Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertimbangkan untuk mengkaji ulang rencana ekspor listrik energi hijau.

Pasalnya, ekspor energi hijau perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan nasional.

"Terkait ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di ESDM. Kami akan siapkan, kami akan memberikan, tapi saya akan mementingkan kepentingan nasional," kata Bahlil dalam Green Initiative Conference di Jakarta, Rabu (25/9).

Bahlil mengaku tidak mempermasalahkan ekspor listrik energi baru terbarukan ke luar negeri sebagai konsekuensi perdangan bebas.

Asalkan, kata Bahlil, harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, Indonesia pun perlu berhati-hati dalam mengelola ekspor listrik hijau tersebut.

"Saya tidak bisa membayangkan ketika nilai keunggulan komparatif EBT kita, energi baru terbarukan kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup. Orang [negara lain] membangun industrinya, setelah itu CO2 nya dikirim ke Indonesia. Mau jadi apa bangsa kita? Jangan senjata kita kasih kepada orang untuk orang menghajar kita," ungkap Bahlil.

Bahlil menggarisbawahi bahwa nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT nasional akan diberikan kepada negara lain dengan adanya ekspor listrik hijau di tengah kebutuhan dalam negeri yang belum tercukupi.

Catatan Kontan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap mengekspor listrik hijau ke Singapura mencapai 3 gigawatt (GW) sebesar US$ 30 miliar atau Rp 308 triliun.

Listrik hijau ini berasal dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau pada 2027 hingga 2035. Ekspor listrik hijau ini ditandai dengan kerja sama kedua negara dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Annoucement on Cross Border Electricity Interconnection dalam Indonesia International Sustainability Forum pada 5 September 2024.

"Kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura. Sekitar 2 gigawatt, mungkin bisa mencapai 3 gigawatt. Karena ada banyak potensi di sini,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, kerja sama antara Indonesia dan Singapura sebagai langkah maju yang signifikan dalam komitmen bersama untuk masa depan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga tengah mengembangkan industri panel surya yang bertujuan untuk ekspor listrik hijau dari Indonesia ke negara-negara terdekat seperti Singapura.

Otoritas Pasar Energi (Energy Market Authority/EMA) telah memberikan Izin Bersyarat kepada lima perusahaan yang bertanggung jawab untuk impor listrik rendah karbon sebesar 2 GW dari Indonesia ke Singapura yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Selain itu, EMA juga akan memberikan Persetujuan Bersyarat kepada dua proyek baru untuk mengimpor 1,4 GW listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura.

Impor listrik rendah karbon merupakan bagian dari upaya Singapura untuk mengurangi emisi karbon di sektor ketenagalistrikan, yang saat ini menyumbang sekitar 40% emisi karbon di negara tersebut.

Lima perusahaan di bawah ini, yang merupakan perusahaan pertama yang mendapatkan Lisensi Bersyarat, adalah:

Pacific Medco Solar Energy Pte Ltd, formed by PacificLight Renewables Pte Ltd, Medco Power Global Pte Ltd and Gallant Venture Ltd berkapasitas 0.6 GW

Adaro Solar International Pte Ltd., formed by PT Adaro Clean Energy Indonesia berkapasitas 0.4 GW

EDP Renewables APAC berkapasitas 0.4 GW

Vanda RE Pte Ltd, formed by Gurin Energy Pte Ltd and Gentari International Renewables Pte Ltd berkapasitas 0.3 GW

Keppel Energy Pte Ltd 0.3 GW

Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan Persetujuan Bersyarat pada bulan September 2023.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertimbangkan untuk mengkaji ulang rencana ekspor listrik energi hijau.

Pasalnya, ekspor energi hijau perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan nasional.

"Terkait ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di ESDM. Kami akan siapkan, kami akan memberikan, tapi saya akan mementingkan kepentingan nasional," kata Bahlil dalam Green Initiative Conference di Jakarta, Rabu (25/9).

Bahlil mengaku tidak mempermasalahkan ekspor listrik energi baru terbarukan ke luar negeri sebagai konsekuensi perdangan bebas.

