Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian.

Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

"Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan," terang Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11/2024).

Salah satunya program Livin' Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

"Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank," tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) Mandiri Sahabatku. Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce.

Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

"Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif," ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia's Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara

BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta (30/10). Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.

"Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar", ungkap Sunarso, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy). Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun. Dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso.

Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik. NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07%.

Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80% pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66% pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi Early Warning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin.

Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien. Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44%.

"BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," tambah Sunarso.

Sementara itu, dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17% atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64%.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp4.034 triliun atau tumbuh 35,20% yoy.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

Pada kesempatan tersebut, Sunarso juga menjelaskan capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18% serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76%.

"Ke depan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik," ujar Sunarso.

Sunarso pun optimis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif.

"BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik," pungkasnya.

TEMPO.CO, Banjarmasin - Masyarakat Dayak Batulasung menduduki lahan sengketa perkebunan sawit PT Jhonlin Agro Raya Tbk di Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru pada Kamis, 24 Oktober 2024. Aksi pendudukan kebun sawit ini diikuti ritual adat Dayak dengan memasang ancak pada dahan sawit.

“Ritual adatnya memanggil roh nenek moyang supaya menjaga, memelihara lahan atau tanah leluhur kami. Kemudian menjauhkan dari kemungkaran, keserakahan orang-orang yang telah merampok hak-hak adat Dayak,” kata Sartono Petrus, sesepuh Dewan Adat Dayak Kalimantan Selatan yang ikut aksi pendudukan kebun PT JAR, Kamis 24 Oktober 2024.

Melalui pendudukan lahan dan ritual adat, masyarakat mempertanyakan ganti rugi tanam tumbuh dan plasma atas 5.801 hektar kebun sawit Sungai Kamboyan Estate (SKBE) dan Sungai Mantawakan Estate (SMKE) milik PT Jhonlin Agro Raya Tbk. Dasar luasan lahan yang diklaim masyarakat mengacu pada tiga Peraturan Bupati Kotabaru: Nomor 50 Tahun 2020, Nomor 32 Tahun 2017, dan Nomor 201 Tahun 2022.

Tiga perbup itu mengatur batas administrasi Desa Cantung Kiri Hilir. "Di dalam tiga perbup ini terdapat kebun PT JAR dengan luasan 5.801 hektar," kata Penjabat Kepala Desa Cantung Kiri Hilir, Alekman.

Menurut Alekman, Kepolisian Sektor Kelumpang Hulu dan Koramil menyambungkan aspirasi masyarakat ke manajemen PT JAR. Setelah menunggu tiga jam di lokasi pendudukan lahan, kata dia, pihak kepolisian mengabarkan bahwa PT JAR siap mediasi dengan mediator Pemkab Kotabaru.

“PT JAR siap mediasi dengan penengah Pemkab Kotabaru. Kami segera bersurat ke Bupati Kotabaru. Kami juga minta manajemen PT JAR bersurat ke Bupati Kotabaru,” kata Alekman.

Kepala Adat Dayak Batulasung, Riwinto, mengatakan masyarakat berharap pelaksanaan mediasi sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak. Menurut Riwinto, persoalan ini pernah mengemuka pada 2019 lalu, tapi belum ada solusinya.

“Ada ketidakpuasan masyarakat. Menurut kami 5.801 hektar itu hutan ulayat Dayak Batulasung, sehingga kami ada hak di situ,” kata Riwinto.

Riwinto turut mempersoalkan lahan sawit 96 hektar yang dikuasai oleh PT JAR dari pelepasan kawasan lewat program TORA tahun 2019. Sebab, kata dia, lahan itu seharusnya untuk pertanian masyarakat Desa Cantung Kiri Hilir. "Ternyata saat ini juga dijadikan kebun PT JAR," ucapnya.

Juru bicara dan legal PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Dedy Hari Suprianto, menyerahkan persoalan ini ke Kepala Polsek Kelumpang Hulu dan aparat yang hadir di lokasi. “Silakan langsung bertanya ke beliau, bagaimana kondisi lapangan,” kata Dedy.

