JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka sejumlah sektor kredit/pembiayaan/asuransi untuk masuk dalam kategori berkelanjutan. Hal tersebut tertuang dalam dokumen consultative paper Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 yang dirilis OJK, baru-baru ini.

TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target net-zero emission (NZE) Indonesia.

Adapun dalam TKBI versi 2, OJK memperluas sejumlah objek kredit/pembiayaan konsumtif, dan asuransi untuk masuk dalam kategori berkelanjutan:

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Asuransi Rumah/Hunian

Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB)

Asuransi Kendaraan Bermotor

Kredit untuk PLTS Atap

Sejumlah objek kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif itu melengkapi ‘Lampiran 8’ dalam TKBI sebelumnya yang isinya berupa contoh teknis dan prasyarat kredit berkelanjutan untuk sektor pembangkit tenaga listrik, pertambangan dan penggalian untuk segmen korporasi dan UMKM.

Dalam TKBI terbaru nantinya, penilaian untuk aktivitas kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat dilakukan dari sisi “produk” yang dibeli oleh konsumen:

Jika produk memenuhi kriteria Tujuan Lingkungan (Environmental Objectives/EO) “Hijau” atau “Transisi”, maka produk dapat dikategorikan “Hijau” atau “Transisi”.

Sementara penilaian Essential Criteria (EC) untuk level entitas tidak dilakukan, karena kredit ditujukan untuk kegiatan individu atau non-individu untuk tujuan konsumtif.

Pendekatan ini berbeda dengan penilaian TKBI untuk use of proceeds produktif, karena penilaian EO dilakukan dari level aktivitas dan EC dari aktivitas dan entitas.

Identifikasi dan Klasifikasi

OJK menerangkan, dalam konteks global, taksonomi untuk keuangan berkelanjutan pada dasarnya dapat digunakan bagi pihak manapun yang berkepentingan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan aktivitas ekonomi berdasarkan dampaknya terhadap upaya keberlanjutan. Dengan demikian, penggunaan TKBI juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis use of proceeds konsumtif, termasuk kredit/pembiayaan konsumtif, asuransi untuk produk konsumtif, dan sejenisnya.

Berdasarkan data Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan I-2024, Kredit Bank Umum berdasarkan jenis penggunaannya didominasi oleh kredit produktif (72,66%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,18% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,48%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,34%.

Dengan porsi tersebut, kredit konsumtif dinilai dapat berperan dalam upaya keberlanjutan jika diarahkan untuk mendukung tujuan-tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan. Beberapa kontribusi kredit konsumtif terhadap upaya keberlanjutan:

1. Mendorong konsumsi berkelanjutan

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat digunakan untuk mendorong pembelian produk-produk yang lebih ramah lingkungan, seperti:

Kendaraan listrik (electric vehicle/EV): untuk membeli dan menjamin kendaraan rendah emisi yang dapat mengurangi polusi dan mendukung transisi ke energi bersih.

Pembiayaan rumah berkelanjutan: dapat digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembangunan Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) atau asuransi rumah terkait.

Produk ramah lingkungan: untuk pembelian produk rumah tangga yang hemat energi atau menggunakan teknologi hijau, seperti panel surya, peralatan rumah tangga efisiensi tinggi, dan sistem pemanas/pendingin berbasis energi terbarukan.

2. Inklusi keuangan dan memperkuat ekonomi lokal

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya yang dikelola dengan baik berkontribusi pada inklusivitas keuangan, yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta mendorong upaya berkelanjutan.

Kredit/pembiayaan konsumtif yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa lokal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Dengan meningkatkan konsumsi produk lokal, masyarakat membantu mengurangi jejak karbon yang terkait dengan transportasi barang dari luar daerah atau luar negeri.

3. Peningkatan literasi keuangan

Kredit/pembiayaan/asuransi konsumtif atau sejenisnya dapat menciptakan kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Seiring waktu, hal ini dapat mempengaruhi preferensi pasar dan mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada keberlanjutan dalam memproduksi barang dan jasa.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) telah menyalurkan kredit berkelanjutan senilai Rp56,4 triliun pada semester I/2024.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei menyebut bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 26% dari total pembiayaan yang disalurkan bank, sekaligus menjadi bentuk praktek bisnis yang sesuai dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola.

“Hal ini merupakan bukti komitmen CIMB Niaga untuk tidak sekadar mengejarprofit, namun juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan bumi untuk generasi mendatang,” katanya dalam konferensi pers di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Dia melanjutkan, perseroan juga mendukung transisi berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, sebagaimana cita-cita yang termaktub dalam Perjanjian Paris 2016 soal perubahan iklim danSustainable Development Goals(SDGs) yang dicanangkan pada level global.

