Bisnis com, JAKARTA - Lima orang Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah mengadukan kasus dugaan pencatutan nama yang diduga dilakukan oleh panitia musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) ke Bareskrim Polri.

Kuasa hukum dari lima Ketua Kadin Daerah atau Kadinda, Denny Kailimang menjelaskan alasan lima kliennya itu melaporkan panitia Munaslub itu lantaran merasa dicatut namanya saat gelaran Munaslub pada (14/9/2024) lalu. Hanya saja, dia masih enggan membeberkan lima Kadinda tersebut.

"Untuk mengajukan laporan tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Munaslub Kadin 14 September 2024. Jadi Ada beberapa Kadin Provinsi yang merasa tak pernah melakukan suatu permintaan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Munaslub," ujarnya di Bareskrim, Rabu (25/9/2024).

Dia menjelaskan sesuai aturan yang ada, Munaslub bisa terselenggara apabila ada permintaan akan dari setengah jumlah Kadin Provinsi. Hal tersebut, juga harus dibarengi dengan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk melaksanakan Munaslub.

Hanya saja, menurut Denny, ada beberapa Kadin Provinsi yang mengaku tidak pernah melaksanakan permintaan Munaslub. Meskipun begitu, Steering Committee yang mengaku sebagai panitia Munaslub tetap memberikan undangannya.

Oleh karenanya, undangan tersebut dinilai klien Denny tidak sah lantaran diduga tidak ada permintaan resmi dari mayoritas Kadin Provinsi.

"Ini yang jadi masalah, bahwa itu suatu masalah yang tidak pernah beberapa Kadin meminta untuk munaslub dan menegur Dewan Pengurus Kadin Indonesia," tambahnya.

Dalam kasus ini, Denny menyoroti sejumlah oknum yang diduga telah melakukan pencatutan nama, penyalahgunaan tanda tangan, daftar hadir, serta pemberian keterangan palsu dalam Munaslub tersebut.

Dengan demikian, dia menilai dalam peristiwa ini terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen yang dilakukan penyelenggara Munaslub.

"Ini yang kita laporkan bahwasanya ada keterangan-keterangan, atau daftar hadir, atau absen, memberikan keterangan di dalam Munaslub 14 bulan 9 itu kita anggap tidak benar," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam Munaslub yang digelar Sabtu (14/9/2024), nama Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin baru menggantikan Arsjad Rasjid. Hanya saja, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub itu telah melanggar aturan dan dinyatakan tidak sah.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO–Pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo menepis adanya dugaan pengancaman pembunuhan hingga pemukulan oleh Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo seperti yang dilaporkan Wawanto kepada pihak kepolisian.

"Jadi memang ada perbedaan pendapat. Kemudian sempat terjadi tensi tinggi pada peserta rapat. Kalau suara tinggi, emosi memang ada. Tapi Kalau pengancaman, kemudian pemukulan itu tidak ada. Saya juga ikut menenangkan Pak Rudy saat itu, agar kondusif lagi," kata Wakil Bidang Hukum, Perundang-Undangan, dan Advokasi DPC PDIP Kota Solo Suharsono ketika dihubungi awak media, Selasa (3/9/2024).

Pihaknya juga mengaku ada di lokasi kejadian ketika peristiwa itu terjadi. Ia mengatakan pihak DPC akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk pembelaan nantinya.

"Sebenarnya saya juga ada disitu. Cuma kami tidak ingin menanggapi apa yang dilakukan rekan kami, Wawanto. Itu hak dia selaku warga negara untuk menempuh jalur hukum. Cuma semisal nanti, keterangan atau laporan yang dia berikan tidak benar, tentu ada konsekuensi hukum juga," katanya.

"Jadi kita kumpulkan data peristiwa sebenarnya seperti apa. Kalau nanti prosesnya berlanjut, tentu data ini menjadi bahan pembelaan kami," katanya menambahkan.

Suharsono juga mengatakan kalau perbedaan pendapat di dalam organisasi adalah hal yang wajar. "Bahkan saat pembagian nomor urut Caleg itu lebih ngeri lagi. Kemudian setelah itu, kondisinya adem kembali," katanya.

Pihaknya juga mengatakan FX Rudy sudah mengetahui terkait pelaporan tersebut. Namun, ia mengaku belum mendapatkan arahan pasca adanya pelaporan.

