REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta tidak ada larangan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas pada peringatan HUT RI 17 Agustus 2024.

"Menolak tegas kebijakan yang melarang penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri pada saat pengukuhan dan pelaksanaan tugas pada 17 Agustus 2024 di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kamis (15/8/2024).

Kebijakan tersebut, menurut Rohidin juga mencakup perwakilan Paskibraka dari Provinsi Bengkulu yang juga menggunakan jilbab. "Ini diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta semangat kebhinekaan Indonesia," kata dia.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah telah mengirimkan surat resmi menyatakan keprihatinan dan peninjauan ulang kembali atas kebijakan tersebut kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menurut Gubernur Rohidin larangan penggunaan jilbab tidak hanya melanggar hak asasi individu, tetapi juga mencederai prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya.

"Larangan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan justru merusak keragaman yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai bangsa. Kebijakan tersebut adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat kami terima," kata Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus menjaga dan melindungi hak-hak warganya, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia berharap agar kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman dapat diterapkan pada upacara-upacara kenegaraan mendatang.

Penolakan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju perbaikan kebijakan yang lebih adil dan tidak diskriminatif, serta mencerminkan semangat persatuan dan kebinekaan yang merupakan inti dari jati diri bangsa Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap akan merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu yang menarik perhatian pemberitaan adalah kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Profil para anggota Paskibraka dan dari daerah asal yang terpilih menjadi pengibar sang Saka Merah Putih pada HUT RI menjadi sorotan.

Namun tahun ini berbeda. Menjelang HUT ke-79 RI, sorotan justru tertuju selepas pengukuhan Paskibraka di IKN. Saat itu, tak ada satu pun peserta perempuan mengenakan jilbab. Padahal saat mereka berlatih, ada 18 anggota paskibraka perempuan menggunakan jilbab.

Hal ini menarik perhatian mantan anggota Paskibraka atau purna Paskibraka Alifa Khairunnisa Adelia. Ia melihat ini sesuatu yang aneh. Sebab saat dia masih aktif ataupun purna Paskibra, tak ada aturan atau larangan peserta paskibra untuk mengenakan hijab.

Ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/8/2/2024), Alifa menceritakan, justru melalui Paskibraka-lah titik awal ia menggunakan jilbab. Sejak itu hingga sekarang, ia tetap istiqomah mengenakan hijab dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

"Saya tahun 2016 menjadi paskibra tingkat provinsi Banten. Mewakili Kota Tangerang Selatan. Saat itu saya masih belum berhijab. Setahun berikutnya saya sudah Purna Paskibra atau sudah tidak tugas lagi mendapat tawaran kembali menjadi Paskibraka saat kirab di Istana Merdeka ke Monas, waktu itu untuk mendampingi peserta dari DKI Jakarta dan dicari dari provinsi terdekat sayalah yang diminta," ujar sosok yang sekarang menjadi selebgram dan model ini.

Namun saat itu, lanjut Alifa, pembawa baki bendera pusaka asal DKI Jakarta tidak berhijab. Jadi untuk menunjukkan keberagaman Indonesia, ia diminta untuk mengenakan jilbab. "Tanpa ragu saya menerima tawaran tersebut. Waktu itu saya yang masih muda dulu pikirnya temporer saja, tahunya dari sana memang jalan untuk pakai hijab."

"Atas keputusan tersebut orang tua dan teman-teman tidak menyangka dan memberi dukungan. Tapi ternyata setelah berhijab ternyata tetap nyaman. Sampai saat ini masih berhijab, mohon doanya saya bisa Istiqomah berhijab. Apalagi saat ini hijab tak menghalangi kegiatan apapun, ada pebasket, perenang yang berhijab," kata lulusan SMAN 4 Tangsel ini.

"Untuk Paskibraka setahu saya tak ada larangan berhijab. Kita benar-benar menerapkan Bhineka Tunggal Ika, apapun warna kulit, suku, bahasa, Agama, semua diterima di Paskibra. Non Muslim atau muslim yang tak berhijab juga tidak masalah. Muslim yang berhijab pun tidak masalah," ungkapnya.

Kalau ada aturan yang melarang berhijab, baginya itu akan menjadi aneh. Peserta dari mayoritas Muslim dan menggunakan jilbab, kemudian tiba-tiba saat pengukuhan tidak mengenakannya, pasti menimbulkan pertanyaan publik.

"Jadi untuk adik-adik paskibra yang berhijab jangan takut. Hijab bukan penghalang kegiatan apa pun termasuk paskibra," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional untuk memberlakukan aturan secara adil dan non-diskriminasi. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.