Alekman ingin mengakomodir masyarakat yang merasa punya surat penguasaan fisik tanah, tapi belum menerima ganti kerugian. Padahal, kata dia, perolehan Hak Guna Usaha di atas penguasaan pihak lain, harus diberi ganti kerugian tanam tumbuh sesuai kesepakatan.

Ia menyatakan siap berunding menentukan skema terbaik ganti kerugian tanam tumbuh tanah masyarakat yang belum menerima pembayaran.

Selain itu, kata Alekman, masyarakat mempersoalkan kemitraan plasma sawit oleh emiten berkode JARR ini. Ia mengingatkan perusahaan harus menyisihkan 20 persen lahan untuk kebun plasma masyarakat dari total lahan yang diusahakan perusahaan. Di Desa Cantung Kiri Hilir, setahu dia, PT JAR belum melaksanakan pola 80:20, yakni 80 persen kebun inti dan 20 persen kebun plasma.

“Tanah itu dikelola masyarakat secara adat sejak 1936. Tahun 2017 jadi lahan kebun sawit PT JAR, padahal belum pernah ditemukan berkas ganti rugi tanam tumbuh dan surat jual beli. Sosialisasi pun belum pernah,” ucap Alekman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kondisi kinerja perbankan Tanah Air masih terjaga di tengah ketidakpastian dan gejolak geopolitik global. Hal ini disampaikan usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga berkat adanya kelonggaran kebijakan moneter di tingkat internasional yang didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang terkendali, serta kinerja sektor jasa keuangan yang positif.

Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja industri perbankan Indonesia per Agustus 2024 tetap terjaga stabil, didukung dengan tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan yang tinggi sebesar 26,78%.

"Kinerja industri perbankan domestik terjaga baik didukung oleh tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio per Agustus 2024 yang tetap kuat sebesar 26,78%. Kinerja intermediasi tumbuh positif dengan kredit perbankan yang mencatatkan double digit growth yaitu 11,4% year on year menjadi Rp 7.508 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Menurutnya capaian kinerja kredit perbankan dalam negeri ini didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 13,08%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 10,83%, dan kredit modal kerja 10,75%.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga disebut tumbuh menjadi 7,01% yoy atau sebesar Rp 8.650 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor terbesar yaitu tumbuh 10,06% yoy.

Mahendra juga mengungkap, dari sisi likuiditas perbankan pada Agustus 2024 terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 112,92% dan 25,37%, masih jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

"Risiko kredit perbankan juga tetap terjaga dengan rasio NPL nett dan NPL gross tetap rendah di bawah ambang batas masing-masing tercatat sebesar 0,78% dan 2,26%," jelasnya.

Mediasi terkait konflik di antara ojek online (ojol) dan ojek pangkalan (opang) di Pasir Impun, telah berlangsung dua kali, terakhir adalah pada Selasa (10/9).

Hasil mediasi terakhir pun telah disepakati dua belah pihak. Namun, opang Pasir Impun, mengungkapkan masih perlu ada mediasi lanjutan. Alasannya, karena mediasi yang terakhir tidak dihadiri oleh anggota opang.

“Karena anggota kita tidak tahu mediasi itu seperti apa, poin-poinnya seperti apa,” kata perwakilan opang Pasir Impun, Adis Hermawan, Selasa (17/9).

Dia menjelaskan bahwa mediasi lanjutan diperlukan guna menyoal uang ganti rugi untuk KTA anggota opang yang semuanya berjumlah 136 orang. Dia mengatakan permintaan uang ganti KTA itu diajukan, jika opang memang didorong untuk jadi ojol.

“Makanya kita ke pihak manajemen dulu, boleh kita daftar yang bisa pakai jejak digital kita daftar. Tapi dengan satu syarat tolong gantiin bekas KTA kita beli,” ungkapnya.

Adapun besaran nilai uang yang diminta untuk ganti rugi KTA ialah Rp 10 juta per anggota. Artinya dengan total 136 anggota opang, total uang ganti ialah 1,36 miliar.

Meski begitu, Adis mengatakan bahwa saat ini opang Pasir Impun masih dalam proses mengumpulkan KTA semua anggota. Setelah itu, dia menyebut baru akan ke Kecamatan untuk meminta difasilitasi guna mediasi lanjutan terkait hal ini.

