JAKARTA, investor.id - Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, Paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.

Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengatakan, ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif.

“Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL),” ungkapnya dalam keterangan pers, Sabtu (9/11/2024).

Huda mengatakan, meningkatnya penggunaan Paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat Paylater jadi alat keuangan yang relevan.

“Serta, menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi,” jelas Huda.

Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, SVP Marketing & Communications Kredivo Indina Andamari menyatakan, Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Bijak Pengunaan

Meskipun demikian, Indina mengajak pengguna untuk bijak dalam menggunakannya. “Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari Paylater,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, Kredivo pun telah menghadirkan berbagai kampanye edukasi untuk masyarakat melalui kampanye #AutoMikir, #AndaiAndaPandai dan program literasi Generasi Djempolan.

“Kami juga secara aktif berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk regulator, asosiasi, dan pemain lain di industri untuk bersama-sama mengurangi risiko dan dampak negatif dari penggunaan Paylater,” ujarnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bisnis paylater multifinance kian bertumbuh. Hal ini berkaca dari piutang pembiayaanBuy Now Pay Later(BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan yang tumbuh signifikan per September 2024, mencapai Rp 8,24 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 103,40%,

Ditambah,Non Performing Financing(NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan juga dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka tersebut mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Menanggapi hal ini, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi bisnis paylater dari industri perusahaan pembiayaan masih akan bertumbuh hingga akhir tahun. Mengingat kecanggihan teknologi saat ini yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran menggunakan sistem BNPL.

Dia juga menilai, pertumbuhan piutang BNPL di perusahaan pembiayaan didorong oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih tinggi di saat kondisi ekonomi sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Daya beli menurun hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif membuat kondisi ekonomi menurun.

“Di sisi lain, kebutuhan masyarakat bisa dibilang tetap atau bahkan meningkat. Di dalam kondisi tersebut, muncul kenaikan permintaan pembiayaan. Salah satunya melalui Buy Now Pay Later (BNPL),” kata Nailul saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Kendati begitu, Nailul menilai, hal tersebut merupakan sesuatu yang positif mengingat masih banyak masyarakat yang belum bankable. Pasalnya, mereka yang unbankable, tetap membutuhkan pembiayaan.

“Jadi daripada mereka lari ke pembiayaan individu seperti rentenir, ya memang lebih baik ke pembiayaan alternatif yang resmi seperti BNPL di multifinance,” imbuhnya.

Selain itu, Nailul melihat bahwa masyarakat lebih tertarik pada BNPL multifinance dibandingkan dengan kartu kredit lantaran proses pembuatan kartu kredit memakan waktu yang lama, dan ketidakpastian penerimaan membuat orang malas untuk mengurusnya.

“Terutama masyarakat muda kita malas berhadapan dengan proses seperti ini. Kita juga dihadapkan pada kondisi di mana masyarakat Indonesia juga lebih memilih transaksi menggunakan gawai,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa saat ini, masyarakat Indonesia juga mulai mengandalkan pembiayaan dari layanan teknologi dibandingkan dengan kartu dan pinjam keluarga atau individu.

Dengan kondisi tersebut, Nailul mengingatkan perusahaan pembiayaan perlu memiliki ekosistem yang kuat dan menciptakan reputasi yang lebih baik di masyarakat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menetapkan strategi yang baik dalam penagihan kredit, dan mengadopsi prinsip-prinsip seperti perbankan.

“Perusahaan pembiayaan tidak boleh sembrono untuk menagih hutang, mereka (perusahaan pembiayaan) juga harus mengedepankan kesehatan secara finansial, NPL nya itu dijaga 3%-5%, kemudian menggunakan SLIK dalam kredit scoring mereka," kata Nailul.

Menurut dia, cara tersebut bisa menguatkan ekosistem paylater di perusahaan pembiayaan. Meski terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan pola konsumsi seperti ini.

“Pasalnya, ketika pembayaran cicilan hutang sudah lebih dari pendapatan mereka, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran fintech lending ke produktif pada Agustus 2024 sebesar Rp 7,99 triliun.

