Bisnis.com, TANGERANG — Perusahaan makanan dan minuman (mamin), Mayora Group mengekspor 400.000 kontainer ke-15 negara tujuan, termasuk Palestina.

Presiden Direktur Mayora Group Andre Sukendra Atmadja mengatakan bahwa ekspor produk mamin milik Mayora Group ini tetap meluncur ke Palestina di tengah terjadinya konflik Israel—Palestina.

Andre mengaku bahwa konflik yang terjadi di Palestina tidak menghambat jalur perdagangan, termasuk ekspor Indonesia ke Palestina. Dia juga menuturkan perusahaan mampu mengisi produk makanan dan minuman seperti kopi dan biskuit ke Palestina

“Walaupun sekarang keadaan [Palestina] lagi tidak aman, tetapi tetap perdagangan tetap berjalan. Konsumen tetap terkonsumsi, partner kita di Palestina tetap melakukan operasi penjualan dan berhasil mengisi produk-produk makanan,” kata Andre dalam acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Adapun, 400.000 kontainer yang berisikan mamin milik Mayora Group ini langsung ditujukan ke Palestina tanpa melalui jalur Israel.

Di tengah konflik Palestina—Israel, Andre menyebut bahwa perusahaan tidak mengalami penurunan ekspor.

“Sementara [eskpor] stabil,” ungkapnya.

Pasalnya, Andre menjelaskan bahwa Palestina merupakan negara tujuan baru yang dibidik perusahaan untuk kegiatan ekspor. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya belum bisa melihat dampak signifikan terhadap ekspor ke Palestina.

“Kita terus mendukung, karena sebetulnya mereka sedang membutuhkan produk,” terangnya.

Adapun, per hari ini, Mayora Group melepas 15 kontainer dengan nilai ekspor mencapai US$1 juta atau Rp15,7 miliar.

Selain Palestina, ekspor Mayora Group untuk 400.000 kontainer ini juga ditujukan untuk Arab Saudi, Bahrain, UAE, Kuwait, Mesir, Madagaskar, Afrika Selatan, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa jalur perdagangan ekspor ke Palestina tetap berjalan mulus di tengah konflik yang terjadi antara Palestina—Israel. Namun, Budi tak memungkiri konflik yang masih memanas itu sedikit mengganggu perdagangan ekspor Indonesia ke Palestina.

“Sebenernya nggak ada masalah, ekspor kita berjalan. Walaupun mungkin sekarang, mungkin juga agak sedikit mengganggu. Kalau misalnya tidak ada perang, saya pikir akan lebih banyak lagi ekspornya,” tutur Budi.

Meski begitu, Budi mengaku bangga Indonesia masih bisa melakukan ekspor produk mamin ke Palestina. “Jadi luar biasa ya, kita bisa masuk ke negara yang lagi tidak aman pun kita bisa masuk, apalagi ke negara-negara yang aman, pasti kita akan lebih mudah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyebut produk makanan besutan Mayora Group telah merajai di sejumlah negara, mulai dari Malaysia, Filipina, hingga Thailand.

“Jadi luar biasa, terima kasih Pak Andre [Presiden Direktur Mayora Group] sudah memberikan kontribusi yang besar buat bangsa negara dan mudah-mudahan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain, termasuk UMKM,” tandasnya.

Kebijakan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi industri hasil tembakau (IHT) mulai dari hulu hingga ke hilir.

Perlu diketahui PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan) terdapat pasal yang mengatur seluruh kemasan rokok di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis Pasal 435 PP tersebut.

Nah standardisasi yang dimaksud Pasal inilah yang dalam RPMK diusulkan menjadi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dan kemudian mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dapat merusak iklim usaha mereka.

Salah satunya ada penolakan dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), yang berpendapat bagaimana aturan kemasan rokok tanpa merek tersebut dalam jangka panjang dapat menurunkan penyerapan hasil panen tembakau para petani.

"Sebetulnya kalau sepanjang dari sektor hulu itu, produk dari hulu itu tembakau petani masih dibeli oleh pabrikan sebenarnya nggak ada masalah oleh siapapun, yang penting dipergunakan untuk produk rokok, nggak ada masalah," kata Sekretaris Jenderal APTI Kusnasi Mudi kepada detikcom, Jumat (1/11/2024) kemarin.