"Pak Rudy sudah sering ya seperti ini, dilaporkan karena masalah hukum. Orangnya santai. tenang, tidak ada pengerahan massa. Kita beberapa kali mendampingi, menang. Kalau nanti pak Rudy ada arahan lagi, nanti kita update. Apakah nanti mediasi atau seperti apa menungu petunjuk beliau. Ini kita masih klarifikasi dulu kepada yang datang, mungkin dua tiga hari ini," katanya.

Baca juga, https://news.republika.co.id/berita/sj8dki377/kader-pdip-ini-laporkan-fx-rudy-ke-polisi-atas-dugaan-pengancaman

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO – Konflik internal terjadi di internal Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo. Seorang kader partai banteng moncong putih bernama Wawanto, melaporkan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo ke Polresta Solo karena dugaan ancaman pembunuhan.

Wawanto menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada 29 Agustus 2024 lalu ketika ada koordinasi terkait surat rekomendasi Pilkada Solo. Dalam forum tersebut, Wawanto mengaku sempat diancam dan mendapatkan tindak kekerasan.

"Dengan insiden yang terjadi tanggal 29 kemarin di Girli Corner saya sudah merasa diancam dan sudah ada tindakan untuk menyakiti diri saya. Bahkan sudah ada ancaman pembunuhan," katanya ketika ditemui di Mapolresta Solo, Selasa (3/9/2024).

Wawanto menceritakan, awalnya ada kader yang mengungkap kekecewaan dengan keluarnya rekomendasi Teguh Prakosa-Bambang Gage untuk Pilwalkot Solo. Ia juga sempat mengatakan bagaimana sikapnya usai pengumuman rekomendasi tersebut. Namun, ia menyebut FX Rudy menanggapinya dengan emosi.

"Kami sampaikan kepada beliau bahwa dengan turunnya rekomendasi, teman-teman menyatakan kecewa. Lalu menyatakan sikap masing-masing. Dan saya menyatakan tidak akan ikut tim pemenangan," katanya.

"Saya juga tidak tahu tiba-tiba (Rudy) naik pitam. Berdiri menyerang saya sambil nunjuk-nunjuk kepada saya, waktu itu saya masih tetap duduk 'tak pateni-tak pateni'(saya bunuh). Sudah mau mukul saya namun dilerai sama teman-teman. Begitu kuatnya Pak Rudy berontak lepas dari pegangan teman-teman itu. Lalu dia bilang kursi mau dikeprukkan ke saya namun kursi itu bisa disaut (diambil) sama Mucus," lanjut Wawanto.

Mengetahui kondisi tidak kondusif, ia pun memutuskan untuk keluar dari forum. Namun, ia mengaku setelah itu ada sejumlah orang yang menyerangnya. "Rheo itu sempat mukul saya dan masih bisa saya tangkis. Setelah itu kami digiring keluar oleh teman-teman," beber dia.

Wawanto menegaskan, Rudy dan putranya Dian, ia laporkan ke polisi atas kejadian tersebut dengan tuduhan ancaman pembunuhan. Namun demikian, ia tidak melampirkan bukti apapun saat membuat laporan.

"Tidak ada (bukti), tidak ada media tidak ada liputan apapun. Tapi saya yakin di sana ada CCTV-nya. Teman-teman yang datang sudah saya tulis semua termasuk Pak Purwono, Taufik," katanya.

Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa memberikan respons soal laporan Wawanto terhadap FX Rudyatmo ke polisi. Menurutnya, Wawanto tidak mengerti Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai. Ia juga menyayangkan tindakan salah satu kader PDIP itu.

"Ya sudah suruh lapor saja. Kecuali kowe mlecet kowe anu, ya terserah saja. Wes ngaku PDIP, wes menikmati dadi dewan dua periode muni-muni. Malu sebagai kader partai, malu. Kecuali kalau you belum pernah merasakan di PDIP. Jadi siapapun kader PDIP apalagi sudah menikmati, arep gugat arep opo ya silahkan saja," kata Teguh, Selasa (3/9/2024).

Menurut bakal calon wali kota Solo 2024-2029 itu, rekomendasi dari DPP PDIP tak perlu diperdebatkan lagi karena di ranah hak prerogatif Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan pada Kamis (29/8/2024) lalu adalah bentuk dari itikad baik Rudy.

