Jakarta -

PT Bank Mandiri Persero Tbk resmi menambahkan tujuh mata uang baru pada fitur transfer luar negeri meliputi Yen Jepang (JPY), Won Korea (KRW), Ringgit Malaysia (MYR), Franc Swiss (CHF), Dirham Uni Emirat Arab (AED), Dong Vietnam (VND), Peso Filipina (PHP) dalam memperluas layanan valuta asing (valas) melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Secara keseluruhan, nasabah dapat melakukan transfer ke luar negeri dalam 17 mata uang asing yang mencakup 180 negara, termasuk layanan pengiriman dolar Amerika ke seluruh dunia dengan layanan valas dari bank berlogo pita emas ini.

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto menjelaskan bahwa penambahan mata uang asing ini adalah langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang aktif dalam transaksi lintas negara.

"Kami sangat bangga dapat memperkenalkan lebih banyak mata uang asing untuk transfer valuta asing. Inovasi ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri menghadirkan Solusi Pasti Valuta Asing yang lengkap untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan finansial nasabah terutama dalam hal transaksi secara global," kata Aquarius dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Sejak diluncurkan pada kuartal I 2023, transaksi valas melalui Livin' by Mandiri terus mengalami peningkatan. Hingga akhir kuartal III 2024, volume transaksi valas di Livin' by Mandiri mencapai Rp 1,2 triliun dengan kenaikan sebesar 214% secara year on year (YoY). Rata-rata harian volume transaksi dari transfer valas remittance pada kuartal III 2024 mencapai Rp13,7 miliar, meningkat 62% dari rata-rata harian volume penjualan kuartal II 2024 yang sebesar Rp8,3 miliar.

Harapannya, lanjut Aquarius, dengan perluasan jangkauan mata uang asing untuk transaksi valas ini, Bank Mandiri dapat secara aktif mendukung nasabah menghadapi berbagai tantangan di pasar global serta memberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk memenuhi kebutuhan transaksi di seluruh dunia.

Sebagai tambahan informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021 hingga kuartal III 2024, pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus angka 27,6 juta pengguna, naik 32% secara yoy. Adapun, dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp2.940 triliun dengan frekuensi transaksi 2,7 miliar transaksi.

(kil/kil)

Jakarta -

Kehadiran Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Cabang) seperti AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kawasan yang sulit dijangkau oleh bank.

Melalui AgenBRILink masyarakat dapat menikmati berbagai layanan keuangan, seperti membuka rekening tabungan, melakukan setoran dan penarikan tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa tanpa perlu pergi ke kantor cabang bank.

Ilham Dwi Prasetyo menjadi salah satu AgenBRILink yang telah sukses menghadirkan layanan perbankan bagi warga Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ilham mengatakan awalnya tidak sengaja menemukan informasi tentang keagenan BRILink saat mencari ide bisnis yang direkomendasikan secara online.

"Awalnya saya mencari peluang usaha, dan menemukan info tentang keagenan BRILink di tahun 2022. Setelah mencari informasi lebih lanjut, saya memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya berhasil teregistrasi," ungkap Ilham dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Di awal bergabung menjadi Agen BRILink, Ilham menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal menarik pelanggan. Namun, berkat kegigihannya dalam mengenalkan layanan Agen BRILink kepada masyarakat, kini usaha ini semakin dikenal dan dipercaya sebagai "Bank Mini BRI" di wilayah tersebut.

"Keunikan dari AgenBRILink adalah kemampuannya dalam memberikan layanan perbankan lengkap sehingga bisa dianggap seperti Bank Mini BRI," kata Ilham.

Ilham mengaku mendapatkan banyak manfaat, termasuk pelatihan dan seminar yang dipelopori oleh BRI. "Selain penghasilan, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai produk-produk perbankan lainnya yang ada di BRI," tambahnya.

Sementara itu SEVP Ultra Mikro BRI M. Chandra Utama mengapresiasi keberhasilan AgenBRILink di Situbondo ini karena membantu transaksi perbankan masyarakat di sana.

"Keberadaan AgenBRILink seperti yang dikelola Ilham sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen BRI dalam mendukung perekonomian pedesaan serta memberdayakan ekonomi ultra mikro di seluruh Indonesia. Kami berharap kehadiran AgenBRILink dapat terus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif," ungkap Chandra.

