JAKARTA, investor.id - Investor kawakan Lo Kheng Hong mengaku sangat suka berinvestasi saham perbankan. Katanya, laba bank besar-besar.

“Saya paling suka sama sektor perbankan. Ada bank yang cuannya Rp 60 triliun. Ada bank yang cuannya Rp 50 triliun. Bisnis apa yang cuannya bisa Rp 60 triliun atau Rp 50 triliun kecuali bank,” ungkap Lo Kheng Hong dalam seminar di CMSE 2024, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Lo Kheng Hong menyebut berinvestasi saham di bank yang beraset berkisar Rp 200-350 triliun. Beberapa bank tersebut punya rasio price to book value (PBV) di bawah 1.

Saat ini, nama Lo Kheng Hong sudah muncul dalam daftar pemegang saham terbesar di dua bank, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Lo Kheng Hong menyebut bahwa namanya juga akan muncul dalam daftar pemegang saham terbesar di satu bank lagi.

Tiga Bank

Per 31 Oktober 2024, Lo Kheng Hong tercatat sebagai pemegang saham nomor 9 terbesar di Bank CIMB Niaga (BNGA), dengan kepemilikan 25.363.000 (0,10%) saham.

Sedangkan di Bank OCBC NISP (NISP), Lo Kheng Hong tercatat sebagai pemegang saham nomor 8 terbesar dengan kepemilikan 122.079.700 (0,53%) saham per 30 September 2024.

"Saya ambil bank-bank yang asetnya Rp 200 triliun sampai Rp 350 triliun. PBV masih di bawah 1,” ujar Lo Kheng Hong.

“Jadi kalau lihat bank yang asetnya Rp 200 sampai Rp 350 triliun, ada dua menyusul satu lagi jadi tiga, nama saya muncul sebagai pemegang saham 10 besar di sana,” pungkas Pak Lo, sapaan akrabnya.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong masih bertahan sebagai salah satu pemegang saham terbesar PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) di tengah torehan pertumbuhan laba bersih pada kuartal III/2024.

Berdasarkan data laman resmi Bank OCBC NISP Jumat (1/11/2024), nama Lo Kheng Hong muncul di daftar 10 besar pemegang saham NISP sampai dengan 30 September 2024.

Secara terperinci, Lo Kheng Hong memegang 122,07 juta lembar saham NISP atau setara dengan 0,53%. Kepemilikan itu membuatnya menempati posisi kedelapan di daftar pemegang saham terbesar Bank OCBC NISP.

Sebagaimana diketahui, Bank OCBC NISP melaporkan raihanlaba bersihsenilai Rp3,8 triliun per kuartal III/2024 atau per akhir September 2024.

Nilai tersebut naik 25% secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp3,1 triliun.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan pertumbuhan laba bersih sebesar 25% YoY didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik sebesar 10% YoY, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL) bruto danloan at riskmasing-masing turun sebesar 0,1% dan 0,2%, sehingga menjadi 1,8% dan 5.6% pada kuartal ketiga tahun ini.

Dari sisi penyaluran dana, kredit ritel tumbuh sebesar Rp10,6 triliun atau 21% YoY dan kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp6,4 triliun atau 7% YoY.

Selain itu,return on equity(ROE) meningkat menjadi 13,9%. Kondisi likuiditas OCBC juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 259,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

Dari sisi pembiayaan, per 30 September 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) sebesar Rp35,54 triliun, di mana 45,3% di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuksustainability-linked loandangreen financing.

Jumlah transaksi OCBC melaluie-channel,baik untuk individu dan bisnis juga terus meningkat, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 58% YoY.

Pengguna aktif individuinternet bankingdan OCBC Mobile meningkat sebesar 30% YoY, sedangkan pengguna OCBC Business Mobile untuk nasabah korporasi mengalami peningkatan jumlah pengguna sebesar 30% YoY dan jumlah transaksinya meningkat sebesar 64% YoY.

Parwati melanjutkan dengan penurunan suku bunga BI baru-baru ini, diharapkan membuka ruang bagi perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tentunya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, OCBC terus berkomitmen untuk mendukung aspirasi nasabah baik individu dan bisnis,” ujarnya.

Sepanjang kuartal ketiga 2024, OCBC telah mencapai berbagaimilestonedalam usaha untuk terus memberikan layanan yang komprehensif bagi nasabah.

