JAKARTA - Produsen katup dari Indonesia, TRKValves turut berpartisipasi dalam ADIPEC 2024, konferensi dan eksibisi yang menjadi ajang pertemuan para pemimpin di sektor energi dan migas dunia di Abu Dhabi 4-7 November 2024. Dihadiri lebih dari 2.200 peserta pameran dan 1.800 pembicara konferensi, TRKValves hadir di Paviliun Bersama Indonesia sebagai satu-satunya produsen katup dari Indonesia yang memenuhi syarat.

"TRKValves merasa terhormat untuk berpartisipasi dalam acara bergengsi ini bersama para raksasa industri migas seperti ADNOC Group, Aramco, ExxonMobil, bp, TotalEnergies, dan Petronas," ungkap Direktur Utama TRKValves Soni, di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

TRKValves, lanjut dia, memanfaatkan kesempatan ini untuk menampilkan inovasi dalam kualitas produk dan penelitian serta pengembangan (R&D). Soni mengatakan, stan perusahaan di ajang itu mampu menggugah minat dari para pemain utama seperti ADNOC Group, Mubadala Energy, TotalEnergies, Medco E&P Oman, SLB, Halliburton, dan TechnipFMC. Hal itu, kata dia, semakin memperkuat potensi TRKValves sebagai mitra terpercaya.

"Keterlibatan tinggi di stan kami, di mana lebih dari 400 brosur dengan antusias diambil, menunjukkan permintaan kuat pasar global akan katup custom-made kami," tuturnya.

Kepuasan para konsumen di Timur Tengah terhadap produk TRKValves yang telah menghasilkan pemesanan ulang, imbuh dia, memperkokoh reputasi perusahaan sekaligus memperluas jangkauan ekspor ke perusahaan migas berperingkat 5 bintang di seluruh dunia.

"Permintaan yang terus meningkat ini menjadi bukti kualitas dan keandalan dari produk kami. Kepercayaan adalah apa yang kami bangun," tegas Soni.

Sebagai satu-satunya produsen katup dari Indonesia yang memenuhi syarat untuk tampil dalam ajang pameran dan konvensi itu, kata Soni, menegaskan posisi unik serta dedikasi TRKValves terhadap keunggulan produk. "Kami bangga produksi katup buatan Indonesia sudah masuk ke Uni Emirat Arab. Kami berharap bisa masuk ke negara lain juga," tutupnya.

Jakarta: Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina tercatat dalam Rekor Muri melalui pemajangan risalah inovasi di industri minyak dan gas bumi terbanyak. Ini menjadi komitmen perusahaan dalam menjaga keberlanjutan.

Pameran risalah dilakukan di sela kegiatan Regional 4 Innovation Award (RIA) 2024 bertema Enhance Innovation Culture For Energy Sustainability yang menghasilkan value creation hingga Rp392 miliar dari 75 inovasi baik di bidang operasi maupun pendukung operasi migas.

Ketua Muri Jawa Tengah Ari Andriyani mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi ide dan inovasi dari pekerja dengan membuat risalah inovasi migas telah berhasil menampilkan 500 risalah dan dipamerkan.

"Semangat kebanggaan nasional merupakan energi utama penggerak mekanisme pembangunan bangsa dan negara, maka kami sampaikan karsa dan karya pajangan risalah inovasi minyak dan gas sebagai bahan replikasi pada rangkaian kegiatan ini resmi tercatat di Museum Rekor Indonesia (Muri)," kata Ari dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

Direktur Regional Indonesia Timur Muhamad Arifin menyampaikan, industri minyak dan gas bumi selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah baik itu tantangan bisnis hingga tantangan untuk keberlanjutan perusahaan dari sisi ESG.

"Forum ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan semangat kita untuk tetap menjaga keberlanjutan, untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini," tegas dia.

Arifin menambahkan, pelaksanaan rangkaian kegiatan forum ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen, ownership manajemen, dan apresiasi terhadap inovasi yang dihasilkan oleh para pekerja.