Porsinya menurun jadi 29,14% pada Agustus 2024, dibandingkan Juli 2024 sebesar 34,22% dan Agustus 2023 yang porsinya sebesar 39,05%.

Menanggapi hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penurunan penyaluran ke produktif terjadi seiring dengan meningkatnya risiko gagal bayar di borrower berbadan usaha atau UMKM.

"Platform yang bergerak di bidang usaha produktif mengalami kondisi tidak begitu baik sejak beberapa waktu belakangan. Mulai dari yang bergerak di bidang pertanian hingga ke sektor produktif lainnya bertumbangan," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Sebaliknya, Nailul bilang risiko untuk borrower individual bisa lebih di-manage dengan baik melalui sistem credit scoring yang mengalami perbaikan meskipun belum optimal.

Selain itu, Nailul beranggapan faktor daya beli yang menurun juga mengikis kemampuan bayar dari pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM yang meminjam ke fintech P2P lending.

Dia menyebut UMKM yang terkena imbas sepinya penjualan juga pasti kemampuan bayarnya menjadi berkurang.

"Oleh karena itu, lender tidak ingin ambil risiko untuk mendanai borrower dengan profil badan hukum atau sektor produktif. Secara bentuk pasar, lender mempunyai kemampuan untuk memilih borrower yang menurut mereka mampu membayar angsuran," kata Nailul.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo) tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi potensi gejolak harga kedelai yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik global, seperti ketegangan di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Akindo telah memilih kepengurusan baru untuk periode 2024-2029. Hidayatullah Suralaga ditetapkan sebagai Ketua Umum, Rayfarrell Dwia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Rossy Wanandi sebagai Bendahara.

Rayfarrell Dwia, selaku Sekretaris Jenderal, menegaskan bahwa kolaborasi antara pelaku usaha kedelai sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan yang ada.

"Mari kita bergandengan tangan untuk memperluas jaringan dan memastikan manfaat asosiasi ini dapat dirasakan oleh banyak kalangan. Akindo akan terus menjadi wadah aspirasi kepada pemerintah untuk kebijakan yang lebih tepat guna," ujar Rayfarrell dalam keterangan resminya yang diterima Kontan, Selasa (8/10).

Ia juga menambahkan bahwa Akindo berkomitmen mendukung stabilitas pasokan kedelai, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Nailul Huda, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), turut mengingatkan bahwa meskipun kedelai bukanlah kebutuhan pokok seperti beras, dampaknya tetap signifikan jika terjadi lonjakan harga.

"Jika harga kedelai melonjak, pemerintah akan menghadapi tekanan dari perajin tahu dan tempe. Ini pernah terjadi beberapa tahun lalu, ketika harga kedelai mencapai Rp135 hingga Rp145 ribu per kilogram, yang menyebabkan banyak perajin berhenti produksi," ungkap Huda.

Ia juga memperingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, mengingat ketidakstabilan harga kedelai di pasar global yang terpengaruh oleh situasi geopolitik.

Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 7 Oktober 2024 mencatat bahwa meskipun harga beberapa komoditas pangan mengalami penurunan, harga kedelai biji kering impor di tingkat pedagang eceran tercatat sebesar Rp10.470 per kilogram, turun sebesar 2,70%.

Namun, para ahli memperkirakan potensi kenaikan kembali seiring perkembangan konflik global yang mempengaruhi rantai pasok komoditas.

Akindo diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kedelai, serta terus memperkuat posisi industri kedelai di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan pada Agustus 2024, laba fintech peer to peer (P2P) lending mencapai Rp 656,80 miliar. Ini adalah laba tertinggi sejak 2021. Adapun, catatan laba paling tinggi kedua terjadi pada November 2023 yang sebesar Rp 608,21 miliar.

Mengenai penyebab tingginya laba fintech lending, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai hal itu ada pengaruh dari faktor permintaan yang meningkat.