Per tanggal 1 September 2024, penggabungan (merger) antara PT Bank Commonwealth menjadi bagian dari Bank OCBC NISP telah efektif, setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan persetujuan tersebut, kedua bank sudah menjadi satu di bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk. dan nasabah Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk. (OCBC) melaporkan raihan laba bersih senilai Rp3,8 triliun per kuartal III/2024 atau per akhir September 2024.

Nilai tersebut naik 25% secara tahunan (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp3,1 triliun.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan pertumbuhan laba bersih sebesar 25% YoY didorong oleh pendapatan bunga bersih yang naik sebesar 10% YoY, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah (NPL) bruto dan loan at risk masing-masing turun sebesar 0,1% dan 0,2%, sehingga menjadi 1,8% dan 5.6% pada kuartal ketiga tahun ini.

Dari sisi penyaluran dana, kredit ritel tumbuh sebesar Rp10,6 triliun atau 21% YoY dan kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp6,4 triliun atau 7% YoY.

Selain itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 13,9%. Kondisi likuiditas OCBC juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 259,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

Dari sisi pembiayaan, per 30 September 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) sebesar Rp35,54 triliun, di mana 45,3% di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuk sustainability-linked loan dan green financing.

Jumlah transaksi OCBC melalui e-channel, baik untuk individu dan bisnis juga terus meningkat, dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 58% YoY.

Pengguna aktif individu internet banking dan OCBC Mobile meningkat sebesar 30% YoY, sedangkan pengguna OCBC Business Mobile untuk nasabah korporasi mengalami peningkatan jumlah pengguna sebesar 30% YoY dan jumlah transaksinya meningkat sebesar 64% YoY.

Parwati melanjutkan dengan penurunan suku bunga BI baru-baru ini, diharapkan membuka ruang bagi perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit dalam membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Tentunya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, OCBC terus berkomitmen untuk mendukung aspirasi nasabah baik individu dan bisnis,” ujarnya.

Sepanjang kuartal ketiga 2024, OCBC telah mencapai berbagai milestone dalam usaha untuk terus memberikan layanan yang komprehensif bagi nasabah.

Per tanggal 1 September 2024, penggabungan (merger) antara PT Bank Commonwealth menjadi bagian dari Bank OCBC NISP telah efektif, setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan persetujuan tersebut, kedua bank sudah menjadi satu di bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk. dan nasabah Bank Commonwealth secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC.

JAKARTA, investor.id - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) kembali mencatatkan kinerja yang semakin tangguh sampai dengan kuartal III-2024. Pertumbuhan kinerja ini juga didukung dari aksi korporasi perseroan yang telah mengakuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) pada Mei 2024.

Perseroan membukukan laba bersih Rp 3,82 triliun pada akhir September 2024, meningkat 25,24% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang naik sebesar 10,03% (yoy) menjadi Rp 8,12 triliun, seiring dengan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

“Memasuki kuartal ketiga tahun ini, bank semakin tangguh dengan mencatatkan kinerja yang tumbuh secara konsisten. Pertumbuhan aset yang mencapai 16% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 8% mencerminkan kepercayaan nasabah yang semakin besar terhadap OCBC," ungkap Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Adapun, total aset yang dicatatkan perseroan sebesar Rp 287 triliun, tumbuh 16,19% (yoy) per September 2024. Dengan penyaluran kredit meningkat 11,79% (yoy) menjadi Rp 161,78 triliun. Di mana kredit ritel tumbuh sebesar Rp 10,6 triliun atau 21% (yoy), dan kredit perbankan bisnis tumbuh sebesar Rp 6,4 triliun atau 7% (yoy).

Kualitas Kredit Membaik

Meningkatnya penyaluran kredit juga diimbangi dengan kualitas kredit yang membaik. Tercermin dari rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross) dan loan at risk yang turun masing-masing 0,1% dan 0,2%, sehingga masing-masing menjadi 1,8% dan 5,6% pada kuartal III-2024.

Selain itu, Return on Equity (ROE) meningkat menjadi 13,9%. Kondisi likuiditas NISP juga tercatat sehat dengan Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 259,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

Dari sisi pembiayaan, per 30 September 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) sebesar Rp35,54 triliun, dimana 45,3% di antaranya merupakan penyaluran dalam bentuk sustainability-linked loan dan green financing.

