Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praseto Hadi angkat bicara soal pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyentil pemerintahan yang bersih dari muatan politis dan dendam politik sebelum kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurutnya, isi pidato tersebut merupakan harapan Presiden Ke-8 RI itu dalam pemerintahannya ke depan sehingga Negara dapat dibangun secara bersama-sama dari setiap pihak yang ada.

Hal ini disampaikannya usai mengantarkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan lawatan ke Lima Negara, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (8/11/2024).

"Ya itu kan pesannya, pesan dari beliau bahwa beliau sekarang ingin melihat ke depan, kita bersama-sama bersatu-padu dengan semangat kebersamaan untuk membangun ke depan," ujarnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan bahwa pemerintahan ideal menurut Prabowo memang harus bersih dari muatan politis. Terutama kepentingan-kepentingan politik.

"Jadi tidak perlu semua itu misalnya dilandaskan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pesannya saya kira itu untuk hal apapun lah," pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Kepala Negara menegaskan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kongkalikong dengan pihak-pihak lain,” jelas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan pentingnya kebijakan yang dilaksanakan oleh seluruh jajarannya untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Dia menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan dengan tegas, namun tetap memperhatikan asas keadilan dan kebijaksanaan.

"Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih," tandas Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan soal nasib pelantikan Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Prasetyo sudah pernah memastikan bahwa Presiden Prabowo setuju Basuki jadi Kepala Otorita.

Prasetyo mengatakan sampai saat ini pelantikan Basuki jadi Kepala Otorita masih dalam tahap konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Sebagai informasi, urusan Otorita IKN sendiri bermitra dengan Komisi II DPR.

"Belum, belum. Kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu," beber Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

"Tunggu dulu lah, segera itu pokoknya," tambahnya menegaskan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah resmi menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) yang lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri mulai diproduksi. Mobil pabrikan PT Pindad itu sudah dipakai duluan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan.

Para jajaran Kabinet Merah Putih kabarnya mendapatkan arahan langsung dari Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Maung sebagai mobil dalam negeri.

"Maungnya sedang diproduksi. Sudah dong, kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Iya mulai lah, mulai kita produksi," ungkap Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal berapa banyak produksi Maung yang mau dilakukan, Prasetyo mengaku tak hapal datanya. Yang jelas dia menekan semangat pemerintah adalah untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.

"Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung. Iya, harus memberi contoh," ujar Prasetyo.

Dia mengatakan tahap pertama, pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil Maung untuk para menteri dan wakil menteri. Bila produksi mampu dilakukan dan dilanjutkan maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan Maung juga, bahkan sampai ke level pemimpin daerah.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," beber Prasetyo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto pernah mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja. Dia juga bilang mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70%.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, Rabu (30/10/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinasMaung produksi PT Pindad (Persero). Menurutnya, Presiden Prabowo ingin menumbuhkan semangat kemandirian melalui penggunaan kendaraan buatan dalam negeri.

"Ya, tentu saja, semangatnya adalah kita harus punya kendaraan buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Prasetyo menjelaskan bahwa belum ada keputusan terkait siapa saja di jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas Maung. Hal ini akan disesuaikan dengan kapasitas produksi PT Pindad.

"Doakan saja agar Pindad segera mampu memproduksi kendaraan dengan kualitas baik," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kendaraan dinas Maung akan dibeli, bukan disewa, sehingga menjadi investasi negara. Sedangkan untuk kendaraan dinas lama yang saat ini digunakan, akan dipertimbangkan penggunaannya seiring berjalannya waktu.

"Ya, nanti akan kita pikirkan bagaimana peruntukan mobil yang lama," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan pihaknya siap memproduksi Maung untuk kendaraan operasional menteri sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus mampu, karena infrastruktur dan dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip, Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada," ujar Mose di Jakarta, Senin.

Mose belum menyebutkan berapa unit Maung yang akan disiapkan untuk menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan memfasilitasi menteri dan pejabat eselon 1 dengan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini ia sampaikan dalam acara puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

"Minggu depan saya akan menggunakan mobil Maung, kendaraan produksi Pindad itu," kata Anggito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ulang Tahun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dirayakan dalam acara Hari Sumpah Pemuda ke-96 yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin (28/10/2024) malam.

