pimpinan. Selain itu diduga tidak netral dalam menangani kasus yang melibatkan kedua warganya.

Diketahui Camat Baito sebelum dicopot memberikan pendampingan terhadap Supriyani. Mulai dari penangguhan penahanan di Lapas Perempuan hingga persidangan di PN Andoolo, Konawe Selatan.

Selain itu camat juga memfasilitasi Supriyani tinggal di rumah jabatannya. Hingga terjadi teror penembakan oleh OTK ke mobil dinas camat yang biasa digunakan untuk mengantar jemput Supriyani.

Editor: Donald Karouw

Konawe Selatan: Mobil dinas camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi guru honorer Supriyani selama menjalani proses hukum, diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi.

Tak ada korban dalam kejadian ini, namun peristiwa ini diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi.

Mobil dinas Camat Baito Sudarsono tertembak orang tak dikenal sepulang sidang kedua Supriyani, di depan SD Negeri 3 Baito, Kecamatan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, 28 Oktober 2024 pukul 14.30.

Saat ditembak mobil minibus berplat merah bernopol DT 1069 H ini dikemudian Kasi Pemerintahan Kecamatan Baito sekaligus Pj Kades Ahuangguluri, Herwan Melangga saat hendak menuju kantor kecamatan.

Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Kejadian ini dianggap sebagai teror terhadap Supriyani.

Mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, mulai sejak keluar dari Lapas Perempuan Kendari hingga mengantar ke pengadilan untuk menjalani sidang.

Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan untuk mengantisipasi keselamatan sejak keluar dari Lapas Perempuan Kendari, Supriyani difasilitasi untuk tinggal di rumah jabatan Camat Baito. Metro TV/Abdul Halim Ahmad


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyayangkan penetapan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa kelas 1 SD, M.

Cucun mendorong agar kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice(RJ) atau keadilan restoratif.

“Kita sayangkan adanya perkara hukum yang menimpa salah satu guru honorer, Ibu Supriyani. Seharusnya permasalahan ini sejak awal bisa diselesaikan lewat jalur damai,” kata Cucun dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Supriyani ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Konawe Selatan pada Rabu (3/7/2024).

Meskipun awalnya sempat ditahan, hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo memutuskan untuk menangguhkan penahanan Supriyani dengan pertimbangan bahwa ia memiliki anak kecil dan harus menjalankan tugasnya sebagai guru.

Cucun menilai keputusan hakim tersebut sudah tepat.

“Kita bersyukur dengan keputusan penangguhan penahanan ini. Dalam proses peradilan, asas kemanusiaan juga harus jadi perhatian,” tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II itu.

Cucun berharap hakim mempertimbangkan pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan kasus ini.

“Terdapat berbagai pedoman hukum yang memungkinkan kasus Ibu guru Supriyani bisa diselesaikan dengan pendekatan RJ. Kita harapkan hakim bisa arif untuk mempertimbangkan dilakukannya RJ pada kasus ini,” ujarnya.

Pimpinan DPR yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat (Kesra) itu juga mendorong pengadilan untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini.

"Kita tidak ingin ada orang yang tidak bersalah jadi dirugikan karena adanya kesalahpahaman,” tegasnya.

Cucun menekankan bahwa penerapan restorative justice oleh hakim atau pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Menurutnya, keadilan restoratif dapat tercapai jika korban memaafkan pelaku tindak pidana dan keduanya berdamai.

Cucun mengatakan, tidak semua masalah harus diselesaikan lewat pidana. Ia menekankan kasus hukum ringan sbbaiknya diupayakan melalui jalur perdamaian.

"Sebab keadilan hakiki bukan hanya tentang hitam dan putih. Keadilan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menempatkan segala sesuatu pada porsi yang tepat,” imbuh Cucun.

Sebelumnya, Supriyani ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menganiaya murid SD kelas 1 yang merupakan anak seorang polisi.

Ia dituduh melakukan penganiayaan menggunakan sapu ijuk berdasarkan laporan dari istri Aipda HW, yaitu N, ke Kepolisian Sektor (Polsek) Baito pada Jumat, 26 April 2024.

KENDARI, investor.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya permintaan “uang damai” kepada guru honorer bernama Supriyani. Sebelumnya, viral di media sosial soal dugaan permintaan uang Rp 50 juta menimpa oknum guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan permintaan uang yang beredar di berbagai media dengan besaran Rp 50 juta untuk mendamaikan kasus tersebut tidak benar atau hoaks.

"Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Konawe Selatan dalam rilisnya," ucap Iis Kristian seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).