“Dengan penurunan suku bunga BI baru-baru ini, diharapkan membuka ruang bagi bank untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit, guna membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, OCBC terus berkomitmen untuk mendukung aspirasi nasabah baik individu dan bisnis,” tutur Parwati.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menggandeng Great Eastern Life untuk memasarkan bancassurance kepada para nasabahnya. Kerja sama ini untuk memberikan pilihan produk asuransi jiwa lewat bank-bank OCBC.

OCBC bersama Great Eastern Life meluncurkan produk GREAT Prestiga Optima Protector yang merupakan produk asuransi jiwa yang dirancang untuk masyarakat yang menginginkan pertumbuhan aset dengan cepat. Produk ini memiliki fitur imbal hasil yang dijamin tetap selama 3 atau 5 tahun.

Wealth Management Division Head OCBC, Juky Mariska mengatakan, OCBC bersama Great Eastern Life memberikan opsi kepada nasabah untuk memiliki perlindungan dan instrumen investasi yang disesuaikan dengan aspirasi keuangan yang dimiliki oleh masing masing individu.

"Produk bancassurance dapat dibeli melalui OCBC untuk membantu nasabah untuk mewujudkan aspirasi finansial dengan lebih cepat,” ujarnya lewat keterangan resmi, Jumat (18/10/2024).

Juky mengatakan, kehadiran bancassurance tersebut untuk memperdalam inklusi keuangan di Indonesia. Menurut dia, minat dan pemahaman masyarakat Indonesia dalam menumbuhkan aset serta merencanakan masa depan cenderung meningkat.

"Hal ini telah dibuktikan lewat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 2024 yang mencapai 65,43 persen atau meningkat 15,75 persen jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya pada 2022. Peningkatan ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang sudah terliterasi akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik," katanya.

Data tersebut sejalan dengan hasil OCBC Financial Fitness Index (FFI) 2024 yang dirilis oleh OCBC bekerja sama dengan NielsenIQ juga menunjukkan bahwa skor finansial fitness masyarakat Indonesia stabil pada angka 41,25 persen. Tren peningkatan minat atau kesadaran akan perencanaan dana darurat atau pensiun, khususnya di kalangan generasi milenial, menjadi peluang bagi perusahaan penyedia jasa keuangan.

"Meningkatnya kesadaran keuangan tersebut perlu diimbangi dengan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Dalam hal ini, produk keuangan yang bisa memberikan pertumbuhan aset cepat dapat menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam mewujudkan tujuan keuangan mereka," katanya.

Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia, Sisca menambahkan, Great Eastern Life berkomitmen menjawab kebutuhan nasabah lewat solusi perlindungan yang relevan. Dengan peluncuran GREAT Prestige Optima Protector, Great Eastern Life Indonesia memberikan kepastian tingkat imbal hasil yang dijamin tetap selama 3 atau 5 tahun.

"Keunggulan ini bisa membantu masyarakat yang ingin mengembangkan asset dan meraih aspirasinya dengan lebih cepat dalam kurun waktu 3 atau 5 tahun tergantung pada pilihan dan kebutuhan nasabah,” ujar Sisca.

Produk ini memiliki tiga keunggulan utama. Selain mendapatkan kepastian tingkat imbal hasil, nasabah bisa fleksibel menentukan jumlah uang Pertanggungan hingga 5 kali premi tunggal sesuai dengan kebutuhan dan bisa menumbuhkan kekayaan dan mendapatkan perlindungan jiwa hingga usia 99 tahun hanya dengan satu kali pembayaran premi.

(Rahmat Fiansyah)

Perekonomian Indonesia tak terlepas dari adanya peran industri perbankan. Apakah detikers tau bank mana saja yang berdiri paling lama di Indonesia?

Menilik data BPS per 1 Maret 2024, jumlah bank umum di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 105. Dari jumlah tersebut, ternyata masih ada bank yang didirikan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi salah satu bank tertua di Indonesia. Melansir laman resmi OCBC NISP terdapat 5 bank tertua di Indonesia, berikut daftar urutan bank tertua di Indonesia :

5 Bank Tertua di Indonesia

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI)

BRI sebagai salah satu bank BUMN merupakan bank tertua di Indonesia yang mana hingga hari ini masih kokoh menjadi salah satu Bank terbesar di Indonesia.

Bank BRI sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1895. Mulanya, BRI bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden yang artinya Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto.

