Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap modus yang dilakukan tiga pejabat Kementan untuk meminta fee dari proyek hingga Rp 10 miliar. Amran menjelaskan, berdasarkan pengakuan tiga pegawai itu, mereka mendapatkan proyek dari pengusaha.

Untuk melancarkan proyek tersebut, pegawai Kementan meminta fee sebesar 25%. Tindakan itu diduga telah dilakukan sejak lama.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," ungkapnya di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Amran tak segan-segan melakukan penonaktifan ketiga pegawai tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak akan ada kompromi.

"Hari ini kami copot yang bersangkutan, nonaktif, bisa saja pemecatan, kami lakukan. Nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian selama kami masih ditakdirkan di sini," tegasnya.

Namun, Amran enggan menyebut pegawai tersebut dari direktorat mana dan proyek apa. Dia hanya menjamin tindakan ketiga pegawai itu akan diproses hukum

"Untuk sementara, 3 orang, sekongkol. Semua dibebas tugas semua, nonaktif semua. Sudah ditangani penegak hukum," jelasnya.

(ada/ara)

SYDNEY - Penumpang pesawat Qantas dalam penerbangan dari Australia ke Jepang pada pekan lalu disuguhi pemutaran film dewasa yang tidak mereka harapkan.

Pihak maskapai pada Selasa (8/10/2024) meminta maaf dengan mengatakan insiden itu karena masalah teknis oleh kru penerbangan.

Menurut maskapai, masalah teknis menyebabkan pemilihan film individual tidak tersedia pada penerbangan dari Sydney ke Haneda, sehingga kru harus memilih satu film untuk disiarkan ke seluruh kabin.

Namun pemilihan kru terhadap drama nakal Dakota Johnson dan Sean Penn "Daddio" mengejutkan banyak penumpang.

Menurut salah satu ulasan penumpang dari kejadian tersebut, film yang diputar menampilkan referensi ke seks oral, masturbasi serta foto singkat namun jelas memperlihatkan organ vital pria. Selain itu, terdapat dialog dan pesan teks yang berhubungan dengan seks secara eksplisit.

"Film tersebut jelas tidak layak diputar selama penerbangan dan kami dengan tulus meminta maaf kepada pelanggan atas pengalaman ini," kata pihak Qantas melalui juru bicaranya, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Setelah kesalahan tersebut jelas, semua layar diubah menjadi film yang ramah keluarga selama sisa penerbangan," lanjut Qantas.

"Kami sedang meninjau bagaimana film tersebut dipilih," imbuh perusahaan penerbangan tersebut.

Jakarta: Pemerintah diingatkan menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19. Timnas Indonesia U-19 telah meraih juara pada Piala ASEAN Football Federation (AFF) U-19 usai mengalahkan Thailand pada Senin malam, 29 Juli 2024.

"Sekarang giliran pemerintah untuk menepati janji, berikan bonus yang sesuai dengan hasil kerja keras mereka," kata Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Andreas mengatakan bonus diberikan sebagai penghargaan yang setimpal. Sebab, seluruh pemain, pelatih dan tim pendukung sudah bekerja keras dan berdedikasi demi mengharumkan Indonesia.
"Meski bonus ini bukan menjadi tujuan utama bagi atlet dalam berjuang, tapi keberhasilan Tim Garuda mengharumkan nama Indonesia harus mendapat imbalan," ujar dia.

Baca juga: Final Piala AFF U-19: Tekuk Thailand 0-1, Timnas U-19 Indonesia Juara!

Bonus bagi atlet berprestasi merupakan salah satu bentuk perhatian negara untuk kesejahteraan anak-anak muda. Adapun prinsip pemberian kesejahteraan bagi para atlet diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Tentu ini sudah kewajiban PSSI selaku induk sepakbola Indonesia, dan juga Kemenpora. Apalagi bagi atlet muda, bonus sangat bermanfaat untuk memotivasi pengembangan prestasi mereka," ujar Andreas.

Sebelumnya, Manajer Timnas Indonesia U-19 Ahmed Zaki Iskandar mengungkap bakal ada bonus yang diberikan kepada para penggawa Garuda Muda. Bonus akan diberikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

"Insyaallah nanti ada (bonus) dari Pak Ketum (Erick Thohir). Pasti ada apresiasi," ujar dia kepada awak media.

(ABK)

Tangerang - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta produsen mobil untuk menahan diri menaikkan harga. Ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah penurunan penjualan kendaraan roda empat.

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menanggapi hal tersebut. Menurut Anton, pihaknya sudah menahan diri untuk menaikkan harga mobil, bahkan sebelum ada permintaan dari Menperin.