"Tapi permasalahannya adalah nanti jika terkait kemasan polos ini sama artinya pemerintah akan melegalkan yang ilegal, takutnya dari situ. Walaupun sebenarnya rokok-rokok ilegal juga sumbernya sama, tembakaunya dari petani, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi dalam jangka panjang kan nggak mungkin," tambahnya.

Padahal selama ini lebih dari 90% hasil tembakau para petani diserap oleh industri rokok konvensional alias perusahaan-perusahaan legal. Belum lagi pemerintah dinilai belum memiliki inovasi penggunaan tembakau, sehingga hasil penjualan para petani ini sangat bergantung pada kondisi industri rokok.

"Memang produk yang kita hasilkan itu kan semuanya diserap oleh industri, 90% lebih, hampir 99% katakanlah diserap oleh industri kita. Nah jika industri ini kolaps, ya artinya siapa nanti yang beli tembakau?" ucapnya.

Sementara itu ada juga keluhan dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Di mana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini dapat membuat peredaran rokok ilegal semakin tumbuh subur.

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar. Sebab selama ini para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Masih belum cukup, ada juga penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang protes dengan pengetatan aturan tembakau yang dikeluarkan pemerintah untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, menyatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

"Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali," terang Sudarto dalam siaran pers ditulis Kamis (31/10/2024).

Kemudian masih ada dari Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, yang menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek.

Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

Simak juga Video 'Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan insentif restrukturisasi mesin bagi industri makanan dan minuman yang telah berlangsung tahun ini dengan alokasi Rp13 miliar dan tahun depan senilai Rp35 miliar.

Adapun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 40/2024 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Makanan dan Industri Minuman.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Yulia Astuti mengatakan restrukturisasi mesin menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan untuk memacu pengembangan industri mamin.

"Terkait restrukturisasi mesin industri makanan dan minuman di 2024 Rp13 miliar jadi ada beberapa ketentuan kriteria untuk siapa yang mengikuti program, tahun depan sudah dialokasikan anggaran lebih besar Rp35 miliar," kata Yulia di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

Adapun, program ini akan memberikan pembiayaan maksimal Rp1 miliar bagi industri yang telah memenuhi kriteria dan syarat ketentuan. Bagi industri yang lolos maka dapat diberikan penggantian sebagian biaya untuk pembelian mesin/alat bernilai minimal Rp300 juta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika mengatakan ketentuan mengenai besaran penggantian tersebut, yaitu sebesar 35% untuk mesin dan peralatan yang diproduksi di dalam negeri serta dilengkapi dengan tanda sah capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%.

Selain itu, penggantian sebesar 25% juga untuk produk yang diproduksi di dalam negeri, dan penggantian sebesar 15%untuk mesin dan peralatan yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Dia menerangkan bahwa beberapa kriteria penting untuk mesin dan peralatan mencakup penggunaannya dalam proses produksi dan periode pengadaan yang ditentukan.

"Selain itu, penerima program diwajibkan memiliki akun SIINas dan laporan data industri setidaknya selama satu tahun terakhir guna memastikan bahwa hanya industri yang siap beradaptasi dengan inovasi yang mendapatkan fasilitas ini," jelasnya.

Program restrukturisasi mesin/alat industri mamin ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam berbasis agro, antara lain industri pengolahan rumput laut, sagu, kelapa, kakao, dan pengolahan susu.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) siap menampung masukan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang kemasan rokok polos tanpa merek.

Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes, Benget Saragih, menyatakan pihaknya akan melibatkan berbagai pihak yang terdampak, termasuk buruh, dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.

"Terima kasih untuk teman-teman, kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu pekerja dan buruh dalam penyusunan RPMK. Karena buruh ikut terdampak, ini bukan janji tapi akan kami laksanakan," ujar Benget.

Hal itu dikatakan Benget saat menerima audiensi dari ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI).

Sebelumnya, ribuan buruh dan pekerja tembakau yang tergabung dalam FSP RTMM SPSI menggelar unjuk rasa di Kemenkes, menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan pembatalan RPMK tentang pengamanan produk tembakau. Aturan ini menghapus logo, warna, dan fitur pembeda lainnya pada kemasan rokok.

Para buruh menilai aturan tersebut berdampak buruk pada mereka, menyebabkan kehilangan pekerjaan, dan menambah kesulitan. Ketua Umum FSP RTMM SPSI, Sudarto AS, menyebut aksi ini adalah langkah terakhir setelah berbagai upaya dialog dengan Kemenkes tidak mendapat tanggapan.