BRI sejak awal berdirinya ini menyasar pasar pada segmen usaha rakyat kecil atau UMKM. Pada semester I 2024 BRI total aset BRI tumbuh 9,45% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.997,37 triliun.

2. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN)

BTN sebagai bank BUMN ini mulanya didirikan sejak zaman Hindia Belanda yakni pada tahun 1897 di kawasan Gambir dengan nama Postspaat Bank.

Pada tahun 1963 namanya berganti seperti sekarang ini dan tepat pada tahun 1974 bank ini ditugaskan Bank Indonesia untuk fokus sebagai penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR)

Pada kuartal I 2024, BTN memiliki Aset sebesar Rp 454 triliun per Maret 2024.

3. Bank Woori Saudara Tbk

Bank ini didirikan pada tahun 1906 oleh sepuluh saudara yang merupakan pedagang di Pasar Baru Bandung. Namun, baru pada tahun 1913 bank ini memperoleh status sebagai badan hukum "Vereeniging."

Pada tahun 1974, bank ini bertransformasi menjadi badan hukum perseroan terbatas dengan nama PT Bank Tabungan Himpunan Saudara 1906, yang menandakan bahwa bank ini resmi berstatus sebagai bank umum.

Selanjutnya, pada tahun 2014, bank ini melakukan kerja sama strategis dengan Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Woori Bank Korea di Indonesia.

4. PT Bank QNB Kesawan Tbk

Bank yang didirikan pada tahun 1913 ini awalnya bernama NV Chunghwa Shangyeh Maatschappij atau The Chinese Trading Company Limited.

Pada awal pendiriannya, bank ini berfokus pada bisnis simpan pinjam. Barulah pada tahun 1958, bank ini berstatus sebagai bank umum. Pada tahun 1962, perusahaan resmi menjadi perseroan terbatas dan berganti nama menjadi PT Bank Chunghwa Shangyeh.

Kemudian, pada tahun 1965, bank ini berubah nama lagi menjadi PT Bank Kesawan. Pada tahun 2014, bank ini diakuisisi oleh Qatar National Bank (QNB) dan resmi beroperasi sebagai PT Bank QNB Kesawan Tbk, hingga akhirnya berganti nama menjadi PT Bank QNB Indonesia Tbk seiring dengan peningkatan kepemilikan saham mayoritas.

5. PT Bank OCBC NISP Tbk.

Bank ini didirikan pada 4 April 1941 di Bandung dengan nama NV Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, OCBC NISP memperoleh status bank devisa pada tahun 1990.

Pada tahun 2005, OCBC Bank Singapura menjadi pemegang saham mayoritas setelah melakukan akuisisi dan penawaran tender saham publik. Kemudian, pada tahun 2008, Bank NISP berganti nama menjadi Bank OCBC NISP,

Baru pada 2023, nama "OCBC" menjadi sebuah nama dan merek terbaru yaitu Bank OCBC Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Berburu saham perbankan dengan valuasi yang lebih murah dari portofolio investor kawakan Lo Kheng Hong.

Sektor saham perbankan masih menjadi salah satu pilihan Lo Kheng Hong (LKH) selain emiten yang bergerak di bisnis komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA – Investor kawakan Lo Kheng Hong menyebutkan bahwa perbankan dan komoditas menjadi dua sektor saham yang menjadi favoritnya.

Menurut Lo Kheng Hong, saham sektor perbankan memiliki laba besar dengan valuasi yang dinilai cukup murah. Pak Lo, sapaan akrabnya, mengaku terdapat dua saham bank swasta terbesar yang masuk dalam koleksi portofolionya.

“Jadi, saya suka perbankan. Kalau lihat di web bank swasta terbesar kedua dan ketiga ada nama saya,” ujarnya dalam BNI Investor Daily Summit, Selasa (8/10/2024).

Kedua saham yang dimaksud adalah PT OCBC NISP Tbk. (NISP) dan PT CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Berdasarkan laman resmi di masing-masing perseroan, Pak Lo tercatat menggenggam 0,53% saham NISP dan 10% saham BNGA.

Sementara itu, investor yang kerap disebut Warren Buffet indonesia tersebut menyampaikan sektor komoditas juga memiliki laba besar, valuasi murah, serta memberikan dividen jumbo kepada pemegang saham.