Baca juga: Komitmen Bersama PGN dan BPH Migas Masifkan Pembangunan Jargas Nasional

Identifikasi dan seleksi hasil kegiatan

VP Business Support Regional Indonesia Timur S Johan C menjelaskan RIA adalah salah satu dari tahapan roadmap Program Continuous Improvement Program di lingkungan Regional 4 tahun 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi hasil kegiatan Inovasi, Improvement, dan Replikasi yang memiliki kualifikasi terbaik sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Tim yang berhasil lolos dalam seleksi Forum Regional ini dapat tampil dan berkompetisi di Upstream Improvement & Innovation Award tingkat Subholding Upstream.

Sebelumnya, seleksi inovasi telah dilakukan di tingkat Zona yang menyaring 111 gugus dari Zona 11 dan 12 yang berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga 66 gugus dari Zona 13 dan Zona 14 dari Sulawesi dan Papua.

"Forum ini sebagai ajang untuk berbagi ilmu terkait improvement dan inovasi sebagai komitmen untuk peningkatan produksi dan pencapaian target bisnis perusahaan," ujar Johan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Elnusa Tbk (Elnusa) melalui anak usahanya PT Elnusa Trans Samudera (ETSA) memperkuat posisi di sektor energi Indonesia.

Memasuki usia ke-11 tahun, ETSA telah berperan penting dalam menyediakan layanan pendukung operasional untuk sektor energi lepas pantai, khususnya minyak dan gas (migas), serta memperkokoh posisinya di industri jasa energi kelautan.

Direktur Utama Elnusa, Bachtiar Soeria Atmadja, mengatakan bahwa Elnusa sebagai induk perusahaan telah memperkuat ETSA melalui penyertaan modal dalam bentuk aset berupa 7 unit kapal, termasuk barge atau kapal tongkang, yang menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis transportasi laut dan logistik maritim ETSA.

"Upaya ini menunjukkan visi jangka panjang Elnusa dalam meningkatkan kapabilitas ETSA," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (9/11/2024).

Pada 2015, ETSA pun telah menyelesaikan pembangunan kapal baru, Accommodation Work Barge bernama Elnusa Samudra 8 (Elsa 8), yang berperan penting dalam peningkatan kapabilitas perusahaan.

Kapal ini sepenuhnya dibangun oleh tenaga profesional Indonesia.

Selanjutnya, pada 2016, ETSA mendukung industri energi dengan meluncurkan kapal seismik bernama Elsa Regent.

Sementara pada tahun lalu, ETSA menambah armada baru berupa Accommodation Work Barge Elnusa Samudra 10 (Elsa 10) yang mendukung optimalisasi produksi migas melalui kegiatan workover dan well intervention.

"Armada ini tidak hanya memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemegang saham terhadap kemampuan Elnusa, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam memanfaatkan aset mandiri untuk mendukung operasional di sektor energi," papar Bachtiar.

Pada tahun 2024, ETSA kembali menambah armada dengan dredging barge baru, Elnusa Samudra 9 (Elsa 9).

Dengan modifikasi yang meliputi penambahan akomodasi kru dan peningkatan kapasitas bucket excavator, Elsa 9 diharapkan dapat mendukung efisiensi operasional sekaligus meningkatkan produktivitas selama kegiatan operasi.

Tak hanya itu, ETSA juga berkontribusi dalam pengelolaan Blok Mahakam, salah satu ladang utama migas nasional, dan mendukung target eksplorasi migas melalui survei seismik 2D laut di KKP Jambi Merang.

Dengan pencapaian lebih dari 10 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya jam kerja (no lost time injury/LTI), ETSA telah mencatat standar keamanan dan kualitas layanan yang tinggi di industri.

Bachtiar mengatakan, selama 11 tahun beroperasi, ETSA tidak hanya mengembangkan armada, tetapi juga memperluas cakupan layanannya, termasuk layanan dukungan kapal, pemasangan kabel dan pipa, platform decommissioning, pengerukan (dredging).