Dia juga mengatakan bahwa jumlah Rp 10 juta per anggota itu tidak saklek. Bila pihak aplikator dan Pemerintah Kota menego itu, kata Adis, tidak masalah. Asalkan ada uang ganti KTA.

“136 anggota. Nanti kalau sudah dikumpulkan baru kita ke kecamatan. Ya kalau memang nego, atau berapa, mungkin bisa dirundingkan lagi sama anggota yang lain,” ucapnya.

Terpisah, Camat Mandalajati, Yati Sri Sumiati, mengatakan tidak bakal ada ganti rugi untuk KTA opang. Apa-apa yang akan diterapkan ke depan bakal berdasarkan 8 poin yang sudah disepakati di forum mediasi terakhir.

“Enggak ada, kan di 8 poin sudah jelas,” katanya Selasa (17/9).

Dia menambahkan bahwa pihaknya tidak ada hubungan soal KTA opang itu. Sebab transaksi KTA opang tersebut, sejak awal hanya berlangsung di kelompok opang itu sendiri.

“Kalau pembelian kartu itu kan bukan sama kita, tapi dari anggota ke anggota. Kok kita ganti ruginya. bagaimana coba?” ucap dia.

“Kalau satu orang 10 juta harus diganti sama kami dari mana, kan transaksinya juga bukan sama pemerintah, tapi antar-mereka jadi tidak memungkinkan,” imbuhnya.

Selain itu, untuk saat ini Yati meminta agar opang menjalankan terlebih dahulu hasil kesepakatan berdasarkan mediasi terakhir.

Mediasi terakhir sendiri telah disepakati dengan melibatkan banyak pihak, termasuk perwakilan ojol dan opang, Forkopimcam, Forkopimda, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bandung, Dishub Kota Bandung, jajaran Polrestabes Bandung, hingga Kodim 0618 Kota Bandung.

Adapun isinya tertuang dalam 8 poin berikut:

“Di poin 6 disebutkan bahwa apabila para pihak melakukan pelanggaran aturan atau melakukan tindakan melanggar hukum seperti kerusuhan, maka akan diproses secara hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis menjawab pernyataan dari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB), Herly Puji Mentari, soal kasus anggota Dishub memiting komandan satpam P3AKB.

Dalam kasus ini, Puji sempat menawarkan agar kasus tersebut diselesaikan dengan perdamaian dan permintaan maaf. Puji bilang, kasusnya tak perlu diperpanjang hingga lapor polisi. Namun, Dishub menolak.

“Saya pikir mediasi seperti apa dulu, justru sebenarnya, kalau kita ingin mediasi harus ada jurinya di tempat kepolisian. Kalau di lapangan malah kita khawatirkan ada pertengkaran antar-oknum,” kata Iswar saat ditemui di Kantor ATCS Medan pada Jumat (16/8).

“Silakan saja, saya pikir juga pejabat di situ kenapa harus di lapangan, silakan ketemu saya saja,” sambungnya.

Menurut Iswar, yang terjadi sebenarnya tidak hanya aksi piting. Katanya, justru komandan satpam, Ramdanisyah Pulungan, yang mengganggu anggotanya yang sedang bertugas dan melontarkan kata-kata kasar.

“Bukan kekerasan itu, karena kebetulan security itu mengeluarkan kata-kata tidak bagus. Saya sampaikan karena profesi kita yang berbeda, kami ini manusia biasa, kalau dimaki-maki ya naik (marah) juga,” kata dia.

“Pada prinsipnya kita ini semua manusia yang juga punya harga diri, emosi, jadi wajar saya pikir kalau kita dimaki sedang bertugas anggota saya juga emosi,” sambung dia.

Iswar memastikan anggotanya itu tak akan diberi sanksi. Sebab, aksi tersebut atas perintahnya.

“Anggota Dishub, saya akui anggota Dishub, dan itu perintah saya,” kata dia.

Sebelumnya, Ramdanisyah bilang, aksi piting tersebut dipicu soal masalah sosialisasi parkir berlangganan. Sosialisasi dilakukan di depan pintu akses keluar masuk kantornya itu.

