JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program 3 juta rumah.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban saat ditemui usai media briefing di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLBI. Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara," ujarnya.

Rio mengatakan, untuk itu dqlam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan Kementerian PKP untuk membahas terkait usulan ini.

Saat ini daftar aset-aset obligor BLBI akan disiapkan untuk memudahkan Kementerian menyeleksi aset yang bisa digunakan. Sebab, tidak semua aset BLBI bisa dimanfaatkan untuk lahan program 3 juta rumah

"Kita enggak bicara spesifik aset, kita akan menyiapkan list daripada aset-aset itu karena pada dasarnya kan pembangunan rumah itu juga bergantung dari minat masyarakat terhadap daerah tersebut," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini dirinya tidak dapat membocorkan aset mana saja yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah lantaran tergantung keputusan dari Kementerian PKP.

"Saya punya list di beberapa daerah, nanti kita lihat saja milihnya di mana. Tapi intinya, kita sangat mendukung biar ada pemanfaatan yang segera," tuturnya.

Sebelumnya, untuk mewujudkan program 3 juta rumah per tahun dibutuhkan lahan yang luas sehingga Kementerian PKP memetakan seluruh aset negara dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan program 3 juta rumah.

Salah satu aset negara yang dipertimbangkan untuk digunakan ialah aset-aset obligor BLBI.

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju enggak tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju enggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Menteri Ara saat acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Sebagai informasi, Satgas BLBI telah menyita aset obligor BLBI senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Adapun aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

Satuan Tugas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI melakukan penyitaan harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo. Total penyitaan harta keduanya mencapai Rp 209,92 miliar yang dilakukan pada Kamis (12/9).

“Kegiatan penyitaan tersebut untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI,” kata ketua Satgas BLBI Rionald Silaban dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/9).

Adapun penyitaan pertama berupa harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut dengan segala yang berdiri di atasnya. Aset tersebut terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan estimasi nilai tanah Rp 194,04 miliar.

Penyitaan tersebut dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin. Satgas BLBI melakukan penyitaan bersama dengan jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V dan dukungan pengamanan dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

Penyitaan berikutnya berupa harta kekayaan lain obligor Suyanto Gondokusumo dengan objek sita sebidang tanah seluas 502 meter persegi sekaligus dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Harta ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN cabang Jakarta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar. Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri dan jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Penagihan hingga Penjualan Aset

Rionald memastikan Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan untuk pengembalian hak tagih kepada negara melalui upaya penagihan obligor atau debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Ke depannya, Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal. Melalui upaya pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor atau debitur akan diintensifkan.

"Barang jaminan dan harta kekayaan lain milik obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang atau penyelesaian lainnya,” ujar Rionald.

Suyanto adalah pemilik dari Bank Dharmala. Bank miliknya itu mendapatkan kucuran dana BLBI sebesar Rp 904,4 miliar saat krisis moneter menerjang tahun 1998. Namun dia belum sepenuhnya menyelesaikan kucuran utang tersebut.

Sementara Ongko memiliki utang atas Bank Umum Nasional Rp 7,72 triliun dan utang Bank Arya Panduarta Rp 359,43 miliar. Utang ini belum termasuk biaya administrasi pergurusan piutang negara berdasarkan laporan Kemenkeu pada 2022.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Satuan Tugas Penagihan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah melakukan penyitaan Harta Kekayaan Lain obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta, dengan total estimasi nilai sebesar Rp 209,92 miliar pada 12 September lalu.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Rionald memerinci, penyitaan pertama yaitu atas harta kekayaan lain obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai tanah sebesar Rp 194.043.075.000.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujar Rionald dalam keterangan resminya.

Penyitaan berikutnya yaitu atas harta kekayaan lain obligor Suyanto Gondokusumo dengan objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15.879.946.000.

Untuk diketahui, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Rionald bilang, Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal. Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan," katanya.

Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan butuh sosok yang tegas untuk menjalankan hak tagih negara kepada obligor BLBI. Pasalnya ada beberapa obligor yang melarikan diri ke luar negeri hingga pindah kewarganegaraan.

"Dibutuhkan ketua Satgas BLBI ini yang lebih inovatif, lebih cepat. Terutama untuk mencegah, karena ada memang beberapa obligor BLBI yang melarikan diri, pindah kewarganegaraan gitu ya. Jadi harus bergerak," ujarnya kepada Tempo, Sabtu 14 September 2024.

Satgas BLBI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021. Namun masa kerjanya akan berakhir pada 31 Desember 2024. Sementara dari total Rp110 triliun yang dikejar sebagai hak tagih negara, saat ini masih tersisa sekitar Rp 71 Triliun.

Meski akan berakhir, Bhima mengatakan Satgas BLBI harus terus bergerak cepat. Pasalnya semakin lama utang tersebut ditagih, maka negara akan dibebankan bunga yang semakin besar setiap tahunnya.

"BLBI ini kan sangat mahal, ya. Akhirnya membuat negara setiap tahun harus memikirkan pembayaran bunga utang yang terus menerus mungkin membesar nilainya," katanya.

Selanjutnya, Bhima menyarankan pemerintah untuk menjalin kerja sama yang lebih erat kepada negara lain, seperti Singapura. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah obligor melakukan pencucian uang di luar negeri. Apalagi menurutnya, banyak aset dari para debitur tersebut yang terbesar di berbagai negara.

"Jadi ada kerjasama internasional yang diperlukan di situ," ucapnya.

Berakhirnya masa Satgas BLBI akhir tahun ini, pemerintah berencana untuk menggantinya dengan membentuk komite. Sebagai ekonom, Bhima tidak mempersoalkan bentuk badan yang bertugas untuk menagih hak utang negara tersebut. Yang penting baginya adalah ketua badannya harus dipilih dari sosok yang mempunyai jiwa keberanian.

