Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rini Widiyantini menegaskan ada dua hal yang mejadi fokus utamanya saat menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang baru.

Mengutip Infopublik.id, dia bilang, fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berlangsung serta menangani masalah tenaga honorer.

Rencana penambahan kuota CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 2024 belum diputuskan secara pasti, karena pemerintah masih memprioritaskan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada.

“Saat ini kami fokus pada ASN di berbagai kementerian yang ada, termasuk mereka yang harus pindah atau tetap di tempat,” ujar Rini seusai acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri PANRB dari periode 2022-2024, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, terkait penyelesaian masalah tenaga honorer, Rini berjanji kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hal ini menjadi prioritas yang harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024.

Menteri PANRB yang baru dilantik itu menjelaskan bahwa penambahan formasi ASN baru harus disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan program di setiap kementerian. Tidak ada prioritas nasional yang memerlukan penambahan ASN tanpa perhitungan yang matang.

“Kami perlu mempertimbangkan kapasitas yang ada dan kebutuhan program. Tambahan formasi ASN tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perencanaan yang baik. Kami harus memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi ASN yang sudah ada, dan memastikan sistem berjalan dengan baik,” jelasnya.

Rini juga menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Kementerian Keuangan dalam menata kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di berbagai kementerian.

Mensesneg memiliki peran penting dalam pengaturan fasilitas dan pegawai di kementerian, terutama dengan adanya reorganisasi besar dalam kabinet saat ini.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

“Presiden meminta kami semua untuk berkolaborasi. Selain Mensesneg, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga akan membantu dalam penyediaan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan pegawai,” tambahnya.

Rini berharap, dengan adanya kolaborasi antar-kementerian ini, pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan akan lebih baik dan sesuai kebutuhan, tanpa harus melakukan penambahan formasi CPNS secara berlebihan.

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan buku biografinya berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy'.

Berdasarkan pantauan detikcom di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024), Anas tampil mengenakan pakaian batik berwarna kombinasi coklat dan abu-abu. Ia nampak duduk satu meja dengan para menteri.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian turut hadir juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

Buku 'Anti Mainstream Bureaucracy' adalah rangkuman buah pemikiran Anas yang menggambarkan strategi, langkah-langkah, serta pengalaman nyata dalam melakukan reformasi birokrasi di berbagai tingkatan, yang dituangkannya ke dalam sebuah buku.

Tidak hanya memberikan wawasan teoretis, buku ini juga berbagi pengalaman praktis dalam mengatasi berbagai hambatan yang sering muncul dalam reformasi birokrasi. Sesuai namanya, pendekatan anti-mainstream ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan aparatur negara lainnya dalam melanjutkan reformasi birokrasi yang lebih progresif.

Sebagai informasi, Azwar Anas dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri PAN-RB pada 7 September 2022. Pria yang merupakan kader PDI-P menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang berpulang pada 1 Juli 2022.

Sebelum menduduki posisi itu, Anas dikenal sebagai Bupati Banyuwangi yang berprestasi. Ia menduduki posisi itu selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021.

Selepas posisi tersebut, ia dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022. Jauh sebelumnya, Anas juga pernah menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 melalui Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Semasa ia menjabat sebagai bupati, Banyuwangi pernah mengukir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organization (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kabar terbaru tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemindahan dilakukan pada Januari 2025.

Kabar ini disampaikannya dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024. Anas mengatakan, kepastian pemindahan tersebut diamanatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

"Ditanya terus sama wartawan ini, kapan pindah ke IKN? Tadinya September ke Oktober. Karena Presiden bukan soal apa, tadi Pak Menteri PU, Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (persiapan sarana prasarana). Tapi kita diminta ekosistemnya dibereskan," ujarnya.

Dengan turunnya perintah pemindahan di Januari 2025 mendatang, Anas mengatakan, pihaknya akan mematangkan persiapan pemindahan hingga perumusan tunjangan ASN ke IKN.

"Kita segera akan siapkan skema dan pemerangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabata ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulanya merencanakan pemindahan ASN mulai dilakukan pada sebelum 17 Agustus. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.

Anas sebelumnya pernah menyampaikan, pihaknya telah membuat simulasi dengan seluruh Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian hingga Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"KemenPANRB telah melakukan simulasi dengan seluruh Sekjen kementerian dan lembaga, dengan OIKN, dan juga dengan Kementerian Sekretariat Negara. Simulasi-simulasi telah kami buat mulai opsi 1,2,3,4 termasuk opsi yang lain," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2024).

Kementerian PAN-RB juga sudah melakukan mapping terkait skenario pemindahan ASN, termasuk nama-nama ASN dan para pejabat dari seluruh KL. Namun realisasinya akan disesuaikan dengan kesiapan tempat tinggal di IKN.

Simak: Skema Perpindahan ASN ke IKN

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi dua periode pendaftaran.

Mengutip Infopublik.id, periode I berlangsung dari 1-20 Oktober 2024. Periode ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas seperti Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023, Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai database Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta tenaga non-ASN yang terdata di BKN.

Sementara, periode II dibuka pada 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.

"Calon pelamar seleksi PPPK dapat mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id, yang merupakan situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mempelajari mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang telah kami terbitkan," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.