Selain dari sisi pembiayaan dan produk lainnya, Fransisca menjelaskan bahwa prinsip keberlanjutan telah diterapkan pada operasional perseroan. Contohnya antara lain melalui digitalisasi, penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik, hingga menerapkanwaste management.

Pada awal bulan ini, pihaknya juga kembali menghelat The Cooler Earth (TCE) Sustainability Series 2024 sebagai salah satu perwujudan gaya hidup ramah lingkungan.

“Diharapkan rangkaian acara ini dapat menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk konsisten menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan,” tutupnya.

Berdasarkan catatanBisnis, CIMB Niaga membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik secara konsolidasi sebesar Rp3,41 triliun pada semester I/2024, tumbuh 5,38% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode sebelumnya Rp3,23 triliun.

Dari sisi intermediasi, BNGA telah menyalurkan kredit Rp158,99 triliun per Juni 2024, naik 3,89% yoy. Pembiayaan pun tumbuh pesat hingga 11,61% menjadi Rp58,08 triliun.

Alhasil, aset perseroan ikut terkerek menjadi Rp346,69 triliun dari sebelumnya Rp329,68 triliun. Kualitas aset pun terjaga dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross menyusut menjadi 2,15% dari 2,53%, sejalan dengan NPL nett berada yang berada pada level 0,79% dari 0,75%.

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menegaskan komitmen perusahaan untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan yang sesuai prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Hal itu tercermin dari penyaluran pembiayaan berkelanjutan yang hingga semester I-2024 mencapai Rp56,4 triliun, atau hampir 26% dari total pembiayaan bank.

Dukungan pada transisi yang berkelanjutan menuju ekonomi rendah karbon, Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) itu juga diwujudkan dengan penyelenggaraan The Cooler Earth (TCE) Sustainability Series 2024 di Graha CIMB Niaga dan Energy Building Jakarta, Rabu-Jumat, 2-4 Oktober 2024.

Kegiatan yang digelar dalam rangkaian Hari Ulang Tahun ke-69 CIMB Niaga ini merupakan kelanjutan dari TCE Sustainability Summit yang diinisiasi oleh CIMB Group sejak 2019. Tujuannya adalah untuk memobilisasi komitmen dan tindakan kolektif dalam membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan planet yang lebih layak huni.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan, acara ini merupakan respons dari dampak pemanasan global yang kian nyata. "CIMB Niaga sebagai bank yang berkomitmen dan aktif dalam mengimplementasikan sustainability, menyelenggarakan rangkaian acara ini sebagai inisiatif untuk mengajak masyarakat luas dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan," kata Fransiska dalam Media Gathering TCE Sustainability Series 2024, di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Pada tahun ini TCE Sustainability Series dirancang dalam format berbeda dan menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari Exhibition, Media Gathering, serta Experiential Learning dengan mengusung semangat #SekarangUntukMasaDepan.

Sebelumnya, sejak awal 2024 CIMB Niaga juga telah mengadakan TCE Sustainability Series di 17 kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Hal ini diharapkan dapat merangkul lebih banyak kalangan seperti media, nasabah, karyawan, pelajar, komunitas, dan masyarakat dalam mewujudkan bumi yang lestari.

Fransiska menjelaskan, sejatinya gaya hidup ramah lingkungan dapat diterapkan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal kecil seperti memakai tumbler untuk mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai, atau membawa tas saat berbelanja untuk menghindari pemakaian kantong plastik.

Di level perusahaan penerapan sustainability dapat diterapkan misalnya melalui digitalisasi, menggunakan solar panel sebagai sumber listrik, dan menerapkan waste management.

Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam menerapkan sustainability saat menjalankan aktivitas perbankan, CIMB Niaga juga menyediakan berbagai produk bertema sustainability, baik di segmen Consumer Banking maupun Business Banking. Di antaranya, Kartu Kredit Digital OCTO Card (kartu kredit tanpa kartu fisik), dan program One House One Tree yang mengalokasikan donasi 1 pohon setiap pembelian 1 unit rumah.

Adapun di segmen Business Banking, CIMB NIaga memiliki pembiayaan sustainability linked-loan (SLL) atau sustainable finance (SF) serta Giro Kartini, produk giro khusus bagi para pengusaha wanita.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat realisasi penyaluran kredit keberlanjutan dan hijau industri perbankan yang terus meningkat sejak 2019.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana tahun 2019 hanya Rp927 triliun dan 2023 menjadi Rp1.959 triliun.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada tahun 2019 hanya sebesar Rp927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun," ungkap Dian dalam jawaban tertulis RDKB OJK, Sabtu (14/9/2024).

Menurut Dian, hal tersebut dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting.

Selain itu, realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.

Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

OJK melihat tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

"OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholder," jelas Dian.

