Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai upaya RI masuk ke dalam BRICS dan OECD merupakan opsi terbaik seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Keuntungan Gabung BRICS dan OECD

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Tak Ganggu Aksesi OECD

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia disarankan untuk masuk ke dua organisasi, yakni BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Kekurangan BRICS dan OECD

Di sisi lain, Wijayanto juga menyebut baik BRICS maupun OECD sama-sama memiliki kekurangan pada beberapa aspek. Dia mengatakan, BRICS belum memiliki tujuan akhir yang jelas sebagai sebuah organisasi baru.

Hal tersebut juga mengingat BRICS merupakan organisasi yang relatif baru dibandingkan dengan OECD.

"Bahkan juga ada anggapan bahhwa mereka bersatu karena punya problem yang sama, tetapi belum ada goal (tujuan) yang sama," jelas WIjayanto.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS juga berpotensi menimbulkan masalah dengan AS mengingat hubungan Negeri Paman Sam dengan negara anggota BRICS seperti Rusia dan China yang cenderung memanas selama beberapa waktu belakangan.

Di sisi lain, Wijayanto mengatakan OECD juga terbagi atas kelompok-kelompok lain di dalam organisasinya. Menurutnya, ada kelompok negara yang cenderung lebih dominan dibandingkan anggota lain, sehingga peran Indonesia dinilai akan minimal jika nantinya resmi bergabung dengan OECD.

Selain itu, proses menjadi anggota OECD terbilang lebih lama, yakni sekitar 3 hingga 4 tahun. Hal tersebut juga ditambah dengan persyaratan masuk yang lebih rumit.

"Selain itu, negara-negara utama anggota OECD saat ini juga cenderung sedang bermasalah," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berminat untuk masuk ke dalam blok kerja sama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Lantas, bagaimana nasib proses aksesi Ri ke OECD?

BRICS sendiri merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Afrika (Afrika Selatan). Kelimanya merupakan negara-negara awal yang tergabung dalam blok ini.

Adapun, BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010, sementara Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi anggota BRICS tahun ini.

Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

“Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Brazil, Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ. Thailand, Malaysia nyatakan minat, Emirat Arab, Mesir,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip Senin (28/10/2024).

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terangnya.

Dia juga mengatakan bahwa alasan Indonesia bergabung BRICS karena ingin berada dalam berbagai blok.

“Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024).

Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

Menteri Luar Negeri Sugiono memaparkan bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Namun, dia juga menegaskan hal ini bukan berarti Indonesia akan memihak satu kubu tertentu.

"Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," kata Sugiono dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

Negara Mitra BRICS

Indonesia beserta tiga negara Asia Tenggara lain yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand juga telah resmi menjadi negara mitra (partner countries) kelompok BRICS.

Dalam postingan di X, yang sebelumnya bernama Twitter, pada Jumat (25/10/2024), akun @BRICSInfo menyebutkan 13 negara telah ditambahkan ke dalam aliansi sebagai negara mitra. Sembilan negara lainnya adalah Aljazair, Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

Mengutip Channel News Asia, ke-13 negara itu bukan anggota penuh kelompok yang didirikan pada 2006 tersebut.

Nasib Aksesi OECD

Upaya Prabowo agar Indonesia bergabung dengan BRICS berbeda arah dengan rencana Presiden Jokowi sebelumnya

Pada masa pemerintahannya, Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu tiga tahun mendatang.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Yeta Purnama menilai langkah Indonesia untuk bergabung dalam BRICS berisiko memperkecil peluang RI untuk bermitra dengan OECD. Hal ini mengingat energi dan fokus pemerintahan yang akan sangat mahal apabila harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral.

Menurutnya, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju.

”Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," kata Yeta seperti dilansir Antara, Sabtu (26/10).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berupaya menggenjot aksesi ke OECD. Hal ini disampaikan usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).

Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota OECD

Airlangga yang juga menjadi Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bergabung dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Rusia (24/10). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

BRICS adalah aliansi yang beranggotakan 5 negara besar yakni Brasil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Sehingga mestinya tidak memasuki dalam satu blok.

Namun, menurutnya, BRICS semakin kesini, semakin menguntungkan anggotanya. Terlebih dengan adanya 40 negara yang dikabarkan berminat masuk ke BRICS.