Di jam masuk kerja, sosialisasi itu membuat kemacetan dan bikin ASN sulit absen.

“Pegawai kita mau absen, mau masuk, jadi kita tegur Dishub agar jangan menutup akses kantor,” kata Ramdanisyah.

Menurutnya, seharusnya bila ada sosialisasi sebaiknya dilakukan di dalam kawasan kantor. Terlebih, sebaiknya koordinasi dengan Dinas P3AKB ataupun pihak security.

Atas kejadian ini, Ramdanisyah pun melapor ke Polsek Medan Baru. Sementara, Kapolsek Medan Baru Kompol Yayang Rizki menyebut pihaknya akan melakukan upaya mediasi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Melaui unggahan di Instagram belum lama ini, selebgram Karin Novilda atau Awkarin mengungkap pengalaman pahitnya saat menggunakan layanan Go Food dari aplikasi Gojek. Awkarin mengaku bahwa dia mendapat ancaman dari oknum driver bernama Fikri Kharisma.

الظاهر أن هذا عطف على { فَأَصْلِحُواْ } وقال الطيبي : هو تذييل للكلام كأنه قيل : هذا الإصلاح من جملة التقوى فإذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل ، ويجوز أن يكون عطفاً على { فَأَصْلِحُواْ } أي واصلوا بين أخويكم بالصلح واحذروا الله تعالى من أن تتهاونوا فيه { لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } أي لأجل أن ترحموا على تقواكم أو راجين أن ترحموا عليها .

(Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) dalam seagama. (karena itu damaikanlah antara kedua saudara kalian) apabila mereka berdua bersengketa. Menurut qiraat yang lain dibaca Ikhwatikum, artinya saudara-saudara kalian.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara kedua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan harapan Dia akan memberi kalian rahmat berkat ketakwaan kalian.

MANGUPURA, iNews.id - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung mempertemukan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri (SPM) Angkasa Pura Support (APS) dengan pihak manajemen PT APS Kantor Cabang Denpasar yang diwakili oleh manajemen. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Mandiri Gosana, Senin (15/7/2024)

Adapun pertemuan ini guna menegaskan pembatalan rencana merger yang menimbulkan keresahan di kalangan karyawan.

Turut dihadiri oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura Support Denpasar Made Dodik Satriawan, Ketua Regional Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali Putu Tansana, dan Branch Manager PT APS Kantor Cabang Denpasar Djoko Setyo Pembudi serta perwakilan karyawan APS.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan menyampaikan, bahwa pada 12 Juli, PT Angkasa Pura Support telah mengirim surat kepada pihak Disperinaker terkait mediasi yang dilakukan pada 9 Juli.

Dalam mediasi tersebut, Disperinaker menerima laporan dari SPM APS mengenai keresahan 2.200 karyawan terkait rencana merger yang berujung pada perubahan status pekerja dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau permanen menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau kontrak.

Pihaknya menegaskan, bahwa kewenangan terkait merger berada pada pihak perusahaan dan bukan Disperinaker. Meskipun demikian, Disperinaker tetap berperan sebagai pembina dan pengawas dalam proses ini.

"Karyawan tidak menolak merger atau restrukturisasi selama hal tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, satu permintaan karyawan adalah agar tidak ada perubahan status pekerja dari tetap menjadi kontrak," ujarnya.

Eka Merthawan berharap, merger dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, bukan sebaliknya mengorbankan hak-hak karyawan. "Kami berharap pertemuan ini dapat menciptakan harmoni dalam bekerja dan menghindari pengingkaran. Disperinaker akan bertindak netral dan tidak memihak salah satu pihak," katanya.

Disperinaker telah membentuk dua tim, yakni tim investigasi dan tim mediator hubungan industrial, untuk terus memantau perkembangan PT APS dan karyawan secara berkala.

"Kami akan terus memantau perkembangan di PT APS dan memastikan bahwa hak-hak karyawan tetap terjaga," ucapnya.

Pertemuan antara dua belah pihak yang dimediasi oleh Disperinaker diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan memastikan stabilitas serta kesejahteraan karyawan PT Angkasa Pura Support.

Editor: Anindita Trinoviana