Menurut Iis Kristian, pihak penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan guru honorer Supriyani dan siswa SD berinisial MC tersebut menetapkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka guru honorer tersebut.

"Ini adalah sebagai rasa empati Polri khususnya penyidik yang menangani perkara ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, Polda Sultra bersama dengan Polres Konawe Selatan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedural serta sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang ada.

"Sesuai dengan undang-undang khusus kaum rentan. Dalam hal ini anak sebagai korban termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi ruang keadilan serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa terlapor adalah sebagai tenaga pengajar," paparnya.

Iis Kristian lanjut menerangkan, pihaknya terus membuka diri terkait dengan informasi penanganan kasus tersebut sebagai wujud transparansi dan komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan.

Sebelumnya, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, bernama Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid kelas 1 atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito pada 25 April 2024.

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga menempuh upaya mediasi bersama dengan pemerintah setempat. Namun, jalan damai tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian meningkatkan status ke penyidikan, serta melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan atau P21.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KONAWE SELATAN, iNews.id - Nasib memilukan dialami Supriyani guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dia dipenjara dengan tuduhan menganiaya murid kelas I SD yang merupakan anak polisi.

Setelah sempat ditahan selama sepekan di Lapas Kelas III Kendari, Supriyani dibebaskan karena mendapat penangguhan penahanan. Kendati demikian proses hukum tetap berjalan dan dia akan menjalani persidangan pada Kamis (24/10/2024) besok.

Kasus ini viral di media sosial karena banyaknya kejanggalan. Bahkan terdapat sejumlah perbedaan keterangan dari pihak polisi maupun sekolah termasuk pelapor serta terlapor.

Berikut ini sejumlah fakta yang telah dirangkum iNews dari kasus Supriyani, guru honorer yang dipenjara dengan tuduhan menganiaya anak polisi di Konawe Selatan. 

Kapolres Konawe Selatan AKBP Febry Sam menjelaskan, kronologi dugaan kasus penganiayaan anak bermula saat polisi menerima laporan dari orang tua korban pada akhir April 2024. Pelapor yakni orang tua murid korban dugaan penganiayaan, Aipda Wibowo Hasyim yang bertugas sebagai Kanit Intel Polsek Baito.

Kapolres mengatakan, peristiwa dalam kasus ini terjadi pada April 2024. Polisi menerima laporan dari orang tua korban atas dugaan penganiayaan anak yang dilakukan guru honorer bernama Supriyani.

Berawal saat pelapor melihat luka di paha bagian belakang anaknya. Luka itu diduga akibat dipukul gurunya yakni Supriyani  menggunakan gagang sapu ijuk. Luka tersebut kemudian divisum di Puskesmas Baito dan menjadi barang bukti dugaan penganiayaan.

Dalam penanganan perkara, penyidik juga telah memeriksa tujuh saksi termasuk dua rekan korban murid kelas 1 SDN 4 Baito. 

“Berdasarkan hasil visum dari Puskesmas Baito, korban mengalami luka di bagian paha belakang setelah diduga dipukul dengan batang sapu ijuk oleh Supriyani. Kami juga telah memeriksa tujuh orang saksi, termasuk dua rekan korban yang juga merupakan siswa kelas 1 SD,” katanya, Senin (21/10/2024).

Sementara terlapor yang dituduh telah melakukan penganiayaan membantah hal tersebut. Supriyani mengungkap tidak pernah menganiaya anak dari pelapor.

Dari hasil mediasi, penyidik Polsek Baito menyarankan agar pelapor meminta maaf agar kasus cepat selesai secara kekeluargaan. Supriyani ditemani kepala sekolah lalu mendatangi orang tua murid dan meminta maaf. Belakangan disebutkan, permintaan maaf ini diartikan sebagai terlapor mengakui perbuatannya lalu masuk ke ranah hukum dengan dibuat laporan polisi (LP).

Supriyani yang mengajar kelas 1 SDN 4 Barito ditahan atas tuduhan penganiayaan terhadap salah satu siswanya. Penahanan ini terjadi setelah dia tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan anggota polisi yang berdinas di Polsek Baito.

Sebagai bentuk protes atas penahanan tersebut, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Konawe Selatan melakukan aksi mogok mengajar. 

Mereka mendesak Kejari Konawe Selatan untuk menangguhkan penahanan terhadap Supriyani yang mereka anggap sebagai korban kriminalisasi.

Polres Konawe Selatan telah melakukan beberapa kali mediasi dalam kasus ini namun kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan damai.

Salah satu isu dalam mediasi ini terkait uang damai sebesar Rp50 juta. Supriyani membenarkan ada permintaan tersebut yang disampaikan lewat kepala desa saat mediasi.

