TALIABU, iNews.id – Enam jenazah korban speedboat Bela 72 terbakar di Pelabuhan Bobong, Taliabu, Maluku Utara (Malut) dibawa pulang ke daerah masing-masing. Salah satunya jenazah calon gubernur Maluku utara (Cagub Malut) Benny Laos.

Wakapolres Taliabu, Kompol Sirajudin mengatakan, jenazah korban speedboat terbakar Benny Laos sudah diterbangkan ke Luwuk, Sulawesi Tengah menggunakan helikopter Polairud untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta.

“(Jenazah) Benny Laos akan diterbangkan dari Luwuk menuju Jakarta ke rumah duka yang beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 66 Rt 9 Rw 7 Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,” katanya, Minggu (13/10/2024). 

Dia mengungkapkan, seluruh jenazah korban meninggal dunia kecelakaan terbakarnya Speedboat Bela 72 itu sudah dibawa ke daerah masing-masing. Mereka di antaranya, Ester Tantri anggota DPRD Kabupaten Sula dari Partai Demokrat dan Hamdani Buamonabot, anggota Polres Sula yang merupakan ajudan calon bupati Sula Hendrata Teis.

Jenazah lainnya yakni, Ketua DPW PPP Maluku Utara, Mubin A Wahid juga sudah dibawa menuju Ternate menggunakan speedboat.

“Untuk korban luka lainnya berjumlah 10 orang masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit umum daerah (rsud) Bobong,” ucapnya.

Dari data Basarnas jumlah keseluruhan korban dalam insiden terbakarnya speedboat bela 72 sebanyak 33 orang. Dari jumlah itu, 6 tewas dan 10 dirawat.

Sebelumnya, speedboat membawa rombongan kampanye Calon Gubernur (Cagub) Maluku Utara (Malut) Benny Laos terbakar di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara, Sabtu (12/10/2024). Data sementara diperoleh enam orang tewas dalam kejadian tersebut, termasuk cagub Malut nomor urut 4 tersebut.

Dalam rekaman video amatir warga tampak speedboat miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam serta kobaran api.

Suasana menegangkan saat kobaran api membesar menghanguskan speedboat mewah tersebut. Para warga di sekitar lokasi terjun ke laut menolong para korban yang berenang menuju ke daratan.

Kapolres Taliabu AKBP Totok Handoyo mengatakan, informasi terakhir dari pihak rumah sakit Cagub Malut nomor urut 4 Benny Laos sudah dinyatakan meninggal dunia pukul 17.00 WIT.

"Total ada enam meninggal yang sudah dievakuasi, termasuk Bapak Benny Laos," ujar Kapolres kepada iNews TV, Sabtu (12/10/2024). 

Dari enam korban, dua orang belum teridentifikasi. Keenam korban meninggal ini telah dievakuasi ke rumah sakit.  Menurutnya, dugaan awal kebakaran terjadi saat pengisian bahan bakar. Saat itu terjadi ledakan dan ada penumpang terkurung dalam speedboat.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Malut United dan Persis Solo sama-sama mendulang poin penuh ketika menjamu lawannya. Malut mengalahkan Semen Padang dengan skor tipis 2-1 dan Persis menghancurkan Madura United dengan skor 4-0.

Malut United merasakan kemenangan perdana musim ini dengan menundukkan Semen Padang. Gol-gol dari Jorge Correa dan penalti Victor Mansaray cuma bisa dibalas gol Cornelius Stewart.

Hasil ini membawa Malut United ke posisi delapan dengan enam angka dari empat laga. Sedangkan Semen Padang merosot ke peringkat 16 dengan tiga poin dari empat pertandingan.
Sedangkan Persis tampil perkasa ketika menghadapi Madura United. Dua gol dari Moussa Sidibe dan satu gol dari Ramadhan Sananta serta Ricardo Lima tak sanggup dibalas Madura United.

Kemenangan ini membawa Persis ke peringkat 12 dengan tiga poin dari empat pertandingan. Sementara Madura United terdampar di peringkat 17 dengan satu angka dari empat laga.

Hasil Liga 1 hari ini:
Malut United 2-1 Semen Padang
Persis Solo 4-0 Madura United

(KAH)

Jakarta: Empat tim yang berlaga dalam lanjutan Liga 1 yang digelar Minggu, 25 Agustus, harus puas berbagi angka. Persik Kediri ditahan imbang Malut United dan Persib Bandung harus puas dengan satu poin ketika menjamu Arema FC.

Persik yang bermain di kandang tentunya diunggulkan ketika menghadapi tim promosi Malut United. Namun, Persik gagal memaksimalkan peluang yang telah diciptakan sehingga Malut United bisa memaksakan hasil 0-0.