Chandra mengungkapkan melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

(akn/ega)

Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan layanan keuangan bayar nanti atau buy now pay later (BNPL)kini menjadi alternatif pembiayaan di tengah melemahnya daya beli masyarakat, sehingga dapat menstimulasi tingkat konsumsi.

"Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut," ujar Nailul di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa terdapat tiga peran penting dari layanan pembiayaan tersebut, yakni mengatasi keterbatasan dana untuk masyarakat underbanked, membantu keuangan masyarakat dengan sistem dan cicilan yang fleksibel, serta memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan.

"Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," jelasnya.

Meskipun begitu, Nailul mengingatkan bahwa, sama seperti layanan keuangan lainnya, penggunaan paylater juga memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak.

Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, lanjutnya, tentunya terdapat potensi peningkatan non-performing financing (NPF). Meskipun demikian, ia menilai bahwa kini tingkat NPF paylater saat ini masih berada dalam batas aman di bawah 5 persen, yakni 2,6 persen per September 2024.

Ia pun menekankan pentingnya lembaga penyedia paylater untuk memprioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring untuk meminimalisir potensi peningkatan NPF.

"Saya juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari paylater,” ujarnya.

Sebagai salah satu penyedia paylater di Indonesia, SVP Marketing & Communications Kredivo Indina Andamari mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Salah satunya adalah menyelenggarakan kampanye edukasi keuangan untuk masyarakat bertajuk #AutoMikir, #AndaiAndaPandai, serta program literasi Generasi Djempolan.

Ia menuturkan bahwa pihaknya juga terus mengutamakan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF perseroan tetap berada dalam rentang rata-rata industri dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasis artificial intelligence (AI) serta evaluasi rutin skor kredit pengguna.

"Meski paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari paylater," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melakukan pengalihan pengelolaan layanan dan penyelenggaraan BisKita Trans Pakuan kepada pemerintah Kota Bogor.

BisKita Trans Pakuan merupakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di kawasan Bodebek. Layanan transportasi umum ini diresmikan pada 2 November 2021 lalu.

Pengalihan operasional tersebut ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ Solihin Purwantara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra pada Kamis (7/11) kemarin di Kemayoran, Jakarta.

"Kami sangat mengapresiasi atas dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan tentunya tidak dapat BPTJ hadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa," kata Solihin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Solihin menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum massal di perkotaan akan didorong oleh PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk itu ke depannya BPTJ juga berencana menyusun buku pedoman mengenai tata cara pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan integrasinya, serta perbedaan antara gratis dan berbayar agar pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam menyelenggarakan layanan BTS.

"Kami juga mengapresiasi langkah besar dari Pak Walikota dan Pak Kadishub untuk dapat menyediakan layanan angkutan umum massal di Kota Bogor secara mandiri, sehingga pada hari ini dapat terselenggara penandatanganan adendum PKS ini," lanjut Solihin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menyambut baik peralihan operasional ini. Namun menurutnya yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perpindahan atau transisi pengelolaan ini.

Karenanya ia juga sangat menyambut baik rencana penyusunan pedoman yang dapat dijadikan rujukan agar proses transfer dari pemerintah pusat ke daerah dapat berjalan dengan baik, bisa diterima dan dapat diimlementasikan oleh pemerintah daerah.

"Yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana menyediakan pembiayaan untuk subsidi angkutan. Karena saat ini subsidi yang di-state di Permendagri hanya untuk kemiskinan dan pendidikan. Sementara aturan tentang pengelolaan keuangan di APBD harus mengacu pada Permendagri. Sampai dengan saat ini kami masih coba menyesuaikan pos kebutuhan untuk subsidi di angkutan," terang Marse.

"Tidak mungkin Pemerintah pusat secara terus menerus mensubsidi daerah. Oleh karena itu kami akan mencoba konsep swastanisasi ke depannya, tapi skemanya harus diatur sehingga nantinya tidak memberatkan para investor. Harapannya program ini dapat berjalan kedepan, para investor dapat berkolaborasi tanpa ada campur tangan secara finansial dari pemerintah daerah namun rule-nya tetap dipantau," sambungnya lagi.

Sebagai informasi, layanan BisKita Trans Pakuan Bogor memiliki 4 koridor dengan jumlah armada sebanyak 49 unit. Layanan transportasi umum ini resmi berbayar sejak 20 Mei 2023 sebesar Rp 4.000 untuk umum dan telah diberlakukan tarif khusus bagi pelajar, lansia dan disabilitas sebesar Rp 2.000 sejak 18 September 2023.