Kementerian PANRB telah menerbitkan tiga peraturan terkait kebijakan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, yaitu:

- Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK 2024,
- KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah 2024,
- KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan 2024.

Menteri PANRB menegaskan bahwa besarnya formasi PPPK 2024 merupakan bagian dari upaya penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK 2024 fokus pada penataan pegawai non-ASN, sehingga 100% formasi PPPK dialokasikan untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah," jelasnya.

Pendaftaran Seleksi PPPK diumumkan berdasarkan Surat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Prioritas kelulusan seleksi PPPK 2024 diberikan kepada pelamar prioritas, eks THK-II sesuai database BKN, non-ASN terdaftar di BKN, dan non-ASN yang aktif di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT), dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Tidak ada nilai ambang batas, melainkan berdasarkan peringkat tertinggi," ungkap Anas.

Seleksi PPPK hanya terdiri dari dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi menilai Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, serta Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar jabatan.

Tahap akhir adalah wawancara berbasis komputer, yang menilai integritas dan moralitas peserta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait jadwal seleksi, pelamar dapat mengakses Surat Plt. Kepala BKN melalui tautan berikut:
https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2024/09/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-Pengadaan-PPPK-T.A.-2024-DS.pdf

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 untuk menyiapkan berkas pendaftaran dengan lebih seksama dan detail agar tidak terjadi kesalahan.

Hal ini dilakukan sembari menunggu perbaikan terkait pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran CPNS. Hal itu terjadi karena adanya permasalahan pada situs pembelian e-meterai.

Masa pendaftaran CPNS awalnya akan ditutup pada 6 September 2024 pukul 23.59 WIB, namun akhirnya diperpanjang hingga 10 September 2024 pukul 23.59 WIB. Ia mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Perum Peruri untuk segera mengatasi kendala yang dihadapi.

"Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan Peruri sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS," katanya dikutip dari laman Kementerian PANRB, Jumat (6/9/2024) kemarin.

Sementara itu, Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal untuk memulihkan layanan meterai elektronik yang mengalami lonjakan penggunaan yang cukup tinggi menjelang penutupan masa pendaftaran seleksi CPNS. Hal ini mengakibatkan pelambatan hingga tidak dapat diaksesnya layanan meterai elektronik, namun kini layanan tersebut telah dapat diakses kembali.

"Saat ini layanan meterai elektronik untuk CPNS sudah dapat diakses kembali dan Peruri berkomitmen untuk memastikan ketersediaan meterai elektronik bagi semua pelamar CPNS," ujar Dwina.

Keputusan terkait perpanjangan masa pendaftaran seleksi CPNS ini tercantum dalam Surat Kepala BKN 5900/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 5 September 2024.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menyebutkan bahwa kendala yang terjadi dalam pembelian meterai elektronik tidak dapat dibebankan kepada pelamar seleksi CPNS. Dengan demikian, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran.

"Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama empat hari, dari sebelumnya batas waktu pendaftaran berakhir pada tanggal 06 September jam 23:59 WIB diubah menjadi 10 September 2024 jam 23:59 WIB," jelas dia.

Selain itu, perpanjangan ini juga untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengikuti seleksi CPNS 2024. Pelamar seleksi CPNS juga diminta agar dapat memanfaatkan kesempatan perpanjangan waktu pendaftaran dengan maksimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengusulkan pemberian tunjangan kinerja (tukin) atau insentif khusus sebesar Rp100 juta untuk pegawai setingkat Eselon I jika mau pindah ke IKN Nusantara, disamakan dengan Pejabat Setingkat Eselon I di Otorita IKN (OIKN).

Dilansir dari laman wantimpres.go.id, usulan ini diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB Arizal mengungkapkan pihaknya terus melobi Kemenkeu untuk memberikan insentif kepada PNS yang mau dipindah.

Arizal menegaskan, semuanya baru sekadar usulan dan Kemenkeu sangat rigid terkait masalah finansial, termasuk insentif. Meski demikian, Kemenpan RB berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak PNS tersebut.

Lebih lanjut, dikutip dari laman wantimpres.go.id, Deputi OIKN Alimuddin menyebut dirinya memeroleh sekitar Rp100 juta. Apa yang didapatnya di Otorita jauh lebih besar ketimbang saat 10 kali menjabat sebagai kepala dinas di Kalimantan Timur selama 30 tahun lamanya.

Alimuddin mengklaim ia telah menanyakan langsung gaji anak buahnya yang merupakan pindahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sang anak buah menjawab gajinya lebih besar di Otorita ketimbang saat masih berkantor di kementerian.

Bahkan, kata dia, anak buahnya yang lain dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bisa mendapatkan penghasilan Rp22 juta. Selain itu, ia merinci 35 persen dari total 600 sekian pegawai OIKN merupakan warga lokal. Alimuddin mengatakan ini adalah upaya antisipasi agar tidak adanya gesekan dengan para pendatang.

Sebelumnya, dikutip dari menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara intensif mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya. Dimana kurang lebih 12 ribu pegawai terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga secara bertahap pindah ke IKN sampai dengan Desember 2024.

“Penentuan jumlah Pegawai ASN Instansi Pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Senin 18 Februari 2024.