Keterangan ini sama dengan penyampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sultra Abdul Halim Momo. Dia mengaku telah bertemu dengan Supriyani yang kasusnya sempat dimediasi kepala desa.

Dari mediasi tersebut bahkan kades siap bersaksi terkait adanya permintaan uang Rp50 juta.

"Dalam kesaksiannya kades siap mendamaikan persoalan ini dengan harapan dua hal. Dia (Supriyani) harus membayar Rp50 juta dan kedua mundur sebagai guru dengan bersurat kepada kepala dinas," ujar Abdul Halim.

Sementara Aipda Wibowo Hasyim selaku pelapor yang memenjarakan Supriyani menyebut anaknya sebagai korban penganiayaan sehingga menempuh proses hukum.

"Dari awal sudah ada upaya mediasi, tapi yang bersangkutan menolak dan tidak mengakui. Kami bersepakat dengan istri mencari keadilan, yang kami laporkan terkait penganiayaan," ujarnya.

Kemudian terkait Rp50 juta, Aipda Wibobo membantah meminta uang tersebut.

"Kalau terkait uang tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi, tersangka dan kepsek datang mengakui perbuatannya dan minta waktu," ucapnya.

Kuasa hukum Supriyani, Samsuddin mengatakan, kliennya dituduh menganiaya siswanya hingga mengalami luka di paha pada 24 April 2024. Namun pihaknya merasa keberatan dan menilai proses penahahan ini sangat janggal.

Samsudin meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restorative justice.

“Kami minta kepada Kejaksaan untuk restorative justice kasus Ibu Supriyani. Kami dan PGRI berjanji akan terus melakukan pengawalan hingga Ibu supriani bisa dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula,” katanya.

Samsuddin menyebut hal ini karena pertimbangan Supriyani yang kini sedang berjuang sebagai pegawai PPPK.

"Ibu Supriyani ini sedang mengurus PPPK, tentunya persoalan ini menjadi kendala dalam pengurusan administrasi. Kalau bisa dari Kejakasaan atau pengadilan hentikan kasus ini atau paling tidak RJ-kan," ucapnya.

Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sanaali menyebut pihak sekolah merasa keberatan dan menilai proses hukum terhadap Supriyani sangat janggal. Dia juga menyebut tidak terjadi apa-apa di sekolah saat terjadi peristiwa yang dituduhkan tersebut.

"Selama saya mengajar di sini dan menjadi kepala sekolah, Ibu Supriyani sangat disiplin dan rajin. Dia baru bicara saat diminta, jadi tidak ada kejadian itu," ucapnya.

Supriyani telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun di Konawe Selatan. Dipenjara usai dituduh menganiaya anak polisi.

Supriyani ditahan selama sepekan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari sebelum akhirnya mendapat penangguhan tahanan. Dia meneteskan air mata saat bisa menghirup udara bebas setelah mendapat penangguhan penahanan.

“Alhamdulillah. Saya bersyukur bisa pulang. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa saya dapatkan,” ucapnya dengan terisak di depan Lapas Kelas III Kendari, Selasa (22/10/2024).

Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak oknum polisi. Dia telah menjadi tersangka dan kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.

"Saya sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Saya tidak pernah melakukan hal itu (penganiayaan)," katanya.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Sosok Supriyani guru honorer yang dipenjara karena dituduh menganiaya anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra). Dia sempat ditahan selama sepekan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari.

Supriyani sudah belasan tahun menjadi guru honorer dan mengajar di SDN 4 Baito, Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dia meneteskan air mata saat akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah mendapat penangguhan penahanan.

“Alhamdulillah. Saya bersyukur bisa pulang. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa saya dapatkan,” ucapnya dengan terisak di depan Lapas Kelas III Kendari, Selasa (22/10/2024).

Supriyani ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak polisi. Dia menjadi tersangka dan kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.

"Saya sudah 16 tahun menjadi guru honorer. Saya tidak pernah melakukan hal itu (penganiayaan)," katanya.

Kuasa hukum Supriyani, Samdudin mengatakan, kliennya dituduh menganiaya siswanya hingga mengalami luka di paha pada 24 April 2024. Namun pihaknya merasa keberatan dan menilai proses penahahan ini sangat janggal.

Samsuddin meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restorative justice.

Baca Juga

Pengakuan Supriyani Guru Honorer SD Konawe Selatan usai Dipenjara Kasus Marahi Anak Polisi

“Kami minta ke kejaksaan untuk restorative justice kasus Ibu Supriyani. Kami dan PGRI berjanji akan terus melakukan pengawalan hingga Ibu supriani bisa dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula,” katanya.