"Sebagai bagian dari Elnusa, ETSA telah tumbuh menjadi perusahaan yang andal dan tepercaya dalam mendukung sektor energi, khususnya dalam lingkup offshore. Ke depan, kami akan terus mendukung ETSA untuk memperkuat layanannya dan mendorong inovasi guna menghadapi tantangan industri yang semakin dinamis," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Penunjukan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto harus menjadi momentum untuk menaikkan lifting nasional yang terus menurun.

Menurut Presidium Koalisi Muda Nusantara (KMNU), Abdul Rahman Sutara Purba, Presiden Prabowo Subianto pernah memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia agar meningkatkan produksi migas nasional. Untuk menjalankan perintah itu, kata Abdul Rahman Sutara Purba, SKK Migas harus menjadi lokomotifnya.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) untuk Djoko Siswanto sebagai ketua SKK Migas yang baru.

Moshe menilai PR Utama untuk Djoko adalah masalah lifting minyak yang masih rendah. Padahal, SKK Migas menargetkan lifting minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2032.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 BOPD.

Sementara, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Artinya, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

"Kalau mau mencapai di 2032 itu 1 juta barel minyak, harusnya dari sekarang sudah mulai naik. Karena harus naik setidaknya untuk mencapai 2032 itu 1 juta barel, [lifting minyak] harus naik 8% per tahun," tutur Moshe kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Memang, kata Moshe, target lifting minyak 1 juta BOPD bisa terwujud. Namun, asa itu tak akan terjadi pada 2032, jika realisasi lifting minyak masih seperti saat ini.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus punya terobosan, yakni membuat kebijakan yang revolusioner. Apalagi, Indonesia masih memiliki cadangan yang belum dioptimalkan.

Moshe mengingatkan pemerintah jangan hanya membuat kebijakan progresif saja seperti meningkatkan jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema gross split. Dia menilai kebijakan ini tak membuat investasi menarik.

Menurutnya, pemerintah bisa menawarkan lapangan tersebut sebagai production sharing contract (PSC). Moshe menyebut hal menjadi salah satu kebijakan revolusioner.

PSC merupakan skema di mana pemerintah dan KKKS berada pada level yang sama. Dia menekankan bahwa PSC harus dilakukan alih-alih kerja sama operasi (KSO) atau idel well.

Moshe mengatakan pemerintah harus tegas dalam memberi pilihan kepada KKKS. Menurutnya, KKKS cukup diberi dua pilihan saja jika memang mendek dalam menggarap wilayah kerja (WK).

Adapun dua pilihan itu adalah tetap mengerjakan dengan menyertakan target produksi atau izinnya dikembalikan ke pemerintah.

"Kebalikan ke pemerintah buat apa? Pemerintah bisa tawarkan Kembali ke investor dengan kontrak PSC, bukan KSO. Biar apa? jadi yang mau itu investor-investor yang besar, yang lebih berbobot," jelas Moshe.

Dia menambahkan bahwa dengan dua opsi di atas, KKKS akan lebih disiplin dan serius dalam menggarap WK mereka.

"Nah, itu baru revolusioner, langsung semua orang [KKKS] panik, antara mengerjakan atau kembalikan [izin] saja," katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil juga langsung mengingatkan sejumlah tugas untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tutur Bahlil.

Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

"Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu," jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.

"Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang," ucap Hudi.

"Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek," imbuhnya.

Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda berperan aktif mencegah penyalahgunaan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu atau Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan, subsidi BBM menggunakan uang negara sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi dan BBM kompensasi yang tepat sasaran merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk mahasiswa.

“Mari aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi agar dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam ajang BPH Migas Goes To Campus di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024).

Iwan menegaskan, mahasiswa yang mendapati hal mencurigakan, terutama di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dapat melaporkannya ke helpdesk BPH Migas.

BPH Migas telah menyediakan kanal helpdesk di nomor WhatsApp 081230000136.