Asalkan, kata Bahlil, harus mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, Indonesia pun perlu berhati-hati dalam mengelola ekspor listrik hijau tersebut.

"Saya tidak bisa membayangkan ketika nilai keunggulan komparatif EBT kita, energi baru terbarukan kita kasih ke orang di saat negara kita belum cukup. Orang [negara lain] membangun industrinya, setelah itu CO2 nya dikirim ke Indonesia. Mau jadi apa bangsa kita? Jangan senjata kita kasih kepada orang untuk orang menghajar kita," ungkap Bahlil.

Bahlil menggarisbawahi bahwa nilai daya saing dan keunggulan komparatif EBT nasional akan diberikan kepada negara lain dengan adanya ekspor listrik hijau di tengah kebutuhan dalam negeri yang belum tercukupi.

Catatan Kontan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap mengekspor listrik hijau ke Singapura mencapai 3 gigawatt (GW) sebesar US$ 30 miliar atau Rp 308 triliun.

Listrik hijau ini berasal dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau pada 2027 hingga 2035. Ekspor listrik hijau ini ditandai dengan kerja sama kedua negara dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Annoucement on Cross Border Electricity Interconnection dalam Indonesia International Sustainability Forum pada 5 September 2024.

"Kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura. Sekitar 2 gigawatt, mungkin bisa mencapai 3 gigawatt. Karena ada banyak potensi di sini,” kata Luhut.

Luhut menuturkan, kerja sama antara Indonesia dan Singapura sebagai langkah maju yang signifikan dalam komitmen bersama untuk masa depan yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia juga tengah mengembangkan industri panel surya yang bertujuan untuk ekspor listrik hijau dari Indonesia ke negara-negara terdekat seperti Singapura.

Otoritas Pasar Energi (Energy Market Authority/EMA) telah memberikan Izin Bersyarat kepada lima perusahaan yang bertanggung jawab untuk impor listrik rendah karbon sebesar 2 GW dari Indonesia ke Singapura yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Selain itu, EMA juga akan memberikan Persetujuan Bersyarat kepada dua proyek baru untuk mengimpor 1,4 GW listrik rendah karbon dari Indonesia ke Singapura.

Impor listrik rendah karbon merupakan bagian dari upaya Singapura untuk mengurangi emisi karbon di sektor ketenagalistrikan, yang saat ini menyumbang sekitar 40% emisi karbon di negara tersebut.

Lima perusahaan di bawah ini, yang merupakan perusahaan pertama yang mendapatkan Lisensi Bersyarat, adalah:

Pacific Medco Solar Energy Pte Ltd, formed by PacificLight Renewables Pte Ltd, Medco Power Global Pte Ltd and Gallant Venture Ltd berkapasitas 0.6 GW

Adaro Solar International Pte Ltd., formed by PT Adaro Clean Energy Indonesia berkapasitas 0.4 GW

EDP Renewables APAC berkapasitas 0.4 GW

Vanda RE Pte Ltd, formed by Gurin Energy Pte Ltd and Gentari International Renewables Pte Ltd berkapasitas 0.3 GW

Keppel Energy Pte Ltd 0.3 GW

Perusahaan-perusahaan ini mendapatkan Persetujuan Bersyarat pada bulan September 2023.

PT PLN (Persero) membutuhkan dana setidaknya US$ 15 miliar atau setara dengan Rp 20 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan hijau di Indonesia. Director of Legal & Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto, mengatakan dana tersebut dibutuhkan untuk membangun accelerated renewable energy development (ARED) atau transmisi listrik yang akan menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.

"Jadi kira-kira 20 triliun rupiah setahun disuntik ke PLN untuk membangun infrastruktur. Ini Insya Allah mimpi kita, mimpi Indonesia untuk menjadi lebih hijau di kemudian hari bukan sebatas isapan jempol," ujar Yusuf dalam Forum'Menuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Yusuf mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang cukup melimpah. Namun, kondisi geografis Indonesia yag merupakan negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkanya.