Kepala Sekolah SDN 4 Baito Sanaali menyebut pihak sekolah merasa keberatan dan menilai proses hukum terhadap Supriyani sangat janggal. Dia juga menyebut tidak terjadi apa-apa di sekolah saat terjadi peristiwa yang dituduhkan tersebut.

"Selama saya mengajar di sini dan menjadi kepala sekolah, Ibu Supriyani sangat disiplin dan rajin. Dia baru bicara saat diminta, jadi tidak ada kejadian itu," ucapnya.

Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sultra Abdul Halim Momo mengutuk dugaan kriminalisasi maupun pemerasan yang dialami Supriyani, guru honorer di Desa Wonua Raya, Konawe Selatan.

"Saya sedih sebagai Ketua PGRI Sutra. Saya mengutuk keras dan jangan ada yang coba main-main. Kembalikan sesuai aturan hukum. Kalau guru salah silakan. Tapi kalau ada kriminalisas dia tidak bersama dan dipaksa minta maaf, mohon maaf. Jadi dia disuruh penyidik minta maaf dan permintaan maaf itu dianggap dia mengakui kesalahan," ujar Abdul Halim Momo dalam video viral dikutip Rabu (23/10/2024).

Menurutnya Supriyani merupakan guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun. Sampai saat ini, namanya tidak pernah cacat dan tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan kepada murid.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya kriminalisasi terhadap Supriyani guru honorer di Konawe Selatan yang dipenjara atas kasus dugaan penganiayaan. Korban penganiayaan yakni murid kelas I SDN 4 Baito yang merupakan anak polisi.

"Secara fakta, pembuktian materiel kasus ini sudah terpenuhi. Saya yakinkan tidak ada kriminalisasi dan rekayasa di kasus ini," ujar Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, Rabu (23/10/2024).

Dia menegaskan, Polda Sultra berjanji akan membuka kasus ini dengan transparan sebagai upaya memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

"Kasus ini tidak ada unsur politik, murni permasalahan hukum," katanya.

Selain itu, Polda Sultra telah mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan.

Supriyani diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu murid yang merupakan anak angota Polsek Baito berinisial Apida MCD.

"Dari hasil penyelidikan awal tidak ditemukan indikasi kriminalisasi, namun kami tetap akan menelusuri lebih lanjut kasus ini merespons informasi yang beredar di masyarakat," ucapnya.

Baca Juga

Penahanan Guru Honorer di Konawe Selatan Ditangguhkan Kasus Marahi Anak Polisi

Selain dugaan pelanggaran prosedur, penanganan kasus ini juga disertai kabar adanya permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan anggota Polri kepada tersangka.

Menurutnya, tim internal Polda Sultra akan memperdalam penyelidikan, termasuk terkait dugaan barang bukti berupa sapu ijuk bukan diambil penyidik Polsek Baito, melainkan oleh orang tua korban langsung dari sekolah.

Polda Sultra disebutnya berkomitmen mengawal kasus ini secara transparan dan akan memastikan hasil kerja tim internal yang telah dibentuk dapat segera diketahui dalam waktu dekat.

"Kami minta masyarakat cooling down melihat hal ini sebagai proses hukum yang kita tangani," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Kapolres Konawe Selatan AKBP Febry Sam membeberkan duduk perkara dugaan kasus penganiayaananak polisi hingga menyeret guru honorer bernama Supriyani ke dalam penjara. Kasus ini viral di media sosial bahkan PGRI Sultra sampai mogok mengajar karena menilai ada kesan kriminaliasi terhadap guru honorer tersebut.

Kapolres mengatakan, peristiwa dalam kasus ini terjadi pada April 2024. Polisi menerima laporan dari orang tua korban atas dugaan penganiayaan anak yang dilakukan guru honorer bernama Supriyani.

Dari hasil visum Puskmesmas Baito, korban mengalami luka di paha bagian belakang yang diduga akibat dipukul guru tersebut menggunakan gagang sapu ijuk.

Dalam penanganan perkara, penyidik telah memeriksa tujuh saksi termasuk dua rekan korban murid kelas 1 SDN 4 Baito. 

Selama lima bulan proses hukum, Polres Konawe Selatan telah melakukan beberapa kali mediasi, namun kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan damai.

"Dalam lima bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi dilakukan dan melibatkan banyak pihak. Baik dari pelaku, suaminya, orang tua korban, kepala desa hingga kepala sekolah," ujar Febry Sam, Senin (21/10/2024).

