Bisnis.com, JAKARTA — Krisis moneter atau krismon 1998 membawa malapetaka kepada konglomerasi Grup Salim.

Pasca-krisis mendera, kerajaan bisnis yang mulanya dirintisSudono Salimatau Liem Sioe Liong—bersama Sudwikatmono, sepupu Soeharto, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad atau yang belakangan dijuluki The Gang of Four—harus berhadapan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibentuk pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2021 oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini resmi keluar pada 6 April 2021.

Melalui keputusan itu, Satgas BLBI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Karena kehadiran satuan tugas ini bertujuan untuk menuntaskan skandal dan utang BLBI.

Kasus ini bermula dari pemberian dana talangan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) kepada puluhan bank nasional pada masa krisis moneter 1997-1998.

Namun banyak dari dana talangan tersebut tidak dikembalikan, menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Skandal ini menjadi salah satu masalah keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Untuk itu, Satgas BLBI memiliki tugas untuk mengejar aset-aset dari para obligor atau penerima dana BLBI yang belum memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana ke negara.

Latar Belakang Kasus BLBI

Kasus BLBI terjadi ketika Indonesia menghadapi krisis keuangan pada 1997-1998, di mana pemerintah melalui Bank Indonesia mengucurkan dana talangan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.

Total dana yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp 144,5 triliun kepada 48 bank. Dana ini digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari penutupan perbankan nasional secara massal.

Namun sebagian besar dana tidak dikembalikan oleh para obligor dan debitur. Banyak dari dana tersebut malah disalahgunakan oleh bank-bank penerima untuk kepentingan pribadi, spekulasi valas atau dialihkan ke luar negeri.

Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan banyak dari bank yang menerima BLBI tidak bisa atau tidak mau mengembalikan dana tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa sebagian besar dana tersebut tidak dikelola dengan benar.

Ada indikasi korupsi, penyelewenangan, dan penyalahgunaan dana yang melibatkan banyak pihak, termasuk para pemilik bank dan pejabat pemerintahan. Menurut laporan BPK, dari total Rp 144,5 triliun dana BLBI yang disalurkan, sekitar 108 triliun berpotensi tidak dapat dikembalikan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyebut total hak tagih kasus BLBI mencapai 110,45 triliun. Jumlah itu melebihi estimasi awal sebesar Rp 108 triliun.

Total hak tagih itu diketahui setelah ia melakukan penghitungan dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung.

"Tadi menghitung Rp 109 triliun lebih, hampir Rp 110 triliun. Jadi bukan hanya Rp 108 triliun," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Namun, jumlah tersebut belum menjadi angka yang pasti dan masih terus dihitung ulang. Karena tak seluruh aset dalam bentuk uang lantaran ada yang berupa sertifikat bangunan.

Belum Mencapai Hasil yang Memuaskan

Tugas utama Satgas BLBI adalah menelusuri, mengejar, dan memulihkan aset negara yang terkait dengan dana BLBI dari para obligor dan debitur yang belum melunasi kewajibannya.

Tim ini terdiri dari berbagai elemen lembaga pemerintah, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lainnya.

Sejak 2021, Satgas BLBI telah melakukan berbagai tindakan, seperti pemanggilan para obligor, penyitaan aset yang terlibat dalam kasus BLBI, serta proses lelang aset-aset tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut piutang atau hak tagih negara dari kasus BLBI mencapai Rp 110,4 triliun. Hal ini dia sampaikan usai pelantikan Kelompok Kerja dan Sekretariat Satgas BLBI pada Jumat (4/6/2021).

“Ini adalah hak tagih negara yang berasal dari krisis perbankan tahun 1997/1998. Pada saat itu negara melakukan bail out melalui Bank Indonesia yang sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya tersebut,” ujarnya.

Satgas BLBI terus bekerja untuk mengejar piutang negara, namun hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memuaskan, mengingat kompleksitas kasus dan banyaknya aset yang tersebar di berbagai tempat.

Hingga 5 September 2024, Satgas BLBI baru mengumpulkan Rp 38,88 triliun. Dana ini terdiri dari penerimana negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara Rp 1,84 triliun, sita atau penyerahan barang jaminan Rp 18,13 triliun.

Kemudian penguasaan aset properti Rp 9,21 triliun, penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah Rp 5,93 triliun, dan penyertaan modal negara atau PMN nontunai senilai Rp 3,77 triliun.

Capaian tersebut masih jauh dari target hak tagih negara sebesar Rp 110,45 triliun. Dengan angka tersebut, hak tagih negara yang masih tersisa dan harus dikumpulkan Satgas BLBI adalah sebesar Rp 71,65 triliun.

Bakal Diganti Pada Masa Pemerintahan Prabowo

Dalam perkembangannya, pemerintahan Prabowo Subianto ingin membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI sebagai pengganti Satgas BLBI. Hal ini sejalan dengan masa tugas Satgas BLBI yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyempaikan rencana pembentukan komite khusus itu dalam dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/9).