Sebagai contoh, sumber listrik yang berasal dari air banyak berpusat di Sumatra bagian utara. Sementara potensi geothermal atau panas bumi berada di sekitar Sumatra bagian selatan.

Tersebarnya potensi tersebut sayangnya tidak berjalan lurus dengan wilayah yang mampu menyerap energinya. Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur transmisi yang bisa mengevakuasi daya tersebut kepada pusat-pusat beban.

"Oleh karena itulah infrastruktur transmisi menjadi kunci. Tidak heran kalau di dunia ada yang mengatakan tidak ada transisi energi tanpa transmisi," ujarnya.

Listrik ASEAN Akan Terhubung

Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PT PLN (Persero), Warsono, mengatakan perusahaan berencana membangun transmisi listrik di Asia Tenggara (ASEAN) menjadi terhubung seperti transmisi di Eropa.

"Jadi memang kita akan nanti seperti di Eropa itu, di Eropa itu semua sistemnya akan terhubung dan ASEAN itu juga akan ada," ujar Warsono dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).

Warsono mengatakan, cita-cita tersebut merupakan bonus dari upaya PLN dalam menyambungkan transmisi listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Pasalnya, terdapat ketidaksesuain lokasi antara sumber EBT dan permintaan listrik di Indonesia.

Dia mengatakan, sebanyak 70 persem permintaan listrik di Indonesia berasal dari pulau Jawa, sedangkan potensi EBT tersebar di beberapa pulau lainya. Dengan situasi tersebut, PLN akan membangun super grid atau jaringan transmisi listrik antar pulau di Indonesia untuk meningkatkan bauran EBT PLN.

"Jadi seluruh pulau itu nanti akan kita rangkai dalam satu sistem transmisi yang besar dari Jawa ke Sumatera, dari Kalimantan ke Jawa, kemudian dari Sumatera ke Batam, dan seterusnya dari Jawa ke Bali," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan super grid akan memaksimalkan potensi EBT di Indonesia sekaligus meningkatkan keandalan listrik. Dengan transisi energi, kebutuhan listrik akan merata dan sistem akan semakin kuat.

Pengembangan Super Grid

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transisi energi global. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, mengatakan potensi itu dapat tercapai dengan pengembangan transisi super grid.

Super grid atau jaringan super adalah jaringan transmisi area luas yang umumnya lintas benua atau multinasional. Dengan adanya super grid, listrik yang dihasilkan oleh energi baru terbarukan dapat dikirim dari lokasi sumber yang umumya ada di luar Jawa, menuju pusat konsumsi di Jawa.

"Proyek interkoneksi Sumatra-Jawa, Kalimantan-Jawa dan Nusa Tenggara Bali bertujuan untuk mengevaluasi potensi energi terbarukan ke pusat beban, mendukung industri smelter, dan kawasan industri hidrogen hijau," ujar Ida pada Peluncuran Electricity Connect 2024 di Jakarta, Rabu (17/7).

Meski begitu, dia mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk menerapkan super grid. Tantangan tersebut adalah mengenai investasi yang besar, perencanaan matang, dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan geografis dan juga teknologi yang ada.

Oleh sebab itu, peran serta investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sangat diperlukan untuk membiayai infrastruktur super grid yang dibutuhkan.

"Pemerintah tentunya mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder, seluruh pihak untuk mendukung pengembangan transmisi dan super grid di Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap nilai tambah dari kesepakatan ekspor listrk hijau Indonesia ke Singapura membuka potensi investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan pabrik photovoltaik (PV).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perdagangan listrik hijau antara Indonesia dan Singapura tak hanya menghasilkan kesepakatan ekspor, tetapi juga membuka potensi investasi dikisaran US$30-US$50 miliar.

"Ini akan membuka investasi sekitar US$30-US$50 miliar dalam pembangkitan tenaga surya dan manufaktur Fotovoltaik (photovoltaic/PV) surya," jelas Luhut di sesi tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jumat (6/9/2024).