“Kalau lihat di salah satu perusahaan batu bara, ada saya di situ sebagai salah satu pemegang saham terbesar. Ada lagi perusahaan komoditas, saya pemegang saham nomor 7 dan BlackRock nomor 8,” ucapnya.

Dua saham yang dimaksud adalah PT ABM Investama Tbk. (ABMM) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS). Lo tercatat memiliki 5,35% saham ABMM dan mengempit 0,80% saham PGAS, lebih tinggi dari BlackRock yang memegang 0,72%.

Dalam kesempatan yang sama, Pak Lo membeberkan alasan di balik akumulasi saham PGAS yang terjadi pada paruh kedua tahun ini. Lo tercatat menambah 44,78 juta lembar saham pada Agustus 2024 menjadi 194,76 juta lembar atau setara dengan 0,80%.

Selain valuasi perusahaan yang masih murah, Pak Lo menyoroti laba PGAS yang tumbuh positif. Perseroan diketahui mampu membukukan laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk US$186,6 juta pada semester I/2024.

“Perusahaannya kan bagus wonderful company labanya juga gede US$186,6 juta,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kasus perselisihan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Bank Commonwealth pasca aksi akuisisi oleh Bank OCBC NISP masih belum selesai hingga saat ini. Bahkan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bakal menempuh upaya hukum perdata dan pidana untuk memperjuangkan hak pekerja yang tidak diberikan.

Pasalnya dari 1.146 pekerja yang di-PHK, masih ada 8 orang pekerja yang menolak proses PHK secara sepihak, karena dalam hal ini selama proses skorsing sejak 29 Agutus 2024, banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan secara penuh oleh perusahaan.

Padahal sejak 1 September 2024 lalu operasionaliasi Bank Commonwealth telah berhenti, dan saat ini diambil alih oleh OCBC. OPSI mengatakan, harusnya dengan demikian segala sesuatu hal yang berasal dari bank sebelumnya, maka berpindah ke pihak OCBC sebagaimana aturannya, termasuk status kepegawaian dari 8 pekerja yang dianggap saat ini adalah karyawan OCBC NISP.

Beberapa hak normatif pekerja yang dinegosiasikan oleh OCBC adalah hak atas jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak lagi didaftarkan sebagai pekerja penerima upah (PPU). Adapun sikap Manajemen OCBC tersebut disampaikan dan ditegaskan oleh kuasa hukum Perusahaan pada pertemuan bipartite Selasa tanggal 24 September 2024 lalu.

"Kami tegas menolak sikap Manajemen OCBC tersebut karena sudah menyalahi hukum positif yang berlaku. OCBC tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU tetapi meminta para pekerja untuk mendaftarkan sendiri sebagai peserta bukan penerima upah (PBPU) atau yang biasa disebut sebagai peserta mandiri. Tentunya dengan sikap Manajemen OCBC ini maka para pekerja serta kedua Institusi BPJS akan dirugikan,” ungkap Saepul Tavip, Presiden Dewan Eksekutif Nasional OPSI dikutip dalam siaran pers, Kamis (26/9).

Lebih jauh OPSI menjelaskan beberapa hal yang dianggap menyalahi hukum. Pertama, untuk kepesertaan di Program JKN, pihak Perusahaan tidak mau mendaftarkan 8 pekerja sebagai PPU yang wajib membayar iuran 5% ke BPJS Kesehatan (pihak Perusahaan membayar 4% dan pekerja 1% dari maksimal upah Rp 12 juta), namun Perusahaan hanya membayar 4% kewajiban iurannya kepada para pekerja, dan pekerja disuruh mendaftar sebagai peserta mandiri.

Tindakan Manajemen ini sudah menyalahi regulasi UU SJSN dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Program JKN, yang mewajibkan Perusahaan mendaftarkan pekerjanya sebagai PPU. Dengan tindakan manajemen ini maka pekerja dan keluarganya akan dirugikan, termasuk BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan PPU di BPJS Kesehatan maka pekerja akan tetap menjadi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang elibible. Namun bila peserta sebagai PBPU atau mandiri maka ke-8 pekerja akan tidak menjadi peserta JKP lagi. Dampaknya ketika nanti PHK sudah selesai prosesnya, pekerja tidak berhak atas 3 manfaat program JKP yaitu uang tunai maksimal 6 bulan, manfaat pelatihan, dan manfaat informasi pasar kerja.