"Memang butuh sosok yang lebih berani tentunya mendapatkan dukungan dari presiden," kata Bhima.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan akan membentuk komite penanganan hak tagih dana BLBI sebagai pengganti Satgas. Untuk mengejar target pengumpulan pada 2025, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 10,25 miliar.

”Kebutuhan extra effort yang kami bayangkan sebesar Rp 10,25 miliar untuk pembentukan komite penanganan hak tagih dana BLBI sebagai pengganti Satgas,” ujar Suahasil saat rapat dengan Komisi XI di Senayan, dikutip dari YouTube DPR Selasa, 10 September 2024.

Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita harta kekayaan dari obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta dengan total nilai Rp209,92 miliar.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban melaporkan penyitaan ini bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Rionald menyampaikan penyitaan pertama dilakukan terhadap aset milik obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2.

Penyitaan termasuk segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi total aset sitaan milik Ongko tersebut mencapai Rp194,04 miliar.

“Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko,” tutur Rionald dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2024).

Bukan hanya keluarga Ongko yang Satgas BLBI sita, harta kekayaan lain milik obligor Suyanto Gondokusumo turut menjadi target.

Objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai Rp15,88 miliar.

Rionald menegaskan, ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan.

Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Melansir berita Bisnis, baik Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo melakukan pengemplangan dana BLBI dan tak kunjung melaksanakan kewajibannya.

Pada 2023 lalu, keluarga Ongko, yakni Irjanto dipanggil bersama dengan Irswanto Ongko dan Irsanto Ongko. Pemanggilan ketiganya terkait penagihan sisa pinjaman BLBI Kaharudin Ongko senilai Rp8,08 triliun.

Sementara Suyanto Gondokusumo adalah salah satu obligor BLBI terkait dengan penyelesaian kewajiban pemegang sama (PKPS) Bank Dharmala senilai Rp904,4 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asia Pacific Fibers Tbk (APF) membantah adanya relasi dengan Texmaco Group sebagai anak perusahaannya, seperti dikatakan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dalam keterangan tertulis awal pekan ini. Produsen serat dan benang tekstil filamen polyester itu mengklaim pernyataan ketua Satgas BLBI tidak benar adanya.

“Pernyataan bahwa APF sebagai anak perusahaan Texmaco Group adalah tidak benar. APF saat ini beroperasi secara independen baik secara legal, operasional maupun finansial serta tidak memiliki perusahaan induk usaha,” kata APF melalui siaran pers pada Kamis, 12 September 2024.

Sebelumnya, Obligor BLBI Marimutu Sinivasan ditangkap petugas imigrasi di di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong ketika diduga hendak melarikan diri ke Malaysia pada Ahad, 8 September 2024. Pemilik Texmaco Group itu merupakan salah seorang buronan Kementerian Keuangan karena memiliki tunggakan utang triliunan kepada negara. Ia juga masuk dalam Daftar Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia.

Saat krisis keuangan 1997-1998, Texmaco Group menjadi salah satu kelompok bisnis yang menerima dana talangan BLBI. Pertengahan tahun lalu, Texmaco tercatat berutang kepada negara Rp 31,72 triliun dan US$3,91 miliar. Angka ini tertera dalam sepucuk surat Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta III Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Marimutu pada 15 Juni 2023.

Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan bahwa selama periode penanganan oleh Satgas sejak Juni 2021 hingga sekarang, Marimutu “tidak menunjukkan itikad baik” untuk melakukan pembayaran atas utangnya. Dalam keterangan pada Senin, 9 September 2024, ia mengaitkan Texmaco Group dengan APF.

“Tercatat hanya satu kali pembayaran sebesar Rp1 miliar dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk., anak perusahaan Grup Texmaco,” kata Rionald, dengan menambahkan bahwa Satgas menyita aset Marimutu sebesar lebih dari Rp6,044 triliun sebagai upaya pengembalian hak tagih negara.

Menanggapi hal tersebut, APF menjelaskan bahwa mereka awalnya memang didirikan oleh Texmaco Group pada 1984 dengan nama PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Namun pada 2005, Polysindo dinyatakan pailit. Mereka lalu mengajukan kepada semua kreditur rencana perdamaian, yang mencakup konversi utang menjadi saham serta penyertaan modal kerja baru kepada Polysindo. Proses konversi ini kemudian mengubah komposisi pemegang saham dan mendelusi kepemilikan Texmaco Group.

Polysindo menyatakan telah beroperasi secara independen dan tidak memiliki afiliasi kepemilikan dengan Texmaco Group, atas dasar putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan No.43/ PAILIT/ 2004/ PN. NIAGA. JKT. PST Jo. No.01 K/N/2005 tertanggal 16 November 2005.“Tidak ada saham tercatat yang dalam pengendalian Texmaco Group maupun Marimutu Sinivasan. Pada 2009 Polysindo kemudian rebranding menjadi PT Asia Pacific Fibers Tbk,” demikian bunyi pernyataan APF.

Marimutu Sinivasan merupakan salah satu dari 22 obligor/debitur BLBI yang ditangani oleh Satgas BLBI. Menurut Satgas, saat ini Marimutu tercatat sebagai debitur terkait utang Texmaco Group, dengan outstanding sebesar USD3,91 miliar dan Rp31,69 triliun (belum termasuk BIAD 10 persen), dan sebagai obligor dengan nilai utang sebesar Rp790,557 miliar (belum termasuk BIAD 10 persen).

AYU CIPTAberkontribusi dalam penulisan artikel ini.