Jakarta -

Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

(aid/ara)

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun selama periode semester I-2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara, serta penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik.

"BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun dan dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal itu sesuai hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (22/10) melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 sampai semester I-2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," papar Isma Yatun.

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun. BPK memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

"BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," pungkas Isma Yatun.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

(aid/eds)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meresmikan e-Katalog versi 6 usai dilantik. e-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"e-Katalog akan ada versi 6 kita akan launch itu nanti begitu Pak Presiden terpilih dilantik itu akan kita luncurkan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Dengan peluncuran tersebut, sebanyak 85% pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-Katalog. Dia mengatakan, langkah ini akan memberikan dampak yang luas.

"Dan kalau itu diluncurkan 85% lebih dari government procurement itu akan semua ada di e-Katalog dan itu sampai ke daerah dan itu akan berdampak luas," katanya.

Luhut mengatakan, berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) langkah tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8%. Kemudian, ditambah dengan perbaikan sistem perpajakan yang berkontribusi hingga 0,6-0,7%.

"Artinya apa, tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, source of revenue juga bertambah karena efisiensi tadi," katanya.

Simak: Video: Prabowo Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Menteri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/das)

Jakarta -

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana merilis e-katalog versi A6 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada November 2024.

Luhut mengatakan, dalam e-katalog terbaru itu nantinya akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh kementerian/lembaga (KL). Katanya, 85%- 90% belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

"Nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85% dari belanja pemerintah ini sampai 90% sudah ada di e-katalog," kata Luhut dalam peluncuran buku biografi Menteri PAN-RB berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy' di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, menurut Luhut, pemerintah bisa mendesain industri mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan dalam mendukung peningkatan penggunaan produk-produk lokal di lingkup pemerintahan.

"Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel ore itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut pun bercerita saat awal pembentukan e-katalog. Pada kala itu, item yang terdaftar hanya sebanyak 50 ribu item. Pada kala itu, ia berupaya meyakinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-kataloh dapat mengurangi korupsi.

"Saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang Rp 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti SIMBARA untuk batubara dan seterusnya," kata Luhut.

(shc/hns)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) versi A6 akan dirilis bulan depan.

Luhut mengatakan nantinya dalam e-katalog terbaru tersebut akan ada 9,6 juta item yang dapat dibeli oleh proyek-proyek pemerintah. Ia menyebut 85 sampai 90 persen belanja pemerintah sudah ada di e-katalog.

“Hari ini saya ingin lapor Bapak. Ibu sekalian, 9,6 juta lebih item sudah ada di e-katalog dan itu nanti bulan depan kita akan launching versi A6 dari e-katalog, di mana 85 persen dari belanja pemerintah ini sampai 90 persen sudah ada di e-katalog,” kata Luhut dalam peluncuran buku Anti Mainstream Bureaucracy di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Kamis (10/10).

Dengan semakin banyaknya item di e-katalog, Luhut menuturkan pemerintah juga dapat melihat dan membuat aturan mengenai industri apa saja yang bisa mendukung item lokal pada e-katalog.

“Dan lebih dari itu, dengan ini sekarang kita bisa membuat industry policy, industri apa saja yang kita butuhkan untuk mendukung tadi lokal konten tadi,” ujar Luhut.

Luhut mengungkapkan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan industri baru. Nantinya, pengembangan e-katalog juga dapat dikaitkan pada hilirisasi yang awalnya berorientasi pada nikel menjadi iron steel.

“Dan itu akan menciptakan lapangan pekerja, menciptakan industri-industri baru, kita kaitkan pada hilirisasi yaitu dari nickel oriented itu sampai kepada apa namanya itu, iron steel tadi,” jelas Luhut.

Luhut lalu menceritakan mengenai awal terbentuknya e-katalog. Di masa awal, hanya ada 50 ribu item di e-katalog. Luhut saat itu lapor kepada Presiden Joko Widodo dengan adanya e-katalog belanja pemerintah senilai Rp 3.600 triliun bisa masuk ke dalam negeri. Selain itu, keberadaan e-katalog juga disebut dapat mengurangi korupsi.

“Kami mulai e-katalog itu 50 ribu item. Saya ulangi 50 ribu item. Dan saya lapor Pak Presiden, Pak kalau ini jadi, maka belanja pemerintah yang 3.600 triliun lebih kurang itu, kita akan masukkan ke dalam, itu pasti akan mengurangi korupsi dan pasti akan membuat efisiensi lebih tinggi. Termasuk nanti sayembara untuk batu bara dan seterusnya,” tutur Luhut.