“Akan kami tindaklanjuti. Penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi sangat merugikan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan akhirnya tidak bisa menikmatinya,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia mencontohkan, BBM bersubsidi yang seharusnya untuk petani atau nelayan, disalahgunakan dengan cara dijual ke industri dengan harga mahal.

“Jadi, jangan ragu untuk membantu pemerintah mewujudkan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran,” paparnya.

Iwan juga meminta mahasiswa menyampaikan ide atau usulan program untuk mendukung BBM bersubsidi tepat sasaran.

Ide-ide membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan program BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

Di samping itu, dukungan pemerintah untuk masyarakat agar dapat menikmati BBM bersubsidi dan BBM kompensasi dengan harga terjangkau juga diwujudkan melalui program BBM Satu Harga.

“Dari Sabang sampai Merauke, harga BBM bersubsidi dan BBM kompensasi sama. Harga BBM di Sangir Talaud, Pulau Rote, atau di daerah Papua Pegunungan, sama dengan harga BBM di Pulau Jawa,” katanya.

Iwan menyebutkan, semua itu dilakukan sebagai bagian salah satu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya BPH Migas salurkan BBM tepat sasaran

Sementara itu, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, dalam upaya pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan BBM kompensasi, BPH Migas telah melakukan pelbagai langkah.

Terkait pengendalian penyaluran BBM tersebut, upaya yang dilakukan, antara lain pengaturan Konsumen Pengguna sesuai lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.

Perpres tersebut mengatur tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, penyaluran volume JBT solar.

Aturan itu juga sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

“Selain itu, penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro dan layanan umum sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,” jelasnya.

Aturan itu mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BBM dilakukan melalui pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas.

"BPH Migas juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Ada saksi bagi pelanggar, seperti pencabutan surat rekomendasi atau pidana atau denda sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Dia menambahkan, program BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak 2017 hingga saat ini telah terbangun 566 penyalur BBM Satu Harga.

Seluruh penyalur itu, yaitu Sumatera 88 penyalur, Kalimantan 119 penyalur, Maluku dan Papua 195 penyalur, Sulawesi 60 penyalur, Nusa Tenggara 99 penyalur, Jawa dan Madura 3 penyalur, serta Bali 2 penyalur.

Apresiasi untuk BPH Migas

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Harry Budi Sidharta mengapresiasi kegiatan yang digelar BPH Migas.

Menurutnya, kesempatan bagi PT PGN menjelaskan proses bisnis gas melalui pipa akan meningkatkan animo mahasiswa untuk terlibat dalam pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

Harry menjelaskan, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan serta efisien bagi pemenuhan kebutuhan penggunanya.

Utilisasi gas bumi di Indonesia saat ini bersumber dari dalam negeri. Selain itu, gas juga menjadi energi transisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

Pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PGN telah membangun 820.000 sambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

“Pembangunan jargas selain bertujuan memberikan energi yang lebih bersih juga menekan laju impor LPG,” katanya.

Sementara, Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Mia Khrisna Anggraini menekankan bahwa energi merupakan bagian penting bagi Indonesia, termasuk dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Menurutnya, generasi muda sebagai tulang punggung negara di masa depan, perlu memahami secara baik mengenai ketahanan energi nasional dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas.

“Upaya yang dilakukan BPH Migas memberikan edukasi mengenai kegiatan hilir migas, seperti BPH Migas Goes To Campus, ini sangat penting dan perlu diapresiasi,” ujarnya.

Mia mengatakan, pihaknya bergandengan tangan melakukan edukasi agar lebih kuat sehingga pendidikan energi bagi anak muda tetap masif.

Rektor Unnes S Martono juga menyambut gembira pelaksanaan BPH Migas Goes To Campus.

Menurutnya, kegiatan semacam itu menjadi pijakan bagi perguruan tinggi untuk mendekatkan kebutuhan di dunia kerja dengan ilmu yang diperoleh di kampus.

“Kegiatan ini sangat positif karena dapat menjadi bekal bagi mahasiswa kami memasuki dunia kerja,” katanya.