Tambahan satu angka membuat Persik tertahan di peringkat sembilan dengan empat angka dari tiga laga. Sedangkan Malut United berada satu tingkat di bawahnya dengan tiga poin dari tiga pertandingan.
Sementara itu, Arema yang bertamu ke markas Persib berhasil unggul lebih dulu pada menit ke-40 lewat gol Dalberto. Tapi, Persib sanggup menyamakan kedudukan pada masa injury time lewat sontekan Dimas Drajad dan skor 1-1 bertahan hingga bubaran.

Di sisi lain, Persib harus puas tertahan di peringkat delapan setelah bermain imbang dengan koleksi lima poin dari tiga pertandingan. Sedangkan Arema terpaku di peringkat 13 dengan dua angka dari tiga laga.

Hasil Liga 1 hari ini:
Persik 0-0 Malut United
Persib 1-1 Arema

(KAH)

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Masyarakat di Maluku Utara (Malut) diminta mewaspadai hujan lebat sebagai dampak perkembangan cuaca di daerah tersebut. Kepala Stasiun BMKG Kelas I Sultan Baabullah Ternate Sakimin di Ternate mengatakan saat ini terpantau adanya daerah pertemuan udara (konvergensi) serta belokan angin di kabupaten/kota di Malut.

Secara umum, kondisi cuaca di Malut selama periode 12-17 Agustus 2024 berawan dengan potensi hujan intensitas ringan hingga lebat secara fluktuatif terjadi pada pagi, siang, hingga malam hari. Oleh karena itu, dirinya meminta warga mewaspadai terjadinya dampak turunan dari fenomena hidrometeorologi tersebut, di antaranya banjir, banjir bandang, tanah longsor, pohon tumbang, berkurangnya jarak pandang, dan angin kencang.

Selama 12-13 Agustus 2024 diprakirakan terjadi potensi hujan ringan-lebat disertai petir di sebagian besar Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan sebagian kecil Kabupaten Halmahera Timur (Maba, Wasile), Halmahera Selatan (Gane, Obi, Bacan), Kota Tidore Kepulauan (Tidore, Oba), Kota Ternate, Kabupaten Pulau Taliabu (Taliabu Timur), Kepulauan Sula (Mangoli). Selama 14-15 Agustus 2024, potensi hujan ringan-sedang disertai petir dan angin kencang diprakirakan terjadi di sebagian besar Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, sebagian kecil Kota Tidore kepulauan (Sofifi, Oba, Tidore), Pulau Taliabu (Taliabu Selatan, Taliabu Barat), Kota Ternate, Kepulauan Sula, dan Taliabu.

Selama 16-17 Agustus 2024 ada potensi hujan ringan-lebat disertai petir diprakirakan terjadi di sebagian kecil Kabupaten Pulau Morotai, Halmahera Utara (Kao, Tobelo), Kepulauan Sula (Mangoll), Pulau Taliabu (Taliabu Barat, Taliabu Selatan), Kota Tidore Kepulauan (Oba, Sofifi), Kota Ternate, sebagian besar Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan. Pihaknya mengimbau pemerintah dan masyarakat memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan serta mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antarpihak terkait guna kesiapsiagaan dan antisipasi bencana hidrometeorologi.

Selain itu, masyarakat diimbau mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing dan mulai memahami cara mengurangi risiko bencana tersebut misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, bergotong royong menjaga kebersihan, dan menata lingkungan sekitar. Selain itu, mengikuti informasi resmi tentang perkembangan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate.

JAKARTA, investor.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melaporkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/8/2024). Laporan tersebut terkait dengan isu pengelolaan tambang yang memunculkan nama Blok Medan. Isu tersebut mencuat saat persidangan dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Ketua GMNI Jakarta Selatan Deodatus Sunda Se mendorong KPK agar berani menindaklanjuti laporan yang disampaikan GMNI tersebut. Apalagi, sudah ada pengakuan yang mengungkap dugaan keterkaitan Bobby-Kahiyang dengan masalah tambang di Maluku Utara.

“Ada pengakuan baik dari Kadis ESDM bahwa Bobby Nasution terlibat. Dari AGK eks Gubernur Maluku Utara, mengaku bahwasannya di kasus Blok Medan ini terlibat yang namanya Kahiyang Ayu yang juga sebagai istri Bobby Nasution,” ungkap Deodatus usai menyampaikan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

GMNI mendesak KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution serta Kahiyang Ayu terkait pengurusan izin tambang di Maluku Utara. Diharapkan dugaan yang dilaporkan kali ini tidak dibiarkan begitu saja.