Oleh karena itu, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan total kredit atau pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan hingga 2023 mencapai Rp 1,95 triliun. Jumlah itu terus mengalami peningkatan dibandingkan 2019 yang senilai Rp 927 triliun.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1,18 triliun, 2021 sebesar Rp 1,40 triliun, 2022 sebesar Rp 1,57 triliun, dan pada 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1,95 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam pernyataan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di mana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

"Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Dian mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyaluran kredit pada segmen pembiayaan berkelanjutan adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

OJK mengaku akan terus melakukan update regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, praktik terbaik (best practice), atau tuntutan para pemangku kepentingan.

"Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," ucap Dian. (aid/das)

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan total kredit atau pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan hingga 2023 mencapai Rp1.959 triliun.

Baca juga: OJK: Program Pensiun Tambahan Tunggu PP Terkait

“Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada 2019 hanya sebesar Rp927 triliun, “ kata Dian dikutip dari Antara, Minggu, 15 September 2024.

Dian menuturkan, pada 2020 total kredit atau pembiayaan berkelanjutan naik menjadi Rp1.181 triliun, pada 2021 sebesar Rp1.409 triliun, pada 2022 sebesar Rp1.571 triliun.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” ujarnya.
Realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan.

Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

tantangan sinergi kebijakan

Lebih lanjut Dian mengatakan, tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyaluran kredit pada segmen keberlanjutan dan hijau adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

OJK juga akan terus melakukan update regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, praktik terbaik (best practice), atau tuntutan para pemangku kepentingan.

Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

(SAW)

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kredit dan pembiayaan (sustainable financing) berkelanjutan terus meningkat dari tahun ke tahun. Kendati demikian, OJK menyatakan bakal terus mengakomodasi regulasi yang diperlukan untuk terus mendorong realisasi kredit dan pembiayaan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan. Secara rinci, pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1.181 triliun, tahun 2021 sebesar Rp 1.409 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 1.571 triliun, dan pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1.959 triliun.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Dia bilang, realisasi penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), dimana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

Dian menerangkan, tantangan utama yang dihadapi adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM serta peningkatan kapasitas SDM di Bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang berkelanjutan.

“OJK juga akan terus melakukan update regulasi/kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional/best practice/tuntutan stakeholders,” urai Dian.

Oleh karena itu, kata dia, diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga perlu terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan. Langkah ini dibutuhkan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Bank DBS Indonesia mengumumkan penyaluran fasilitas trade financing senilai US$ 50 juta (sekitar Rp 810 miliar) kepada Permata Group. Dana tersebut akan digunakan secara khusus untuk memperkuat operasi penjualan biodiesel.

Melalui langkah tersebut DBS Indonesia terus membuktikan diri dalam rangka mempromosikan solusi berkelanjutan demi mendukung transisi energi di Indonesia. Inisiatif ini juga menekankan komitmen untuk mendukung transisi energi dan mengakselerasi praktik industri rendah karbon.

Corporate Banking Director DBS Indonesia, Kunardy Darma Lie mengungkapkan, biodiesel adalah salah satu fondasi dari strategi transisi energi Indonesia, yang secara signifikan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pihaknya pun bangga bahwa pendanaan DBS Indonesia memainkan peran penting tidak hanya dalam mendukung Permata Group, tetapi juga dalam memajukan agenda keberlanjutan Indonesia.

“Karena campuran wajib terus meningkat, tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang untuk mempertahankan pertumbuhan biodiesel. Sebagai penasihat yang dapat diandalkan dalam pembiayaan keberlanjutan, Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk membimbing klien dan mitra kami menuju investasi yang berpengaruh dan bertanggung jawab,” kata Kunardy dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Fasilitas trade financing yang disediakan oleh Bank DBS Indonesia akan memberdayakan Permata Group untuk memperluas produksi biodiesel di refinery yang bersertifikat sesuai dengan RSPO Supply Chain Certification Standard. Hal tersebut sejalan dengan mandat pencampuran biodiesel (mandatory biodiesel blending mandate) yang semakin meningkat dari pemerintah Indonesia, serta memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat keamanan energi di Indonesia.

Didirikan pada tahun 1984, Permata Group merupakan perusahaan minyak sawit terpadu dengan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan. Sebagai anggota RSPO sejak 2006, Permata Group telah membuat kemajuan berkelanjutan dalam perjalanan keberlanjutan termasuk menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) di seluruh rantai pasokan.

Dengan lini bisnis utama di seluruh rantai pasokan, Permata Group telah memperluas bisnis biodiesel mereka, sesuai dengan strategi transisi energi Indonesia. Finance Director Permata Group, Andrew Luhur menjelaskan, transisi ke biodiesel memainkan peran besar dalam perjalanan dekarbonisasi sektor energi.

“Kami berharap dengan meningkatkan produksi biodiesel kami yang didukung oleh fasilitas dari Bank DBS Indonesia, Permata Group dapat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan industri biofuel Indonesia untuk mencapai tujuan ambisius ini,” jelas Andrew.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News