“Kami sudah berkali-kali mengirim surat dan meminta dialog, tetapi tidak direspons, jadi kami memutuskan turun ke jalan,” ujar Sudarto dalam keterangannya seperti dikutip, Minggu (20/10).

Meski Kemenkes sudah berjanji akan melibatkan buruh, Sudarto menyatakan akan tetap memantau perkembangan kebijakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Atase Perdagangan Canberra Agung Haris Setiawan menilai, ekspor produk makanan minuman (mamin) Indonesia ke Australia masih memiliki peluang yang menjanjikan. Namun, eksportir perlu memerhatikan dan mengikuti syarat kemasan produk yang dikeluarkan jika berencana mengekspor ke Negeri Kangguru tersebut.

Haris menyampaikan, Australia mensyaratkan kemasan produk mamin harus dalam bahasa Inggris serta mencantumkan kandungan nutrisi komposisi, dan alergen. Kemasan tersebut juga harus menyertakan eksportir, importir, dan negara asal.

“Harus jelas perusahaan eksportir dan importirnya beserta negara asal. Bahan baku produk mamin tersebut juga tidak menggunakan bahan baku yang dilarang atau dibatasi pemasukannya di Australia,” tutur Haris dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di Ice BSD, Tangerang, Banten, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Merujuk data yang diolah Atdag Canberra, ekspor makanan dengan kode HS 21 Indonesia ke Australia tercatat US$29,3 juta dan ekspor minuman kode HS 22 mencapai US$1,2 juta pada 2023.

Haris mengungkap, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat (AS), China, dan Thailand merupakan kompetitor produk makanan Indonesia. Sedangkan, Selandia Baru, Prancis, Inggris, AS, dan Italia, merupakan kompetitor produk minuman Indonesia.

Selain produk mamin, Haris menyebut restoran juga merupakan peluang bagi produk Indonesia. Ada sejumlah regulasi berusaha restoran di Australia yang harus dipatuhi pengusaha, jika berencana untuk membuka usahanya.

Pertama, pemilik usaha pangan harus memastikan staf memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga keamanan pangan. Kedua, tempat makan dan peralatannya harus selalu bersih dan di sanitasi.

Ketiga, makanan harus terlindung dari kontaminasi dan disimpan pada suhu yang tepat. Keempat, kafe dan restoran akan diperiksa secara rutin oleh petugas dewan, sementara pemilik bisa melakukan inspeksi mandiri dengan mengacu pada Food Premises Assessment Report (FPAR).

Di negara bagian New South Wales (NSW) misalnya. Haris mengatakan, setiap restoran di sana akan menerima sertifikat yang dipajang di pintu masuk untuk menunjukkan hasil pemeriksaan kebersihan dan keamanan pangan.

“Regulasi NSW mewajibkan gerai makanan cepat saji menampilkan informasi gizi di tempat penjualan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, NSW melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, garpu, pengaduk, sedotan, piring, dan mangkuk plastik serta wadah makanan styrofoam. Terdapat pengecualian bagi sedotan plastik sekali pakai yang boleh disediakan untuk disabilitas atau kebutuhan medis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan China akan mengadakan pertemuan lewat forum perdagangan khusus industri makanan dan minuman. Kolaborasi tersebut dinilai dapat menguntungkan bagi industri mamin Tanah Air.

Agenda tersebut dilaksanakan melalui Business Matching Chinede Enterprises Go oversea Indept Tour into Indonesia akan digelar pada 11-15 November 2024 di Hotel Mulia, Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT), Sudrajat, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa memproduksi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, serta perluasan pasar ekspor ke China.

“Kita perlu berkolaborasi di bidang teknologi dan industri, jadi Indonesia punya potensi-potensi makanan lokal tetapi, industri dalam skala besar untuk bisa diekspor keluar masih terbatas,” kata Sudrajat, Kamis (10/10/2024).

Dia menyontohkan potensi makanan olahan rendang yang menjadi khas Indonesia. Namun belum dioptimalisasi karena model kemasan yang masih menerapkan industrialisasi 2.0 dan komposisi terbatas.

Sementara itu, dia menilai kerja sama dengan China dapat membuat pengusaha Indonesia mendapatkan fasilitas untuk memproduksi dengan skala besar dan cepat, serta mengusung industrialisasi yang lebih efisien.

“Ada kesempatan juga bagi China untuk masuk ke sini berkolaborasi dengan lokal. Misalnya, kita punya tanaman atau buah seperti durian, tapi direbut pasarnya kebanyakan oleh Thailand, Vietnam, Malaysia,” jelasnya.