Toto menilai, dengan menjadi anggota BRICS akan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan diantara negara-negara anggota BRICS. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, perekonomian, membuka lapangan kerja, dan hal lainnya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memberi pemahaman kepada masyarakat terkait rencana dan manfaat apabila menjadi anggota BRICS.

“Jadi kalau menurut saya sah-sah saja sepanjang betul-betul para menteri kita mempertimbangkan, memperhitungkan manfaat dan kerugiannya untuk bangsa ini,” ujar Toto saat dihubungi Kontan, Senin (28/10).

Dikonfirmasi secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai, Indonesia bagus jika bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi negara-negara OECD.

Indonesia juga bisa menjaga jarak yang sama antara negara-negara yang tergabung dengan OECD dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS.

“Terpenting adalah kepentingan nasional kita diuntungkan dan tidak sebaliknya dirugikan,” ujar Hikmahanto.

Menurutnya, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Karenanya Indonesia perlu masuk ke BRICS yang kekuatan pasarnya sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD. Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling.

Hikmahanto mengatakan, Amerika Serikat (AS) tidak membolehkan Indonesia untuk beli dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia karena diembargo oleh negara-negara OECD tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah.

“Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS,” kata Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, dimana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.

Terakhir adalah menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk menjadi anggota kelompok BRICS. Beberapa negara juga telah resmi menjadi negara mitra atau partner countries setelah KTT BRICS di Rusia pada 22—24 Oktober 2024 lalu, sehingga menambah daftar panjang negara anggota BRICS sekarang.

BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berminat untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia juga telah resmi menjadi partner countries kelompok BRICS bersama beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Salah satu hasil pertemuan pada KTT BRICS di Rusia pekan lalu adalah rencana penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin dari komunike KTT ke-16 BRICS yang disebut Deklarasi Kazan. Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, komunike tersebut menyatakan negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

Berikut daftar negara BRICS yang terdiri dari anggota penuh, negara mitra, dan negara-negara yang telah mengumumkan minatnya untuk bergabung ke kelompok tersebut, yang dihimpun dari beragam sumber:

Negara Anggota Penuh BRICS:

• Brasil
• Rusia
• India
• China
• Afrika Selatan
• Iran
• Mesir
• Ethiopia
• Arab Saudi
• Uni Emirat Arab (UEA)
  

Negara Mitra (Partner Country) BRICS:

• Turki
• Indonesia
• Aljazair
• Belarusia
• Kuba
• Bolivia
• Malaysia
• Uzbekistan
• Kazakhstan
• Thailand
• Vietnam
• Nigeria
• Uganda
  

Negara yang telah menyatakan minat bergabung BRICS:

• Kamerun
• Republik Afrika Tengah
• Kongo
• Republik Demokratik Kongo
• Guinea Khatulistiwa
• Ghana
• Libya
• Mali
• Senegal
• Sudan Selatan
• Sudan
• Tunisia
• Zimbabwe
• Kolombia
• El Salvador
• Nikaragua
• Peru
• Venezuela
• Afganistan
• Azerbaijan
• Bahrain
• Bangladesh
• Irak
• Kuwait
• Laos
• Myanmar
• Pakistan
• Palestina
• Sri Lanka
• Suriah
• Serbia

Pemerintah diperkirakan bisa mendapat sejumlah manfaat dari bergabungnya Indonesia dengan blok ekonomi BRICS sebagai mitra. Salah satunya terkait kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota kelompok 'anti-barat' tersebut.

Sebab sebagaimana diketahui BRICS merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi serta untuk meningkatkan pengaruh negara anggota di kancah global. Blok perdagangan ini disebut-sebut memegang sekitar seperlima perdagangan dunia.

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat dengan menjadi negara mitra BRICS, Indonesia berpeluang mendapat akses kerja sama ekonomi atau transaksi komoditas tertentu dari para negara anggota blok tersebut.

Ia mencontohkan dengan bergabungnya Indonesia sebagai mitra BRICS, pemerintah bisa mendapat akses terhadap minyak mentah Rusia dengan harga murah. Sebab selama ini minyak mentah asal Negeri Beruang Merah itu banyak mendapat embargo dari berbagai negara, khususnya negara barat.