Jumlah penumpang setiap koridor sejak berbayar atau September tahun 2023 sampai dengan September 2024 bertumbuh cukup baik. Untuk koridor 1, dari 69.920 menjadi 82.736 atau meningkat 18.33%. Koridor 2, dari 100.326 menjadi 127.590 atau meningkat 27.18. Koridor 5, dari 54.442 menjadi 63.436 atau meningkat 16.52%. Koridor 6, dari 20.068 menjadi 29.750 atau meningkat 48.25%.

Sedangkan untuk load factor (LF) per September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif. Koridor 1, LF nya mencapai 65,23%. Sedangkan Koridor 2, melebihi target atau 111,89%. Koridor 5 mencapai 49,67% dan Koridor 6 sebesar 23,65%.

(fdl/fdl)

Badung -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat agar tidak terlalu banyak membeli produk menggunakan layanan keuangan buy now pay later alias berutang. OJK menyebut bahaya pay later itu mulai dari risiko tidak dapat melamar kerja hingga ditolak pengajuan kredit rumah.

"Karena sudah tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), mau ajukan utang untuk kredit rumah beneran, sudah nggak bisa. Mau lamar kerjaan, nggak bisa," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi seusai menghadiri Konferensi OECD/INFE OJK di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/11/2024).

OJk mencatat porsi produk kredit buy now pay later perbankan sebesar 0,26 persen dan terus bertumbuh. Sementara itu, jumlah pengguna layanan buy now pay later di Indonesia hingga kini mencapai 20 juta orang.

Menurut Friderica, bahaya produk layanan transaksi dengan berutang itu dapat merambah anak muda karena dipasarkan lewat internet. Umumnya, dia berujar, layanan tersebut diakses tanpa pengawasan orang tua dengan pengetahuan tentang keuangan yang tidak mumpuni.

"Anak muda ini harus kita selamatkan. Harus belajar keuangan," kata Friderica.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memahami seluk beluk dan risiko layanan pay later itu. Pengguna layanan tersebut juga beragam, dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.

"Yang pendidikannya rendah, yang income-nya pas-pasan, mereka tidak paham. Masyarakat yang kelas atas saja juga belum tentu paham," kata Mirza.

Mirza menyebutkan modus layanan pay later itu ditawarkan perbankan dan perusahaan pembiayaan (multi finance) ke dalam penjualan sebuah produk. Untuk menarik konsumen, produk yang ditawarkan itu dapat dibayar dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Mirza, penawaran itu biasanya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban dan risiko konsumen pengguna layanan pay later. Walhasil, jika tak mengikuti aturan main pay later atau tak mampu membayar, nama konsumen akan tecatat dalam SLIK.

"Kami sudah keluarkan regulasi (ke perbankan dan multi finance). Harus dijelaskan dengan transparan. Jangan pakai tulisan yang kecil-kecil. Karena setiap pinjaman pasti ada bunganya dan pengembaliannya," imbuh Mirza.

Mirza mengimbau agar masyarakat mengedukasi diri dan mencari informasi sebelum membeli produk dengan layanan pay later. Ia menyebut sudah banyak multi finance ilegal yang diblokir lantaran terkait layanan pay later.

"Ribuan yang ilegal ini sudah ditutup, tapi muncul lagi. Karena server-nya di luar negeri," pungkasnya.

(iws/gsp)

JAKARTA - Dua perusahaan logistik , PT Lion Express dan Indah Logistik sepakat menjalin kerja sama. Penandatanganan ini dilakukan di Kantor Pusat Lion Parcel , Jakarta Barat, Jumat (1/9/2024).

Upaya kerja sama itu dihadiri secara langsung oleh Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dan Direktur Utama Indah Logistik Yuzon Erman. Ini menjadi awal mula bagi keduanya berkolaborasi sebagai katalis pertumbuhan industri.

?Ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan lewat berbagai pengembangan,? kata Chief Executive Officer Lion Parcel Farian Kirana dalam siaran persnya, Jumat (8/11/2024).

Dengan kolaborasi ini, keduanya mengusai hampir 100% daerah di Indonesia. Sebab penguatan infrastruktur dan jaringan akan membuat pelayanan kepada masyarakat makin luas.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Indah Logistik , Yuzon Erman menambahkan, kerja sama menjadi tonggak penting bagi keduanya. Sebab kesempatan besar bagi kami dalam memperluas cakupan dan kecepatan pengiriman ke seluruh penjuru Tanah Air.