"Sebetulnya SK rekomendasi tidak perlu didiskusikan. Itu keputusan mutlak. Saking apike Pak Ketua (FX Rudy) untuk menyampaikan pendapat. Tetapi kalau nadanya tinggi itu melawan rekomendasi. Dan itu tabu bagi siapapun yang ber-KTA PDIP, kalau tidak ngerti AD-ART keluar dari PDIP," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang warga negara Singapura membut laporan terkait dugaan keterlibatan Garena terkait penggunaan jet pribadi oleh anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Erika Gudono saat bepergian ke Amerika Serikat. Laporan ditujukan ke Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) alias KPK-nya Singapura.

Dalam beberapa hari terakhir, perusahaan game asal Singapura, Garena, memang tengah hangat diperbincangkan terlibat dalam penyediaan jet pribadi Gulfstream G650ER yang diduga dipakai oleh suami istri itu untuk bertandang ke Negeri Paman Sam.

Melalui cuitannya di platform X, warga negara Singapura bernama Septian Hartono membuat utas mengenai hal tersebut.

"Di tengah krisis konstitusional di tanah air di Indonesia, putra dan menantu Mulyono (Joko Widodo) sedang dalam perjalanan mewah ke AS menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama Garena, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura," tulis Septian.

Dalam cuitan selanjutnya, dia menyebut akun CPIB dan meminta untuk memeriksa dugaan tersebut.

"Hei, @CPIBsg, Anda mungkin ingin memeriksa apakah ini legal atau tidak?" demikian lanjutan utas tersebut.

Septian juga dikabarkan telah secara resmi melaporkan dugaan keterlibatan Garena dengan jet pribadi yang digunakan Kaaesang dan Erina, melalui formulir online CPIB.

Sebelumnya, taipan asal Singapura sekaligus pendiri Sea Limited, Gang Ye, diduga memfasilitasi jet pribadi untuk Kaesang dan Erina saat berpergian ke AS. Sea Limited sendiri merupakan induk dari perusahaan e-commerce Shopee dan gim populer Garena, seperti Free Fire (FF).

Dugaan tersebut berawal dari jendela pesawat yang diunggah Erina di Instagram pribadinya. Foto itu kemudian menjadi ‘bekal’ warganet untuk menelusuri moda transportasi yang digunakan anak dan menantu Presiden Jokowi, di saat masyarakat Indonesia melakukan aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada pada Kamis (22/8/2024).

Berdasarkan laman resmi Federal Aviation Administration (FAA), terungkap bahwa pemilik pesawat jet pribadi Gulfstream GLF6 G650ER adalah Garena Online Private Ltd. Menariknya, pesawat jet pribadi tersebut sering parkir dan berwara-wiri di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Solo.

Warganet kembali mengulik bahwa perusahaan pemilik jet pribadi yang ditumpangi Erina—Kaesang itu juga satu grup dengan perusahaan sponsor salah satu klub bola di Solo, yakni gim Free Fire yang sempat terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sosok yang kerap dikenal dengan pimpinan gerakan ‘NU Garis Lurus” KH Luthfi Basori angkat bicara menyikapi kisruh pelarangan jilbab Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024.

Sosok yang akrab disapa Amy Lutfhi ini pun mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Yudian, segera dicopot dari jabatannya. “Copot saja karena beliau sering buat gaduh,” tutur dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengingatkan perjuangan umat Islam di Indonesia memang belum tuntas, termasuk tujuan keberadaan Piagam Jakarta yang memuat Sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”

Sila yang konon dihapus itu, kata dia, mengakibatkan kepentingan umat Islam sering kali dikerdilkan. Paling mutakhir adalah larangan jilbab untuk Muslimah di Paskibraka Nasional 2024.

Padahal jilbab, menurut dia, adalah busana wajib Muslimah dan andai kata 7 kata Piagam Jakarta tidak dihapus, andai kata diformalisasikan tentu umat Islam dan kepentingannya terlindungi, termasuk soal jilbab.

“Kita sebagai umat Islam, yang di pesantren, sekolah formal, atau yang duduk di eksekutif dan DPR, semua tingkatan, agar suarakan formalisasi syarat, agar tidak ada pendeskreditan,” ujar dia.