"Selain itu, terdapat penurunan beban marketing yang cukup signifikan. Artinya, tebar diskon dan promo makin ditinggalkan. Namun, ada kenaikan di investasi sumber daya manusia. Cukup menarik melihat strategi perusahaan fintech P2P lending yang memang berubah dari bakar uang ke investasi sumber daya manusia," kata Nailul kepada Kontan, Senin (7/10).

Meskipun secara industri mengalami kenaikan pendapatan, Nailul tak memungkiri memang masih terdapat beberapa pelaku fintech P2P lending yang kesulitan bertahan. Dia bilang sebagian dari mereka juga kesulitan dalam hal pemenuhan modal minimum.

"Memang dari sisi borrower akan ada peningkatan permintaan ketika ada penurunan bunga/manfaat dari fintech P2P lending. Namun, dari sisi lender, akan ada penurunan permintaan, terutama bagi lender ritel," ujarnya.

Nailul menyampaikan mungkin bagi lender institusi penurunan bunga tidak berpengaruh besar. Sebab, ada manfaat non ekonomi yang dirasakan. Bagi lender ritel, manfaat investasi mereka akan turun.

Oleh karena itu, Nailul mengatakan sudah tepat harus ada evaluasi secara berkala untuk menentukan bunga akan turun kembali atau tidak pada tahun depan.

"Jika diturunkan, maka dari sisi borrower akan makin tinggi permintaannya baik untuk produktif atau konsumtif. Namun, bagi lender akan makin sedikit pengembalian investasinya, serta bisa menurunkan minat investasi. Ditambah suku bunga BI turun, investor lender tentu akan mencari investasi yang lebih menguntungkan secara pengembalian investasinya," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan penyebab laba fintech lending terus meningkat hingga mencapai paling tinggi karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

Agusman juga menyampaikan penetapan batas maksimum manfaat ekonomi atau penyesuaian bunga di industri fintech peer to peer (P2P) lending dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Dia bilang hal itu bisa dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan, antara lain kondisi perekonomian, perkembangan industri fintech lending, dan perlindungan konsumen.

"Implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri fintech lending masih dilakukan pendalaman," ujar Agusman.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan ada penambahan anggaran untuk program quick win sebesar Rp 8 triliun pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Awalnya, program quick win ini dianggarkan sebesar Rp 113 triliun. Namun dari pembahasan terakhir dengan DPR RI, anggarannya meningkat menjadi Rp 121 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan bahwa penambahan anggaran oleh pemerintahan baru untuk mendanai program-program unggulannya merupakan hal yang wajar.

"Pemerintah baru butuh menepati janji kampanyenya," ujar Uchan, nama sapaannya kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Namun, ia mengingatkan, perlu dipastikan bahwa pengelolaan anggaran pada tahun depan dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Dengan begitu, APBN dapat berfungsi secara optimal dalam mendorong atau menstimulus pertumbuhan ekonomi.

"Di sisi lain, akuntabilitas anggaran akan mendorong kualitas spending dan tools pemerataan kue ekonomi secara lebih merata," katanya.

Sementara itu, Ekonom Celios Nailul Huda mengatakan bahwa program quick win yang diusung pemerintahan baru memang membutuhkan dana yang cukup besar di antaranya untuk makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan.

Oleh karena itu, menurutnya cukup wajar jika ada kenaikan kebutuhan anggaran seiring dengan pembahasan DPR. Kendati begitu, dirinya menyarankan bahwa seharusnya ada mekanisme dan prioritas yang jelas dalam pelaksanaan program quick win tersebut.

"Jika semuanya dibebankan dalam satu waktu, saya rasa semakin kecil celah fiskal pembangunan. Saya yakin ada anggaran yang akan dialihkan nantinya. Saya menduga anggaran subsidi energi akan dipangkas guna memenuhi janji politik Prabowo-Gibran," katanya.