Untuk selanjutnya, pemerintahan baru bakal mengusulkan pembentukan komite tetap untuk menagih hak negara dari kasus BLBI. Rencana pembentukan komite ini masih dalam tahap pembicaraan.

“Ini lebih kepada bentuknya. Karena tagihan negara tetap ada. Makanya kami usulkan dibentuk suatu komite tetap,” kata Rionald.

Pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran Rp 10,25 miliar pada 2025 untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Kemudian untuk upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan bepergian ke luar negeri.

Anggaran juga dialokasikan untuk meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai kewajiban besar dan terafiliasi, seperti bantuan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Kemenkeu juga berencana akan menggelar pelatihan peningkatan kemampuan pelacakan aset para obligor dengan menggandeng pemerintah Amerika Serikat (AS).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya deflasi dalam empat bulan beruntun sejak Mei hingga Agustus 2024. Deflasi pada Mei 2024 tercatat 0,03% secara bulanan dan semakin dalam pada Juni menjadi 0,08%.

Deflasi pun semakin parah pada Juli 2024 yang mencapai 0,18%. Deflasi pun terus berlanjut pada Agustus 2024 namun kembali ke level 0,03% sama seperti bulan Mei.

Secara umum, deflasi adalah penurunan laju inflasi dalam waktu tertentu. Pada kondisi ini, harga barang dan jasa secara bersamaan mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan fenomena deflasi beruntun bukan pertama kali dialami Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi saat krisis ekonomi pada 1999 dan pada 2000 saat pandemi Covid-19.

“Setelah krisis finansial Asia, pada tahun 1999 Indonesia mengalami deflasi tujuh bulan berturut-turut selama Maret-September. Ini sebagai akibat dari depresiasi nilai tukar dan penurunan harga barang beberapa jenis barang,” kata Pudji.

Tak hanya itu, periode deflasi lain juga terjadi saat krisis finansial global pada Desember 2008 hingga Januari 2009. Saat itu, deflasi terjadi karena penurunan harga minyak dunia dan permintaan domestik yang melemah.

Deflasi juga terjadi saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19 pada 2020. Kala itu, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut pada Juli-September 2020.

Pudji menyebut empat kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian dari kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi, serta kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan.

“Dengan empat kelompok ini, mengindikasikan bahwa penurunan daya beli pada tahun 2020,” ujar Pudji.

Sementara pada tahun ini, Pudji menyebut fenomena deflasi beruntun karena dipengaruhi sisi penawaran. Deflasi tersebut disebabkan oleh penurunan harga pangan seperti produk tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

“Biaya produksinya turun sehingga harga di tingkat konsumen juga ikut turun. Hal ini seiring adanya panen raya sehingga pasokan berlimpah sehingga harganya juga ikut turun,” kata Pudji.

Deflasi Beruntun Karena Pelemahan Daya Beli

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut deflasi yang terjadi pada empat bulan beruntun disebabkan oleh pelemahan daya beli. Huda menyebutnya sebagai efek domino dari pelemahan daya beli terutama, karena berkurangnya kelas menengah dan penurunan PMI manufaktur Indonesia.

“Bisa dibilang (deflasi 2024) hampir serupa dengan apa yang dialami pada 2008 dan 2009 kemudian saat pandemi mengalami deflasi. Tapi ini berbeda,” kata Huda.

Menurut Huda, deflasi pada tahun 2008-2009 dipengaruhi oleh faktor krisis global. Kemudian deflasi pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh pelemahan daya beli pada saat pandemi Covid-19.

Sementara pada tahun ini, kondisi deflasi justru sedikit berbeda dengan catatan histori sebelumnya. Saat ini, masyarakat dihadapkan beberapa kebijakan yang menekan daya beli dan tabungan masyarakat juga ikut terkuras.

“Waktu 2022, pemerintah seharusnya menjaga daya beli karena masih dalam masa pemulihan ekonomi, tapi ada kenaikan harga pertalite," kata dia.

Bahkan saat masa pemulihan, pemerintah justru mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Kemudian pemerintah kembali berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Huda menilai, kebijakan tersebut membuat masyarakat makin waspada terhadap kenaikan pajak dan inflasi pada 2025. Hal ini menyebabkan permintaan barang dan jasa di masyarakat menurun terutama dari kelas menengah.

“Ini sangat berbahaya, kalau lihat data Bank Dunia, ada penurunan kelas menengah sehingga mereka rentan jatuh miskin," kata Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut saling berkaitan. Dimulai dengan pelemahan daya beli sehingga memicu deflasi selama empat bulan beruntun karena konsumsi makanan, minuman dan tembakau turun.

KOMPAS.com - Penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah besarnya utang luar negeri yang bersamaan dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dollar AS.

Mengutip Investopedia, dalam krisis moneter, harga aset mengalami penurunan tajam karena inflasi, bisnis dan konsumen rumah tangga tidak mampu membayar utang mereka, dan lembaga keuangan mengalami kekurangan likuiditas.