Jakarta: Batik memiliki beragam corak dan motif. Pembuatnya juga beragam, termasuk siswa-siswa vokasi.

Motif batik dipengaruhi oleh berbagai hal dan terinspirasi dari sekitar. Berikut ini lima motif batik karya siswa-siwi vokasi yang memiliki filosofi mendalam dikutip dari laman Instagram @kamivokasi:

Motif batik karya vokasi

1. Batik Mantika

Ini merupakan karya siswa SMKN 3 Kota Bima. SMKN 3 Kota Bima memiliki teaching factory Batik Mantika yang motif-motifnya berasal dari kebudayaan Kota Bima.

Seperti motif Uma Lengge (rumah adat Bima), Cila Mboko (senjata tradisional Bima berupa parang), Bunga Satako (bunga setangkai), Buah Loka (buah khas yang tumbuh di dataran Bima), dan motif Bawang Merah. Setiap motif y?ng dilukiskan memiliki makna simbolik yang kental dengan kehidupan.

2. Batik Ciprat

DOK IG @kamivokasi
Batik ciprat karya SMKN 2 Adiwerna ini merupakan batik yang dibuat dengan cara menciprat-cipratkan lilin malam ke lembaran kain. Motif yang dihasilkan beraneka ragam menyesuaikan hasil cipratan.

Kini, batik ciprat banyak dikembangkan di berbagai daerah, satu di antaranya di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banyak industri tekstil mulai beralih untuk mengembangkan batik tersebut.

Tidak hanya sekelas industri saja, SMKN 2 Adiwerna, Kabupaten Tegal, mélalui Jurusan Kriya Kreatif Batik dan Tekstil turut andil mengembangkan kain batik ciprat.

3. Batik Jambi

DOK IG @kamivokasi
Berbeda dari batik Jawa atau batik Bali, batik Jambi karya LKP FA Sekolah Mode ini memiliki pengaruh unik dari Kerajaan Melayu. Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) FA Sekolah Mode, Siti Hatijah, menyampaikan beberapa keunikan dari batik khas Jambi.

Motif-motif yang paling umum ditemui dalam batik Jambi adalah bunga dan tumbuhan yang sangat simetris dan sering kali sangat rumit. Motif yang paling umum adalah motif batanghari, durian pecah, dan kapal sanggat.

4. Batik Motif Rencong

DOK IG @kamivokasi
Siti Rohana, guru SMKN 4 Lhokseumawe, membuat beberapa motif batik yang mewakili daerah asalnya saat mengikuti program Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi Seni Budaya di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni dan Budaya, Sleman, DI Yogyakarta.

Salah satunya adalah motif rencong dengan posisi ke bawah yang melambangkan perdamaian. Sebagai pewarna, ia menggunakan pewarna alam yang berasal dari kayu, yaitu kayu tingi dan jelawe.

5. Batik Lampung

DOK IG @kamivokasi
Sebagai lembaga pendidikan pelopor batik lampung, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Batik Siger juga memproduksi kain-kain batik tulis lampung. Pemimpin LKP Batik Siger, Laila Al Khusna, menyebut terdapat beberapa motif batik lampung, mulai dari siger, kapal (jung), kopi, tapis, dan masih banyak lagi.

LKP Batik Siger seringkali mengikuti acara-acara fesyen nasional maupun internasional seperti Indonesia Fashion Week (IFW) dan MUFEST. Ini sebagai upaya memperkenalkan batik lampung di mata dunia.

Itulah motif batik karya siswa-siwi vokasi. Bagaimana, keren kan?

Baca juga: Mengenal 21 Motif Batik di Indonesia Beserta Makna Filosofisnya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengumumkan pembukaan penerimaan CPNS 2024.

Pendaftaran seleksi telah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September. Calon pelamar diharapkan untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan.

LKPP membutuhkan sebanyak 78 formasi CPNS di tahun 2024. dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan

Dalam CPNS 2024, LKPP membuka dua kategori penerimaan pelamar.

Pertama, kebutuhan umum yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan.

Kategori kedua adalah pelamar kebutuhan khusus, yang meliputi lulusan terbaik, penyandang disabilitas, dan putra-putri dari Kalimantan

Jika Anda berminat untuk melamar di LKPP, berikut adalah tautan untuk pendaftaran, informasi kebutuhan atau formasi, lokasi penempatan, dan tahapan seleksi berdasarkan lampiran pelaksanaan seleksi calon PNS di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tahun anggaran 2024:

Link pendaftaran dan pengumuman terkait PNS di LKPP 2024

1. Link pendaftaran CPNS di LKPP untuk tahun 2024 dapat diakses melalui situs resmi SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) di (https://sscasn.bkn.go.id).