Ia juga merespons polemik terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas. Menurutnya, aturan yang memaksa mereka seperti itu tidak semestinya berlaku.

"Kalau larangan pakai jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar-benar terjadi, itu sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila dan kebebasan beragama. Model-model pemaksaan seperti itu tidak seharusnya terjadi," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu mengingatkan, setiap warga negara RI dijamin untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Ini sesuai dengan amanat UUD 1945.

Karena itu, pihaknya prihatin bila ada Muslimah yang dihalang-halangi untuk mengenakan hijab di suatu acara resmi kenegaraan. "Panitia harus mencabut larangan itu. Sebab, itu merupakan tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia," ucap Abdul Mu'ti.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Isu pelarangan jilbab di tengah Muslimah pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 diduga menyeret Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Belum ada pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D soal isu tersebut. Meski demikian, dalam laman resmi bpip.go.id, Yudian memberi sambutan saatPemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/7).

Dia menyampaikan berbagai pesan kepada 76 Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 salah satunya adalah untuk mengiktuti proses pendidikan dan pelatihan secara maksimal. Dia menegaskan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan suatu tahap penting yang harus dilalui menjadi Paskibraka.

“Adik-adik yang mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Tingkat Pusat ini adalah yang mewakili daerah di mana adik-adik berasal, dari seluruh penjuru Tanah Air”, ujar dia.

Ia berharap dalam proses diklat ini dapat dimanfaatkan, karena banyak sekali ilmu bagaimana menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

“Adik-adik belajar bersosialisasi, bekerja sama, dan gotong royong dengan semua rekan yang ada di sini. Adik-adik sekalian akan belajar secara nyata tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, belajar bagaimana bersama-sama mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas merawat dan menjaga konsensus ber-Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga NKRI, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika”, paparnya.

Dia mengatakan, Paskibraka yang terpilih dari perwakilan 38 Provinsi ini merupakan calon pemimpin Bangsa yang memiliki karakter Pancasila juga sebagai penerus perjuangan para pemimpin saat ini dan para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam kesmepatan yang sama Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M mengatakan tujuan dari Program Paskibraka ini tidak lain adalah untuk mengarusutamakan Pancasila bagi putra-putri terbaik bangsa, menguatkan jiwa kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan untuk menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan cinta Tanah Air, menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme serta nasionalisme bagi para calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Rima juga menegaskan Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini dipastikan akan bertugas mengibarkan Bendera Merah Putih di IKN pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79.“Iya, kemarin kami sudah melakukan survei lapangan dan hunian juga untuk adik-adik dan semuanya sudah siap”, tegasnya.

Calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 ini akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan pada tanggal 12 juli sampai dengan 10 agustus di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Depok, Jawa Barat kemudian selanjutnya akan berangkat ke IKN.

Materi yang akan di berikan selama di pemusatan pendidikan dan pelatihan yaitu, Pendekatan Pembelajaran Pemusatan Diklat ini, terdiri atas pembelajaran aktif, pelatihan, dan pengasuhan.Dalam kesempatan tersebut juga hadir Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPIP.

Tudingan dari Purna Paskibraka Indonesia..

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra menduga,pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini dilakukan oleh BPIP."Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab. Hal tersebut tampak saat para anggota paskibraka berfoto di depan ibu kota negara (IKN) dimana tak ada satu pun anggotanya mengenakan jilbab. Padahal, profil mereka sebelumnya mengenakan jilbab.

Dia menjelaskan, sudah sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.Dia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujar dia, Rabu (14/8/2024).

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

REPUBLIKA.CO.ID, MOROWALI UTARA -- Orang tua petugas Paskibraka dari Sulawesi Tengah (Sulteng) menuturkan kesedihan dan kekecewaannya melihat sang putri tak berjilbab saat pengukuhan pada 13 Agustus lalu. Ia merasa upaya membesarkan anaknya dengan nilai-nilai keagamaan disepelekan.

"Jadi kemarin saya nonton YouTube, saya kaget. Perasaan saya hitung video pelatihan ada sekitar 17 atau 18 yang pakai jilbab. Tapi kali ini di barisan perempuan tak ada pakai jilbab termasuk anak saya," kata Gatot Susilo Eko Budiyanto, kepada Republika, Rabu (14/8/2024). Ia merupakan ayahanda dari petugas Paskibraka 2024 dari Sulteng, Zahra Aisyah Aplizya.

Zaza, panggilan akrabnya, dinyatakan lolos verifikasi Calon Paskibraka Nasional tahun 2024 pada Juni lalu. Ia merupakan siswi kelas 1 SMA 2 Bungku Morowali. Usianya baru 16 tahun, namun sudah menguasai tiga bahasa asing. Perjalanannya dimulai dari seleksi di Kabupaten Morowali, kemudian di tingkat provinsi.