Krisis moneter sering dikaitkan dengan kepanikan atau penarikan besar-besaran uang yang disimpan bank, di mana investor menjual aset atau menarik uang dari rekening tabungan karena mereka takut nilai aset tersebut akan turun jika tetap disimpan di lembaga keuangan seperti perbankan.

SHUTTERSTOCK/INDZ Salah satu penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah fundamental ekonomi Indonesia yang tidak kuat. Kedua penyebab krisis moneter 1998 yakni banyak pengusaha swasta yang kala itu memiliki utang luar negeri yang jatuh tempo.

Penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, penyebab krisis moneter 1998 adalah kala itu pemerintah, BUMN, dan banyak perusahaan swasta memiliki utang luar negeri yang jatuh tempo.

Di saat bersamaan, nilai tukar rupiah anjlok sangat signifikan. Akibatnya, banyak perusahaan kesulitan membayar utangnya karena pelaku usaha di Indonesia mendapatkan penghasilan dari rupiah, sementara utang harus dibayar dalam bentuk dollar AS.

Secara umum, penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah kombinasi dari beberapa faktor ekonomi dan politik yang saling memperkuat, namun beberapa penyebab utama yang paling signifikan adalah:

1. Utang luar negeri yang berlebihan

anyak perusahaan dan bank di Indonesia pada saat itu memiliki utang dalam dolar AS. Ketika krisis terjadi dan nilai rupiah anjlok, utang tersebut menjadi jauh lebih mahal dalam mata uang lokal, membuat banyak perusahaan kesulitan membayar utang mereka dan akhirnya bangkrut.

2. Spekulasi mata uang

Pada pertengahan 1997, terjadi serangan spekulatif terhadap mata uang di Asia Tenggara, termasuk rupiah. Para spekulan menjual rupiah secara besar-besaran dengan ekspektasi bahwa nilai tukarnya akan jatuh, dan hal ini mempercepat penurunan nilai mata uang.

3. Kelemahan fundamental ekonomi

Salah satu penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah negara ini mengalami defisit transaksi berjalan yang cukup besar, yang berarti negara tersebut mengimpor lebih banyak barang, jasa, dan modal daripada yang diekspornya. Ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Selain itu ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi asing, terutama investasi portofolio yang mudah berpindah. Ketika para investor mulai panik dan menarik investasinya, terjadi penurunan drastis pada cadangan devisa dan nilai tukar.

4. Ketidakstabilan politik

Penyebab krisis moneter 1998 adalah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Ketidakstabilan politik dan kekhawatiran tentang suksesi kepemimpinan di bawah Presiden Soeharto mengurangi kepercayaan investor.

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif juga memperburuk situasi.

Korupsi dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme): Maraknya korupsi dan praktik KKN dalam pemerintahan dan sektor bisnis menyebabkan inefisiensi ekonomi dan mengurangi kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

5. Krisis perbankan

Penyebab krisis moneter 1998 adalah krisis perbankan. Sebelum krisis, banyak bank di Indonesia memberikan kredit yang kurang hati-hati dan memiliki praktik manajemen risiko yang lemah.

Ketika krisis terjadi, banyak bank mengalami masalah likuiditas dan gagal memenuhi kewajiban mereka, yang semakin memperparah krisis moneter.

6. Krisis regional dan dampaknya

Salah satu penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah krisis moneter di Asia. Krisis dimulai di Thailand dengan runtuhnya mata uang Baht pada Juli 1997.

Krisis ini menyebar cepat ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia terkena dampaknya karena investor global mulai menarik modalnya dari seluruh kawasan, termasuk dari Indonesia.

Semua faktor ini saling berinteraksi, menyebabkan kehancuran nilai tukar rupiah, meningkatnya inflasi, kebangkrutan perusahaan, dan akhirnya krisis ekonomi yang meluas.

Krisis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu perubahan politik besar, termasuk jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto pada Mei 1998.

Dampak krisis moneter

Keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 krisis moneter sangatlah buruk. Nilai tukar rupiah anjlok sangat tajam dan inflasi melambung sangat tinggi.

Keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 krisis moneter antara lain:

Devaluasi rupiah: Rupiah mengalami penurunan drastis dari sekitar 2.500 per dolar AS menjadi lebih dari 17.000 per dolar AS pada puncak krisis.

Inflasi tinggi: Keadaan ekonomi Indonesia pada 1998 krisis moneter yaitu inflasi yang naik gila-gilaan. Tingkat inflasi melonjak, harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat tajam, dan banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.

Kebangkrutan dan pengangguran: Dampak krisis moneter adalah banyak perusahaan gulung tikar, menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, sektor perbankan juga runtuh, dengan banyak bank ditutup atau diambil alih oleh pemerintah.

Krisis sosial dan politik: Dampak krisis moneter menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, yang memicu demonstrasi besar-besaran. Akhirnya, pada Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah berkuasa selama 32 tahun, menandai berakhirnya era Orde Baru.