Martono mengatakan, hal terpenting yang didapat adalah menyatukan antara apa yang ada di masyarakat sebagai kebutuhan kerja dengan ilmu yang diberikan di kampus.

“Upaya ini perlu kami dukung sebagai pembelajaran dan penguatan mengenai energi di Indonesia,” ujarnya Martono.

BPH Migas Goes To Campus di Unnes diikuti sekitar 200 mahasiswa dan menjadi penutup kegiatan BPH Migas Goes To Campus 2024.

Pada tahun ini, acara serupa telah dilaksanakan di PEM Akamigas Cepu, Universitas Pertiba di Bangka Belitung, serta di Universitas Gadjah Mada.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengaku siap bekerja sama dengan perusahaan mana un demi meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan energi. Selain itu, upaya mengerek lifting juga sejalan dengan arahan Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Simon menuturkan pihaknya pun akan bekerja keras dan terus mencari lapangan baru sembari menggenjot ladang-ladang minyak yang selama ini belum dioptimalkan.

"Makanya dengan semangat kebersamaan ini, siapa pun itu, kami semua KKKS [Kontraktor Kontrak Kerja Sama], tadi kita ketemu dengan teman-teman dari perusahaan lain, kita juga bilang, kita kerja sama semua. Tidak melihat perusahaan dari mana, negara mana," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dia mengatakan saat masih ada lapangan-lapangan yang belum digarap secara optimal. Simon menyebut pihaknya akan mendorong lifting di wilayah kerja (WK) di Masela dan Andaman.

"Andaman iya, semua kita kerja sama kita lakukan yang terbaik ya," ucapnya.

Simon sekali lagi menekankan bahwa peningkatan lifting saat ini menjadi fokus utama Pertamina.

Apalagi, saat ini produksi minyak RI masih berada di level 600.000 barel per hari (BOPD). Sedangkan, konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD. Karenanya, saat ini Indonesia masih impor minyak sekitar 1 juta BOPD.

"Jadi saya pikir fokus kami ke situ, tidak bisa ini kalau hanya satu-dua pihak, semua pihak berkolaborasi, pemerintah, Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS sama-sama bersatu," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo meminta agar lifting minyak dalam negeri ditingkatkan untuk mencapai kemandirian energi. Dia juga memberikan arahan soal subsidi energi agar tepat sasaran ke masyarakat.

Hal itu dilakukan dengan memberikan perintah kepada Bahlil, Simon, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan.

Adapun, Bahlil menyebut lifting minyak yang akan ditingkatkan mencakup di 301 wilayah kerja.

"Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tetapi sampai sekarang belum POD [plan of development], ini akan kita lakukan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Selain fokus di 301 wilayah kerja itu, Bahlil turut menyinggung soal 4.500 sumur minyak idle well yang harus dioptimalkan guna mewujudkan mimpi kemandirian energi Prabowo.

Dalam upaya tersebut, Bahlil menyebut akan dibantu oleh Pertamina serta badan baru yang dibentuk oleh Prabowo di kabinetnya yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Kemudian kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi," paparnya.

JAKARTA, investor.id – Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun hingga 31 Oktober 2024. Penerimaan pajak terkontraksi 0,41% year on year (yoy) dibandingkan realisasi pada Oktober 2023 sebesar Rp 1.523,9 triliun.

Hingga Oktober 2024, realisasi mencakup 76,3% dari target penerimaan pajak 2024 senilai Rp 1.989,9 triliun.

“Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir (Agustus dan September 2024), alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” ucap Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%. Anggito berkilah bahwa kontraksi PPh non migas terjadi kalau dilihat secara kumulatif, tetapi tumbuh positif jika dilihat secara bulanan.

“Tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turnaround yang terjadi sejak bulan September. Di bulan Oktober saja, PPH non-migas itu month to month-nya adalah Rp 3,8 triliun. Ini menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan-bulan sebelum September dan Oktober,” terang dia.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Menurut Anggito, pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%. Sedangkan keempat, realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

“PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turnaround juga dalam dua bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita fungsikan di dalam APBN,” terang Anggito.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News