?Dengan visi yang sama, kami yakin kerja sama strategis ini dapat turut mewujudkan perkembangan industri logistik yang lebih baik lagi,? tutupnya.

Jakarta -

Bank Mandiri menegaskan komitmen untuk menghadirkan inovasi layanan keuangan guna memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal kepada nasabah. Dalam upaya tersebut, Bank Mandiri memperkenalkan peningkatan layanan pada produk Bank Garansi (BG) dan Mandiri Call 14000, sebuah pusat layanan berbasis mesin penjawab yang tersedia 24 jam.

Sebagai informasi, Bank Garansi adalah salah satu produk penting yang memberikan jaminan dari bank kepada pihak penerima (beneficiary) jika pihak pemohon (applicant) tidak dapat memenuhi kewajibannya. Produk ini menjamin kelancaran transaksi bisnis dan kepercayaan mitra bisnis terhadap nasabah.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan layanan ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan verifikasi keaslian BG rupiah maupun valas serta mencegah risiko. Bukan tanpa sebab, Bank Mandiri merupakan salah satu bank dengan pangsa pasar BG terbesar di Indonesia dengan market share sebesar 34,6% per Agustus 2024 dari total industri perbankan.

"Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama Bank Mandiri, kami terus mendorong inovasi layanan yang responsif untuk menjawab kebutuhan transaksi serta menciptakan rasa aman kepada nasabah," terang Eka dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut Eka menjelaskan, seluruh BG yang diterbitkan oleh Bank Mandiri telah dapat diverifikasi langsung oleh nasabah. Caranya pun sangat mudah, hubungi 14000, pilih bahasa, lalu mengikuti instruksi suara dengan menekan angka 4 untuk layanan Bank Garansi, dan angka 1 untuk konfirmasi. Setelah memasukkan data seperti nomor Bank Garansi, nilai, dan tanggal berakhir, mesin penjawab akan memberikan informasi mengenai status pencatatan Bank Garansi dalam administrasi bank.

Konfirmasi Bank Garansi 14000 ini melengkapi pilihan konfirmasi Bank Garansi Bank Mandiri. Sebelumnya, Bank Mandiri telah meluncurkan aplikasi digital Kopra Mobile App yang mempermudah proses konfirmasi BG dengan melakukan pemindaian QR Code pada warkat.

Melalui inisiatif tersebut, lanjutnya, bank berkode emiten BMRI ini optimistis dapat terus menghadirkan nilai tambah dan kemudahan kepada nasabah.

"Inovasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat ekosistem keuangan yang aman," pungkasnya.

Untuk informasi lebih detail mengenai layanan verifikasi Bank Garansi dapat mengunjungi bmri.id/BG14000

(akn/ega)

Jakarta -

Penghentian sementara layanan InterActive QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Menanggapi hal ini, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapat haknya terkait hal tersebut.

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11). Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan media sosial.

Sebelumnya, Maman secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan. Sebab, mereka sudah dikenakan tarif MDR (Merchant Discount Rate) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya.

Maman menekankan sisi positif penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM sangatlah besar dalam transaksi jual beli. Namun, ia meminta agar pencairan dana tidak terlambat.

Ke depan, ia berharap jika ada kendala, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dapat dilakukan hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

"Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan," katanya.

Di kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober lalu, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant. Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

"Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia. Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

(akn/ega)

Jakarta (ANTARA) - Digitalisasi di Indonesia terus berkembang pesat, khususnya di sektor keuangan. Masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan dan produk keuangan atau melakukan aktivitas keuangan, hanya melalui telepon genggam atau smartphone.

Namun, sepertinya masyarakat kurang menyikapi perkembangan teknologi itu secara cerdas dan bijak. Mereka masih banyak yang mengakses layanan keuangan berupa pinjaman, investasi, dan pegadaian ilegal. Entah karena kebutuhan atau sekedar memenuhi life style atau gaya hidup.

Mengapa disebut layanan keuangan digital ilegal? Itu karena usaha tersebut tidak terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah membuka diri untuk diakses masyarakat tentang status suatu layanan keuangan.

Dampak nyata bagi yang mengikuti layanan ilegal itu, antara lain, kerugian finansial dan hilangnya kenyamanan karena teror penagih utang serta masalah sosial lainnya.

Beberapa waktu lalu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) kembali mengabarkan tentang temuan mereka.