Di sisi lain, dirinya menambahkan bahwa dampak program quick win terhadap pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas. Misalnya saja makan bergizi gratis yang hanya akan berdampak terhadap tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,10%-0,15%.

"Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan akan terbatas juga karena sifat dampaknya jangka panjang," katanya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, anggaran sebesar Rp 113 triliun untuk quick win terdiri dari enam program.

Pertama, makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan meliputi prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan dengan anggaran Rp 71 triliun. Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang, meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga foto rontgen untuk screening penyakit katastropik dengan anggaran Tp 3,2 triliun.

Ketiga, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah, yaitu melalui peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Dua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan.

Keempat, renovasi sekolah Rp 20 triliun, mencakup renovasi ruang kelas, maubelair, dan mandi cuci kakus (MCK).

Kelima, sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Kedua program ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama.

Keenam, program lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80.00 hektare (ha), dan ekstensifikasi alias cetak sawah Rp 150.000 ha. Program ini akan dijalankan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

JAKARTA, investor.id – Ketahanan pangan merupakan komponen penting dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus mewujudkan program ini. Seba, jika stabilitas pangan terganggu, dapat menyebabkan kenaikan inflasi sehingga dampaknya akan meningkatkan angka kemiskinan.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menjelaskan,  kondisi tersebut sangat berpotensi terjadi ketika komoditas pokok seperti beras mengalami peningkatan harga akibat stabilitas terganggu.

"Bisa dibilang kemiskinan akan naik juga ketika masyarakat itu tidak mampu lagi untuk menjangkau harga beras yang cukup tinggi," kata Nailul, Selasa (13/8/2024).

Dikatakan Nailul, secara nasional beras berpengaruh 20-25% untuk garis kemiskinan di Indonesia. Karena itu, ketika harga beras naik, otomatis masyarakat pun kebanyakan tidak mampu menjangkaunya.

"Tentu ini akan menaikkan tingkat kemiskinan secara nasional. Ini sudah ada datanya di BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Nailul.

Nailul mengatakan, adanya gejolak harga pangan akan membuat pengeluaran masyarakat membengkak hanya untuk membeli bahan pokok sehingga turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dia menggambarkan, dalam sebuah survei baru-baru ini, disebutkan, masyarakat membuat pengeluarkan hingga 26% dari total pendapatannya hanya untuk membeli bahan pangan. Angka ini meningkat dari awalnya hanya 19%.

Menurut Nailul, situasi menjadi lebih pelik karena yang banyak terdampak adalah masyarakat kelas menengah. Pasalnya, kebanyakan kelas menengah tidak mendapatkan kucuran dana bantuan pemerintah seperti BLT maupun bantuan beras yang lebih dikhususkan untuk kalangan tak tak mampu.

Kondisi ini pun membuat masyarakat kelas menengah cenderung lebih terbebani untuk memenuhi kebutuhan hidup karena bahan-bahan pokok yang harganya melejit.

"Ini menambah porsi mereka (kelas menengah) untuk membeli bahan pangan dibandingkan mereka mengonsumsi barang-barang lainnya. Jadi ini yang menyebabkan ekonomi kita, konsumsi kita itu kemudian melambat dan diprediksi itu semakin tertekan konsumsi rumah tangga kita," imbuhnya.

Oleh karena itu, katanya, ketahanan pangan menjadi komponen yang krusial untuk perekonomian Tanah Air dan menekan angka kemiskinan. Nailul menyebut bahwa pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan sumber daya pangan yang melimpah di dalam negeri.

Program swasembada pangan juga harus diterus didorong sebagai solusi jangka panjang ketahanan pangan, bukan bergantung terhadap impor semata yang merupakan solusi janga pendek.