"Kalau menurut saya (menjadi mitra BRICS) bisa mempengaruhi, misalnya gini, (pasokan) BBM," kata Hikmahanto.

"Sekarang Rusia bisa menawarkan kita BBM yang lebih murah karena dia nggak laku katakanlah karena dia diembargo sama negara-negara Eropa karena Ukraina. Nah pertanyaan kita kenapa kita nggak beli dari Rusia?" tambahnya lagi.

Menurutnya keuntungan-keuntungan seperti ini menjadi sangat penting mengingat beban negara untuk subsidi BBM ini sudah sangat besar. Sehingga dengan adanya pembelian pasokan minyak harga murah ini setidaknya pengeluaran negara dapat sedikit berkurang.

:Kita kan mau beli murah karena negara mensubsidi (BBM) rakyatnya mahal ya kan? Nah kalau misalnya kita beli mahal kemudian subsidi juga mahal (beban negara akan semakin besar)," ucap Hikmahanto.

"Karena kepentingan nasional kita adalah kita bisa membeli minyak yang sudah di-refine itu dengan harga murah supaya negara tidak terbebani dengan subsidi yang cukup besar kepada rakyatnya," terangnya lagi.

Meski begitu ia mengakui jika langkah seperti ini bisa saja membuat sejumlah negara, khususnya mereka yang mengembargo minyak mentah Rusia, akan memberi opini negatif terhadap Indonesia. Termasuk di antaranya bisa saja mempengaruhi proses bergabungnya RI dengan OECD.

Sebab menurutnya keberadaan blok ekonomi BRICS ini berada di posisi saling berlawanan dengan OECD, mengingat bagaimana negara-negara anggota blok tersebut kerap bermasalah dengan negara-negara barat yang merupakan anggota OECD.

Untuk itu menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan betul-betul posisinya dalam kancah politik global. Sehingga ia menyarankan untuk mempertimbangkan kembali untung rugi bagi Indonesia untuk tetap bermitra dengan BRICS maupun tergabung dalam OECD.

"Tapi kalau kita masuk OECD, kalau ada ketentuan yang mengatakan bahwa pokoknya negara anggota OECD nggak boleh beli dari Rusia, wah tunggu dulu, jangan (langsung bergabung OECD)," terangnya.

"Kita juga harus hati-hati ya untuk melihat apa yang bisa dihasilkan atau nggak kalau kita ingin gabung ke OECD. Jangan sampai dengan bergabungnya kita (dengan BRICS ataupun OECD), kita tidak bisa mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif," kata Hikmahanto.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah berpendapat secara umum Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar dengan menjadi negara mitra BRICS. Sebab selama ini Indonesia sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan negara-negara anggota geng Rusia-China ini.

"Saya kira sih sama aja. Ini kita sebenarnya sebagai mitra BRICS itu kita sebenarnya tidak ada sesuatu yang istimewa karena sebelumnya hubungan kita dengan China, dengan India, dengan Rusia itu ya sudah baik," kata Piter.

Sehingga menurutnya kemitraan ini hanya menjadi salah satu sarana mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS saja. Walaupun langkah ini juga merupakan hal yang penting mengingat para anggota geng Rusia-China ini masih memiliki potensi perdagangan yang besar dengan Indonesia.

"Mungkin yang hanya bisa lebih ditindaklanjuti seharusnya itu adalah misalnya terkait dengan potensi perdagangan dengan Brazil ya, atau termasuk dengan Rusia," ucapnya.

"Rusia kan kita sudah berhubungan baik, tapi kalau secara perdagangan masih kurang ya. Mungkin melalui kemitraan ini bisa dimanfaatkan lebih gitu," sambungnya.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, secara terbuka menyampaikan minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, hari Kamis (24/10).

Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global, termasuk krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon.

"Indonesia tidak dapat berdiam diri saat kekejaman ini terus berlanjut tanpa ada yang bertanggung jawab. Indonesia menyerukan gencatan senjata dan penegakkan hukum internasional, serta pentingnya dukungan berkelanjutan untuk pemulihan Gaza," ungkap Menlu.