Momen perayaan ulang tahun ini terjadi di sela-sela penampilan penyanyi Tasya Ivanka tengah menyanyikan lagu "Indonesia Jaya" yang dipopulerkan oleh Harvey Malaiholo.

Tiba-tiba, muncul musik dari lagu Jambrut yang berjudul “Selamat Ulang Tahun”.

“Hari ini Mensesneg Bapak Prastyo Hadi merayakan ulang tahun atau hari jadinya, kita berikan kepuk tangan,” kata pembawa acara.

Prasetyo Hadi lantas berdiri dan tepuk tangan. Ia bersalaman dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga tampak menghampiri Prasetyo Hadi untuk bersalaman.

Mensesneg lantas bersalaman dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin dan pejabat negara yang hadir.

Kru acara pun tampak membawa piring yang berisi kue untuk diberikan kepada Prasetyo Hadi.

Setelahnya, Prasetyo tampak menyalami beberapa orang yang memberikan selamat ulang tahun.

Adapun Prasetyo Hadi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra itu lahir di Ngawi pada tanggal 28 Oktober 1979.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal rumah dinas Menteri baru di Kabinet Merah Putih. Seperti diketahui, jumlah Menteri bertambah dari 34 menjadi 48.

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas, namun dia menegaskan rumah dinas bukan sesuatu yang mendesak bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024)..

Prasetyo menambahkan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Di sisi lain, hampir sebagian besar menteri tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Kantor Menteri & Lembaga

Sementara soal kantor, Prasetyo mengatakan tidak ada gedung baru meski ada tambahan Kementerian di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor Menteri sudah ditetapkan, tinggal menyelesaikan kantor beberapa Badan baru.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," ujar Prasetyo

Prasetyo menjelaskan, posisi yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Selanjutnya Kementerian Koordinator Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, yang tidak ada dalam Kabinet Merah Putih.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Satuan Pelayanan Makan Bergizi di Kota Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/10). Hasil kunjungan itu disebut turut disampaikan kepada jajaran dalam retreat Kabinet Merah Putih.

Prasetyo mengatakan, yang disampaikan Prabowo di antaranya terkait masalah susu yang disebut salah satu komponen paling mahal dalam program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut perlu ada alternatif lain selain susu kemasan yang selama ini dibagikan.

"Itu kan susu salah satu komponen yang paling mahal di dalam komponen makan bergizi ini. Jadi kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu, mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menyebut Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program prioritas Prabowo. Program baru di Indonesia itu rencananya akan dilaksanakan terbatas mulai 2 Januari 2025.

"Insya Allah mulai Januari (2025) sudah akan bisa dilaksanakan, tapi mungkin belum sempurna ya secara sistem karena memang baru tahun ini negara kita akan melaksanakan program makan bergizi, sementara beberapa negara yang lain itu sudah berjalan puluhan tahun," tuturnya.

Prasetyo memohon doa untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dan meminta dimaklumi jika banyak kekurangan dalam pelaksanaannya di awal. Selain itu, di awal pelaksanaannya belum bisa mencakup seluruh Indonesia.

"Mohon dimaklumi apabila di awal-awal sistem masih belum sempurna. Kemudian mungkin cakupannya juga belum bisa untuk seluruh rakyat Indonesia. Beberapa wilayah yang lain harus kita cari metodenya misalnya di daerah pantai terluar, pulau terluar, di daerah Papua tentu tidak bisa kita samakan," ucapnya.

Nantinya di setiap wilayah akan ada unit layanan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Dalam satu unit layanan, kata Prasetyo, bisa menyasar 3.000-4.000 siswa penerima.

'"Nanti direncanakan di setiap (wilayah) akan bisa meng-cover 3.000 sampai 4.000 anak siswa," imbuhnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan, pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

Ia pun menganggap penyediaan fasilitas rumah dinas menteri Kabinet Merah Putih bukan sesuatu yang mendesak (urgent) seiring dengan bertambahnya jumlah menteri.

Prasetyo menuturkan, para menteri bekerja untuk mengabdi, bukan untuk mengharap rumah dinas.

Kendati begitu, pihaknya akan mengatur penggunaan rumah dinas menteri ke depan agar mencukupi.

"Pada perjalanannya nanti kita aturlah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ucap dia.