Kedua, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan pun juga tidak mau mendaftarkan ke-8 pekerja sebagai PPU tetapi disuruh mendaftar sendiri sebagai PBPU (mandiri) walaupun kewajiban iuran Perusahaan ditransfer ke rekening pekerja.

Tindakan Manajemen ini pun dianggap sangat merugikan pekerja dan keluarganya serta merugikan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menjadi PBPU (Mandiri) maka ke-8 pekerja tidak dapat melanjutkan kepesertaan JP dan JKP.

Sementara dengan menjadi peserta mandiri di program JKK, JKm dan JHT maka pekerja tidak terdaftar lagi sebagai peserta JKP yang eligible sehingga ketika PHK selesai mereka tidak mendapatkan manfaat JKP.

Dana Tabungan pekerja pun di Program JHT yang seharusnya ditambah tiap bulan sebesar 5,7% dari upah riil maka dengan menjadi peserta mandiri Tabungan peserta akan menjadi jauh lebih sedikit yang ditabung di Program JHT.

Bahwa faktanya para pekerja mendapatkan surat skorsing dan tetap mendapatkan upah, dan oleh karenanya ke-8 pekerja tersebut secara hukum WAJIB terdaftar sebagai PPU di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengacu pada dasar hukum UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta regulasi turunannya yaitu Perpres No. 82 Than 2018 tentang JKN, PP no. 44 tahun 2015 tentang JKK-JKm, PP No. 45 Tahun 2015 tentang JP, PP No. 46 Tahun 2015 tentang JHT, dan PP No. 37 tahun 2021 tentang JKP.

Selain bentuk-bentuk pelanggaran di atas, terjadi juga pelanggaran terhadap suku bunga pinjaman karyawan yang semula hanya 3,75%, saat ini berubah menjadi 14,25% per anum. Padahal sudah disepakati bahwa suku bunga pinjaman tidak berubah. Jelas ini merupakan indikasi tindak pidana penggelapan. Belum lagi dengan bonus kinerja yang tidak diberikan serta hilangnya sejumlah tunjangan tetap yang biasanya diterima oleh para Pekerja tersebut.

”Dengan tindakan sepihak dari Manajemen PT. Bank OCBC NISP ini maka kami akan menempuh upaya hukum perdata dan pidana,” ungkap Timbul.

JAKARTA, investor.id - Sejumlah saham yang masuk portofolio investor kawakan Lo Kheng Hong diparkir memerah pada perdagangan 25 September 2024 kemarin. Saham-saham ini dimiliki Lo Kheng Hong dengan porsi besar.

Saham-saham tersebut di antaranya adalah saham PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) yang ditutup -4,20% ke Rp 1.370 pada perdagangan kemarin.

Lalu saham PT Intiland Development Tbk (DILD) yang minus 3,51% ke Rp 220; saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) juga merah 3,01% ke Rp 1.935.

Kemudian saham PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) yang diparkir melemah 2,28% ke Rp 1.295, lalu saham PT ABM Investama Tbk (ABMM) -1,83% ke Rp 4.300, dan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS) yang turun 1,01% ke Rp 1.470.

Jumlah Kepemilikan Lo Kheng Hong

Berikut rincian jumlah kepemilikan Lo Kheng Hong di masing-masing saham tersebut:

- 122.079.700 (0,53%) saham NISP (per 31 Juli 2024)

- 25.363.000 (0,10%) saham BNGA (per 30 Agustus 2024)

- 686.416.700 (6,62%) saham DILD (per 31 Agustus 2024)

- 181.183.000 (5,19%) saham GJTL (per 31 Juli 2024)

- 147.517.000 (5,36%) saham ABMM (per 30 Agustus 2024)

- 149.978.100 (0,62%) saham PGAS (per 30 April 2024)

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons Bank OCBC NISP yang resmi akuisisi Bank Commonwealth. Menyikapi ini, Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyebut pihaknya senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing.

Menurutnya OJK juga siap mengawal aksi korporasi semacam ini.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, kami selaku otoritas akan seantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," katanya dalam keterangan tertulis, sabtu (14/9/2024).

Terkait persaingan bank asing di Indonesia, OJK menyebut iklim investasi semakin membaik pasca pandemi COVID-19. Kondisi ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

"Prospek kinerja bank asing di Indonesia tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik. Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank "asli Indonesia" namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia," bebernya.

Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak, kata dia, merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain.

"Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud," tutupnya.