Padahal potensi pasar durian di China disebut mencapai US$20 miliar. Namun, produk Indonesia masih terbatas untuk masuk ke pasar negara tersebut.

Selain itu, Sudrajat menyoroti produk halal yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. China disebut menjadi konsumen produk halal yang potensial. Namun, pasarnya masih didominasi Timur Tengah.

“Dengan mengundang mereka ke sini, kita tahu apa yang dibutuhkan pasar China, kita kolaborasi dengan mereka jadi ada manfaat, kita coba menguatkan teknikal know-hownya dari mereka,” jelasnya.

Untuk diketahui, pergelaran selama 5 hari yang akan melibatkan lebih dari 100 perusahaan dagang dan industri dari China dan sekitar 150 perusahaan lokal Indonesia itu diharapkan membuka peluang untuk saling membangun kemitraan antara pengusaha China khususnya di bidang produk pangan dan ingredient pangan.

“Ya, hampir sebagian besar produk halal karena kita minta hampir lebih 80% produk halal,” pungkasnya.

Indonesia dinilai potensial mengingat pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman sebesar 5,53% pada triwulan II tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,05% dan industri non-migas sebesar 4,63%.

Pada periode yang sama, industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 40,33% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, sehingga menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi PDB terbesar.

Adapun, forum business matching ini merupakan inisiasi dari Kamar Dagang China yakni Chamber of Commerce of I/E Foodstuffs, Native product and Animal by-products (CFNA) dan PT. China Indonesia Food Ingredient Industry Communication Service Center (PT CISC) bersama Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok (LIT).

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah sektor konsumer, khususnya yang memiliki produk makanan dan minuman, mengungkapkan deflasi selama lima bulan beruntun tidak berdampak terhadap penjualan. Adapun, barang konsumer menjadi salah satu sektor yang disebut tahan banting dalam kondisi apapun.

Setidaknya, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) dan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) hingga PT Hatten Bali Tbk. (WINE) menegaskan deflasi yang terjadi tidak berdampak terhadap kinerja perseroan. Ketiga emiten itu menyebut tetap dapat membukukan penjualan yang sesuai target.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi rencana pemerintah untuk mengatur kandungan Gula, Garam, Lemak (GGL) yang berpotensi dikenakan cukai pada makanan dan minuman kemasan.

Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, Bobby Gafur Umar mengatakan pengenaan cukai terhadap produk olahan siap saji justru akan semakin menekan industri yang saat ini terkontraksi.

"Kemudian sekarang ada cukai mau dikenakan kepada produk makanan minuman kemasan. Alasannya itu tidak sehat mengandung pemanis," kata Bobby, Jumat (2/7/2024).

Untuk diketahui, kebijakan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No 17/2024 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut berlaku dalam rangka upaya pemerintah dalam mengendalian risiko penyakit tidak menular (PTM).

Dalam pasal 194 yang menyebutkan ketentuan pengendalian GGL pada makanan dan minuman siap saji yang diperdagangkan di tempat usaha atau luar tempat usaha seperti hotel, restoran, rumah makan, kafe, kantin, gerai, dan lainnya.

Menurut Bobby, beleid yang telah disahkan pemerintah itu akan membuat industri semakin terpuruk. Terlebih, daya beli konsumen masih lesu. Pemerintah semestinya melindungi dan tidak memberikan beban ke biaya produksi.

"Apalagi kalau misalnya sekarang daya beli sudah turun tiba-tiba karena dikenakan cukai lagi produk-produk itu naik jadi gak laku. Nah, yang ada kan kena produksi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mencarikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri. Sebagai pembina industri, Kemenperin menilai regulasi tersebut dipastikan berdampak pada kenaikan biaya porduksi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Yulia Astuti mengatakan aturan PP Kesehatan yang mengatur pengendalian GGL dan potensi pemberian cukai terhadap makanan minuman olahan tak langsung diterapkan.

"Terkait GGL memang di UU Kesehatan yang baru terkait pengendalian konsumsi GGL di pasal 194-195 memang tidak langsung berlaku, berlakunya terhitung setelah 2 tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan GGL jadi gak langsung, jadi sudah itu ditetapkan baru itu diberlakukan GGL nya. Pada saat pembahasan ini kita selalu libatkan industri, terkait kandungan dan kemasan," pungkasnya.