Di lokasi terpisah, sebanyak 55 organisasi masyarakat (ormas) Islam bertemu di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk membicarakan polemik larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Semua ormas Islam yang hadir sepakat meminta presiden untuk memberhentikan Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP.

"Kita meminta presiden untuk mengevaluasi kinerja BPIP, minta (presiden) segera dicabut mandatnya kepada kepala BPIP, diberhentikan dan diganti," kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Muhammad Cholil Nafis kepada Republika di Kantor MUI Pusat, Kamis (15/8/2024)

Kiai Cholil...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat tengah mempertimbangkan upaya hukum atas pelarangan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Ketiadaan opsi pengenaan jilbab bagi Paskibraka diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 35 Tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPI Pusat Gousta Feriza saat mengadukan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Kamis (15/8/2024). "Sedang dikaji ke arah sana ya (pelaporan hukum)," kata Gousta kepada wartawan setelah pengaduan itu.

Gousta menyampaikan, aduan ke KPAI dilakukan sebagai tindak lanjut sikap PPI Pusat atas kesewenangan BPIP melarang jilbab bagi paskibraka. "Ini tindak lanjut dari konferensi pers kemarin," kata Gousta.

Gousta mengatakan, anggota Paskibraka sebagian masih berusia anak. Sehingga Gousta merasa pelaporan ke KPAI sudah tepat sesuai mandat lembaga tersebut.

"Kami terus kawal bahwa pelaksanaan Paskibra sesuai aturan dan kenapa kami konsultasi ke KPAI karena mengingat pesertanya masih usia anak menurut UU. Segala perlakuan terhadap mereka tidak bisa dilepaskan dari UU perlindungan anak," ujar Gousta.

Gousta juga menegaskan para paskibraka punya hak untuk mengenakan jilbab. Sebab hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kebebasan beragama. "Ada kewajiban negara untuk melindungi kebebasan anak dalam beragama," ujar Gousta.

Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan memandang adanya aspek pelanggaran hukum di balik pelarangan penggunaan jilbab. Chandra merujuk pada UUD 1945 yang memberikan jaminan, perlindungan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan agamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) dan (2).

"Berdasarkan prinsip Non Derogability yaitu negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun," kata Chandra kepada Republika, Kamis (15/8/2024).

Chandra menyebut berdasarkan Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM mengatur Hak Beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. "Ini termasuk untuk mengenakan jilbab sebagai syarat dalam Paskibra," ujar Chandra.

Chandra juga menegaskan pemakaian hijab bagi muslimah sepenuhnya merupakan hak asasi. Hak itu tidak bisa dilarang oleh siapapun. "Dengan demikian peraturan pelarangan penggunaan hijab adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum baik hukum Internasional maupun hukum Nasional," ujar Chandra.

Oleh karena itu, Chandra mendorong agar aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas hal tersebut. Sebab pelarangan yang termaktub dalam syarat dan/atau terdapat perintah membuka hijab adalah pelanggaran hukum.

"Pelarangan hijab adalah potret buruk toleransi, diskriminasi dan kebencian verbal yang ditampakkan secara terbuka. Toleransi hanya seolah jargon kosong dan tampak tidak berlaku jika berkaitan dengan Islam dan umat Islam," ujar Chandra.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.

REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Sejumlah kader dan pengurus DPC PKB Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat, melaporkan mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB Lukman Edy ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Pernyataan Lukam Edy dinilai sudah meresahkan.

"Hari ini kami melaporkan saudara Lukman Edy ke polisi karena ucapan dan keterangannya di media sudah meresahkan. Menyerang nama baik pengurus, nama baik PKB dan penyebaran berita bohong," kata Ketua DPC PKB Kabupaten Tulungagung Ahmad Syafi’i dikonfirmasi usai pelaporan di Mapolres Tulungagung, Jumat.

Pernyataan yang dinilai sesat dan bermuatan fitnah itu disampaikan Lukman Edy di hadapan awak media pada 31 Juli 2024 di Jakarta. Kala itu, Edy mengatakan pengelolaan keuangan di PKB tidak akuntabel dan tidak transparan.

Ucapan itu dianggap telah menyerang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta seluruh pengurus PKB se Indonesia.

Selain Tulungagung, laporan terhadap Lukman Edy juga dilakukan oleh pengurus PKB di daerah lain."Laporan ini merupakan inisiatif dari DPC PKB Tulungagung," katanya.