Kapolres menyebut tidak ada kriminalisasi terhadap kasus Supriyani karena status orang tua korban sebagai anggota polisi.

"Jadi tidak ada pemaksaan. Rekan-rekan dari penyidik melakukan penyidikan berdasarkan fakta yang ada," katanya.

Menurutnya, Kapolsek sudah mediasi pelaku dan orang tua korban. Kalau sejak awal mediasi guru tersebut meminta maaf kepada orang tua korban, kasus tersebut sudah lama selesai.

"Jadi tidak ada perintah atau paksaan dari pihak Polsek atau orang tua korban kepada tersangka untuk meminta maaf," ucapnya.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka tidak mengaku memukul korban namun hanya menegur. Supriyani lalu memilih untuk minta maaf kepada orang tua murid karena tidak menginginkan kasus ini berlarut-larut.

Permintaan maaf ini disampaikan Supriyani didampingi Kepala SDN 4 Baito di rumah murid tersebut. Namun ternyata permintaan maaf ini dijadikan sebagai dasar orang tua murid apabila Supriyani mengakui perbuatannya.

Orang tua korban yang bertugas di Polsek Baito lalu melaporkan Supriyani ke Polsek Baito tempat ia bertugas sebagai Kanit Intel.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdul Halim Momo mengutuk dugaan kriminalisasi maupun pemerasan yang dialami Supriyani, guru honorer di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dia dihukum penjara dengan tuduhan menganiaya murid berinisial D (6) yang merupakan anak polisi.

"Saya sedih sebagai Ketua PGRI Sutra. Saya mengutuk keras dan jangan ada yang coba main-main. Kembalikan sesuai aturan hukum. Kalau guru salah silakan. Tapi kalau ada kriminalisas dia tidak bersalah dan dipaksa minta maaf, mohon maaf. Jadi dia disuruh penyidik minta maaf dan permintaan maaf itu dianggap dia mengakui kesalahan," ujar Abdul Halim Momo dalam video viral dikutip Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, Supriyani merupakan guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun. Sampai saat ini, namanya tidak pernah cacat dan tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan kepada murid.

Halim mengaku telah bertemu dengan Supriyani dengan dimediasi kepala desa. Dari mediasi tersebut bahkan kades siap bersaksi.

"Dalam kesaksiannya kades siap mendamaikan persoalan ini dengan harapan dua hal. Dia (Supriyani) harus membayar Rp50 juta dan kedua mundur sebagai guru dengan bersurat kepada kepala dinas," katanya.

Baca Juga

Kasus Guru Honorer Dipenjara usai Dituduh Aniaya Siswa, Diminta Uang Damai Rp50 Juta

Dia menyebut ada ruang sampai kasus ini masuk ke kejakasaan karena kesaksian dua anak. Ternyata hasil penelusuran, dua anak ini tetangga dari oknum polisi tersebut.

"Orang tua anak yang bersaksi ini kerja sama Pak Polisi itu. Tapi kesaksian itu juga baku tabrak (tidak berkesesuaian) sehingga saya menilai ada permainan," ucapnya.

Halim juga menyoroti hasil visum dari kasus dugaan penganiayaan. Dia menyebut dari hasil visum bekas merah pada tubuh korban akibat benturan benda tajam.

"Jadi sudah diakui anak itu jatuh di sawah, namun seakan ada kesan kriminalisasi dan kesan pemerasan," katanya.

Sementara itu, Aipda Wibowo Hasyim yang memenjarakan Supriyani menyebut anaknya sebagai korban penganiayaan sehingga menempuh proses hukum.

"Dari awal sudah ada upaya mediasi, tapi yang bersangkutan menolak dan tidak mengakui. Kami bersepakat dengan istri mencari keadilan, yang kami laporkan terkait penganiayaan," ujarnya.

Kemudian terkait Rp50 juta, Aipda Wibobo membantah meminta uang tersebut.

"Kalau terkait uang tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi, tersangka dan kepsek datang mengakui perbuatannya dan minta waktu," ucapnya.

Sebelumnya, seorang guru honorer di konawe selatan terpaksa mendekam di penjara setelah dituduh menganiaya murid. Kasus yang telah dilimpahkan polisi ke Kejari Konawe Selatan ini memicu aksi mogok mengajar para guru oleh PGRI Konawe Selatan. Mereka menilai penahanan guru sebagai bentuk kriminalisasi.

Guru tersebut bernama Supriyani, honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Dia terpaksa harus mendekam di penjara atas tuduhan penganiayaan terhadap salah satu siswanya. Penahanan ini terjadi setelah dia tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan anggota Polsek Baito.

Editor: Donald Karouw