"Kalau kita lihat ketergantungan dengan impor dan sebagainya, ini yang menyebabkan kita sangat mudah sekali terpengaruhi oleh dinamika global ataupun permintaan dan penawaran dari pasar pangan global," tandasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menetapkan aturan baru perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau yang dikenal sebagai fintech p2p lending, penyedia layanan pinjaman online (pinjol) berizin. Ketentuan baru yang dimaksud ialah batas maksimum pinjaman untuk sektor produktif dan UMKM yang mencapai Rp 10 miliar, dari saat ini Rp 2 miliar.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, rencana OJK tersebut tentu menjadi kabar baik baik bagi pelaku usaha, khususnya di sektor UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas bisnisnya. Oleh karena itu, pihaknya setuju dengan rencana tersebut meski dengan sejumlah syarat yang mesti lebih dulu dipenuhi.

Dari penuturan Nailul, setidaknya ada lima prasyarat yang mesti diterapkan oleh fintech p2p lending sebagai perantara layanan pinjol antara pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower).

Pertama, lanjut dia, tentu borrower yang bisa mendapatkan plafon sebesar itu merupakan pelaku usaha di sektor produktif atau UMKM. Batas maksimum sebesar Rp 10 miliar tidak diperuntukan untuk kebutuhan konsumtif.

“Penyaluran dari sisi pinjol p2p lending sendiri memang digenjot untuk sektor produktif, artinya kalaupun (pagi pembiayaan) bisa ditingkatkan (hingga Rp 10 miliar), maka akan berusaha untuk disalurkan ke sektor produktif, belum kepada sektor konsumtif,” ujar Nailul.

Kedua, agar borrower yang menerima pinjaman hingga Rp 10 miliar memiliki riwayat kemampuan pembayaran pinjaman atau skor kredit yang baik. Gagal bayar dari borrower ini harus dilihat secara menyeluruh atau tidak hanya di industri fintech p2p lending, tetapi juga kualitas pinjamannya di multifinance hingga perbankan.

Untuk langkah awal menjaring borrower berkualitas, fintech p2p lending bisa memanfaatkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. “Misalnya skor kreditnya dibatasi A+ ataupun A. Sebenarnya itu bisa dilakukan ketika mempunyai credit scoring yang valid dan up to date,” katanya.

Pelindungan Konsumen

Oleh karena itu, syarat ketiga menurut Nailul adalah kualitas kredit dari fintech p2p lending itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) maksimum sebesar 3–5%. Artinya, hanya penyelenggara dengan kemampuan menjaga kualitas pinjaman dengan baik yang diperbolehkan menyalurkan plafon sampai Rp 10 miliar.

Keempat, Nailul mengusulkan agar pinjaman yang disalurkan hanya kepada pelaku usaha produktif atau UMKM yang memang belum terjangkau sektor perbankan (unbanked). Ini adalah langkah penting menjawab persoalan gap pembiayaan bagi UMKM yang selama ini belum juga terselesaikan.

“Sebenarnya untuk UMKM kan pagunya sudah berubah, kalau mikro sampai ultra mikro itu sampai Rp 2 miliar. Artinya, untuk yang kecil dan juga menengah itu bisa lebih tinggi lagi. Bahkan kalau kecil itu sampai sampai Rp 10 miliar, kemudian menengah bisa lebih besar… Makanya ini sebenarnya juga harus menyesuaikan bahwa ada pasar-pasar yang dia sebenarnya tidak reachable ke perbankan tapi sebenarnya dia butuh pembiayaan,” urai Nailul.

Kelima, ia secara khusus mengusulkan agar OJK meramu aturan yang berkeadilan bagi seluruh pihak-pihak dalam ekosistem fintech p2p lending, mulai dari penyelenggara itu sendiri, borrower, hingga lender. Jika sebelumnya pelindungan konsumen banyak diberika kepada borrower, maka OJK semestinya perlu juga memerhatikan pelindungan kepada para lender.

“Kita harapkan peraturan itu bisa berimbang karena kalau kita lihat di POJK sekarang memang lebih berat kepada peminjam soal penagihan dan lain sebagainya itu diberatkan kepada peminjam, tetapi di satu sisi pemberi pinjaman (lender) juga tidak diberikan perlindungan yang cukup kuat,” pungkas Nailul.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News