Luhut menerangkan, Indonesia memiliki potensi besar dari tenaga surya sebagai salah satu energi terbarukan yang diproyeksi dapat menghasilkan listirk mencapai 3.300 gigawatt (GW).

Tak hanya itu, menurut dia, Asean diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah dan memiliki peran penting dalam upaya dekarbonisasi global dan ini menempatkan Asia Tenggara sebagai pemain kunci transisi energi global.

Sebagai salah satu negara di Asean, Indonesia telah lama menjadi pengekspor energi, memasok batu bara dan gas alam ke seluruh dunia. Namun, seiring dengan pergeseran dunia menuju masa depan rendah karbon, Indonesia juga harus beralih menjadi pengekspor utama energi terbarukan.

"Ini tidak hanya untuk mendekarbonisasi Indonesia tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi global," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenko Marves mengungkapkan nilai proyek ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (kurs Rp15.423).

Luhut mengatakan proyek kerja sama energi terbarukan ini sangat strategis untuk kemitraan kedua negara dalam komitmen keberlanjutan.

"Dengan penandatanganan nilai proyek ini, Pak Rachmat membisikkan kepada saya sekitar US$20 miliar," kata Luhut, Kamis (5/9/2024).

Luhut menerangkan, bagi Singapura, kerja sama ini akan mengamankan pasokan listrik bersih melalui sistem penyimpanan energi baterai dan listrik dari panel surya atau photovoltaic yang diproduksi di Indonesia.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM mengungkapkan, pengembangan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sesuai komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan target Net Zero Emission (NZE) di 2060 memerlukan investasi setidaknya sekitar USD14,2 miliar atau setara Rp217,8 triliun untuk meningkatkan kapasitas listrik EBT menjadi 8,2 Giga Watt (GW).

"Kita memerlukan investasi hingga tahun depan (2025) investasi hingga USD14,2 miliar guna menaikkan kapasitas dari renewable itu hingga 8,2 gigawatt (GW). Kita bisa menaikkan bauran energi terbarukan tahun depan dari 13% menjadi 21%," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Kamis (5/9/2024).

Menurut Eniya, peningkatan kapasitas listrik EBT sesuai target pada tahun 2025 bukanlah sebuah keniscayaan namun memerlukan dana investasi yang sangat besar. "Jadi memang perlu dana yang besar, tetapi bukan tidak mungkin," tutur Eniya.

Eniya mengungkapkan, beberapa sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang potensi ketersediaanya mencukupi bahkan beberapa melimpah seperti, solar (3.294 GW), angin (155 GW), air (95 GW), arus laut (63 GW), BBN (57 GW) dan anas Bumi (23 GW).

Untuk sumber energi panas bumi yang potensinya sangat besar dan berperan penting dalam mewujudkan NZE, Eniya mengatakan, sudah menawarkan pengembangannya kepada investor.

"Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang melimpah hingga mencapai 23,6 GW dengan yang sudah termanfaatkan 2,6 GW (11%) sehingga ketersediaannya untuk dimanfaatkan masih sangat terbuka. Sudah kita tawarkan ke berbagai pihak dan sekarang sudah ada yang di-develop. Ada yang masih kita tawarkan kepada investor yang berminat mengembangkan panas bumi di Indonesia," terang Eniya.

Selain mempunyai potensi yang besar sebagai base load, ketersediaan sumber EBT hampir ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah berencana menawarkan 5 wilayah kerja panas bumi pada tahun 2025 mendatang untuk Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) yakni, Gn Lawu (+-195 MW), Sipoholo Ria-Ria (+-35 MW) dan Cubadak - Panti (+-30 MW) dan 2 Tender Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), satu di Telaga Ranu (+-85 MW) dan Wapsalit (+-46 MW).

"Kami berharap 5 lokasi panas bumi tersebut dapat menarik investor untuk mengembangkannya," pungkas Eniya.

PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, (17/8).

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep green, smart & beautiful sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, PLN all-out untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau.

“PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW). Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Bahkan, kapasitas ini akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir 2024.