Diketahui, KPK sempat buka suara soal munculnya nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution di persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

KPK pun menyerahkan hal tersebut ke jaksa penuntut umum. Lembaga antikorupsi itu memandang peluang untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi di persidangan tersebut tergantung dari kebutuhan jaksa KPK.

“Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum. Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Selain itu, dapat disusun laporan pengembangan penuntutan untuk menindaklanjuti munculnya nama Bobby di sidang. Nantinya, laporan tersebut akan dianalisis lebih lanjut oleh KPK.

Tessa mengatakan, bila ada keterangan yang tidak terkait langsung, keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan untuk diserahkan kepada pimpinan dan diputuskan kemudian dianalisa dalam hasil ekspose. Bisa juga fakta seputar munculnya nama Bobby di sidang dikembangkan pada proses penyidikan kasus Abdul Ghani yang kini masih beproses di KPK.

“Bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang tengah berlangsung,” ucap Tessa

Sebelumnya, istilah ‘Blok Medan’ yang dikaitkan dengan Bobby Nasution menyita perhatian. Istilah dimaksud mencuat saat sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Istilah Blok Medan pertama kali mencuat saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Istilah ini diungkapkan oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) AGK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil DPRD Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud (KD) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Namun, Daud mangkir dari panggilan.

"KD tidak hadir," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Penyidik akan mengirimkan surat panggilan ulang. Namun, belum diketahui waktu pemanggilan ulang Kuntu Daud.
Selain Kuntu, Lembaga Antirasuah itu juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Di antaranya, istri mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif, Olivia Bachmid. Dia diminta menjelaskan proses perizinan tambang yang dikaitkan dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba.

“Didalami terkait perizinan tambang di Maluku Utara,” ungkap dia.

Baca juga: Periksa Bos Tambang, KPK Kaitkan dengan Dugaan Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba

Tessa menjelaskan, pendalaman juga dilakukan penyidik dengan memeriksa saksi berinisial LM. Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, dia adalah Direktur PT Mineral Jaya Molagina Lauritzke Mantulameten.

KPK enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik. Informasi lebih dalam baru dipaparkan dalam persidangan, nanti.

Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

KPK enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menambah tersangka dalam kasus dugaan suap di Maluku Utara (Malut). Kemungkinan itu terjadi setelah Lembaga Antirasuah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

“Sebagaimana sudah saya sampaikan tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain (yang terlibat), namun, siapa pihak-pihak lain itu masih didalami,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Tessa menjelaskan penyidik masih melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Jabodetabek. Kesimpulan keterlibatan pihak lain masih belum bisa ditentukan saat ini.
“Belum bisa ditentukan saat ini karena saat ini proses penyidikan masih berjalan,” ujar Tessa.

Baca juga: Eks Ketua DPD Gerindra Malut Disebut Alirkan Uang ke Pejabat Kementerian ESDM

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif diduga memberikan sejumlah uang ke pejabat di Kementerian ESDM. Penyidik menggeledah Kantor Ditjen Minerba, kemarin, 24 Juli 2024.

“Yang pemberi suap kepada saudara AGK (Abdul Gani Kasuba) (Muhaimin) ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak pihak di ESDM dalam kaitan ini jadi tidak kepada pihak yang lain ya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Ghufron enggan memerinci sosok penerima uang dari Muhaimin. KPK kini mendalami dugaan tersebut.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran istri mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif, Olivia Bachmid. Pendalaman terkait kasus dugaan suap pengerjaan proyek. Olivia dinilai mengetahui aliran dana dalam perkara itu.

“Jadi begini, kita masih melihat menimbang terkait dengan peran-peran yang dilakukan oleh dia (Olivia),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Asep, pihaknya kini mendalami sikap batin Olivia, saat mengetahui aliran dana dalam kasus suap itu. Pendalaman juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain.
“Apakah dia tahu untuk pemberian ini, pemberian sejumlah uang atau aliran dana itu memang dia benar-benar membantu yang secara dia secara sadar tahu bahwa suaminya ini melakukan tindak pidana atau tidak,” ujar Asep.

Olivia sudah beberapa kali dipanggil penyidik dalam kasus ini. KPK kerap menyebut pemeriksaan istri Muhaimin berkaitan dengan aliran dana kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.

KPK menahan Muhaimin Syarif pada Rabu, 17 Juli 2024. Upaya paksa itu dilakukan karena dia diduga memberikan Rp7 miliar kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba untuk mendapatkan proyek.

“Pemberian uang oleh tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu kepada Abdul Gani Kasuba berkaitan dengan, pertama proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Proyek kedua yakni terkait izin usaha pertambangan operasi produksi PT Prisma Utama di Malut. Dana panas itu juga diberikan agar Muhaimin mendapatkan 37 pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM dari Abdul Gani.