Syafi'i menegaskan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan, PKB berdasarkan aturan internal PKB.

"Selama ini PKB tidak pernah mengelola dana pilpres, pilleg maupun pilkada," katanya.

Terkait rumor adanya dinamika antara PKB dengan NU, Syafi'i menegaskan hubungan kedua lembaga tidak terpengaruh dengan gerakan pengaduan terhadap mantan sekjen PKB Lukman Edy.

Pasalnya, kata dia, yang dilaporkan bukanlah lembaga NU namun personal Lukman Edy. Meski diakui pernyataan Lukman Edy dilontarkan ke awak media setelah adanya panggilan dari PBNU.

Permasalahan ini dalam proses penyelesaian di internal PBNU dan PKB.

"Sudah, sudah. Ini adalah proses," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi III DPR pada Senin (29/7/2024) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan keluarga korban kasus penganiayaan dengan terpidana Gregorius Ronald Tannur. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sampai melontarkan umpatan setelah mendapati fakta kondisi jenazah Dini Sera Afrianti, sebagaimana dipaparkan saat rapat.

"Astagfirullahaladzim, ya Allah, biadab banget ini," kata Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat.

Umpatan tersebut dilontarkan setelah kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfarauq, memaparkan foto korban sebelum diautopsi yang memperlihatkan bekas lindasan ban mobil terdakwa di lengan korban.

"Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan autopsi," ujar Dimas seraya menampilkan foto terkait.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga mengeluarkan umpatan kegeraman atas fakta jalannya persidangan kasus penganiayaan berujung kematian yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban.

"Hakim brengsek," ucap Sahroni yang juga memimpin jalannya rapat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tannur karena korban dinilai meninggal dunia karena alkohol dan bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh putra anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nonaktif Edward Tannur tersebut.

“Sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir, sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian, ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut dada dan hati,” papar Dimas Yemahura menerangkan.

Sebelumnya, Dimas Yemahura menjelaskan hasil visum almarhum Dini Sera Afrianti yang dilakukan dokter spesialis forensik menyatakan kematian korban disebabkan pendarahan hebat akibat luka robek akibat benda tumpul. Luka robek majemuk didapati pada organ hati korban.

"Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi bapak, di dalam kronologi dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban, yang di situ memang melindas hampir separuh badan korban. Jadi, bila di sana dikatakan ada luka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada itu memang sudah benar," kata dia.

Pada Rabu (24/7/2024), majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI Edward Tannur, dari segala dakwaan dalam kasus penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Atas vonis PN Surabaya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi. "Dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat dari benda tumpul," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana kepada wartawan di Surabaya, Kamis pekan lalu.

Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti. "Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya itu, meski kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban. Namun, dalam permohonan kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas-bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menilai putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan. Putusan bebas itu juga meneguhkan prasangka bahwa hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah.

"Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya," kata anggota Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Komnas Perempuan mendukung jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan meminta Badan Pengawasan MA (Bawas MA) serta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kasus ini sebagai upaya pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban dan keluarga korban.

Tiasri Wiandani menyampaikan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian korban pada Selasa, 3 Oktober 2023, menunjukkan proses yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis luar biasa terhadap korban. Yaitu pemukulan sejak dari dalam ruangan, ke ruang parkir, penempatan korban di dalam bagasi, perekaman dengan pengejekan, pelindasan dengan mobil, dan menunda membawa korban ke rumah sakit.

"Rangkaian penganiayaan ini menunjukkan bahwa ragam kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai femisida, yaitu pembunuhan perempuan dengan alasan tertentu ataupun karena ia perempuan, dalam relasi kuasa timpang berbasis gender terhadap pelaku, dalam hal ini relasi antara korban dan pelaku yang adalah pacarnya," katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Nur Basuki Minarno pun menilai putusan vonis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti itu tidak berdasar hukum.

"Menurut pendapat saya, putusan pengadilan negeri pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan itu tidak berdasar hukum," kata Prof Basuki dihubungi di Surabaya, Kamis, pekan lalu.