Dia bilang, pihaknya akan menginventarisasi rumah dinas yang tersedia saat ini. Di sisi lain, ia kembali menegaskan, penyediaan bukan menjadi sebuah keharusan.

"Memang aturannya (disediakan) seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tuturnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, penyediaan fasilitas rumah dinas menteri Kabinet Merah Putih bukan sesuatu yang mendesak.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent juga. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Rumah dinas yang tersedia saat ini kurang karena banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Prasetyo menuturkan, para menteri bekerja untuk mengabdi, bukan untuk mengharap rumah dinas.

Kendati begitu, pihaknya akan mengatur penggunaan rumah dinas menteri ke depan agar mencukupi.

"Pada perjalanannya nanti kita aturlah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ucap dia.

Dia mengatakan, pihaknya akan menginventarisasi rumah dinas yang tersedia saat ini.

Di sisi lain, ia kembali menegaskan, penyediaan bukan menjadi sebuah keharusan.

"Memang aturannya (disediakan) seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tuturnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bicara soal ketidakcukupan rumah dinas menteri di Kabinet Merah Putih karena jumlahnya yang bertambah. Hal itu dinilai bukan sesuatu yang mendesak (urgent).

Prasetyo mengatakan pada perjalanannya nanti akan diatur soal ketersediaan rumah dinas. Meski begitu, hal itu dinilai bukan sesuatu yang harus ada bagi para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah dinas. Pada perjalanannya nanti kita atur lah, tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo memastikan fasilitas rumah dinas akan disediakan sesuai aturan. Hal itu akan disediakan seiring berjalannya waktu sambil melihat situasi ke depan.

Untuk saat ini, hampir sebagian besar menteri disebut memang tinggal di Jakarta.

"Ya memang aturannya seperti itu. Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," tutur Prasetyo.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Dengan demikian terdapat penyesuaian jumlah rumah dinas.

Bisnis.com, MAGELANG – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal rutin untuk mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan bahwa tak ada patokan khusus untuk mengevaluasi kinerja kabinet setiap enam bulan sekali.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto akan terus mengawasi pekerjaan pembantu-pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Hal ini disampaikan Prasetyo usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Endak, endak, evaluasi tidak begitu [setiap 6 bulan sekali]. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi, setiap saat akan dievaluasi. Jadi enggak ada patokan sekian bulan sekian bulan, enggak ada," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.

Oleh sebab itu, dia berharap agar semua pihak dapat memberikan kesempatan bagi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk menunjukkan kinerjanya.

Menurutnya, setiap personel akan bekerja secara sungguh-sungguh dalam merealisasi program dan visi dari Presiden ke-8 RI itu.

"Kami yakin para menteri, wakil menteri yang dipilih oleh beliau adalah orang orang yang terbaik dan ingin mengabdi. Beri kesempatanlah untuk bekerja keras, membuktikan bahwa beliau-beliau benar-benar ingin berjuang untuk bangsa dan negara, ingin berjuang untuk masyarakat," pungkas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menekankan bahwa Kepala Negara RI bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya.

Sehingga, setelah pelantikan pada Oktober 2024, pada Maret atau April 2025 setiap menteri dan wakil menteri akan mendapat hasil evaluasi.

"So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa mengerti kan? Akan dievaluasi," kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada gedung baru meski ada tambahan kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih. Pemanfaatan kantor disebut akan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada.

Prasetyo mengatakan semua kantor bagi K/L baru sudah ditetapkan. Hanya tinggal beberapa badan baru yang masih mencari ruangan untuk berkantor.

"Alhamdulillah, semua sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menjelaskan, nomenklatur yang dipecah akan menggunakan gedung yang sama. Seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan digabung di kantor yang sama.

"Iya, kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," tuturnya.

"(Kemenko PMK dan Kemenko PM itu) gabung," tambahnya.

Contoh lainnya adalah Kemenko Infrastruktur baru yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan berkantor di gedung bekas kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang kini sudah tidak ada lagi di Kabinet Merah Putih.

Sebagai informasi, Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjumlah 48 kementerian, bertambah dari sebelumnya 34 kementerian. Belum lagi terdapat sejumlah badan dan pejabat setingkat menteri yang baru lainnya.