"Sebelum diminta sudah kami lakukan sebenarnya, di pertengahan tahun, bulan Juli awal, sebenarnya dari sisi produsen atau produksi sudah banyak yang meminta kenaikkan harga, karena dolar naik, biaya-biaya naik. Tapi teman-teman bisa lihat kalaupun ada kenaikan, tidak banyak," kata Anton saat ditemui di arena GIIAS 2024, belum lama ini.

Anton menyebut kenaikkan hanya terjadi pada model-model mobil Toyota yang masih didatangkan secara CBU (completely built up). Sementara model produksi massal atau yang diproduksi di Indonesia, tidak mengalami kenaikan harga.

"Model-model yang lokal dan mass volume, itu kami tahan dulu kenaikan harganya. Jadi, apa yang diminta Menperin, saya rasa kami support dan kami harap agar market kita bisa recovery lagi," katanya.

Sebagai informasi, hingga Juni 2024, Gaikindo mencatatkan penjualan mobil secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke dealer sebesar 408.102 unit. Angka tersebut turun 19,43 persen pada periode yang sama tahun lalu dengan penjualan sebanyak 506.427 unit.

Menurut Anton, saat ini kondisi pasar mobil di Indonesia masih mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu. Namun, dalam dua bulan belakangan, pasar sudah mulai bergerak datar dan ada ada tanda-tanda alami kenaikan.

"Dalam dua bulan belakangan ini sebenarnya sudah mulai flat, ini tanda-tanda mungkin sedikit bisa naik lagi. Terlebih dengan adanya pameran GIIAS ini," katanya.

Anton berharap pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 18-28 Juli, pasar mobil di Tanah Air bisa mengalami pertumbuhan lagi. Terlebih, banyak model-model baru yang diluncurkan dalam ajang otomotif tahunan tersebut.

"Dengan ada GIIAS, banyak produk baru, animo semakin meningkat, mudah-mudahan Juli ini juga bisa getting better atau lebih improve," katanya.

(SLF)

Jakarta: Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis, khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan sekolah gratis tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.

"Ini tinggal bagaimana kita menerapkannya. Apakah di tahun 2025 atau 2026. Ya, 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak, Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Jhonny, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Saat ini, Pemprov DKI juga tengah mengkaji mekanisme itu sehingga semestinya sekolah gratis bisa dilaksanakan.
"Pj Gubernur pun secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau juga sangat menyetujui itu. Tinggal kita merapatkan barisan di eksekutif," ujarnya.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD DKI Setuju KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis

Jhonny mengungkapkan alasan pihaknya mengusulkan sekolah gratis. Selama ini, DPRD kerap menerima pengaduan dari keluarga tidak mampu, mulai dari kasus putus sekolah hingga ijazahnya ditahan oleh sekolah swasta karena belum melunasi biaya pendidikan.

"Kalau ini terjadi, berarti negara abai. Pemprov DKI Jakarta juga lalai dan juga memang tidak punya sence of crisiss dengan orang yang tidak mampu itu," jelasnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Jhonny melihat penyaluran bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) belum bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI masih mampu mengalokasikan tambahan anggaran dari APBD jika dana KJP dialihkan menjadi sekolah gratis.

"Saya kira dengan APBD DKI Jakarta yang Rp 82 triliun lebih itu, ya DKI Jakarta saya pikir bisa lah jadi teladan bagi provinsi lain, karena ini suatu kebutuhan. Dengan adanya KJP ini enggak menyelesaikan persoalan," tuturnya.

(ABK)

Jakarta: Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba disebut sering meminta uang kepada pejabat di wilayahnya. Informasi itu terpapar dalam persidangan dugaan penerimaan suap di Malut yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 10 Juli 2024.

“Pemberian sejumlah uang kepada AGK (Abdul Gani Kasuba) oleh beberapa saksi tersebut, atas permintaan AGK,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Tessa menjelaskan ada 14 saksi dalam persidangan yang membeberkan permintaan Abdul Gani itu. Namun, dia enggan memerinci identitas mereka semua.
Tidak semua uang yang diminta diterima langsung oleh Abdul. Sebagian diantaranya menggunakan tangan orang kepercayaan gubernur untuk mengambil sejumlah upeti yang dimintakan sebelumnya.

“Penyerahan dilakukan secara langsung dan atau melalui perantara,” ujar Tessa.

Baca juga: Sidang Gubernur Malut Ditunda

Dalam persidangan ini, Abdul Gani Kasuba didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan USD60 ribu disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan USD30 ribu. Di sisi lain, dia juga terkena kasus pencucian uang yang saat ini masih di tahap penyidikan di KPK.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)