Basuki menjelaskan maksud dari tidak berdasarkan hukum itu karena ada bukti-bukti dalam persidangan yang disuguhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah dikesampingkan majelis hakim. Salah satu bukti yang dikesampingkan adalah hasil visum et repertum oleh ahli yang mana sebelum memberikan keterangan ahli telah mengangkat sumpah dan terikat dengan sumpah.

"Kalau kemudian dikesampingkan seperti itu tanpa ada dasar yang kuat, tentu keliru dalam membuat putusan. Berarti salah dalam penerapan hukumnya," ujarnya.

Basuki menambahkan, merujuk pada surat dakwaan JPU, ada empat pasal yang menjadi dasar dakwaan. Yaitu, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP.

Yang perlu diketahui, dari ketiga pasal itu adalah, korbannya meninggal dunia, sedangkan kalau pasal 351 ayat 1 itu terkait dengan penganiayaan biasa.

"Lah, empat pasal itu kalau di dalam KUHP namanya delik materiil, yaitu yang dilarang adalah akibatnya. Oleh karena itu, dalam persidangan harus dibuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan matinya korban atau penganiayaan yang diderita oleh si korban. Harus ada hubungan langsung," ujarnya.

Soal bukti-bukti yang dikesampingkan majelis hakim PN Surabaya, juga disinggung oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rieke kemarin ikut mendampingi keluarga almarhumah Dini membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY).

Rieke menyebut perkara ini wajib ditindaklanjuti serius oleh KY. Pasalnya, Rieke mencurigai hakim malah mengabaikan bukti kamera pengawas.

"Ini putusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrem, tapi putusan Majelis Hakim terindikasi kuat juga ekstrem, mengandung kekerasan ekstrem dengan diduga mengabaikan bukti CCTV diduga mengabaikan visum," ucap pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri itu.

Rieke menegaskan, aduan ke KY penting supaya hakim mewujudkan keadilan bagi korban. Pasalnya, Rieke mengamati putusan hakim ini tak sesuai keadilan bagi korban.

"Penegakkan hukum ini yang utama adalah memenuhi rasa keadilan terutama rasa keadilan korban," ucap Rieke.

Selain itu, Rieke mendapati informasi bahwa KY sudah telah bergerak langsung atas putusan bebas Ronald. Langkah yang diambil KY ialah membentuk tim investigasi dan tim pengawas hakim.

"Laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat agar segera ada tindak lanjut," ujar Rieke.

Adapun Ujang, ayah kandung dari korban pembunuhan Dini Sera Afrianti tak terima dengan vonis tak bersalah terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Sebagai masyarakat biasa, kata Ujang, dirinya tak habis pikir dengan putusan majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan anak dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu.

Padahal, kata Ujang, atas kasus yang menghilangkan nyawa putrinya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menuntut Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. “Enggak masuk akal ini (putusan bebas) buat bapak. Apalagi orang-orang ini (hakim-hakim) pintar semua. Walaupun saya orang bodoh, ini (putusan bebas) tidak masuk akal. Sudah dituntut 12 tahun, tetapi dibebaskan (oleh hakim). Apa-apaan hakim begitu?,” kata Ujang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti keberatan atas vonis bebas hakim terhadap terdakwa perkara penganiayaan dan pembunuhan Dini, Gregorius Ronald Tannur. Mereka lantas melaporkan tiga majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menyidangkan perkara itu ke Komisi Yudisial (KY).

Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota Fraksi PKB DPR RI dari Edward Tannur yang baru saja divonis bebas oleh hakim PN. Ronald tak dihukum apapun walau sudah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga tewas.

"Kami melaporkan ke KY atas tiga hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas, semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY," kata Dimas Yemahura di kantor KY, Jakarta Pusat pada Senin (29/7/2024).

Dimas meminta supaya KY bisa mewujudkan keadilan dalam perkara tersebut. Dimas mengingatkan sudah seharusnya hakim menimbang matang tiap putusannya sesuai fakta yang ada.

"Kami berharap putusan dari KY itu mengubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana, dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran," ujarnya.

Dimas membawa sejumlah bukti dalam pelaporan tersebut. Di antaranya gambar yang menunjukkan pertimbangan hakim yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini tidak benar, dan surat dakwaan. Dimas optimistis alat bukti itu dapat menguatkan laporannya.

"Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu bahwa tidak ada niat dari tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim dari PN Surabaya untuk memutus bebas tersangka GRT," ucap Dimas.