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2x60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga merampungkan pembangungan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

”PLN telah menyelesaikan pembangunan gardu induk berteknologi GIS 4 IKN, yang akan mendukung keandalan kelistrikan di IKN. Kehadiran gardu induk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI ke-79, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan listrik jangka panjang di IKN,” ucap Darmawan.

Sementara dari sisi distribusi, PLN membangun jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) yang didukung dengan Gardu Hubung dan Gardu Distribusi, PLN terus menggenjot pembangunan jaringan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Darmawan memastikan, PLN telah menyiapkan sistem kelistrikan berlapis di venue utama dan pendukung upacara, sehingga pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 dapat berjalan aman tanpa kendala.

”Dengan persiapan matang dan komitmen yang tinggi, PLN memastikan bahwa utilitas jaringan kelistrikan di IKN akan siap mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk perayaan penting maupun untuk masa depan,” ujar Darmawan.

IDXChannel- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN akan menggunakan listrik energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu besok.

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep ramah lingkungan (green), pintar (smart) dan estetik (beautiful) sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Untuk itu, PLN akan berupaya habis-habisan (all-out) untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau.

“PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW).

Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Tidak sampai di situ, kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir tahun 2024.

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2x60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga telah merampungkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

”PLN telah menyelesaikan pembangunan gardu induk berteknologi GIS 4 IKN, yang akan mendukung keandalan kelistrikan di IKN. Kehadiran gardu induk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI ke-79, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan listrik jangka panjang di IKN,” kata Darmawan.

Sementara itu dari sisi distribusi, PLN membangun jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) yang didukung dengan Gardu Hubung dan Gardu Distribusi, PLN terus menggenjot pembangunan jaringan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Darmawan memastikan, PLN telah menyiapkan sistem kelistrikan berlapis di venue utama dan pendukung upacara, sehingga pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 dapat berjalan aman tanpa kendala.

”Dengan persiapan matang dan komitmen yang tinggi, PLN memastikan bahwa utilitas jaringan kelistrikan di IKN akan siap mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk perayaan penting maupun untuk masa depan,” ujar Darmawan.

(Kunthi Fahmar Sandy)

JAKARTA - PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang.

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep green, smart, and beautiful, sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, upacara Kemerdekaan HUT ke-79 RI menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Untuk itu, PLN all-out untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau.

?PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,? ujar Darmawan.

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW). Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Tidak sampai di situ, kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir tahun 2024.

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2x60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga telah merampungkan pembangungan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

?PLN telah menyelesaikan pembangunan gardu induk berteknologi GIS 4 IKN, yang akan mendukung keandalan kelistrikan di IKN. Kehadiran gardu induk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI ke-79, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan listrik jangka panjang di IKN,? tutur Darmawan.

Sementara itu dari sisi distribusi, PLN membangun jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) yang didukung dengan Gardu Hubung dan Gardu Distribusi, PLN terus menggenjot pembangunan jaringan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Darmawan memastikan, PLN telah menyiapkan sistem kelistrikan berlapis di venue utama dan pendukung upacara, sehingga pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI dapat berjalan aman tanpa kendala.

?Dengan persiapan matang dan komitmen yang tinggi, PLN memastikan bahwa utilitas jaringan kelistrikan di IKN akan siap mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk perayaan penting maupun untuk masa depan,? tutup Darmawan.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut banyak perusahaan telah meminta listrik hijau atau bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Direktur Jenderal Energi Baru Tebarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemanfaatan energi bersih ini akan mendorong daya saing produk.

"Dan yang berteriak minta saya juga sudah banyak nih. Banyak industri-industri baru yang satu pabrik dia maunya listriknya hijau. Ini sekarang sudah butuh banget. Karena begitu listrik hijau diverifikasi, nanti produknya itu punya leverage yang tinggi di internasional," kata dia ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Menurut dia, beberapa perusahaan kelas global yang memiliki kantor di Indonesia, seperti Google dan Amazon juga sudah mengajukan permintaan listrik hijau tersebut. Apalagi dengan adanya aturan kebijakan baru yang mensyaratkan perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia menghasilkan listrik hijau.