"Dia senang sekali begitu dinyatakan lolos kemarin itu. Memang cita-citanya jadi Paskibra dan mau lanjut ke sekolah kedinasan," tutur Gatot yang juga merupakan kepala Dinas Kominfo Kabupaten Morowali Utara tersebut.

Namun kebanggaannya sebagai orang tua bercampur kesedihan saat menyaksikan pengukuhan kemarin. "Seharusnya dan memang saya bangga, tetapi melihat begitu saya juga jadi miris dan sedih sekali, Mas," kata dia.

Ia menerangkan, Zaza sudah sejak sekolah dasar menggunakan jilbab. "Itu memang kemauannya sendiri, alhamdulillah. Jadi kami sedih, kenapa untuk acara ini harus lepas jilbab."

Ia menuturkan, sang anak sudah mengikuti seleksi online sejak Kabupaten, dan pihak penyeleksi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah mengetahui bahwa anaknya berjilbab. "Makanya saya bingung, padahal pada 2019 dan 2021 juga pembawa baki bendera pusaka berjilbab," ujar Gatot.

Gatot mengatakan, terpukul sebagai orang tua atas insiden dilepasnya jilbab anaknya saat acara pengukuhan. "Kami terpukul, bagaimana kami sebagai orang tua mencoba menanamkan pondasi, dasar agama untuk anak kami," kata dia. Sejauh ini, ia belum bisa menghubungi anaknya yang sedang dalam karantina. "Saya mengerti karena dulu juga pernah jadi Paskibra provinsi pada 1993," ujar Gatot.

Rabu ini, ia sudah menerima rilis video terbaru dari BPIP bahwa pada latihan gladi bersih para Paskibraka Muslimah sudah kembai berjilbab. Hal ini juga membuatnya bertanya-tanya. "Jadi kami bingung lagi. Ini berarti dianggap main-main itu jilbab, ini kan syariatnya kita umat Islam," ia menegaskan.

Ia sebagai pihak orang tua mendesak ada permohonan maaf dari pihak-pihak yang terkait insiden pencopotan jilbab tersebut. "Kami secara khusus dari orang tua minta ada permohonan maaf dari pihak yang terkait. Siapa yang yang memerintahkan dan mengapa harus begitu?" kata dia. Ia sangat menyayangkan langkah BPIP terkait polemik pencopotan jilbab ini. "Ini artinya BPIP tak mengindahkan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPIP terkait polemik pencopotan jilbab tersebut. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP, Mahnan Marbawi, hanya melampirkan video terkait gladi bersih hari ini yang menunjukkan sejumlah petugas Paskibraka sudah berjilbab. "Sudah pakai jilbab di gladi bersih yang disaksikan Presiden," demikian ia menjawab. Ia tak menerangkan lebih lanjut soal insiden di upacara pengukuhan.

Dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini mencuat. Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra. Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Irwan juga menjalankan tugas sebagai pembina Paskibraka sejak 2016. Saat itu, pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Sejak 2022, pembinaannya di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Saya sejak 2016 jadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya," ujar Irwan. Ia menuturkan, sejak 2016, mereka sudah mulai memikirkan betul soal penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.

"Kita sudah mulai melakukan penjagaan terhadap adik-adik dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Dulu ada tradisi mandi kembang dan balik celana dalam, itu konyol dan kita ubah," ia menuturkan.

Soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. "Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab. Makanya kita heran."

Sebab itu, ia dan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. "Kita kaget, koq ada yang beurubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab," ujarnya.

Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat. "Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab," kata Irwan.

Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. "Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan," kata dia.

Ia memaparkan, bentuk tekanannya bisa berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama. "Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki," ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.

Atas polemik petugas yang melepas jilbab itu, PPI di sejumlah provinsi bergolak. "Teman-teman provinsi bereaksi, Aceh minta ke Kesbangpol untuk dipulangkan. Mereka tidak ridho, gadis Aceh yang berjilbab kok tiba-tiba tak berjilbab," kata Irwan. "PPI di Palu di Sulawesi Tengah juga sudah protes."

Pihak PPI juga berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik ini. "Kalau saya yakin ini bukan perintah presiden, ini BPIP-nya karena dari dulu sudah semangat dan getol," ujar Irwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh geram dan mengecam dugaan larangan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Salah satu putri terbaik Aceh, termasuk daftar anggota Paskibraka yang melepas jilbab itu.

Ketua MPU Aceh, Teungku H Faisal Ali, menilai kebijakan semacam ini menunjukkan radikallisme pemerintah. Dia pun meminta agar para anggota Paskibraka yang Muslimah dibebaskan kembali berhijab.