Sedangkan ayah Dini, Ujang menaruh, harap bahwa KY bisa membantunya menemukan keadilan yang hilang dalam kasus itu. Dia mendorong agar KY dapat segera menindak laporan ini secara serius.

"Mohon kepada semuanya, mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudahan-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan jaksa, hakim dan semua penegak hukum adil," ujar Ujang.

Gregorius Ronald Tannur dibebaskan dari segala dakwaan dan dibebaskan dari tahanan. Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) Ahmad Muzakki dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wanda Hara yang bernama asli Irwansyah, seorang fashion stylist menghebohkan jagat maya karena ulahnya mengenakan cadar saat menghadiri pengajian pendakwah Ustaz Hanan Attaki.

Ulahnya itu menuai perdebatan, sehingga ada pihak yang menganggap itu sebagai penistaan agama dan dilaporkan ke Polri sebagai perkara hukum. Berikut ini adalah permintaan maaf Wanda Hara:

Assalamualaykum wr wb

Saya Wanda Hara dari hati yang paling dalam, mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini dalam kajian yang diselenggarakan Ustaz Hanan Attaki, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya, yang menyinggung banyak pihak kepada saya.

Saya menyadari ini adalah kesalahan saya, saya juga sudah berkomunikasi dengan ustaz Hanan Attaki, dan meminta maaf kepada beliau, dan seluruh panitia Ayah Amanah, dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang ikut terbawa dalam kejadian ini.

Terima kasih sudah mengingatkan saya,...kekurangan ilmu saya sehingga saya tidak berpikir panjang,

Kepada seluruh masyarakat indonesia, saya benar-benar minta maaf, saya sadar kejadian ini adalah teguran dari Allah subhanahu wa taala. Sekali lagi maafkan saya...dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, dan teman-teman saya, semoga menjadi manusia yang lebih baik, maafkan saya ya.

wassalamualaykum wr wb.

Lihat video berikutnya >>>

Laporan ke Bareskrim

Laporan itu diajukan oleh seorang pengacara bernama Mohammad Rizki Abdullah yang didampingi oleh salah satu anggota tim kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Wildan.

“Saya Mohammad yang mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan Muslim beserta tim hukum Muslim yang merasa sakit hati, merasa tersinggung atas kelakuan Saudara Irwansyah atau Wanda Harra yang diduga sudah melakukan tindak pidana penistaan agama Islam,” kata dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buntu hadir di acara pengajian Ustaz Hanan Attaki berbalut pakaian cadar, pengarah gaya (fashion stylist) Wanda Harra alias Irwansyah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama Islam.

Laporan itu diajukan oleh seorang pengacara bernama Mohammad Rizki Abdullah yang didampingi oleh salah satu anggota tim kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Wildan.

“Saya Mohammad yang mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan Muslim beserta tim hukum Muslim yang merasa sakit hati, merasa tersinggung atas kelakuan Saudara Irwansyah atau Wanda Harra yang diduga sudah melakukan tindak pidana penistaan agama Islam,” kata dia di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan dugaan penistaan agama yang dilakukan Wanda Harra adalah ketika pengarah gaya itu menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaki dengan memakai hijab dan cadar, lalu duduk di saf perempuan.

Menurutnya, perilaku tersebut telah menyalahi ketentuan agama karena seharusnya Wanda Harra duduk di saf laki-laki. “Dia sebagai lelaki sudah menyalahgunakan wewenangnya. Menurut kajian kami, itu sudah masuk ke delik pidana terkait dugaan beliau sudah melakukan penistaan agama,” ujarnya.

Meski Wanda Harra sudah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosialnya, menurutnya, permintaan maaf itu tidak menggugurkan aspek hukum yang harus diberlakukan. “Karena beliau sudah melakukan kesalahan dan sudah menyakiti umat Islam. Perlu ada sanksi sosial,” ucapnya.

Ia juga mengatakan laporannya tersebut bertujuan sebagai peringatan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Wanda Harra.

Wanda Harra disangkakan oleh Mohammad dengan Pasal 156 a KUHP tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Adapun barang bukti yang diajukan antara lain berasal dari media, potongan video dari media sosial, serta kesaksian dari saksi.

Laporan ini telah diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/247/VII/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 24 Juli 2024.