"Sektor IT itu kita kan punya Amazon, Google, segala macam kan ada di sini. Nah kita punya server juga, pembangunan server. Mereka sekarang jika tidak menggunakan server yang dari negara mereka, dia minta server yang ada di Indonesia itu disuplai oleh listrik hijau. Jadi sudah minta green electricity ke data, ke akses data itu. Sehingga sekarang mereka menginginkan banyaknya bauran EBET atau misalnya direct connection itu ke renewable energy," tutur Eniya.

Eniya menambahkan, selain kedua perusahaan tersebut, banyak pabrik di Cilegon, Karawan dan Jababeka juga menyampaikan keinginannya untuk menggunakan sumber listrik hijau ini.

Merespons hal itu, pemerintah mengebut penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET). Sebab, ketentuan ini berkaitan dengan sewa jaringan.

"Nah ini menggunakan sewa jaringan yang mana nanti dia bisa, jadi dengan undang-undang itu nanti dia bisa sediakan (listrik hijau)," ujar dia.

Eniya mengatakan masalah sewa jaringan ini tidak akan menggerus bisnis PLN. Sebab, hal itu akan memperkuat PLN sebagai integrator dan mendapatkan keuntungan dari sewa jaringan. Apalagi untuk skema transmisi dan distribusinya adalah bagian dari PLN.

"Sumbernya bisa membangkitkan sendiri dan ini sudah ada di undang-undang ketenangalistrikan tadi yang saya bilang. Bisa itu, jadi dibangkitkan, lalu sewa jaringan PLN, lalu menyalurkan kemana," ujarnya.

Selanjutnya, terkait dengan adanya isu IPP yang dapat menjual listrik ke masyarakat, Eniya pun mengaskan bahwa hal itu tidaklah benar. Pasalnya, dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, IPP sendiri hanya diperbolehkan menjual ke wilayah usaha (wilus) milik PLN.

"Kalau selama ini kan yang dikhawatirkan, yang ditakutkan kan mereka bisa jualan listrik sendiri gitu loh. Nah itu sudah kita potong, nah ini sudah enggak boleh. Jadi di undang-undang yang saya jelaskan, kalau yang di dalam pasalnya itu, tidak boleh jualan sendiri. Jadi dia bisa membangkitkan, lalu dia sewa jaringan, lalu dia menjualnya ke wilayah usaha. Enggak bisa penduduk terus ambil," ujar dia.

(FRI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak untuk memitigasi perubahan iklim. Hal ini penting untuk tetap menjaga kualitas kehidupan, serta menghindari bencana alam maupun krisis pangan.

Presiden sangat mengapresiasi kepedulian dari masyarakat sipil terhadap hal yang berkaitan dengan lingkungan dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim.

“Ini tidak akan bisa dikerjakan oleh kita sendiri, oleh satu negara. Tapi semua negara harus melakukan bersama-sama sehingga kita bisa mewujudkan bumi yang berkelanjutan,” tutur Jokowi pada gelaran Festival LIKE 2 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (9/8).

Presiden juga mengingatkan bahwa sektor energi punya peran penting dalam aksi perubahan iklim. Sehingga, pemerintah akan memberi perhatian penuh agar sektor ini punya skema pemulihan lingkungan. "Pemulihan lingkungan harus menjadi concern dari kita semua dan pemerintah," tegasnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN siap menjalankan arahan Presiden dan berkomitmen untuk menyukseskan transisi energi demi mewujudkan net zero emissions (NZE) pada tahun 2060.

“Hari ini tugas PLN, tidak hanya menyediakan listrik bagi masyarakat, tugas PLN adalah menjaga lingkungan dan menurunkan emisi. Kita lakukan ini bukan karena perjanjian internasional. Tetapi, untuk generasi masa depan agar hidupnya lebih baik dari hari ini,” ucap Darmawan.

Dia menambahkan, PLN berinisiatif secara voluntary untuk melakukan transisi energi melalui berbagai upaya heroik, antara lain melalui upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, meningkatkan kapasitas pembangkit EBT dan infrastruktur pendukung seperti smart grid dan control system serta mengembangkan green ecosystem.