Pada pertemuan tersebut, Menlu juga mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dan Global South. Ada tiga poin yang disampaikan, yaitu:

1. Menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan, dimana negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka.
2. Mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional harus diperkuat dan memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi mandatnya.
3. Menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South. BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang.

Tonton:Bukan Negara Barat, Putin Optimistis BRICS yang Bakal Dorong Ekonomi Global

​Minat Indonesia Bergabung dengan BRICS

Menurut Menlu Sugiono, bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah bagian dari penerapan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak lama.

Menlu menegaskan bahwa bergabung dengan BRICS tidak akan membuat Indonesia condong ke kubu tertentu.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Menlu melihat bahwa program BRICS sejalan dengan program kerja Kabinet Merah Putih, terutama perihal ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

"Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. Kita lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," lanjut Menlu.

BRICS adalah kelompok negara yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrikas Selatan.

Kelompok ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2006 untuk membahas isu-isu terkini global. Pada tahun 2023, jumlah anggotanya bertambah dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ikut foto Bersama para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Dalam foto tersebut, Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Terlihat Sugiono mengenakan jas dan peci hitam.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa.

Foto para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Rusia pada Kamis (24/10/2024).

"Foto bersama para kepala delegasi yang menghadiri KTT ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia," tulis akun Instagram @rusemb_indonesia.

Menlu Sugiono hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10). Dirinya membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia yakni terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono ikut foto Bersama para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Dalam foto tersebut, Sugiono berada di barisan ketiga di belakang Presiden China Xi Jinping. Terlihat Sugiono mengenakan jas dan peci hitam.

Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut berpartisipasi dalam foto tersebut, ditemani dengan petinggi negara-negara BRICS lainnya seperti Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Ramaphosa.

Foto para petinggi negara yang hadir di KTT BRICS tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Rusia pada Kamis (24/10/2024).

"Foto bersama para kepala delegasi yang menghadiri KTT ke-16 BRICS di kota Kazan, Rusia," tulis akun Instagram @rusemb_indonesia.

Menlu Sugiono hadir di KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10). Dirinya membawa misi khusus dalam KTT ke-16 BRICS di Rusia yakni terkait perdamaian

“Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas. Serta, memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara,” kata Kemlu RI dalam penyataan resminya pada Rabu (23/10).

Kunjungan ini adalah menjadi yang perdana dilakukan Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional. Dan, memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS,”

Tak hanya menghadiri KTT, Sugiono juga diagendakan bertemu dengan sejumlah negara sahabat untuk membahas soal isu bilateral.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok BRICS dikabarkan berencana meluncurkan uang kertas yang akan digunakan oleh negara-negara anggota grup tersebut.

Mengutip akun X resmi kantor berita Sputnik, @SputnikInt, pada Kamis (24/10/2024), Presiden Rusia, Vladimir Putin diberikan uang kertas BRICS secara simbolis di sela-sela Penyelenggaraan KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Dalam video yang diunggah pada akun tersebut juga menunjukkan Putin yang tengah memegang uang kertas tersebut sambil berjalan meninggalkan sebuah ruangan. Dia kemudian menunjukkan uang simbolis tersebut kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut.

Adapun pada bagian depan uang kertas tersebut terdapat gambar bendera negara pendiri BRICS (Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan). Uang kertas itu disebut mewakili kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka BRICS.

Perlu diketahui, uang kertas yang ditunjukkan oleh Putin pada unggahan tersebut adalah uang simbolis yang tidak digunakan untuk transaksi umum.

Sputnik melaporkan, negara-negara anggota BRICS akan membahas pembuatan mata uang bersama dalam KTT tersebut.

"Perdebatan tentang pembentukan mata uang bersama BRICS diadakan secara tertutup pada pertemuan puncak hari ini," demikian kutipan unggahan akun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meminta negara-negara anggota blok BRICS untuk melakukan transaksi keuangan mereka menggunakan mata uang lokal untuk menggantikan penggunaan dolar AS.

“Mesir menegaskan pentingnya memajukan kerangka kerja sama di bidang penyelesaian keuangan dengan menggunakan mata uang lokal, dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif negara-negara anggota untuk meluncurkan proyek ekonomi, investasi dan pembangunan bersama,” kata Sisi dikutip dari Kantor Berita Anadolu.