“Ini bentuk radikalisme di tubuh pemerintah. Kami minta untuk dibebaskan mereka berjilbab kembali saat 17 Agustus,” ujar dia kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (14/8/2024).

Dia mengingatkan, pemerintah agar tak menciptakan rasisme di kalangan masyarakat. “Ulama Aceh menganggap pemerintah rasis terhadap Islam dan berkhianat terhadap kekekhususan masyarakat Aceh,” kata dia.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh geram dan mengecam dugaan larangan jilbab untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024. Salah satu putri terbaik Aceh, termasuk daftar anggota Paskibraka yang melepas jilbab itu.

Ketua MPU Aceh, Teungku H Faisal Ali, menilai kebijakan semacam ini menunjukkan radikallisme pemerintah. Dia pun meminta agar para anggota Paskibraka yang Muslimah dibebaskan kembali berhijab.

“Ini bentuk radikalisme di tubuh pemerintah. Kami minta untuk dibebaskan mereka berjilbab kembali saat 17 Agustus,” ujar dia kepada Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (14/8/2024).

Dia mengingatkan, pemerintah agar tak menciptakan rasisme di kalangan masyarakat. “Ulama Aceh menganggap pemerintah rasis terhadap Islam dan berkhianat terhadap kekekhususan masyarakat Aceh,” kata dia.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Sementara itu, terdapat 18 delegasi Paskibraka 2024 yang bertugas mengibarkan bendera pusaka di IKN, Kalimantan Timur pada 18 Agustus 2024, harus mencopot jilbabnya. Mereka sebelumnya sudah memakai jilbab sejak SD hingga SMP. Dalam penelurusan Republika.co.id, 18 delegasi tersebut berasal berasal dari Aceh hingga Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada pengukuhan anggota Paskibraka 2024, Selasa (13/8/2024), tampak tidak ada yang mengenakan jilbab. Terungkap, sebanyak 18 orang mencopot jilbabnya. Padahal sehari-hari mereka mengenakan jilbab.

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat Irwan Indra menyampaikan sudah sejak lama anggota Paskibraka dibolehkan mengenakan jilbab.

BACA JUGA:Paskibraka Muslimah 'Dipaksa' Lepas Jilbab, Kiai Cholil: Ini tidak Pancasilais!

Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Di dalam Islam, perintah berjilbab atau berhijab bagi Muslimah terdapat dalam Alquran. Di antaranya telah termaktub dalam Surat Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya622) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Ahzab [33]: 59).

Dalam Tafsir Tahlili Kemenag dijelaskan, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh kaum Muslimah terutama istri-istri Nabi SAW sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka.

Pada ayat ini Allah SWT menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan.

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya.

Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntaikan ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah.

Dalam Tafsir Al-Wajiz, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah Syekh Prof Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan, sebaiknya kaum perempuan juga menutupi kepala, leher, dan sesuatu di atas dada dan bagian Jaib (celah di bagian atas baju yang menunjukkan sebagian dada) dengan himar (sesuatu yang digunakan wanita untuk menutupi kepalanya). Hal ini menunjukkan kewajiban menutup kepala dan dada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Fahrur Rozi atau yang akrab dipanggil Gus Fahrur menanggapi viralnya informasi terkait 18 Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang terpaksa membuka jilbab. Dia berharap, aturan Paskibraka disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.

"Kita berharap aturan Paskibraka dapat disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Pengasuh Ponpes An-Nur Malang ini menjelaskan, pengunaan jilbab sudah sangat familiar di kalangan masyarakat dan menambah keanggunan penggunanya. Karena itu, menurut dia, seharusnya tidak ada masalah jika Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya kira tidak ada kendala yang berarti jika petugas paskibraka memakai jilbab, tetap bagus sekali dan malah semakin tampak elegan," ucap Gus Fahrur.

Dia pun menyarankan kepada panitia pelaksana untuk menyiapkan model jilbab yang bagus, sehingga tidak ada alasan untuk menolak penggunaan jilbab. "Seharusnya panitia pelaksana menyiapkan bentuk model yg bagus sehingga tidak ada alasan untuk menolak penggunaan jilbab dalam paskibraka," kata Gus Fahrur.

Sebelumnya, viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Ada 18 yang diduga dipaksa lepas jilbab..

Pada Rabu (14/8/2024) Republika.co.id mengutip akun Irwan Indra, menulis demikian:

“Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 “dipaksa” untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Penelusuran Republika, sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia menyebut dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak pancasilais.

“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, dalam akun X resminya dan telah dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab. Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus.

“Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” kata dia.

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Kiai Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja. “Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” ujar dia.