Sebagai contoh, PLN telah membatalkan 13,3 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL 2019-2028. Upaya ini menghindari sekitar 1,8 miliar ton emisi CO2 dalam 25 tahun ke depan.

PLN juga melakukan pembatalan terhadap 1,3 GW PLTU yang sudah menandatangani power purchase agreement (PPA). Inisiatif ini menghindari emisi karbon sekitar 200 juta ton CO2. Selain itu, PLN mengganti 1,1 GW PLTU dengan pembangkit EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas. Upaya ini akan mampu menurunkan emisi sebesar 300 juta ton CO2.

Dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara. Co-firing adalah substitusi batu bara pada rasio tertentu dengan bahan biomassa seperti pellet kayu, cangkang sawit dan sawdust (serbuk gergaji).

Darmawan menegaskan, co-firing ini dilakukan tak sekedar mengurangi emisi, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan membangun ekonomi kerakyatan. PLN mengajak masyarakat untuk terlibat aktif membuat bahan baku co-firing mulai dari penanaman tanaman biomassa hingga pengelolaan sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pellet.

“Kehadiran program ekonomi kerakyatan co-firing ini juga merupakan langkah nyata PLN menjawab persoalan global. Mewujudkan Indonesia yang bersih dan mandiri energi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kapasitas nasional dengan prinsip environmental, social and governance (ESG),” ucapnya.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi saat menghadiri festival LIKE menyampaikan bahwa PLN telah memiliki skenario Accelerating Renewable Energy Development (ARED) guna mempercepat transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Skenario juga dimaksudkan untuk mereduksi emisi karbon secara signifikan dari sektor ketenagalistrikan.

“Dengan skenario penambahan pembangkit akan berasal dari EBT sebesar 75 persen dan gas 25 perzen hingga tahun 2040. Skenario ini akan memastikan pengurangan emisi sesuai target dengan tetap menjaga keandalan sistem,” kata Evy.

PLN akan membangun green transmission line atau jaringan transmisi antarpulau yang bisa menyalurkan potensi EBT di lokasi terpencil ke pusat beban.

Selain itu, PLN juga akan menerapkan teknologi smart grid sebagai solusi menangani intermitensi pada pembangkit EBT. Dengan upaya tersebut maka penambahan pembangkit EBT sampai tahun 2040 meningkat menjadi sekitar 3 kali lipat dari yang semula 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW.

Namun, Evy menegaskan bahwa upaya ini tidak akan bisa dijalankan PLN sendirian. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dengan PLN untuk melakukan transisi energi.

”Kami tidak bisa menjalankan ini sendirian. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kolaborasi, Untuk itu, mari kita berjuang bersama untuk memastikan transisi energi ini berhasil,” tutup Evy.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membangun jaringan transmisi listrik hijau di Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan industri turunan tambang atau smelter.

"Kami upayakan untuk transisi adalah bagaimana bisa menyediakan energi yang lebih bersih karbonnya untuk Sulawesi. Kenapa Sulawesi? Di Sulawesi itu smelter nikel umumnya menggunakan batu bara," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Ditjen Migas, Jumat (2/8).

Arifin mengatakan, pembangunan jaringan transmisi listrik di kawasan Sulawesi akan berlangsung secara bertahap dan dilakukan mulai dari selatan menuju ke utara Sulawesi. "Kami baru plan. Sulawesi dari selatan ke utara kami minta disambung 2027-2028 di RUPTL. Ini kita bangun dulu jalannya," ujarnya.

PLN Ajak Investor Bangun Transmisi Hijau

Langkah untuk mendorong pengembangan sistem transmisi listrik hijau juga tengah didorong PT PLN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat menjadi panelis Singapore International Energy Week (SIEW) 2023 mengatakan, pihaknya tetengah melakukan transformasi demi menyambut datangnya era energi bersih selama tiga tahun terakhir.