2. Pengumuman seleksi : https://www.lkpp.go.id/read/p/pengumuman-cpns-lkpp-2024

Daftar formasi dan penempatan LKPP

1. Analis hukum ahli pertama
• Jumlah formasi : 7 umum, 1 khusus (cumlaude)
• Penempatan : LKPP Pusat

2. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum), 1 khusus (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat perencanaan transformasi, pemantauan, dan evaluasi pengadaan.

3. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

4. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

5. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

6. Analis data ilmiah ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

7. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

8. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (cumlaude)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah pusat

9. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Penempatan: Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat advokasi pemerintah daerah

10. Analis kebijakan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggah-direktorat penanganan permasalahan hukum

11. Analis pengembangan kompetensi ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

12. Analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia-direktorat pengembangan profesi dan kelembagaan

13. Asesor sumber daya manusia
• Jumlah formasi : 6 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : LKPP pusat

14. Auditor ahli pertama
• Jumlah formasi : 10 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : Inspektorat

15. Perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hukum, organisasi, dan sumber daya manusia

16. Perencana ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum) dan 1 (disabilitas)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro perencanaan dan keuangan

17. Manggala informatika ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : LKPP pusat

18. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

19. Pranata komputer ahli pertama
• Jumlah formasi : 3 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

20. Pranata komputer ahli pertama
• Jumlah formasi : 5 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat sistem pengadaan digital

21. Sandiman ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

22. Widyaiswara ahli pertama
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

23. Arsiparis terampil
• Jumlah formasi : 4 (umum), 1 (disabilitas), dan 1 (cumlaude)
• Penempatan : LKPP pusat

24. Penata laksana barang terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

25. Pranata komputer terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Pusat data dan informasi

26. Pranata komputer terampil
• Jumlah formasi : 1 (umum)
• Penempatan : Deputi bidang transformasi pengadaan digital-direktorat pasar digital pengadaan

27. Pranata keuangan APBN terampil
• Jumlah formasi : 2 (umum)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro perencanaan dan keuangan

28. Pengelola keprotokolan
• Jumlah formasi : 2 (umum) dan 1 (putra/putri Kalimantan)
• Penempatan : Sekretariat utama-biro hubungan masyarakat dan umum

Halaman berikutnya: Tahapan seleksi CPNS LKPP 2024

Tahapan seleksi CPNS LKPP 2024

1. Seleksi administrasi

Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN di Lingkungan LKPP Tahun Anggaran 2024 (Pansel LKPP) melakukan seleksi administrasi secara online terhadap seluruh berkas pelamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

• SKD dilaksanakan melalui Computer Assisted Test (CAT) bagi semua pelamar yang lulus Seleksi Administrasi

• Tempat pelaksanaan SKD sesuai dengan pilihan pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id

• Materi yang diujikan terdiri dari: (1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP), (2) Tes Intelegensi Umum (TIU), dan (3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

• Peserta yang telah lulus Seleksi Administrasi CPNS Tahun Anggaran 2024, dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023.

• Apabila peserta seleksi CPNS mengikuti kembali seleksi SKD pada Tahun Anggaran 2024, maka hasil nilai SKD pada Sertifikat SKD CAT BKN Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku

3. Seleksi kompetensi bidang (SKB)

• Jumlah peserta yang mengikuti SKB sebanyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan pada lokasi formasi/unit kerja penempatan yang dilamar berdasarkan peringkat nilai SKD

• Seluruh peserta yang lulus SKD dan berperingkat terbaik paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan pada lokasi formasi/unit kerja penempatan mengikuti seluruh rangkaian SKB yang terdiri dari:

1) SKB CAT BKN, dilaksanakan secara luar jaringan (offline) dengan lokasi ujian dapat dipilih oleh peserta dari daftar pilihan lokasi yang disediakan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Pansel Nasional) pada laman https://sscasn.bkn.go.id

2) SKB Tambahan (Non CAT BKN), dilaksanakan oleh LKPP secara offline di Jakarta. Penjelasan SKB Tambahan (Non CAT BKN) sebagai berikut: Metode tes yang digunakan yaitu asesmen psikologi, wawancara, dan tes praktik Kerja untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Sandiman Ahli Pertama, Widyaiswara Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi pada Senin lalu di Kantor LKPP.

Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Hendi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan dari BPK.

"Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan predikat WTP. Ini menunjukkan kita mampu mengelola keuangan negara dengan baik. Kami akan terus meningkatkan kinerja yang positif dan akuntabel," ujar Hendrar melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/7).

Meski demikian, BPK menyatakan masih ada beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Namun hal tersebut tidak berdampak material pada kewajaran laporan keuangan LKPP tahun 2023.

BPK juga mengapresiasi upaya LKPP dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan dan berharap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti.

Pemeriksaan BPK mencakup empat aspek penting antara lain: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Data BPK menunjukkan, tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada LKPP selama periode pemeriksaan sampai dengan tahun 2023 yakni sebanyak 216 atau 81,51 persen rekomendasi telah selesai. Sebanyak 49 atau 18,49 persen rekomendasi hasil pemeriksaan masih dalam proses tindak lanjut.

LKPP berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Jakarta: Muhammad Rafly Pria Ramadhan tak menyesali keputusannya mengikuti kursus dan pelatihan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Kini, dia bisa mendapatkan penghasilan lebih baik.

Selepas lulus sekolah menengah, Rafly menunda pendidikan ke perguruan tinggi karena bekerja untuk membantu keluarga. Setelah bekerja sebagai waiters beberapa bulan, ia merasa butuh meningkatkan keterampilan sehingga bisa mendapatkan penghasilan lebih.

“Itulah alasan saya ikut kursus reguler di LKP Via English Course. Karena saya awalnya bukan dari pendidikan vokasi di SMK, saya belum tahu ilmunya,” beber Rafly dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Jumat, 12 Juli 2024.
Lantaran menyenangi dunia hospitality, Rafly serius menekuni kursus perhotelan di LKP tersebut. Dalam waktu kurang lebih tiga bulan, ia mulai merambah ke dunia perhotelan secara lebih lengkap.

Dia tidak hanya mempelajari tentang keramahtamahan, tetapi juga keterampilan teknis, seperti housekeeping, F&B, front office, bahkan sampai dengan manajemen perhotelan.

Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak ia ketahui, setelah mengikuti kursus pengetahuannya bertambah. Misalnya, dahulu ia belum mengetahui tata krama fine dining.

“Bagaimana set table untuk fine dining itu tak sembarang. Ternyata yang saya lakukan di tempat kerja yang dulu itu kurang baik dan saya baru tahu contohnya setelah ikut kursus.,” beber Rafly.

Kesungguhan dan ketekunan Rafly dalam belajar membuahkan hasil. Setelah pelatihan, ia berhasil magang di PT Pelni dan kini telah melanjutkan kontrak sebagai pekerja selama 6 bulan.

Ia berkesempatan bekerja di KM Binaiya dengan jabatan perbekalan dan pelayanan (P2). Bekal selama kursus membuat ia bisa beradaptasi lebih cepat di dunia kerja.

Nilai uji kompetensi yang ia dapatkan dengan sempurna, dapat ia praktikkan secara nyata. “Dulu uji kompetensi housekeeping juga dan itu relevan dengan pekerjaan saya di kapal yang mana membersihkan kamar mualim/perwira dan menurunkan sprei yang kotor ke tempat washman/laundry,” jelas Rafly.

Perubahan finansial juga dirasakan Rafly. Sebelum kursus, ia mendapatkan penghasilan di bawah UMK kota asalnya.

Tetapi, setelah bekerja di Pelni, ia mendapatkan penghasilan belum dengan bonus dan tunjangan sekitar Rp7 juta. Kini, ia bisa membantu keluarganya di Tembilahan, sebuah kecamatan di ujung Riau.

Tak hanya itu, bekerja di kapal juga turut mewujudkan mimpi pemuda berusia 23 tahun tersebut. Berasal dari sebuah kampung dan termasuk daerah 3T, ia bisa keluar dari kampung tersebut dan melihat dunia yang luas. Kapal

KM Binaya membawanya keliling Indonesia, khususnya ke daerah timur, mulai dari Makassar sampai dengan Labuan Bajo. “Home base-nya di Benoa, Badung, Bali. Dan saya berkeliling setiap minggu,” ungkap Rafly.

Berada di titik ini, membuat Rafly bersyukur telah menempuh pendidikan vokasi lewat kursus dan pelatihan. Ia berencana meneruskan karier di kapal pesiar, sehingga bisa menempuh karier internasional.

Baca juga: Impian Elyza Dapat Penghasilan Tetap Tercapai Berkat Program Pendidikan Kecakapan Kerja

(REN)