Pemimpin Mesir tersebut menyuarakan dukungan terhadap Dewan Bisnis BRICS, termasuk Aliansi Bisnis Perempuan, untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemilik bisnis di negara-negara anggota sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hadiri KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia, pada Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda tersebut, Menlu Sugiono bertemu dengan berbagai petinggi negara lain seperti India dan Thailand untuk membahas masalah bilateral.

Mengutip dari situs resmi Kemlu, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu India S. Jaishankar, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia (23/10).

Pertemuan itu membahas komitmen Indonesia untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif RI - India, dan mendorong kolaborasi Indonesia – India di berbagai forum multilateral.

Menlu Sugiono pun menyampaikan bahwa India merupakan mitra penting bagi ketahanan pangan Indonesia.

Terkait hal ini, Menlu RI menyambut baik keputusan India yang telah mencabut larangan ekspor beras putih non-basmati. Keputusan ini telah membuka peluang peningkatan perdagangan bilateral untuk komoditas beras yang akan mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Selain isu pangan, kedua Menlu juga bertukar pandangan dan menjajaki berbagai kerja sama bilateral termasuk program makan siang bergizi, perumahan, farmasi, industri kreatif, pertahanan dan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Menlu RI mengundang Menlu India untuk menghadiri pertemuan Joint Commission Meeting Indonesia-India yang ke-8 yang akan diselenggarakan di Jakarta.

Sejumlah prioritas kerja sama yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain di sektor ekonomi, industri pertahanan, pendidikan, serta penelitian dan pengembangan (R&D).

Tak hanya itu, Sugiono juga bertemu dengan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa. Keduanya sepakat menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama regional dan global termasuk melalui ASEAN, PBB, BRICS, dan forum-forum lain.

BRICS pun dinilai menjadi forum strategis, khususnya bagi negara-negara emerging economies, untuk turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 digelar di Kazan, Rusia pada Selasa (22/10/2024).

Sejumlah negara hadir untuk menyelenggarakan KTT tersebut hingga hari ini, Kamis (24/10).

Pertemuan tersebut juga menghasilkan Deklarasi Kazan yang membahas berbagai krisis dan tantangan global serta menyerukan tatanan internasional yang lebih adil dan lebih setara.

Dokumen tersebut juga menguraikan visi kelompok tersebut untuk tata kelola global, pembangunan ekonomi, dan kerja sama internasional.

Salah satu isu yang dibahas dalam Deklarasi Kazan adalah isu Timur Tengah yang saat ini ramai menjadi perhatian dunia.

Dalam deklarasi tersebut BRICS menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan global melalui diplomasi, mediasi dan dialog inklusif.

Meskipun mengakui perlunya menghormati kekhawatiran keamanan yang sah dan masuk akal dari semua negara, kelompok ini menekankan perlunya terlibat dalam upaya pencegahan konflik, termasuk dengan mengatasi akar permasalahannya.

Pihaknya ikut menyoroti permasalahan pendudukan Israel atas Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober 2023 lalu.

“Kami menegaskan kembali keprihatinan kami atas memburuknya situasi dan krisis kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina, khususnya peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai akibat dari serangan militer Israel,” bunyi deklarasi tersebut.

Kelompok tersebut juga mengatakan, operasi Israel telah menyebabkan pembunuhan massal dan cederanya warga sipil, pengungsian paksa dan kehancuran infrastruktur sipil secara luas.

Mereka menyerukan Hamas untuk segera membebaskan sandera Israel, dan Israel untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Gaza. Pengeboman dan invasi darat Israel ke Lebanon juga dikutuk, sementara sabotase terhadap ribuan perangkat komunikasi Hizbullah pada bulan September digambarkan sebagai “serangan teroris.”

Dokumen tersebut mengutuk “kehadiran militer asing ilegal” di Suriah, mengacu pada sekitar 800 tentara AS yang masih berada di negara tersebut meskipun bertentangan dengan keinginan Damacus.

Serta mengecam pemboman Israel terhadap konsulat Iran di ibu kota Suriah, yang menewaskan Brigadir Jenderal Iran Mohammad Reza. Zahedi dan delapan perwira militer Iran lainnya.