Menurut Darmawan, upaya paralel terus dilakukan PLN demi meningkatkan porsi pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) hingga mencapai target 75% dalam sistem PLN pada 2040. Perseroan pun memahami pentingnya sistem jaringan transmisi yang kokoh.

Jalur transmisi yang ramah lingkungan ini dibesut oleh PLN lewat Green Super Grid. Hal ini juga sejalan dengan langkah ASEAN yang ingin memperkuat sistem jaringan interkoneksi antarnegara.

"Tidak ada transisi tanpa transmisi. Rencana yang dibuat oleh PLN sejalan dengan cita-cita bersama ASEAN Power Grid yang telah disepakati pada KTT ASEAN silam di Jakarta. Dengan semangat juang kolaborasi bersama kita bisa mempercepat tercapainya target pengurangan emisi," kata Darmawan dalam siaran pers yang disampaikan, Jumat (27/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri di Indonesia. Upaya ini terwujud dalam layanan Green Energy as a Service (GEAS) sebagai komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bagi industri.

Dukungan PLN untuk penyediaan listrik bersih bagi industri tersebut disampaikan dalam agenda "Green Energy Buyers Dialogue" yang mempertemukan segenap pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menekankan PLN terus berkomitmen merespons perubahan industri dunia yang mengarah ke nol emisi. Langkah ini selaras dengan upaya Pemerintah memenuhi target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

”Sejalan dengan tingginya komitmen sektor industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN menyediakan listrik hijau lewat Renewable Energy Certificate (REC) sebagai produk GEAS yang diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan berasal dari pembangkit EBT atau non-fosil,” jelas Darmawan melalui keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Guna memastikan listrik hijau itu terpenuhi, PLN terus meningkatkan kapasitas pembangkit EBT di tanah air. Hingga tahun 2023, pengembangan pembangkit EBT PLN telah mencapai 8.786 megawatt (MW). Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.

Tidak berhenti di situ, PLN bersama Pemerintah tengah melakukan finalisasi peningkatan bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Targetnya, penambahan kapasitas pembangkit di Indonesia ke depan akan ditopang oleh EBT.

”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru,” tutur Darmawan.

Salah satu pelanggan REC PLN, PT Hindo (H&M Group Indonesia) yang diwakili oleh Stakeholder Engagement and Sustainability Manager, Anya Sapphira menyampaikan layanan listrik hijau PLN telah mampu menjawab kebutuhan H&M sebagai perusahaan fashion global yang berkomitmen untuk mencapai NZE. Ia merasa dukungan PLN tersebut membuat H&M dapat menjalankan proses produksi secara berkelanjutan.

”Kami membutuhkan banyak bantuan dalam regulasi dan infrastruktur terkait EBT. Karena H&M memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga, emisi dalam rantai pasok menjadi penting bagi kami yang bekerja sama dengan 58 pabrik independen di Indonesia dan melibatkan tak kurang 90 ribu pekerja,” jelas Anya.

Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Paul Butarbutar mengungkapkan, JETP bersama mitra global lain mendukung penuh pengembangan ekosistem EBT di Indonesia. Dalam hal ini, JETP bersama dengan International Partners Group (IPG) siap menyokong pendanaan untuk proyek hijau yang dikembangkan PLN.

”Inilah daftar proyek prioritas yang telah kami diskusikan dengan rekan kami dari IPG dan juga dari PLN. Jadi, kami dengan senang hati jika rekan-rekan dari industri, dari asosiasi atau pengembang yang ingin proyeknya dibiayai,” ucap Paul.

Senada dengan hal tersebut, Director of the Southeast Asia Energy Division at the Asian Development Bank (ADB), Andrew Jeffries mengatakan bahwa berbagai upaya PLN meningkatkan pemanfaatan EBT telah sejalan dengan agenda transisi energi global. Ia berharap PLN tidak hanya mampu menyuplai listrik bersih untuk industri, tetapi sekaligus meningkatkan perekonomian.

”Kami punya sejarah panjang bekerja sama dan mendukung PLN di sektor energi. Kami berkomitmen untuk membantu Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andrew.