“(Terjadi) selama tahun 2021 sampai 2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan,” ujar Asep.

Proyek terakhir yang didapatkan atas suap itu yakni usulan penetapan WIUP dari Abdul Gani ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan enam blok di Malut. Hingga kini KPK masih mengusut aliran dana dari Muhaimin kepada gubernur nonaktif Malut itu.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi sosok tersangka kasus suap di Maluku Utara (Malut) yang ditangkap penyidik pada Selasa, 16 Juli 2024, malam. Yakni, mantan Ketua DPD Gerindra Malut Muhaimin Syarif.

“(Yang ditangkap) penyuap Gubernur Malut (Abdul Gani Kasuba), ya (Muhaimin Syarif),” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Muhaimin merupakan tersangka pemberi suap dalam kasus ini. Penyidik masih memeriksa Muhaimin. Sebelumnya, Muhaimin mengajukan praperadilan atas kasus ini, namun ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan KPK diminta melanjutkan kasusnya.
Ada dua kasus di Malut yang diusut di tahap penyidikan oleh KPK saat ini. Pertama yakni dugaan suap atas perkembangan perkara Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba dan pencucian uang kepala daerah tersebut.

Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktur Utama (Dirut) PT Halmahera Mineral Helmi Djen menjelaskan kepemilikan aset Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba. Pendalaman dilakukan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang menjerat kepala daerah itu.

“Didalami perihal kepemilikan aset atas nama AGK (Abdul Gani Kasuba) dan keluarganya,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Informasi itu diulik dengan memeriksa Komisaris PT Fajar Gemilang Muhammad Thariq Kasuba. Penyidik harusnya mengulik aset Abdul Gani dengan memeriksa Direktur PT Sala Dipta Anargya Muhammad Matori, namun, dia mangkir.
“Minta penjadwalan ulang,” ujar Tessa.

Baca juga: 2 Kali Mangkir Pemeriksaan, KPK Ancam Jemput Paksa Bos PT NHM

Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)

Jakarta: Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba disebut menyerahkan jabatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayahnya kepada Imran Jakub tanpa disertai asesmen. Sebanyak 14 saksi dalam persidangan suap di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Ternate telah membeberkan informasi itu.

“Pengembalian jabatan IY (Imran Jakub) ke jabatan kadis pendidikan Malut, yang dilakukan tanpa dilakukan asesmen,” kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa enggan memerinci identitas 14 saksi yang membeberkan informasi itu dalam persidangan. Keterangan mereka sudah dicatat oleh jaksa untuk ditindaklanjuti.
Di sisi lain, Imran sudah dijadikan tersangka atas dugaan jual beli jabatan oleh KPK. Dia juga sudah ditahan, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Abdul Gani Kasuba Disebut Sering Meminta Uang ke Pejabat di Pemprov Malut

“Dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 23 Juli 2024,” kata Direkutr Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Juli 2024.

Dalam kasus ini, Imran diduga memberikan uang sebesar Rp1,2 miliar kepada Abdul. Penyerahan dilakukan dua kali dalam kurun waktu November 2023 hingga Desember 2023.

Pemberian pertama yakni saat pelantikan Imran belum dilakukan. Totalnya dana panas awal ini sebesar Rp210 juta.

“Setelah dilantik menjadi kepala dinas pendidikan Provinsi Maluku Utara (menyerahkan lagi) sebesar Rp1.027.500.000,” ujar Asep.

KPK meyakini dana itu diberikan Imran kepada Abdul karena adanya kesepakatan untuk menempati posisi kepala dinas pendidikan. Lembaga Antirasuah terbuka untuk mengembangkan kasus ini.

(ABK)

Jakarta: Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba disebut sering meminta uang kepada pejabat di wilayahnya. Informasi itu terpapar dalam persidangan dugaan penerimaan suap di Malut yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 10 Juli 2024.

“Pemberian sejumlah uang kepada AGK (Abdul Gani Kasuba) oleh beberapa saksi tersebut, atas permintaan AGK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada 14 saksi dalam persidangan yang membeberkan permintaan Abdul Gani itu. Namun, dia enggan memerinci identitas mereka semua.
Tidak semua uang yang diminta diterima langsung oleh Abdul. Sebagian diantaranya menggunakan tangan orang kepercayaan gubernur untuk mengambil sejumlah upeti yang dimintakan sebelumnya.

“Penyerahan dilakukan secara langsung dan atau melalui perantara,” ujar Tessa.

Baca juga: Sidang Gubernur Malut Ditunda

Dalam persidangan ini, Abdul Gani Kasuba didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan USD30 ribu. Di sisi lain, dia juga terkena kasus pencucian uang yang saat ini masih di tahap penyidikan di KPK.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)