Menurut Satgas, pada periode Agustus hingga September 2024, pihaknya menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Berkaitan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI tidak tinggal diam. Setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri atas 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.
Satgas PASTI berdasarkan data Desember 2023, beranggotakan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Informasi, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Lembaga, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Satgas PASTI juga memiliki perwakilan di daerah yang meliputi 31 tingkat provinsi, tujuh tingkat kota, dan tujuh tingkat kabupaten.

Salah satu sebab mengapa masyarakat masih terjebak dalam mengakses layanan sektor keuangan ilegal itu ditengarai karena masih rendahnya literasi keuangan masyarakat, khususnya literasi keuangan digital.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto beberapa waktu lalu mengatakan, peningkatan literasi keuangan digital mendorong masyarakat bijak melakukan aktivitas keuangan dan memahami risiko keuangan, sehingga tidak terjebak dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online.

“Karena sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan ini di media karena rendahnya literasi keuangan digital. Apakah itu penggunaan aplikasi judol. Banyak yang kena pinjol ilegal, misalnya, dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Kenapa ini terjadi? Karena literasi keuangan digital kita yang memang masih rendah dan perlu ditingkatkan,” katanya.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 65 persen dan 75 persen. Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) 2023 menunjukkan indeks literasi digital Indonesia baru mencapai 62 persen dan yang paling rendah dibandingkan negara ASEAN yang rata-rata mencapai 70 persen.

Patut dicermati pernyataan Djoko Kurnijanto ini. Menurut dia, di balik kemudahan yang ditawarkan dari kehadiran inovasi dan teknologi seperti kecerdasan artifisial, blockchain, kripto, machine learning, ada potensi risiko yang harus diketahui bersama, misalnya, penipuan.

Untuk itu, masyarakat perlu lebih meningkatkan pemahaman risiko dan bijak dalam mengelola keuangan agar tidak mengalami kerugian finansial akibat pinjol ilegal dan judi online.

Menurut OJK, layanan keuangan ilegal itu memiliki ciri-ciri seperti berikut: tidak memiliki legalitas; mengenakan bunga, denda dan biaya yang sangat tinggi; proses penagihan tidak beretika; akses data pribadi berlebihan; lokasi kantor tidak diketahui, bahkan sebagian dioperasikan dari luar negeri sehingga susah untuk diselesaikan jika tejadi kasus; dan sering menggunakan SMS spam untuk menawarkan produk.

Satgas PASTI mengingatkan kembali masyarakat selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial.

Satgas PASTI memang langsung bertindak jika menemukan layanan keuangan digital ilegal. Sosialisasi bahwa layanan ilegal tersebut bakal merugikan masyarakat juga gencar dilaksanakan, melalui peningkatan literasi sektor keuangan.

Mengapa sampai saat ini masih terjadi kasus serupa? Mungkin karena Satgas PASTI hanya memblokir akun layanan ilegal itu, tapi tidak pernah menindak langsung pemilik akun atau pemodalnya. Sanksi hukum kepada mereka jarang terdengar.

Oleh karena itu, saatnya Satgas PASTI bertindak lebih tegas.

Editor: Achmad Zaenal M

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Digitalisasi di Indonesia terus berkembang pesat, khususnya di sektor keuangan. Masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan dan produk keuangan atau melakukan aktivitas keuangan, hanya melalui telepon genggam atau smartphone.

Namun, sepertinya masyarakat kurang menyikapi perkembangan teknologi itu secara cerdas dan bijak. Mereka masih banyak yang mengakses layanan keuangan berupa pinjaman, investasi, dan pegadaian ilegal. Entah karena kebutuhan atau sekedar memenuhi life style atau gaya hidup.

Mengapa disebut layanan keuangan digital ilegal? Itu karena usaha tersebut tidak terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK telah membuka diri untuk diakses masyarakat tentang status suatu layanan keuangan.

Dampak nyata bagi yang mengikuti layanan ilegal itu, antara lain, kerugian finansial dan hilangnya kenyamanan karena teror penagih utang serta masalah sosial lainnya.

Beberapa waktu lalu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) kembali mengabarkan tentang temuan mereka.

Menurut Satgas, pada periode Agustus hingga September 2024, pihaknya menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Berkaitan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI tidak tinggal diam. Setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri atas 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk provinsi Jawa Barat telah mencapai 27.921 rumah tangga. Angka itu melebihi target awal sebesar 25.900 rumah tangga.

Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito mengatakan secara nasional program ini menyasar 150.000 rumah tangga tidak mampu di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan contact center 136," ujar Didit dikutip dari situs Gatrik Kementerian ESDM, Selasa (5/11/2024).

Program BPBL dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum mampu menyambung listrik karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik.

Didit menuturkan selain meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, program BPBL juga menerapkan kaidah keselamatan ketenagalistrikan. Badan usaha yang melakukan penyambungan listrik di rumah warga telah terakreditasi dan tenaga teknik yang melakukan pembangunan dan pemasangan telah tersertifikasi.

"Melalui program ini, kami berharap susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang," terang Didit.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon nyampaikan apresiasinya terhadap program BPBL di Tasikmalaya. Ia menjelaskan Program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah dan DPR untuk menjalankan peran negara di tengah masyarakat agar dapat menikmati akses listrik.

"Sambungan pasang baru ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kWh tersendiri," jelasnya.

Dony berharap Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan terus melanjutkan program BPBL dengan mempertimbangkan manfaatnya yang begitu besar bagi masyarakat, khususnya di Kota Tasikmalaya.

Kemudian, Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus menyampaikan pihaknya berkontribusi sebagai bentuk dukungan atas rencana Pemerintah dalam meningkat taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses listrik kepada masyarakat. Menurutnya program BPBL merupakansalah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik PLN ke seluruh Nusantara.

"PLN berkolaborasi dengan mitra melangkah bersama melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Kementerian ESDM," ujar Gordon.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Tasikmalaya, Dian Dana Wiarsa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pogram BPBL di Kota Tasikmalaya yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga dengan Program ini masyarakat dapat terbantu dan mendapatkan listrik dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kelistrikan," ujar Dian.

Penerima manfaat BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Mastini (40 tahun) menyampaikan rasa syukurnya. Selama kurang lebih 16 tahun sejak mendirikan rumah bersama suaminya, ia belum memiliki listrik sendiri dan harus berbagi sambungan listrik dengan tetangganya. Melalui bantuan listrik yang kini sudah mandiri, ia dapat gunakan untuk menyalakan mesin air, penerangan dan televisi.

"Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini, sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ujar Mastini.

(ada/ara)

Jakarta -

Bank Mandiri konsisten mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengandalkan transformasi digital. Melalui Wholesale Digital Super Platform Kopra, Bank Mandiri memberikan layanan perbankan komprehensif bagi seluruh segmen pelaku bisnis dari UKM hingga korporasi.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo meyakini kehadiran Kopra by Mandiri turut berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Sebab, Kopra by Mandiri berfokus pada tiga fungsi utama dengan standar global yakni Cash Management, Value Chain, dan Trade yang bisa diakses secara single access bagi pelaku bisnis.

Dengan keandalannya, Kopra by Mandiri telah digunakan lebih dari 200.000 pelaku bisnis dan berhasil mengelola 943 juta transaksi tumbuh 20% year on year (YoY) hingga kuartal III 2024. Sejalan dengan itu, nilai transaksi super platform ini menembus Rp 16.000 triliun atau tumbuh 15% YoY.

Berkat kinerja tersebut, Bank Mandiri berhasil mendapat dua pengakuan global. Bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai The Strongest Bank in Indonesia 2024 dari The Asian Banker. Selain itu, bank berlogo pita emas ini mendapatkan gelar sebagai Best Bank in Indonesia dari Global Finance.

"Dalam menentukan strategi bisnis, Bank Mandiri menerapkan konsep consumer oriented yang selalu berusaha mengikuti kebutuhan nasabah termasuk perkembangan tren serta teknologi. Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini dan tentunya hal ini pemantik semangat bagi Bank Mandiri untuk terus mempertahankan kinerja dan layanan yang terbaik untuk selalu berkontribusi pada ekonomi kerakyatan," tutur BD Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Dia mengatakan penghargaan dari Global finance ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir. Sedangkan apresiasi dari The Asian Banker berlandaskan survei yang dilakukan kepada pelaku industri perbankan di tanah air.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital. Ke depan, kata dia, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat.

"Pengakuan internasional ini sekaligus menjadi esensi kerja keras dan konsistensi seluruh Mandirian dalam komitmennya menyediakan layanan serta produk terbaik bagi nasabah dan masyarakat. Penghargaan ini juga menjadi pengakuan dan kepercayaan dari stakeholder kami bahwa Bank Mandiri menghadirkan solusi keuangan terlengkap dan terbaik di Indonesia," pungkasnya.

(anl/ega)